Responsive Ad Slot

RIP KPK. DPR dipihak siapa?

Tidak ada komentar

Sabtu, 21 September 2019

 

Sumber Gambar : Google / cnbcindonesia.com

Opini, Setaranews.com - Telah disahkannya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 17 September 2019 membuat banyak elemen masyarakat yang menggelengkan kepala. Pasalnya banyak kejanggalan yang dialami, mulai dari pengesahaan yang dianggap buru-buru (hanya 13 hari), tak banyak wakil rakyat yang duduk di ruang Rapat Paripurna bahkan berdasarkan hitung kepala (headcount) hanya 80 anggota DPR yang hadir ketika pembukaan Sidang, jumlah ini masih jauh dari kuorum (jumlah anggota DPR 560 anggota), serta tidak dilibatkannya KPK dalam perumusan UU tersebut. 

RUU KPK bukannya menguatkan KPK justru melemahkan KPK. Dalam RUU tersebut terdapat poin dibentuknya Dewan Pengawas KPK, hal ini membuat KPK tidak lagi independen dalam pengambilan keputusan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas yang justru Dewan Pengawas tersebut di bentuk oleh Presiden. Dengan demikian Presiden dengan sangat mudahnya mengintervensi KPK dalam pemberantasan Korupsi. 

Ironi nya, DPR yang selaku wakil rakyat tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, musisi, pegiat anti korupsi, dll. Hanya menjadi tontonan bagi wakil rakyat yang justru memilih menutup telinga. Aspirasi-aspirasi rakyat seolah-olah hanya bualan anak kecil yang tak penting untuk dipertimbangkan, sangat berbanding terbalik dengan sistem Demokrasi. Melihat realita Indonesia hari ini, masih pantaskah sistem demokrasi ditetapkan di ibu pertiwi?


Oleh : Nanang AF

“AMANAT RAKYAT, AMANAT TUHAN” JANGAN TIDUR WAKTU SIDANG SOAL RAKYAT

Tidak ada komentar

Senin, 16 September 2019


Foto by Google

Opini, Setaranews.com - Catatan Sejarah menorehkan bahwa, bangsa Indonesia merdeka pada tahun 45. Sehingga demokrasi yang telah terjadi hari ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu bangsa dan negara tentang apa yang mereka di cita-citakannya. Hal tersebut termaktub dalam Pancasila aline ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin Oleh Khikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” artinya, Kekuasan terbesar yaitu tetap berada ditangan rakyat. Namun demikian. Pengaplikasian nilai Pancasila dalam Sila Ke-4 tersebut menjadikan indonesia dalam sistem Votting, bukan Musyawarah mufakat. Tidak hanya itu, wakil rakyat yang telah duduk dibangku megahnya seolah tidak ada beban terhadap para kontsituennya, sehingga rakyat banyak penyesalan atas apa yang telah mereka pilih. 

Konstitusi Negara menyebutkan pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat, bahwa diadakannya pemilu setiap lima tahunan ini bahkan diserentakkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak. Seperti warga negara yang menantikan agar terjadinya suatu perubahan, dan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya warga negara yang menantikan pemilu lima tahunan tersebut. Wakil rakyat yang sedang asyik pada saat itupun menaruh harapan kembali agar kontrak mereka dengan rakyat dapat diperpanjang lagi. 

Pemilu yang telah berakhir dibulan April tahun ini. Mereka baik incumbent maupun kandidat baru telah bertarung dalam menjual wibawa, reputasi, sampai popularitasnya terhadap masyarakat. Terlebih para incumbent yang seolah bagaimana caranya mereka agar tetap terpilih kembali, untuk kedua atau ketiga kalinya. Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pesta lima tahunan kemarin. Baik tingkat Pusat, Provinsi, sampai tingkat daerah. Mereka berjuang seolah paling benar, paling hebat, dan paling solutif ketika didepan para konstituennya. Dan seolah partai mereka adalah perahu paling kuat diantara perahu yang lainnya. Yang pada akhirnya pesta demokrasi lima tahunan ini banyak terjadi hal yang menyimpang dari aturaan perundang-undangan. Banyak sekali kasus sengketa pemilihan yang telah diselesaikan Mahkamah Konstitusi. Mulai money politic, Kecurangan dalam DPT, dan bahkan mash banyak perosalan pemilu kemarin yang selesai diranah Mahkamah Konstitusi. 

Sebanyak 50 Caleg terpilih/legislator periode 2019-2024 resmi mengucapkan sumpah atau janji mereka sebagai wakil rakyat kemarin itu. Mereka bersumpah kepada masing-masing Tuhan-Nya dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi kepentingan bangsa dan negaranya. Rakyat yang sampai saat ini menjadi aktor utama dalam memilih para wakilnya tersebut, tentu kita sebagai rakyat berharap dan sangat menaruh harapan kepada para wakil rakyat yang baru saja dilantik ini jangan sampai mengkhianati dan melukai hati kami. 

Selain itu para wakil rakyat ini tentu harus selalu ingat dengan sumpah dan janji yang mereka ucapkan. Sumpah dan janji ini bukan baru kali ini saja dilakukan tetapi sudah pernah dilakukannya ketika periode sebelumnya bagi para Incumbent. “Dalam sumpah dan janjinya, mereka akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mereka juga akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Kemudian akan memperjuangkan aspirasi rakyat /daerah pilihannya yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Katanya, 

Jika dilihat dan ditelaah lebih dalam sumpah dan janji tersebut sangat-sangat berat untuk dipikul, karena mereka wajib untuk berlaku adil, bekerja bersungguh-sungguh demi kepentingan bangsa bukan demi kepentingan pribadi, golongan maupun partai politiknya. Yang pada akhirnya balas budi yang menjadi alat politik masa kini. Seolah perjuangan kemenangan kemarin adalah perjuangan yang harus dibayar oleh jagoannya yang terpilih itu, sehingga pada akhirnya wakli rakyat yang terpilih mengutamakan golongannya mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan yang terjadi yaitu sebuah deal proyek dan akses para golongannya dipermudan demi kepentingan golongan. 

Gambaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Hampir seluruh dari wakil rakyat gagal dalam mengemban amanah tersebut, mengapa demikian? Banyak persoalan dan permasalahan yang belum terselesaikan dengan tuntas. Kota dan kabupaten saya kira sama saja terkait kinerja. Semuanya hanya omong kosong belaka. Apalagi yang terjadi pada wakil rakyat periode sebelumnya. Terjadi hal yang benar-benar sangat konyol pada wakil rakyat Kabupaten Cirebon yaitu dengan tertangkapnya para wakil rakyat yang ketika itu sedang asyik bermain judi. Tidak hanya itu. Kota cirebon juga masih banyak PR yang harus diselesaikan, baik persoalan Tanah Cipto, DAK, mapun yang lainnya. 

Disini saya merasa prihatin atas perlakuan yang mereka perbuat selama itu. Padahal amanah yang mereka emban adalah mempunyai tanggung jawab dengan dua garis yang berbeda. Ungkapan kekesalan yang terjadi pada saat itu juga pernah hadir dalam sebuah lirik lagu musisi yang sangat melegenda ini. Ya, “Wakil Rakyat”. Sebuah lirik atau Lagu Cipt. Iwan Fals tersebut menggambarkan fakta yang terjadi di kota maupun kabupaten Cirebon pada saat ini. Dengan rentetan buruk kinerja anggota dewan periode sebelumnya rakyat tentu berharap lebih kepada pada wakil rakyat yang baru saja dilantik ini. Bukan malah berdampak semakin buruk akan kemajuan Cirebon. Sungguh menyakitkan hati rakyat ini, dimana para wakilnya sibuk dan ramai-ramai mencuri uang rakyatnya sendiri. Sementara pembangunan menuju kesejahteraan rakyat banyak selama ini tidak pernah terwujud. Yang terjadi Rakyat hanya dijadian sapi perah setiap lima tahunan sekali. 

Terlebih jangan sampai paradigma masyarakat itu berubah tentaNg singkatan DPRD, yang seharunya mempunyai makna wakil daripada rakyatnya. Dengan satu kesalahan dan kecerobohannya sehingga rakyat mengartikan bahwa DPRD yaitu “Dewan Poyek Rebutan Duit” mengapa demikian, karena dari tahun ke tahun sudah tak asing, bahwa wakil rakyat malah beralih fungsi dengan bermain proyek. Entah mega proyek, maupun persoalan perizinan proyek para investor. Hal tersebut terjadi pada periode sebelumnya. Dan berharap agar wakill rakyat diperiode saat ini benar-benar mengemban tugas dan bertanggung jawabnya kepada rakyat. Soal Tuhan biarkan itu urusan mereka. 

Dan lagi agar Wakil Rakyat Itu Seharusnya Benar-Benar Merakyat, Jangan Tidur Waktu Sidang Soal Rakyat. Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara, Yang Hanya Tau Nyanyian Lagu Setuju.

Oleh : Kiki Riski. SN (Mahasiswa Tingkat Akhir UGJ Cirebon)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews