Responsive Ad Slot

Diskusi Jaga Jari : Klinik Menulis #1 Menulis Deskripsi

Tidak ada komentar

Sabtu, 21 April 2018

Cirebon,setaranews.com. Diskusi kali ini jaga jari mengupas tentang “Menulis Deskripsi” yang di sampaikan oleh Ahmad Imam Baehaqi wartawan dari Tribun Jabar Cabang Cirebon yang didampingi oleh Anis Prillianty Regita Presenter Program Wewara Radar Cirebon Televisi (RCTV). Diskusi rutin tersebut bertempat di saung perjuangan (Depan kampus IAIN Cirebon), pada pukul 20.00 WIB (20/04).

Pentingnya deskripsi pada suatu berita ialah untuk memberikan gambaran kepada pembaca agar lebih berwarna, dalam hal ini sebagai media massa kerap di tantang untuk memberikan prodak tulisan yang menarik dan asik bagi pembacanya.

Menulis Deskripsi pada berita berbeda dengan menulis opini. Berita dideskripsikan dengan fakta atau data empiris yang tidak bisa di perdebatkan, sedangkan menulis opini masih bisa di perdebatkan dengan asumsi dan spekulasi penulis dan pembaca.

“Kelemahan wartawan dalam menulis berita adalah tidak bisa menahan diri untuk berasumsi atau berspekulasi, yang sadar atau tidak sadar menulis dengan asumsinya, padahal itu tidak diperbolehkan dalam menulis berita, karena jika tidak sesuai fakta bisa menjadi berita hoax” tutur Imam dalam sesi materi.

Dalam diskusi tersebut di hadiri oleh kalangan umum seperti pers mahasiswa, wartawan media lokal dan kalangan komunitas lainnya. Saat pemateri mengajak audience unutk berkomentar dengan menuliskan deskripsi terhadap sebuah foto yang di tampilkan melalui media visual, banyak yang terjebak malah beropini.

“Saat mendeskripsikan sebuah foto kita tidak boleh beropini, pada dasarnya kita hanya menulis sesuai tampak pada foto tersebut, tidak boleh menceritakan hal-hal yang disangka-sangka atau di tebak. Kita hanya harus mendeskripsikan sesuai fakta yang terlihat.” Tambahnya mengkoreksi komentar audience.

Pertanyaan lainpun muncul, saat wanita cantik bernama Asih  sebagai moderator ikut berkomentar bahwa dalam deskripsi yang dimaksud dalam menulis berita bersifat objektif tidak subjektif. Namun ia menanyakan apakah ada spesifikasi tertentu dalam menulis deskripsi dan dijawab langsung oleh pemateri.

“Ada batasan yang harus di jaga, seperti tidak SARA, tidak beropini, dan harus relevan dengan angel berita.” Tukasnya.

Kegiatan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam dan  ditutup dengan pemaparan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan.

Berikut PR Unswagati dalam Janjinya Akan Penuhi Transparansi

Tidak ada komentar

Jumat, 20 April 2018

Unswagati, Setaranews.com – Dalam audiensi terbuka pada Kamis (19/4) di Auditorium Kampus 1 Unswagati. Pihak Universitas telah melakukan hitam di atas putih sebagai bukti akan penuhi tuntutan mahasiswa, dan berikut isi pernyataannya 1). Transparansi hasil audit Universitas perihal Laporan Keuangan internal atau audit internal 2). Menegaskan bahwasanya tidak ada penjualan aset Kampus GT 3). Pemenuhan hak-hak mahasiswa berupa sarana dan pra-sarana baik akademik maupun non-akademik sesuai kemampuan anggaran.

Menurut Mukarto Siswoyo selaku Rektor Unswagati bahwa dirinya pun menekankan transparansi, dengan adanya SPI dan audit KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkup Unswagati.

“Saya pun menekan transparansi, dan sepakat dengan Yayasan yang menggunakan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan). Kita Universitas dipandu dalam pengeluaran dan pendapatan Rencana Kerja Tahunan. Dulu kan ada di Universitas, sekarang Yayasan yang mengatur. Semua rekening Universitas diajukan ke Yayasan termasuk anggaran kemahasiswaan. Ada SPI juga mengedit keuangan di internal tiap satu semester, tapi tiap tahun juga kita di audit KAP.” Paparnya.

Menimpali ujaran sang rektor, salah satu mahasiswa Pertanian, Reja Fauzi menginginkan ada pembuatan terkait sistem transparansi yang jelas di Unswagati. “Unswagati sudah 50 tahun berdiri, tapi tidak ada pembuatan sistem transparansi yang jelas. Ada SPI dan sebagainya, informasinya hanya bisa diakses oleh plat merah, sementara gak sampai ke mahasiswa.”

Mengingat transparansi yang dimaksud oleh mahasiswa yakni agar Unswagati sebagai PTS yang pula merupakan badan publik bisa melakukan transparansi pada mahasiswa keseluruhan, bukan hanya pada golongan pemegang kekuasaan saja.

“Transparansi tidak hanya diperuntukkan untuk plat merah, kita ada UUD Keterbukaan Publik terkait transparansi. PTS pun badan publik. Apa hak-hak informasi yang diperoleh oleh mahasiswa? Harus ada kewajiban yang ditransparasikan kepada mahasiswa, misalnya APBD, beasiswa dan sarana pra-sarana. Informasi begitu kan harusnya di tempel di mading Yayasan. Soal beasiswa saja misalnya kan, kita (mahasiswa) tidak tahu, jangan-jangan yang dapat itu-itu saja sampai lulusnya, bahkan sampai S2.” Ujar Epri Fahmi Aziz selaku Juru Bicara AMPUH (Aliansi Mahasiswa Peduli Unswagati Bersih) saat menyampaikan aspirasinya di hadapan jajaran rektorat dan peserta audiensi terbuka.

Lebih lanjut menurut Epri hal-hal tersebut harus ada agar timbulnya trust dalam diri mahasiswa dan masyarakat.

Mukarto pun langsung menyahuti dan meminta Wakil Rektor III yang menangani Bidang Kemahasiswaan untuk bertindak transparan dalam menyampaikan beasiswa ke mahasiswa. “Mulai dari sekarang saya minta WR III transparan. Ada beasiswa dari mana saja, jumlahnya berapa saja sampaikan pada mahasiswa.” Tegasnya.

Kemudian mengingat waktu audiensi terbuka yang terbatas, mahasiswa pun meminta agar jajaran rektorat bisa kembali membuka obrolan semacam ini. Dan langsung disanggupi oleh jajaran rektorat. Yang rencananya akan diselenggarakan pada awal bulan Mei mendatang sebelum memasuki bulan puasa. (Fiqih Dwi/LPM Setara)

Rektor Klarifikasi Tuntutan Mahasiswa, Siap Transparansi

Tidak ada komentar
Unswagati, setaranews.com - Audiensi yang digelar oleh pihak rektorat Unswagati Cirebon guna menanggapi aksi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Unswagati Bersih (AMPUH) yang menuntut kejelasan penjualan kampus GT serta adanya transparansi di lingkungan Unswagati berlangsung di Auditorium kampus I Unswagati, Kamis (19/04).

 

Epri Fahmi, salah satu massa aksi Kamis (12/04) kemarin yang hadir dalam audiensi menjelaskan, ia dan teman-temannya sebelum melakukan aksi sudah mendatangi Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III untuk menanyakan mengenai penjualan aset kampus GT.

Ia juga mengungkapkan, ia tidak mempermasalahkan mengenai penjualan asep kampus GT.

"Dari awal kita aksi, kami tekankan disini kami tidak mempermasalahkan soal jual belinya karena itu hak dan wewenang yayasan sebagai penyelenggara pendidikan dan sudah diatur dalam Undang-Undang Yayasan, yang kita pertanyakan itu tentang transparansinya. Dalam hal ini, misalkan kalau memang itu dijual nanti temen-temen yang sebelumnya mendapatkan fasilitas disana itu seperti apa, bakal dialihkan untuk apa, kemudian nanti fungsinya untuk apa itu yang kita tanyakan" ungkap epri.

Mengenai hal tersebut Rektor Unswagati, Mukarto Siswoyo, menyetujui adanya transparansi di lingkungan Unswagati.

"Mari kita tegakan transparansi dan akuntabilitas, untuk itu saya setuju sangat tata kelola keuangan yang dilancarkan oleh yayasan dengan model RKAT, yang semula tata kelola keuangan berada sepenuhnya di universitas sekarang yayasan yang mengatur. SPI mengaudit keuangan di internal tiap semester dan tiap tahun kita diaudit oleh KAP sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas" jelas rektor.

Pernyataan lain datang dari Reza Fauzi, mahasiswa fakultas pertanian, mengatakan PTN maupun PTS wajib mamberikan informasi secara transparan kepada publik karena sudah diatur oleh Undang-Undang.

"Yang saya pikir, umur Unswagati sudah 50 tahun lebih, tapi tidak ada pembuatan sistem transparansi yang jelas. PTN atau PTS berkewajiban memberikan informasi kepada publik karena itu diatur di Undang-Undang. Keterbukaan publik dari kampus, ada SPI, KAP dan sebagainya tapi gak sampai ke mahasiswa. Saya berharap bahwa Unswagati lebih profesional" ucapnya.

Rektor menambahkan, pertanggungjawaban transparansi universitas hasilnya langsung diserahkan diserahkan kepada yayasan.

"Transparansi dipertanggungjawabkan hasilnya ke yayasan, kalau ada yang salah yang mengeksekusi yayasan. Kalau yayasan menyerahkan hasil audit ke kalian saya kira tidak masalah" tambahnya.

Andri, mahasiswa FKIP meminta jaminan akan adanya RKAP Unswagati,  "Saya butuh jaminan RKAP itu akan berjalan atau tidak, bahwasana saya sudah bosan dengan janji-janji yang ada" ungkapnya.

Kemudian, Muhamad Hanif, mahasiswa fakultas hukum meminta agar penjelasan penjualan aset diinformasikan kepada publik, "supaya tidak terjadi permasalahan lagi, saya meminta pihak rektorat dan pihak yayasan pada Jumat tanggal 20 April menyatakan didepan publik bahwa tidak ada penjualan aset dari kampus empat Unswagati. Saya minta bukti nyata bahwa kampus ini sudah mengembalikan prinsip transparansinya" ungkapnya.

Mahasiswa dari fakultas hukum, Yoga Setiadi,  meminta agar rektor membuat pernyataan hitam diatas putih. "Kalau hanya cuap-cuap saja saya pun bisa, ketegasan bapak saya akui. Tapi saya minta ada hitam diatas putih, sekiranya bapak bersedia menandatangani kesepakatan kita semua bahwa terjadi transparansi publik di universitas kita" pintanya.

Rektor pun menanggapi tuntutan-tuntutan mahasiswa.
"Jadi soal menyatakan didepan publik, oke setuju, jangan nunggu besok sekarang juga. Wis ayo jaminannya apa yang dibutuhkan akan saya tandatangani. Nanti untuk itu, saya minta ormawa yang diwakili BEM dan DPM jadi apa-apa yang diminta untuk saya tandatangani satu bahwa tidak ada penjualan tanah GT, yang kedua soal transparansi itu" tutupnya.

Tak mau menunggu esok akhirnya Audiensi pun di tutup dengan penandatanganan surat pernyataan dari rektor untuk melakukan transparansi,penegasan bahwa tidak adanya penjualan kampus GT dan  pemenuhan hak-hak mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik,surat tersebut ditandatangani Mukarto di atas materai 6000 sembari di saksikan oleh media dan sebagian audience yang hadir.(Trusmiyanto/LPM setara)

Rektor Unswagati Tegaskan Tidak Ada Penjualan Aset Kampus GT

Tidak ada komentar
Unswagati, Setaranews.com – Aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Unswagati Bersih (AMPUH) beberapa waktu silam yang menuntut adanya kejelasan mengenai aset Unswagati yakni Kampus GT yang diisukan akan dijual dan perihal transparansi di lingkungan Unswagati berakhir dengan keputusan pihak Rektorat untuk mengadakan audiensi dengan mahasiswa peserta aksi, beserta orangtuanya.

Audiensi tersebut digelar di Auditorium Kampus 1 Unswagati dihadiri oleh mahasiswa, orangtua peserta aksi, jajaran Rektorat dan Dekanat Unswagati dan acara berlangsung lancar, Kamis (19/4). “Kami mengundang mahasiswa peserta aksi dan orang tua peserta aksi sekaligus ingin menjelaskan apa-apa yang dipertanyakan mahasiswa dan harus berkomunikasi dengan mereka.” Papar Mukarto Siswoyo selaku Rektor Unswagati di awal audiensi.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menegaskan bahwasanya tidak ada penjualan aset Kampus GT. “Tidak ada penjualan aset Kampus GT, meski ini ranah Yayasan. Silahkan konfirmasi langsung ke BPN.” Tegasnya.

Kemudian, untuk tidak difungsikannya Kampus GT menurutnya kurang efektif untuk kegiatan perkuliahan. "Kampus GT itu tidak dapat digunakan, kurang efektif dan kurang maksimal untuk perkuliahan dikarenakan oleh masyarakat sekitar tidak diperbolehkan adanya hilir mudik lalu lalang mahasiswa." Jelasnya.

Lebih lanjut karena tanah di Kampus GT tersebut digunakan untuk wilayah perumahan, bukan pendidikan.
Mukarto pun menghimbau kepada para mahasiswa, untuk selanjutnya mengedepankan musyawarah untuk membicarakan persoalan bersama.

“Kedepan mari kita kedepankan musyawarah untuk membicarakan sesuatu persoalan yang memang menjadi persoalan kita, lalu yang ingin dijelaskan, jangan pernah saudara-saudara diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, mahasiswa harus independen.” Himbaunya.

Kemudian di tengah-tengah sesi, Mukarto memberikan pertanyaan pada mahasiswa terkhusus yang aksi terkait tukar guling tanah GT yang tidak produktif. “Jika ada tukar guling tanah yang di GT yang tidak produktif, sejauh itu digunakan untuk tanah yang lebih luas dan representatif dari hasil penjualan tanah itu, kira-kira bagaimana?”

Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Epri Fahmi Aziz, selaku Juru Bicara AMPUH yang menjadi tuntutan pokok peserta aksi ialah transparansi. “Jika memang ada tukar guling, jelas bahwa di undang-undang Yayasan diperbolehkan jual beli aset. Ketika aksi kita tidak mempermasalahkan jual beli, karena hak dan wewenang ada pada Yayasan sebagai penyelenggara. Yang dipersoalkan ialah transparansi dan ganti rugi hak-hak mahasiswa yang terenggut jika aset Kampus GT dijual.”

Menimpali ucapan Mukarto yang menghimbau kepada para mahasiswa agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, Epri menegaskan bahwa mahasiswa yang aksi ialah independen, berjuang untuk kepentingan rakyat mahasiswa.

“Sejarah baru disini bisa audiensi, tapi disamping sejarah ini ada peristiwa tidak mengenakkan yang dilakukan Yayasan. Telah menghina saya pribadi dan kawan-kawan mahasiswa. Lalu khawatir mahasiswa aksi ada yang menunggangi, itu kan ironis, secara tidak langsung Bapak tidak percaya kualitas mahasiswanya sendiri. Murni aksi untuk kepentingan mahasiswa.” Tegasnya.

Audiensi pun ditutup dengan penandatanganan pihak Rektor Unswagati di atas kertas terkait sanggup memenuhi transparansi, membenarkan tidak adanya penjualan aset Kampus GT, dan pemenuhan hak-hak mahasiswa berupa sarana dan prasarana. (Fiqih/Trusmiyanto).

Opini : Matinya ETIKA dan MORAL di Dunia Pendidikan

Tidak ada komentar

Kamis, 19 April 2018

Opini, setaranews.com - Ditengah usaha serius pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang baik untuk melahirkan anak bangsa yang cerdas dan berdaya saing tinggi, kini pendidikan di Indonesia tertampar dengan berbagai kasus yang memalukan khususnya di Kota Cirebon yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Unswagati sangat disayangkan dimana mengeluarkan kata-kata kasar ketika menemui mahasiswa yang sedang melakukan aksi di kampus.

 

Aksi mahasiswa yang menuntut transparasi anggaran serta menuntut pembungkaman demokrasi dikampus yang dilakukan oleh rektorat dengan memberikan larangan melakukan penyampaian pendapat dimuka umum dan melakukan pemanggilan orangtua mahasiswa yang mengikuti aksi adalah tindakan intimidasi.

 

Dengan bertindak sebagai mediator sekaligus wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Aksi  mahasiswa dalam bentuk unjuk rasa ini adalah wajah demokrasi yang sesungguhnya, sebab berdasarkan konstitusi, unjuk rasa atau demonstrasi telah mendapatkan legalitas oleh negara. Berdasarkan perundangan tersebut, berbagai elemen khususnya mahasiswa menggunakan dasar itu sebagai dalih melakukan aksi unjuk rasa.

 

Sebagai ketua yayasan dilingkungan pendidikan seharusnya mempunyai etika dan sopan santun dalam berkomunikasi.  Berbahasa santun ini dipandang sangat penting dalam proses komunikasi. Komunikasi akan berjalan lancar apabila menggunakan bahasa santun yakni berbahasa dengan memperhatikan norma yang ada di lingkungan apa lagi di lingkungan pendidikan tinggi . Apabila bahasa santun ini ditinggalkan maka, akan banyak mahasiswa yang tidak menghargai kesantunan terutama dalam berbahasa.

 

Seorang ketua yayasan dengan strata pendidikan tinggi rasanya tidak pantas berbicara dengan gaya bahasa tukang becak yang terbiasa kasar. Tingkah pola seperti itu harus dikritisi tanpa melihat dia adalah ketua yayasan, rektor ataupun dosen. Ketika kita membiarkan seorang pejabat di lingkugan pendidikan mengunakan kata-kata kasar terhadap mahasiswanya berarti kita adalah bagian dari orang yang tidak beretika dan tidak bermoral.

 

Al Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya, dimana Rasulullāh shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda :

"Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mu'min pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allāh benci dengan orang yang lisānnya kotor dan kasar”.

 

Perkataan kasar yang dilontarkan Ketua Yayasan Unswagati membuat kampus Unswagati tidak kondusif.

 

Tolak ketua yayasan yang berkata kasar dan tidak beretika di lingkungan kampus!!!!

 

Penulis             : Sutarno

Mahasiswa Fakultas Hukum Unswagati

Opini: Pembungkaman adalah Kejahatan

Tidak ada komentar
Opini, Setaranews.com - Ancam, Bungkam, dan Bubarkan! Mungkin kata-kata itu yang pantas untuk demokrasi ala Kampus tempat penulis menimba ilmu. Sebuah kejahatan bagi seorang manusia yang memiliki kodrat untuk bicara, mereka yang melakukan demonstrasi hanya sebuah alarm pengingat bagi orang yang tidak waras, tidak paham akan hak dan kewajiban serta demokrasi.

Beberapa waktu lalu terjadi aksi demonstrasi di kampus penulis, massa menuntut pada pihak rektorat untuk melakukan transparansi terkait dana maupun urusan ke-universitasa-an, tidak chaos, tidak ada bakar ban, demonstrasi yang hikmat dan tidak gaduh, namun di bilang meresahkan. Bukannya sesama manusia harus saling mengingatkan? Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ashr, “Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. 103. 2-3). Jelas diterangkan bahwa sesama manusia dan umat muslim harus saling mengingatkan, nasehat menasehati. Jangan marah jika diingatkan, harusnya bersyukur karena masih ada yang waras, masih ada yang peduli.

Entah perasaan apa yang dirasakan penguasa Kampus Biru—resah, marah atau malu hingga melayangkan surat pemanggilan orangtua mahasiswa yang kemarin melakukan demonstrasi terkait transparansi aset kampus. Macam anak SMA yang habis tawuran lalu diberi pembinaan. Bukannya demonstrasi dihalalkan oleh negara, demonstrasi bukan sebuah kejahatan, hak masyarkat untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang sudah dijelaskan dalan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran undang undang secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kita hidup tidak lagi pada rezim orde baru kan, semua sudah diatur jelas dalam undang-undang, era orde baru sudah tumbang, namun otoriter kepemimpinannya ditiru oleh Rektor dan Yayasan di kampus penulis belajar ini. Apalagi menurut penulis, demonstrasi yang dilakukan beberapa mahasiswa Unswagati pada beberapa hari kemarin tergolong demonstrasi yang damai, mereka melakukannya sesuai undang-undang yang mengatur tentang hak mengemukakan pendapat di muka umum, tertulis dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM, dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Bentuk bentuk menyampaikan pendapatnya pun diatur dalam undang-undang ini, pada Pasal 9:

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan

  1. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas.


Alangkah sempurnanya para pendiri bangsa merumuskan negara ini, sampai hal sedetail itu pun diatur dalam undang-undang yang dimana pedoman itu tidak dilirik oleh pihak-pihak berdasi.

Demonstrasi adalah hak semua mahasiswa, perlu digaris bawahi, demonstrasi ini bukan soal eksistensi ini soal kebenaran, keberanian. Diharapkan pihak Rektorat pun tidak buta dengan undang-undang demokrasi. Jika lupa, baca lagi! Jika yang berdasi ingin dihormati maka dengarkanlah suara kami, tidak ayal banyak beredar slogan “KAMPUS BIRU ANTI KRITIK” alias PEMBUNUH DEMOKRASI, PEMBUNGKAM MASSA DAN PENJAHAT KEBENARAN dengan tidak melaksanakan undang-undang yang menjadi hajat hidup orang banyak. Janga harap mahasiswa akan manut dengan aturan yang Kampus ini buat jika pihaknya pun tidak mau melaksanakan aturan yang berlaku. Ingatlah satu hal, mahasiswa ini bukan serdadu suaranya tak dapat dipenjara dan langkahnya tak dapat tergoyahkan, mahasiswa dan masyarakat adalah kekuatan besar yang akan bangkit jika demokrasi dikebiri.

Sudah kesekian kalinya represivitas kepada mahasiswa terjadi, mereka kan sudah besar, namanya juga sudah mahasiswa pastilah sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Bahan bacaan yang seabreg juga menjadi peyakin jika mahasiswa melakukan hal yang benar ditambah dengan adanya aturan tertulis berupa statuta kampus yang pernah penulis baca. Disana tertera pada BAB X MAHASISWA dan ALUMNI mahasiswa pasal 68 ayat (2) hak mahasiswa point E berbunyi “memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studi yang diikutinya serta hasil belajarnya”. Mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan informasi, apakah Unswagati selama ini melakukan transparansi informasi, dan akuntabilitas publik? Jika tidak, wajar saja jika mahasiswa mempertanyakan hal tersebut.

Dalam undang-undang yayasan juga tertera jelas empat prinsip yang harus dimiliki yayasan Ada 4 (empat) prinsip yang harus dimiliki Yayasan sesuai dengan harapan Undang-Undang Yayasan, yakni

  1. Kemandirian Yayasan sebagai badan hukum;

  2. Keterbukaan seluruh kegiatan Yayasan;

  3. Akuntabilitas publik; dan

  4. Prinsip nirlaba.


Prinsip yang ingin diwujudkan dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan adalah kemandirian yayasan sebagai badan hukum, keterbukaan seluruh kegiatan yang dilakukan yayasan, dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh yayasan, serta prinsip nirlaba yang merupakan prinsip yang fundamental bagi suatu yayasan. Namun, prinsip yang sangat menonjol adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi yayasan, yang bahkan telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Yayasan alinea 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia (Uu) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan. Dalam hal ini juga sangat di utamakan tentang akuntabilitas dan transparasi yang dilakukan oleh pihak yayasan, malahan di sana diatur tentang pemberitaan penempelan hasil kerja pihak Yayasan untuk dapat diketahui masyarakat tertera pada Pasal 52 Ayat (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Maksudnya Penempelan ikhtisar laporan tahunan Yayasan pada papan pengumuman (mading/baliho) ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat, namun Unswagati tidak pernah melakukan hal itu, baliho yang terpajang hanyalah iklan-iklan akreditasi yang di gapai unswagati beberapa waktu yang lalu.

Disana sudah sangat jelas akuntabilitas dan transparansi itu jadi hak publik dicetak dengan gamblang agar publik tahu, maka tak hanya mahasiswa, wartawan, masyarakat bahkan kuman pun  harus tahu terkait kegiatan yang dilakukan Yayasan maupun Universitas. Ini bukan hal sepele bukan, terbunuhnya demokrasi, matinya transparansi dan gelapnya akuntabilitas publik harus dipertanggung jawabkan. Tidak perlu juga bawa orang tua dalam urusan Kampus, mahasiswa tidak takut meski dapat tekanan, mereka akan semakin kuat, semakin besar. Penulis sarankan jika memang Kampus tercinta ini tidak melakukan hal tersebut akui saja, dan cobalah benahi, penulis yakin, mahasiswa pun akan ikut serta dalam membangun Kampus sehat.

Ketua Yayasan Minta Maaf atas Ucapan Kasar Terhadap Mahasiswa

Tidak ada komentar
Unswagati, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Peduli Unswagati Bersih (AMPUH) adakan Aksi Solidaritas Mahasiswa di lahan parkir Kampus Utama Unswagati pada Selasa, 18 April 2018 pukul 13.00 WIB. Aksi solidaritas ini ditandai dengan penandatanganan petisi sebuah tanda komitmen bahwa seluruh mahasiswa Unswagati mendukung aksi transparansi dan akuntabilitas pihak Universitas dan Yayasan Unswagati.

Aksi solidaritas awalnya berjalan hikmat di warnai dengan nyanyian perjuangan dan musik akustik sembari menyebarkan selembaran surat pernyataan sikap mahasiswa perihal pelayangan surat undangan orangtua massa aksi yang lakukan pada 12 April 2018 lalu tentang kasus penjualan Kampus GT.

Tak lama kemudian Ketua Yayasan Unswagati dan pihak rektorat menyambangi massa aksi, mencoba membubarkan dan mengajak untuk masuk kedalam untuk audiensi. "Gak perlu kamu begitu-begitu, audiensi itu tidak perlu kamu mempermalukan dan merusak tau ngga? Out sekarang, mau cara apapun saya ladenin, ayoo!" Kata Dadang Sukandar Kasidin dengan suara tinggi dan melangkah mendekati salah satu masa aksi.

Perwakilan AMPUH, Epri Fahmi Aziz mencoba menenangkan dan menjelaskan maksudnya menggelar aksi solidaritas mahasiswa "Bapak santai dulu,begini pak, kami baik-baik". Belum selesai berbicara, ketua yayasan langsung meng-cut pembicaraannya sambil berkata "Hey, kamu baik-baik apa? Orang tua kamu yang minta maaf!! Bangsat kamu!!" Katanya dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk.

Spontan karena didapati perlakuan yang tidak menyenangkan massa aksi pun menuntut agar ketua yayasan meminta maaf langsung kepada massa aksi. Awalnya ketua yayasan bersikukuh dengan sikapnya pada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi, namun masa aksi terus mendesaknya dan melakukan perjanjian dari massa aksi pun akan meminta maaf karena dinilainya tidak beretika dan agar tercipta keadilan, lama bernegosiasi dengan rektor Mukarto Siswoyo sebagai penengah akhirnya ketua yayasan kembali menemui massa aksi.

Sambil memegang toa, dia bilang. "Bukan kami melarang kalian demo, tapikan semuanya ada prosedur, etika, kalo mengkritisi untuk membangun, saya dukung lahir batin, saya senang dan bangga. Karena ada di Instagram di media, kalo ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya ralat lah, tapi kami tidak ada maksud apa-apa. Saya ini membenahi, menata baik sarana dan fasilitasnya, namun saya menyayangkan cara kaum intelektual, jadi tolonglah pengertian dan dimaklumi, iya saya cabut, baik kalo itu yang diinginkan teman-teman semua, demi Unswagati saya minta maaf dan tidak dapat maksud dan tujuan saya karena benci atau apa itu tidak ada, saya hanya berusaha memperbaiki semuanya dan kami bekerja tidak pernah mengenal waktu," katanya dengan nada sedikit menyesal.

Akhirnya massa aksi dan Ketua Yayasan pun saling meminta maaf dengan berjabatan tangan sebagai tanda damai.

Unswagati Darurat Demokrasi, Mahasiswa Mengecam Pihak Rektorat

Tidak ada komentar

Selasa, 17 April 2018

Unswagati, Cirebon, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Peduli Unswagati Bersih (AMPUH) mengecam tindakan pihak Universitas yang melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa dan orangtuanya yg dilatar belakangi aksi mahasiswa yg mempertanyakan transparansi aset kampus beberapa waktu yang lalu.

Juru bicara Ampuh, Epri, menyampaikan, cara - cara yang dilakukan Universitas tersebut sudah ketinggalan zaman dalam kata lain terlalu primitif. Pasalnya, menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat untuk menuntut hak dijamin konstitusi. "Unswagati Gawat Darurat, Darurat Demokrasi, darurat transparansi, darurat akuntabilitas," ujarnya kepada setaranews.com, Selasa, (17/04)

Epri menyampaikan, mahasiswa merupakan insan dewasa yang sudah cakap menentukan sikap, mengetahui mana yang benar dan salah, mana hak dan mana kewajibannya. Ketika mahasiswa bersikap berati siap untuk mempertanggung jawabkan setiap keputusannya. "Sikap kami tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang kami pelajari selama menjadi mahasiswa. Kami mempertanyakan hak kami, kami memperjuangkan hak mahasiswa dan orang tua. Karena transparansi diatur dalam UU, keterbukaan informasi juga dijamin konstitusi," Pungkasnya.

Epri menambahkan, Universitas telah menyikapi aksi mahasiswa dengan sikap yang berlebihan, yang justru mencerminkan ketidakdewasan dan justru bukan menyelesaikan malah menambah persoalan baru. Sebagai insan akademis, kata dia, memili tanggung jawab moral intelektual, yang dimana pengetahuannya digunakan untuk kemaslahatan umat.
"Yang terjadi justru kebalikannya, kampus memunculkan sikap arogansinya. Jelas mahasiswa tidak bakal diam, apalagi disuruh minta maaf. Kami tidak salah, kami memperjuangkan kepentingan mahasiswa, ini hak kami, Universitas harus memenuhinya" tukasnya. (Mumu Sobar Mukhlis)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews