Responsive Ad Slot

Mudik Jakarta-Purbalingga Dengan Sepeda Ontel

Tidak ada komentar

Kamis, 22 Juni 2017

Cirebon, Setaranews.com – Mudik memang menjadi tradisi bagi para perantau, semangat  untuk berjumpa dengan kerabat di kampung halaman menjadi alasan kuat menempuh perjalanan berkilometer, bahkan melebur dalam kemacetan pun dilakukan. Semangat mudik pun dirasakan Mbah Hasan Warjo (75) dan putrinya, Santi Yunita (17).

Hanya bermodalkan sepeda ontel, peralatan mandi dan beberapa potong pakaian, Mbah Hasan dan putrinya berangkat dari Depok, pada Senin (19/6) pukul 12.00 WIB. Tujuannya hanya satu, berjumpa dengan anak dan kerabatnya di Purbalingga, Jawa Tengah.

“Sudah hobi saya dari muda naik sepeda. Yang paling jauh itu ke Bima Sumbawa, saya juga sering ikut kalau ada event-event.” Ujarnya kepada setaranews saat sedang beristirahat di Rest Area Koramil Weru, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (21/6).

Mbah Hasan memperkirakan untuk sampai di Purbalingga memakan waktu empat hari. “Saya tidak menargetkan kapan harus sampai di kampung.” tambahnya.

Peluh keringat dan rasa pegal yang menghampiri tubuhnya tidak menjadi alasan untuk mematahkan semangatnya, “Tidak kehitung berapa kali istirahat, ya kalau capek ya istirahat. Kalau malam istirahatnya di masjid.” tambahnya.

Hobi bersepedanya menurun kepada putrinya, Santi. Gadis yang tidak menamatkan sekolahnya dengan setia menemani bapaknya mudik. “Saya juga hobi naik sepeda dari tahun 2011, pertama naik sepeda dari Jakarta ke Bandung, terus dari Purbalingga ke Jakarta, dan sekarang dari Jakarta ke Purbalingga” ujar Santi.

 

 

Motif Penghilangan Alat Bukti Tercium Kuat Dalam Insiden Perampokan Kantor Dinas PUPR

Tidak ada komentar
Opini, Setaranews.com - Dari waktu ke waktu, kejahatan terus berkembang kearah yang mengkhawatirkan, entah itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara Kualitas dapat diartikan kejahatan berkembang mengikuti zaman yang semakin modern untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan alat komunikasi, informasi dan teknologi serta transportasi. Secara Kuantitatif dapat diartikan kejahatan lebih sering terjadi dengan motif kejahatan yang bermacam – macam.

Yang sekarang sedang menjadi sorotan media yaitu kasus perampokan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), namun kasus ini dinilai janggal karena diduga sengaja dilakukan oleh oknum-oknum terkait untuk mengambil keuntungan dari persoalan yang sedang menjadi perbincangan publik di media sosial ataupun media massa, seperti kasus Dana Alokasi Khusus (DAK 96 M), Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda 86 M) serta Panitia Penilaian Hasil Pengerjaan (PPHP) yang dinilai belum berjalan sesuai dengan semestinya.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan Polresta Cirebon, banyak Sarana dan Prasarana yang dirusak seperti lemari, Brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp.3.000.000 dan CCTV serta Berkas-berkas yang terlihat berantakan. Diduga pelaku merupakan orang dalam sehingga hafal betul lokasi-lokasi yang menjadi tempat dokumen penting.

Yang dikhawatirkan dokumen yang menjadi berkas berkas pembangunan DAK 96 dan Gedung Setda yang menjadi permasalahan yang lagi hangat di perbincangkan sengaja di hilangkan supaya tidak ada bukti untuk dijelaskan lebih lanjut.

Kembali kita kaitkan dengan Visi Kota Cirebon yaitu “RAMAH” ( Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau). Salah satu dari Visi itu Berbunyi “Aman” dengan kejadian perampokan kantor Dinas PUPR menimbulkan banyak pertanyaan masih amankah kota Cirebon? Apalagi ini terkait dokumen-dokumen penting pembangunan infrastruktur publik dalam hal ini Pekerjaan Umum (PU) sebagai pejabat teknisnya sampai hilang.

Patut diduga ada oknum yang bermain di balik kejadian yang menimpa Kantor Dinas PUPR tersebut ada kaitannya dengan kasus-kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu otak pelakunya. Dalam hal ini Pihak PU dan Kepolisian kota Cirebon dapat Bekerjasama dengan baik dalam  menangani kejadian perampokan ini, agar motif dan pelakunya dapat terungkap secepat mungkin, bagimanapun kejadian ini harus diungkap sampai selesai karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon pun harus berani bersikap terkait kejadian tersebut, baik eksekutif ataupun legislatif harus dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk menyikapi keadaan yang dinilai sudah genting, jangan hanya diam seolah  menutup mata dan telinga dalam menyikapi kasus tersebut. Penegak hukum pun harus bergegas dengan cepat agar semua yang terjadi dapat terbongkar.

*Penulis adalah Indra Kusuma, Mahasiswa Fakultas Pertanian, Jurusan Agroteknologi Unswagati Cirebon.

Bangun Kesadaran Pemuda, UKM P&K Siap Gelar Semarak Keilmuan

Tidak ada komentar

Rabu, 21 Juni 2017

Unswagati, Setaranews.com – Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Keilmuan (UKM P&K) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) kembali mengadakan Semarak Keilmuan ke-3. Acara ini akan dilaksanakan pada 13-15 Juli 2017 di Kampus Utama Unswagati. Semarak Keilmuan merupakan program kerja tahunan, yang tahun ini mengusung tema  yaitu Membangun Prestasi Generasi Muda Menuju SDGs (Sustainable Development Goals).

"Alasan kami mengambil tema tersebut adalah karena kami menyadari betapa pentingnya peran pemuda sebagai agent of change. Lemahnya pengetahuan siswa/mahasiswa tentang pentingnya sebagai penerus bangsa, mendorong kami untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sebagai agent of change  yang mempunyai kemampuan-kemampuan untuk membangun  indonesia menjadi lebih baik" ungkap Rohaniyah, Ketua Pelaksana semarak keilmuan P&K 2017, pada setaranews melalui media sosial Whatsapp, Selasa (20/6).

Lebih lanjut, Rohaniyah menjelaskan tujuan dari semarak keilmuan P&K 2017 yaitu merupakan wujud implementasi dari pembelajaran keorganisasian atau merupakan wujud edukasi langsung dalam bentuk perlombaan untuk mengetahui sejauh mana pemuda ikut berpartisipasi, serta untuk mengetahui pula sejauh mana kemampuan mahasiswa dan siswa.

Semarak Keilmuan diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah seminar nasional, field trip (penanaman pohon), orasi ilmiah, dan perlombaan. Perlombaan terbagi menjadi tiga tingkat yaitu tingkat SMP/sederajat, tingkat SMA/sederajat, dan tingkat Mahasiswa.

Perlombaan untuk tingkat SMP yaitu lomba mading dengan tema "pentingnya menjaga alam semesta" dan lomba puisi dengan tema "budaya Indonesia". Sedangkan untuk  SMA akan diadakan lomba reporter dengan tema "mengangkat pariwisata yang ada di Kota Cirebon" dan lomba puisi dengan tema "kepemudaan". Serta perlombaan untuk tingkat mahasiswa yaitu lomba membuat poster dengan tema "budaya Cirebon" dan lomba Semarak Essai Nasional (SEN).

Waktu pendaftaran perlombaan dibuka sampai 5 Juli 2017 untuk semua tingkat perlombaan. Pendaftaran tidak dipungut biaya, kecuali lomba Semarak Essai Nasional (SEN) dikenakan biaya Rp. 30.000. (Trusmiyanto)

Opini: Full Day School Membunuh Anak Indonesia, Generasi Penerus Bangsa

Tidak ada komentar
Sedikit Pembuka

Akhir–akhir ini bangsa kembali diriuhkan dengan berbagai persoalan yang tidak hentinya menguras energi dan perhatian. Namun, keringat yang ditorehkan serta perhatian yang dicurahkan tak juga memberikan kesadaran, apalagi efek jera kepada mereka yang tak pernah lelah dan gegap gempita memporak-porandakan, menjajah bangsanya sendiri.  Memang benar, Bung. Perjuangan kita lebih berat, karena melawan bangsa kita sendiri!

Polemik yang ada menjadi perbincangan yang hangat dimulai dari warung kopi, hingga para cendekiawan di perguruan tinggi, sampai pada elit yang bersorak sorai di hotel berbintang. Sedangkan rakyatnya hanya menonton di pinggir–pinggir jalan, di bawah kolong jembatan, di emperan, dan di bawah atap–atap rumah dalam perenungan. Ya, salah satunya yaitu persoalan “Pendidikan”. Sebuah kata "sexy" yang tak pernah tamat diperdebatkan, karena memang cita-cita masih belum tergapai, apalagi dalam genggaman tangan.

Hiruk pikuk itu kembali ramai tatkala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) mengenai sekolah 8 jam sehari dalam kata lain Full Day School (FDS). Teknis, tapi begitu ramai dan memang menarik untuk dikaji dengan seksama. Menggunakan sanubari, nalar yang jernih, akal yang sehat, melihat kedalam jati diri sebagai sebuah bangsa yang kaya akan budaya dan sociocultural, yang memang menjadi dasar pendidikan itu sendiri.

Kondisi Objektif

Di Cirebon dan sekitarnya sendiri tak sedikit pemberitaan pro dan kontra mengenai sistem FDS. Apalagi jika ditilik lebih jauh,  Cirebon banyak pesantren , dan kebijakan tersebut dirasa bakal berdampak buruk pada sistem pembelajaran dan pendidikan agama yang sudah diwariskan secara turun temurun. Dalam hal ini, Penulis tidak mau terjebak sebagai seseorang yang pro atau kontra dalam kerangka opini yang dibangun di mana terdapat dua elemen organisasi keagamaan besar di dalamnya, yaitu NU dan Muhammadiyah. Penulis  hanyalah sebagai rakyat dari bawah yang melihat dari sudut pandang kondisi objektif dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bukan pula sebagai seorang akademisi atau cendekiawan yang melihat persoalan akar rumput dari menara gading.

Baiklah, mari kita analisis mengenai kebijakan FDS tersebut, apa saja efek domino yang akan ditimbulkannya.  Di satu sisi, di internal pemerintahnya saja masih terjadi saling serang antar menteri terkait kebijakan tersebut. Tapi penulis apresiasi langkah Presiden Jokowi yang segera mencabut kebijakan Mendikbud itu. Namun, tetap menjadi catatan penting bahwa kejadian ini menandakan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga kementerian. Dari sisi perencanaannya saja sudah absen! Di sisi lain, terdapat beberapa poin penting yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan ketika ingin mengeluarkan kebijakan, diantaranya yaitu aspek keadilan, kebermanfaatan, dan kemanusiaan.

Poin pertama, apakah dengan diberlakukannya FDS tersebut bisa memenuhi unsur keadilan yang di mana sistem masyarakat kita masih dualistik; terbagi atas wilayah kota dan desa yang memang dari berbagai aspek jelas berbeda.  Di kota FDS mungkin berjalan efektif, tidaklah terlalu menuai konflik. Akan tetapi, ketika diterapkan di desa apakah akan mendapat respon yang sama? Jelas tidak. Struktur ekonomi sosial  politik, budaya, masih timpang belum merata. Jelas kebijakan ini tidak memenuhi aspek keadilan!

Kebermanfaatan, kebeijakan yang baik serta tepat sasaran pasti akan memberikan manfaat positif terhadap hasil yang akan diperoleh dikemudian hari.  Menurut penulis, sebagai rakyat yang pernah mencicipi pola pendidikan di Kota dan di Desa, kebijakan tersebut justru akan memberikan banyak dampak negatif ketimbang positif. Terutama dari kacamata psikologis, lingkungan, sosiokultural yang lambat laun menimbulkan korelasinya terhadap moralitas dan integritas para generasi penerus bangsa.  Bisa memberikan manfaat positif memang, dengan syarat mutlak telah tercapainya terlebih dahulu pemerataan pendidikan dan ekonomi sampai penjuru Indonesia.

Poin ketiga selanjutnya yaitu bicara soal kemanusiaan. Dalam  tolak ukur yang satu ini apalagi, kebijakan FDS menurut penulis merupakan suatu upaya yang secara perlahan justru akan membunuh karakter anak,  di mana anaknya menjadi robot-robot yang berjalan. Waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengenal arti kekeluargaan di rumah, arti persatuan dan gotong royong dengan bermain,  lebih mengenal lingkungan sekitarnya akan sirna begitu saja. Yang dilihat hanya dinding–dinding ruang kelas dan selembaran – selembaran kertas. Bak dinding penjara yang membelenggu, hilang sudah kemerdekaan jiwa, kemerdekaan berfikir dan kebebasannya. Padahal pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan manusia.

Sebuah Renungan

Jika di perkotaan mungkin bisa efektif  karena orang tua di kota akan merasa senang dan tenang, ketimbang meninggalkan anaknya diam di rumah atau bermain keluyuran. Seperti menitipkan anaknya di panti asuhan, karena kesibukan dan aktivitas kesehariannya yang padat. Nah sedangkan di desa, dengan jumlah peserta didik paling banyak? Waktu sepulang sekolah itu digunakan untuk bermain, mengenal arti persaudaraan, pertemanan, mengenal lingkungan dan mempelajari kearifan tanah kelahirannya. Sorenya digunakan untuk lebih mendalami pendidikan agama. Sirkulasi waktu berjalan efektif, sehingga akan membentu karakter yang progresif. Pemimpin-pemimpin hebat Indonesia berasal daridesa yang menggunakan pola kearifan lokal dan pendidikan agama yang kuat. Tidak percaya? Silakan buka lagi lembaran sejarah mengenai bapak-bapak pendiri bangsa kita!

Sudahi perdebatan di tataran kebijakan yang sifatnya hanya kulit, teknis. Hal ini akan membuat kita semua lupa ingatan, lupa akan persoalan yang lebih strategis dan menjadi pokok utama. Di mana pendidikan itu harus terjangkau dan bisa dinikmati dengan layak oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Itu sebetulnya yang harus dipikirkan dan diperdebatkan. Setelah hak dasar itu terpenuhi,  baru kita berdialektika bagaimana agar lebih meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan yang ada justru sebaliknya, burputar di lingkaran setan, memperdebatkan yang lebih pada hasrat untuk memuaskan pribadi dan golongan. Lupa bahwa kebijakannya bisa membunuh karakter anak itu sendiri. Karena dengan tidak memberikan hak dasar berupa pendidikan layak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan banga, maka bukan lagi membunuh generasi, melainkan telah Membunuh Indonesia. Bukannya pendidikan yang memanusiakan merupakan salah satu tiang pancang yang menjadi dasar konstitusi itu? Cucimukalah.

*Penulis adalah Epri Fahmi Aziz, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos) Cirebon

Di Demo Mahasiswa, Kantor DPUPR Kekosongan Wajah Pejabat

Tidak ada komentar

Selasa, 20 Juni 2017

Cirebon, SetaraNews.Com – Sekumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali menggelar aksi demonstransi. Kali ini yang menjadi sasaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DPUPR) terkait pembangunan yang tidak berjalan sebagimana mestinya, (20/06).

Seperti yang diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Aksi, Jimat Ali Santoso, aksi tersebut untuk mengawal pembangunan kota Cirebon yang hampir semua pengerjaannya mangkrak, tidak tepat sasaran,  tidak efektif dan efisien. Padahal sudah di atur dan tercatat di UU Jasa Kontruksi Dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015.

“Pembangunan yang ada justru kontraproduktif, tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Hal ini lantaran tidak adanya rasa tanggungjawab dari elit pemerintahan di Kota Cirebon,” Ujarnya (20/06).

Dalam aksinya, kali ini mahasiswa ingin menemui pihak Dinas PUPR terkait dugan adanya dokumen penting yang hilang karena insiden perampokan dini hari kemarin. Pasalnya data tersebut berurusan langsung dengan masyarakat banyak.

“Itu aset negara. Bukti penting dalam dugaan-dugaan korupsi pembangunan di Kota Cirebon yang ditangani Dinas PUPR. Seperti dokumen Dana ALokasi Khusus (DAK 96 M), Pembanguna Gedung Setda 86 Miliar yang saedang menjadi sorotan publik saat ini. Kalau hilang juga, ini adanya indikasi modus untuk menghilangkan alat bukti,” Pungkasnya.

Lebih lanjut Jimat mengungkapkan bahwasanyya hal ini juga berimplikasi pada kegagalan Visi Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau (RAMAH). Menurutnya, tidak ada satu poin pun yang tercapai dari visi tersebut.

“Silahkan tanya pada hati nurani kita masing-masing, apakah ada yang tercapai dan berdampak langsung pada rakyat? wong Ini sekelas dinas saja kerampokan kok, yang hal ini berarti nampak sekali ketidak amanan di Kota Cirebon.” Tukasnnya.

Sementara itu di pihak lain, salah satu Satuan Pengamanan (Satpam) kantor PU mengatakan bahwa tidak ada satu pun pejabat PU yang berada di kantor. Semuanya sedang menghadiri rapat di Pemerintah Kota Cirebon (Pemkot) terkait perampokan di Kantor Dinas PUPR.

“semua pejabat di panggil Walikota, setelah itu kemudian akan ke Polresta untuk pemeriksaan lebih jauh.” Ujarynya

Akhirnya massa aksi menyatakan sikap akan terus melakukan pengawalan dan kontrol sosial atas dugaan korupsi di Kota Cirebon yang membunuh jutaan rakyat jelata yang tidak berdosa.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews