Responsive Ad Slot

Terbaru

latest

Tak hanya mahasiswa, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun menolak RUU KUHP.

Kamis, 26 September 2019

/ by Lembaga Pers Mahasiswa Setara



Suara Rakyat, Setaranews.com - Aliansi jurnalis Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka,dan Kuningan) menyatakan sikap menolak RUU KUHP yang direstui dikarenakan akan mengancam kebebasan pers dan kekerasan terhadap jurnalis pada Kamis, 26 September 2019 di depan gedung DPRD Kota Cirebon pukul 09:00 pagi tadi.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menuai banyak kontroversi, Terhitung 13 pasal ditengarai berpotensi mengekang kebebasan pers, selain itu pasal-pasal dalam RUU KUHP ini dinilai akan mencederai hak-hak jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik.

13 pasal yang kontroversial tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang selama ini menjadi pedoman para jurnalis. 

Berikut adalah 13 pasal yang dinilai mampu melumpuhkan kebebasan pers di Indonesia. Diantaranya adalah pasal 217, 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440 dan 444.

Juru bicara Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning, Aray mengatakan pihaknya telah mengkaji 13 pasal tersebut yang dinilai berpotensi melumpuhkan kebebasan pers dan kritik masyarakat terhadap pemerintah, penguasa dan pemegang kebijakan lainnya. "Kami sudah mengkaji RUU KUHP, dan isinya ternyata berpotensi mengancam kebebasan pers. Di dalam 13 pasal itu betul-betul tegas mengatakan bahwa menghina, mencaci, mengkritisi melalui tulisan maupun lisan serta menyebarluaskannya akan dipidanakan, artinya tidak hanya pers yang akan terancam namun seluruh rakyat Indonesia akan dipenjarakan oleh Undang-undang ini." Katanya saat diwawancarai oleh tim setaranews.com

Aray juga menegaskan bahwa ada 4 (empat) point sikap yang dinyatakan oleh Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning yaitu ;
1. Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers.
2. Kembali menegakan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.
3. Hentikan dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.
4. Kapolri Tito karnavian menindak tegas oknum polisi yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap 3 jurnalis di Makassar.

Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP ini bukan tanpa sebab. Aray menyebutkan jangankan RUU KUHP, keberadaan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 yang dengan jelas menjadi pedoman bagi para jurnalis pada nyatanya kerapkali diabaikan. " Jangankan RUU KUHP, undang-undang pers saja dalam nyatanya sering kali diabaikan, pemerintah dan aparatur negara kerap kali lupa dan mengenyahkan fungsi dari pada undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 sehingga masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh para junalis dilapangan saat meliput sebuah peristiwa" tegasnya.

Pengesahan RUU KUHP ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi ditanah air, sebab kemerdekaan pers adalah syarat mutlak yang harus ditegakkan dan dijamin oleh undang-undang.


Reporter : Felisa Dwi Pujiyanti

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews