Responsive Ad Slot

Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi

2 komentar

Senin, 15 Mei 2017


  • Penyalahgunaan wewenang, Mark Up, Laporan Fiktif, Gratifikasi, Suap, mengisi sederet Modus Korupsi paling banyak di Indonesia

  • Korupsi paling sering dilakukan pada pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

  • Korupsi Membuat Pembangunan Menghasilkan Efek domino berupa Ketimpangan Ekonomi


Cirebon, setaranews.com - Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), pemerintah pusat menggelontorkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah, yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam kedudukannya, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dalam penggunaan DAK yang di transfer pemerintah pusat kedalam kas daereah (DPPKAD. Red). Dalam implementasinya, pengeloalaan DAK banyak menimbulkan hambatan dan persoalan, dari masalah teknis dan non-teknis. Sedangkan yang diharapkan dalam tata kelolanya bisa tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Cirebon adalah calon Kota metropolitan selanjutnya di Indonesia yang tentunya akan menjadi kota tujuan banyak orang  untuk sekedar berpergian sampai mencari penghidupan. Dengan kalimat lain, tantangan untuk meminimalisasi ketimpangan sebagaimana kota - kota lain, termasuk di Kota Cirebon lebih besar, kalau bukan yang paling besar. Disitulah kemudian letak esensi pembangunan yaitu bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi,  dengan harapan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan problem sosial, ekonomi , dan budaya lainnya.

Akankah harapan itu terjadi? Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa korupsi kerap menjangkiti proses pembangunan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pusat maupun daerah. Imbasnya yakni semakin menjauhkan cita – cita dan tujuan awalnya kenapa pembangunan itu mutlak diperlakukan. Korupsi dalam pembangunan tersebut justru semakin menambah parah ketimpangan ekonomi yang ada, dan akan berimbas pada problem sosial, politik, dan budaya masyarakat Kota Cirebon pada umumnya.

Kualitas penegakan korupsi di kota cirebon memang masih rendah, dari beberapa kasus yang masuk dan di tangani hanya beberapa saja yang diselesaikan. Dari sejumlah kasus - kasus yang ada di Kota Cirebon, tidak sedikit yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, tidak ada keterangan resmi apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.

Jika merujuk pada hasil  survei yang dilakukan oleh ICW 2015 menyebutkan bahwa modus korupsi yang sering dilakukan yaitu seperti   penyalahgunaan anggaran,  penggelapan, Mark Up, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif suap dan gratifikasi. (Sumber: Antikorupsi.org)

Buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia, dinilai menjadi biang keladi praktik korupsi tetap berjalan. Oknum di lembaga penegak hukum tidak akan kapok dan terus mengambil keuntungan dari lemahnya sistem. Catatannya, selama semua pihak yang terlibat di dalamnya mendapatkan keuntungan, maka korupsi pun akan terus bergulir.

"Variabel lain, penyuapnya sendiri masih terbuka lebar karena masih ada harapan, ini bisa disuap. Jadi ada ranah di lembaga penegak hukum," beber Dadang dari Lembaga Transparansi Internasional Indonesia.

Tidak hanya ICW dan TI saja yang memberikan hasil peneilitiannya, World Bank (WB) pun tidak mau ketinggalan. Dalam penelitian yang dilakukan WB tersebut menyebutkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Disebutkan pula bahwa mencari keadilan hukum masih sulit. Kalaupun ada pemberantasan korupsi yang dilakukan sampai tuntas masih seperti Oase di padang pasir. Adanya lansian dari WB tersebut tentunya mencoreng wajah Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang tidak hanya angka ketimpangan yang tinggi, indeks persepsi korupsinya pun sangat tinggi.

Dengan kata lain, jika merujuk data dan fakta yang ada maka korupsi infrastruktur dalam program pembangunan semakin memperparah kondisi perekonomian, dimana ketimpangan justru semakin menjulang tinggi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terjungkal miskin. Korupsi pembangunan juga semakin memperlebar jurang angka ketimpangan ekonomi. Indonesia menduduki peringkat 4 negara paling timpang sedunia (menurut laporan Credit Suisse yang terkenal itu. Red) dengan 4 orang terkayanya menguasai kekayaan lebih dari yang dimiliki 100 juta orang termiskinnya (berdasarkan laporan Oxfam. Red) (Sumber: Tirto.id).

Lalu, kalau sudah begitu Pembangunan Untuk Siapa?  Penegakan Hukum Untuk siapa?

Korupsi dibiarkan saja? Pray For Cirebon yang tinggal menunggu kematiannya!

Selanjutnya Klik Link dibawah Ini:

LAPORAN 1: Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 MANGKRAK, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

LAPORAN 2: Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

LAPORAN 3: Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum yang

LAPORAN 4: Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

lAPORAN 5 : Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi, Hukum dan Sosial

 

*Penulis adalah Epri Fahmi Aziz, Mahasiswa FE Unswagati yang juga Anggota Luar Biasa (Alubi) Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM SETARA) dan juga penulis lepas di berbagai media.

Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

3 komentar


  • Studi kelayakan dalam perencanan proyek DAK 96 M dinilai di ada - ada



  • Konsultan Pengawas memberikan Surat peringatan kepada kontraktor atas pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi



  • Mengakui adanya kejanggalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menghentikan pengerjaan dan melelang ulang



  • Tidak konsisten dan melanggar UU Jasa Kontruksi, Addendum dinilai menabrak  aturan



Cirebon, Setaranews.com - Pemerintah Kota Cirebon (Pemkot) mendapatkan kucuran dana segar yang bernama Dana Aloksi Khusus (DAK) senilai 96 miliar untuk pembangunan infrastruktur publik daerah. Mega proyek tersebut sudah dianggarkan dan tercantum dalam Anggaran Pembelanjaan Daerah Perubahan (APBDP) sejak tahun 2015 silam. Namun, hingga akhir tahun anggaran tersebut tidak terserap, sehingga DAK tesebut kembali dianggarkan pada APBD 2016. Adanya temuan kejanggalan yang menuai polemik  yaitu pada saat   memasuki tahapan lelang.  Publik menilai pelaksanaan proyek tersebut syarat akan pengkondisian. Pemenang tender berujung dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pihak yang kalah dalam proses lelang ke tiga.

Seperti yang dilansir gragepolitan.com, pada saat memasuki tahap lelang yang dengan ketiga kalinya baru selesai,  publik Kota Cirebon menyoroti persoalan yang tampil kepermukaan dengan tajam. Bahkan masyarakat memprediksikan  pelaksanaan proyek tersebut bisa dipastikan bakal menuai banyak permaslahan yang berujung pada  mangkraknya pengerjaan proyek.  Kehawatiran publik tersebut harus dibayar mahal oleh Pemkot, pasalnya kegelisahan warga Kota Cirebon tersebut benar - benar terjadi.

Selain itu, Tempo.com pernah melansir  pengerjaan proyek tersebut dibagi kedalam Tiga paket besar yang disusun berdasarkan Daerah Pilihan (Dapil). Harjamukti (Dapil I. Red), Kesambi - Pekalipan (Dapil II. Red), dan Kejaksan - Lemahwungkuk (Dapil III. Red). Belum lagi, pengerjaan mega proyek DAK 96 M banyak yang di sub - kontrakan pada pengerjaannya. Fakta ini pun kemudian  mengisi sederet kejanggalan yang berimbas pada kualitas hasil proyek tersebut.

Komisi B DPRD Kota Cirebon yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan menemukan adanya pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Hal tersebut seolah - olah baru diketahui  saat para wakil rakyat tersebut melakukan investigasi dadakan (Sidak) ke beberapa titik pekerjaan, misalnya di jalan Katiasa, jalan Kalijaga dan Perumnas. Dewan melihat adanya pengerjaan betonisasi tidak sesuai dengan spesifikasi, begitupun dengan pengerjaan lainnya seperti aspal, drainase, jembatan dan trotoarisasi.  Dewan sangat pesimis terkait pengerjaan perbaikan infrastruktur Kota Cirebon ini bisa tepat waktu, melihat pengerjaan yang belum mencapai target progres sampai batas waktu kontrak memasuki detik - detik akhir.

"Proyek ini terkesan tanpa perencanaan yang matang dan terkesan asal - asalan. Ada yang belum di beton, ada yang sudah, ada yang pecah, ini karena pengusaha atau kontraktor mengerjakan proyek ini dengan di kerjakan pihak lain atau dishub, dampaknya pengerjaan tidak merata dan tidak memperhatikan waktu pengecoran, " ungkap Watid Syahriar selaku Ketua Komisi B DPRD  seperti dikutip dari  Cirebon Radio, Rabu (23/11/2016).

Menjelang akhir - akhir kontrak pertama sampai tanggal 21 Desember 2016 polemik DAK 96 M semakin memanas, dinamika politik di tataran Eksekutif dan Legislatif menjadi pemandangan yang semakin menambah kejanggalan dalam pelaksanaannya. DPRD Kota Cirebon mengakui adanya pekerjaan yang jauh dari harapan (tidak sesuai spek. Red) sehingga mengeluarkan produk politiknya berupa surat rekomendasi kepada Pemkot untuk memutus kontrak pada kontraktor "nakal", memperbaiki pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan melaksanakan lelang ulang.

“Saya masih menunggu laporan hasil rapat Komisi B dengan DPUESDM dan para kontraktor yang digelar sejak tadi siang. Jadi apakah nanti akan ada audit BPK atau retender belum diketahui pasti. Namun yanng jelas semuanya akan diinventarisir dulu terkait pekerjaan DAK tersebut,” kata Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno dikutip dari portal online gragepolitan.com, Kamis (22/12).

DPRD mengakui adanya peringatan konsultan pengawas kepada kontraktor untuk memperbaiki pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam laporan konsultas pengawas jelas disebut berbagai pelanggaran yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak awal yang diindikasikan melanggar UU Jasa Konstruksi dimana pengerjaan proyek harus sesaui dengan perencanaan, tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan transparan.

"Jika merujuk pada UU Jasa Kontruksi dan peraturan-peraturan yang lain, jelas polemik DAK 96 M ini melanggar aturan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya masa perpanjangan kontrak (addendum), ini bukti kongkrit bobroknya sistem pemerintahan yang bisa dikatakan adanya penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif dan Mark Up dalam proses pembangunan DAK 96 M tersebut, wajar jika diduga adanya tindakan korupsi didalam pelaksanaannya," ujar Mumu Sobar Muklis, Kordinator Kajian Data Stretegis Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kepada setaranews.
Gelontoran anggaran mega proyek 96 M tersebut dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN),  yang bersumber dari APBN untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional. Sangat disayangkan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut menuai banyak kejanggalan, bahkan dari tahap kajian sampai pelaksanaan, dan hasil akhirnya.

Misalnya mulai dari studi kelayakan yang terkesan dibuat - buat, perencanaan, RAB, dan lelang menjadi contoh polemik yang membelitnya. Tak heran jika dalam pelaksanaan pun lebih parah, ketidak sesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak sesuai spesifikasi, menabrak kontrak, hasil pengerjaan yang miris karena banyak titik hasilnya tidak sesuai harapan, hancur. Itu semua menjadi pemandangan yang nyata dan kasat mata.

Berikut rincian kronologisnya


  • • DAK mega proyek Rp96 miliar dianggarkan sejak 2015, tapi saat itu tidak bisa teralisasi.

  • DPUPESDM meminta ke Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek itu bisa ditunda dan dilelang tahun 2016

  • Memasuki anggaran 2016 dan DAK tersebut kembali di anggarkan. Namun sampai termin pertama tidak kunjung ada pemenang tender

  • • Permintaan itu kemudian disetujui, kemudian dilelang di 2016 dengan catatan tidak boleh tertunda lagi hingga 2017

  • • Lelang pertama Maret 2016 dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang mampu memenuhi syarat kualifikasi.

  • • Lelang kedua Mei 2016 juga kembali gagal, karena peserta tidak ada yang mampu memenuhi kualifikasi.

  • Juni Dilakukan Lelang ketiga yang berujung adanya laporan kepada pihak kepolisian oleh perusahaan peserta lelang yang merasa dirugikan

  • • Agustus 2016, ada pemenang lelang tetapi di saat bersamaan digugat karena disinyalir perusahaan pemenang mencatut ahli K3 milik perusahaan lain.(sumber: radar Cirebon)

  • September - Oktober Konsultan Pengawas menemukan temuan adanya pengerjaan hampir disemua titik Dapil terdapat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi

  • Bersamaa dengan temuan itu yang tidak diindahkan oleh Kontraktor akhirnya Pengawas memberikan surat peringatan kepada kontraktor

  • Desember DPRD Mengluarkan Surat Rekomendasi Kepada Pemkot yang juga tidak diindahkan

  • Isi Surat rekomendasi tersebut yaitu soal sangsi terhadap kontraktor nakal yang kemudian harus diputus kontraknya, kemudian Pemkot direkomendasikan untuk melakukan tender ulang

  • • Kontrak proyek DAK saat itu sampai 21 Desember 2016, dan kontraktor tidak bisa menyanggupinya, pada kenyataannya proyek hanya rampung 56 % (data dari media lokal) dan hanya sebagian yang sesuai spesifikasi

  • • Per 21 Desember tidak ada laporan progress harian dari pengerjaan proyek di lapangan sehingga menyulitkan dalam memanajemen pencapaian proyek dan kurangnya transparansi kepada publik dan laporan diduga fiktif.


Selengkapnya, klik link dibawah ini:

LAPORAN 1: Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 MANGKRAK, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

LAPORAN 2: Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

LAPORAN 3: Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum yang

LAPORAN 4: Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

lAPORAN 5 : Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi, Hukum dan Sosial

Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 Mangkrak, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

4 komentar
 

- Berikut laporan khusus mengenai pembongkaran benang merah adanya dugaan upaya proses politik dalam menghentikan proses hukum megaproyek DAK 96 M.

Proses Hukum Dugaan Korupsi DAK 96 M Mangkrak.

- Mulai dari PPHP yang ramai – ramai mengundurkan diri, aksi protes subkontrak, mutasi Kasi Intel dan Kasat Intel, Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) (KABID) mengajukan pensiun dini, sampai Kunjungan Kerja (Kunker) forkomuspida ke batan dan represing ke singapura
- Korupsi Mengubah Pembangunan Menghasilkan Ketimpangan

Cirebon, setaranews.com – Dalam dugaan korupsi kasus DAK 96 M terdapat rentetan peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, lantaran latar belakangnya yang terasa janggal dan tak masuk akal. Berbagai kejadiaan ini memiliki kronologis yang berkaitan satu sama lainnya, dan memiliki konsekuensi logis memperkuat opini publik akan adanya kejanggalan dalam penegakan proses hukum. Fatka menyebutkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengerjaan akhir mega proyek DAK tersebut menuai polemik, terutama mengenai dugaan korupsinya. Sayangnya, sampai  sejauh ini proses hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon tersebut   mangkrak.

Seperti yang diberitakan oleh fajarnews.com akhir tahun 2016 silam, bahwa Kepala Kejari mengatakan pada tahun 2017 pihaknya akan lebih intensif mengawasi pembangunan yang ada di Kota Cirebon. Kajari menuturkan, Kejaksaan akan terus melakukan pemantauan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 miliar.

“Jangan sampai kita dibohongi oleh rekan sejawat, dengan adanya Adendum, menjadi hal yang diawasi serius oleh kami, kita terus fokuskan pengawasan pada DPUPR,” jelas Kepala Kejari Kota Cirebon, Hariyanto, Selasa, (31/12) 2016 silam.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gusti mengakui bahwa sesaui dengan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejari telah membentuk tim tersebut sebagaimana tanggung jawab yang diembannya yaitu mengupayakan optimalisasi penyerapan anggaran, penggawalan,  pengamanan daerah, pendampingan. Selain itu tugas tim tersebut yang paling utama sebagai konsultan hukum dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan, pengawasan pembangunan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya preventif atau pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang kerap terjadi dalam program pembangunan infrastruktur.

"Ia kami sudah membentuk tim tersebut, untuk memastikan pembangunan tetap sesaui trek, tidak berbenturan dengan hukum," ujarnya saat menemui aksi unjuk rasa seperti yang diberitakan radar cirebon.

Pembanguan infrastruktur publik daerah yang menggunakan dana DAK memakan uang yang bersumber dari keringat rakyat senilai 96 M. Proyek DAK  ini merupakan yang paling besar sepanjang sejarah pembangunan infrastruktur di Kota Cirebon.  Sayangnya, pelaksanaannya menuai polemik, dugaan  perbuatan melawan hukum yang terindikasi mengakibatkan kerugian atas keuangan negara mengiringi pelaksanaannya.

“Kejaksaan sudah menindak lanjuti terkait kasus DAK 96 M dan Kepala Kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti adanya indikasi terhadap pelanggaran dan berpotensi adanya kerugian yang dialami oleh negara. Artinya, kalau sudah seperti ini berarti sudah ada suatu tindakan yang mengarah ke proses hukum,” ujar Gusti pada Setaranews.com saat ditemui di Kantor Kejari Kota Cirebon, Kamis 30 April 2017.

BACA: Kejari Akui Adanya Indikasi Kerugian Uang Negara di Proyek DAK 96 M

Seperti yang pernah dilaporkan sebelumnya dalam Laporan Khusus (Lapsus) dengan tajuk “Menolak Lupa, Ini Dia Sederet Kasus Korupsi di Kota Wali” disebutkan bagaimana berbagai macam laporan atas dugaan – dugaan korupsi mengisi halaman depan media massa dan sekaligus memasuki kantong Aparat Penegak Hukum (APH). Sederet kasus tersebut antri menunggu giliran untuk diadili,. Namun seperti biasanya, Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Cirebon lemah syahwat dalam menegakan hukum sebagai panglima demokrasi dan juga konstitusi.

BACA: Laporan Investigasi: Menolak Lupa, Ini Dia Daftar Sederet Kasus Korupsi di Kota Wali

Hal tersebut dibuktikan dengan perbandingan antara Kuantitas Versus Kualitas. Dimana jumlah laporan yang masuk tidak berbanding lurus dengan penanganannya. Seperti yang diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM) Refli Harun pada saat mengomentari ketimpangan penegakan hukum atas kasus - kasus korupsi di Indonesia.
“Kpercayaan publik atas penegak hukum dilihat dari sejauh mana penegak hukum berhasil menyelesaikan suatu kasus, bukan dari banyaknya kasus yang ditangani. Kualitas itu dilihat dari hasil akhir penyelesai sampai diadili,” ujarnya.

Fakta diatas mengatakan bahwa dari banyaknya pemasukan kasus hanya beberapa yang menjadi pengeluaran (Output), dalam hal ini bisa selesai dituntaskan. Bahkan tidak sedikit kasus - kasus  yang entah pergi kemana proses hukumnya, tenggelam begitu saja. Dalam laporan tersebut sedikit atau banyaknya bisa dijadikan bukti kongkrit  bagaimana hukum masih sulit ditegakan di bumi caruban nagari, dan juga di bumi pertiwi.
Sedikitnya ada dua kasus yang akhir – akhir ini (periode 2016 – 2017. Red) yang sedang panas dan menjadi sorotan tajam publik di Kota Cirebon, yaitu soal dugaan korupsi pada mega proyek pembangunan infrastruktur publik yang menggunakan Dana DAK 96 M, yang diperuntukan untuk pengerjaan jalan raya, betonisasi, troarisasi dan drainase.

Pembangunan terebut bertujuan amat mulia yaitu untuk membenahi akses agar dapat menunjang perekonomian sebagaimana Kota Cirebon merupakan wilayah yang masuk dalam zona ekonomi Indonesia yang bisa menunjang perekonomian nasional secara keseluruhan.
Tampaknya tekstual selalu bertolak belakang dengan konstekstual (realitas) bukan lagi hal yang aneh,  bahkan sudah menjelma menjadi seperti kutukan. Dalam polemik DAK 96 M pun dirasa sama persis, harapan tinggal harapan yang semakin jauh untuk tercapai. Alih – alih untuk memajukan perekonomian, pembangunan tersebut malah menambah borok yang mencoreng wajah Kota Cirebon, dugaan korupsi lagi – lagi menjadi subab musababnya. Berikut kronologis dugaan perbuatan melwan hukum yang diindikasikan mengakibatkan adanya kerugian atas keuangan negara dalam pembangunan mega pryek DAK 96 M:

Selanjutnya Klik Link dibawah Ini:

LAPORAN 1: Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 MANGKRAK, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

LAPORAN 2: Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

LAPORAN 3: Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum yang

LAPORAN 4: Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

lAPORAN 5 : Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi, Hukum dan Sosial

 

Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

2 komentar


  • Tiga Orang Tim Panitia Penilaian Hasil Pekerjaan (PPHP) Mengundurkan Diri



  • Beberapa Pejabat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) Mendadak Pensiun Dini



  • Kasi Intel Kejari dan Kasat Intel Polresta di Pindahkan.



  • Dugaan Gratifikasi dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Bersama Forum Komunikasi Musyawah Pimpinan Daerah (FKMPD).



Cirebon, setaranews - Tak kurang hampir setiap minggunya ada saja aksi demonstrasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk tekanan publik yang menunut proses penegakan hukum atas dugaan korupdi DAK 96 M dilakukan. Awalnya, kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif utuk mengawal kasus yaitu dari Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon, yang kemudian berkonsolidasi dengan elemen mahasiswa lain dan beralih menggunakan nama Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC). Target yang pernah dan sering menjadi sasaran aksi tersebut yaitu Pemkot, DPRD, DPUPR, dan Kejari. Tampaknya, tekanan publik tersebut cukup mempengaruhi psikologis aparatur yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejadian unik pertama, yaitu ketika polemik semakin panas dan semakin nampak ke permukaan pada saat tim PPHP melakukan pengecekan ulang dimana hasilnya yang akan menjadi rujukan diterima atau tidaknya proyek tersebut. Jika melakukan penilian dengan sembarang, maka tidak sedikit yang menilai bahwa PPHP akan menjadi tumbal pertama yang akan dijebloskan masuk jeruji besi.

Baca: AMC: PPHP Itu Artinya Panitia Pemberi Hasil Palsu

Akibat ancaman dari publik tersebut disambut dengan reaksi pengunduran diri  tiga orang dari lima anggota tim PPHP  dengan alasan beban kerja yang terlalu berat. (sumber: radarcirebon). Reaksi cepat dari tim yang mengundurkan diri tersebut bisa dibilang terkena serangan psikologis yang menempel dibenak akibat bayang – bayang jeratan hukum yang sudah menantinya didepan mata. Pasalnya, sebelum mengundurkan diri terjadi terlebih dahulu serangkaian demonstrasi ke Kejari atas dugaan korupsi yang semakin memanas.

Pengunduran diri dari PPHP itu justru semakin menambah panas dinamika politik yang ada. Tekanan publik semakin masif dengan berbagai agenda pelawanan pemberantasan korupsi. Misalnya, tidak sedikit Organisasi Kemasyaratan (Ormas) ikut menggelar demonstrasi menuntut Kejaksaan menegakan hukum. Gerakan Mahasiswa Bawah Indonesia (GMBI) meluruk kantor Kejaksaan dengan membawa ratusan massa aksinya. Tuntutannya sama, penegakan proses hukum dugaan kprupsi DAK 96 M. Kemudian Forum Ormas dan LSM pun turut serta menggelar aksi demonstrasi sampai dua kali menggeruduk DPRD yang dinilai sarangnya mafia proyek termasuk pada kasus DAK 96 M (sumber:gragepolitan)

Suasana panas dan tegang tidak hanya pada aksi – aksi dijalanan, hawa yang sama terasa pada saat gelaran diskusi publik yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) di Auditorium Unswagati Cirebon. DPRD, Pemkot, Kejari dan Keplosian diserang bertubi – tubi dengan berbagai argumentasi dan menjadi bulan – bulanan mulai dari praktisi hukum, akademisi dan mahasiswa. Memiliki firasat tidak enak, perwakilan dari Pemkot Wahyo, yang merupakan Asisten Daerah meninggalkan forum (Walk Out) terlebih dahulu dengan alasan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. (sumber: redaksi setaranews.com)

Ketiga, seperti biasanya, tekanan politik memang kerap terjadi dan dialami para penegakan hukum setiap menangani perkara dugaan korupsi. Modus proses politik ini tidak jarang, justru menghambat bahkan seolah menjadi legitimasi (pengakuan) atas mangkraknya berbagai proses hukum dugaan korupsi. Proses politik dengan melakukan mutasi pejabat penegak hukum baik Kejaksaan atau pun Kepolisian kerap terjadi pada saat berbagai dugaan korupsi mencuat dan sedang ditangani, termasuk yang menimpa DAK 96 M.

Berdasarkan informasi dari internal Kejari dan Polresta bahwa Kasi Intel yang sedang menangani dugaan korupsi DAK 96 M tersebut tidak lagi bertugas dwilayah hukum Kejari Kota Cirebon. “Betul, Pak Kasi Intel memang sudah dipindahkan keluar kota,” ujarnya yang enggan disebutkan identitasnya ketika ditemui di ruangannya. Berdasarkan dari sumber yang sama informasi bahwa Kasat Intel pun ikut dipindahkan ke luar kota. Pada saat dikonfirmasi, salah seorang dilingkungan Polresta pun membenarkan informasi tersebut. “ Belum lama ini, kurang lebih seminggu Pak Kasat memang sudah pindah,” ucapnya, yang juga tak mau disebutkan namanya.

Baca: Kejari Akui Adanya Indikasi Kerugian Uang Negara di Proyek DAK 96 M

Keempat, setelah  para APH yang dipindahkan. Kejadian serupa yang unik dan menarik menimpa lembaga teknis yang melaksanakan pengerjaan megaproyek DAK 96M yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPUPR). Menariknya membuat kejanggalan semakin mencuat, pasalnya beberapa pejabat esselon III yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) mendadak mengundurkan diri alias mengajukan pensiun dini dengan alasan yang klasik yaitu beban kerja  terlalu berat (sumber: cirebonpos)

Baca:  Soal Pengunduran Diri Pejabat DPUPR, Ini Kata Walikota Cirebon

Kelima, peristiwa terahir ini yang kembali menyulut emosi publik di Kota Cirebon. Penilaian yang belum selesai, pengerjaan yang carut marut, dan penegakan hukum yang tak jelas Pemkot kembali bertingkah diluar akal sehat dan menciderai nurani dengan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) dan Piknik ke Singapura dengan dalih dalam rangka meningkatkan pembangunan dalam berbagai sektor harus ada komparasi ke daerah lain yang pembangunannya baik dan amat kondusif.

Lawakan yang mirip dengan jalan – jalan ini mengajak semua pejabat Musyawah Pimpinan Daerah (Muspida) mulai dari Walikota, Ketua DPRD, Kepala Pengadilan Negri, Kepala Kejari, Komandan Kodim (Dandim), Komandan Rayon Arhandud dan Komandan Denpom.  Uniknya lagi tidak hanya forum muspida yang diajak, beberapa pejabat Pemkot pun mengisi daftar agenda tersebut seperti Kadis PUPR, Direktur PDAM, yang difasilitasi atau sebagai pelaksana Kantor Wilayah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan menggunakan anggaran APBD senilai Rp 132 juta.

Tema Kunjungan Kerja dan juga mereka yang mengikuti agendanya sangat tidak masuk akal. Ditambah lagi sesuai data dan informasi yang diperoleh dari daftar Acara Kunjungan Kerja tersebut yang memakan waktu empat hari mulai dari tanggal 18 – 21 Mei 2017 (Kamis - Jumat. Red)  agenda Kunker ke Pemda Batam hanya memiliki waktu luang satu jam setengah yaitu pada hari Jumat pukul 13.00 – 14:30 .

Menurut Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC), agenda tersebut justru bisa dikategorikan gratifikasi yang bertentangan dengan aturan perundang – undangan tentang pemberantasan korupsi. Pasalnya, saat ini sedang mencuat dugaan korupsi DAK 96 M, kemudian dengan serta merta Forum Muspida dengan menggunakan uang rakyat menggelar piknik ke luar negri.

“Tidak sembarang yang namanya Forum Muspida bisa berpergian, apalagi ini, rombongan piknik sampai ke luar negeri. Bisa tabrakan dengan hukum dan juga sangat bisa terjerat pasal gratfikasi Pasal 12 UU No. 20/2001,” pungkas Arif, Jubir AMC.

Berdasrkan kajian dari AMC Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi  pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selanjutnya di Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 disebutkan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika Forum komunikasi muspida yang akan melakukan agenda Kunker dan Melancong ke Singapore tersebut tidak melaporkan ke KPK maka bisa terkena sanksi hukum sesuai dengan Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Selanjutnya Klik Link dibawah Ini:

LAPORAN 1: Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 MANGKRAK, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

LAPORAN 2: Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

LAPORAN 3: Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum yang

LAPORAN 4: Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

lAPORAN 5 : Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi, Hukum dan Sosial

Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum

4 komentar


  • Walikota dan DPUPR Pasang Badan Terkait Addendum



  • Addendum melanggar adminsitrasi keuangan daerah dan UU Jasa Kontruski,



  • Pelaksanaan Addendum tanpa Konsultan Pngawas



  • Adendum menabrak dokumen kontrak



  • Bukan soal dibayar atau tidak, tapi mengapa bisa terjadi pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi



Cirebon, Setaranews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, dalam hal ini Walikota Nasrudin Aziz tidak konsisten dengan ucapannya. Sebelum kontrak awal selesai pada tanggal 21 Desember 2016, Aziz panggilan akrabnya  pernah mngeluarkan pernyataan  akan memberikan sanksi pada kontraktor yang bandel, dan tidak akan memperjang kontrak serta tidak akan membayar pengerjaan diluar komitmen awal  sesuai dengan dokumen kontrak.  Namun, pada pelaksanaannya Pemkot malah memberikan Perpanjangan masa kontrak (Addendum), kebijakan walikota tersebut mendapat kritik dan kecaman keras dari berbagai kalangan;  mulai dari praktisi, akademisi  sampai mahawasiswa.

Radar Cirebon pernah memberikan informasi kepada publik bahwa Walikota Cirebon tersebut pasang badan atas polemik yang timbul setelah perpanjangan kontrak mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 96 miliar. Walikota beralasan, Addendum merupakan  jalan terbaik. Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Meski perpanjangan kontrak tersebut merupakan pengajuan dari kontraktor. Tapi, setelah dipertimbangkan, Ia mengklaim bahwa addendum tersebut mengutamakan kepentingan masyarakat, akhirnya pihak Pemkot menyetujui adanya Addendum selama 90 hari.

“Kita hitung-hitung kalau diperpanjang untungnya apa, ruginya apa. Kalau diputus juga untung ruginya apa. Ini yang terbaik,” kata Azis, saat ditemui di ruang kerjanyana, Jumat 23 Desember 2016.

Akademisi  Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirtebon,  Agus Dimiyati ikut angkat bicara atas polemik Addendum DAK 96 M tersebut. Menurut Agus, meski ada undang-undang yang mengatur tentang Addendum, tetapi persoalannya bukan pada perpanjangan lama waktunya, melainkan titik pesoalan yang jadi fokus yaitu hasil pengerjaan pembangunanannya. Addendum dilakukan bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

”Jika tidak ada perbaikan maka pemkot melalui PU harus mencabut SPK guna menghindari kerugian anggaran dana, kejaksaan harus cepat bertindak. Hasil audit wajib dipublikasikan demi kepentingan banyak orang. Penandatanganan SPK juga sebenernya itu harus disaksikan oleh KPK jika tidak ini akan memungkinkan terjadinya kebocoran dana,” jelas Agus.

Menurutnya, alasan kontraktor menunda proyek karena faktor cuaca sangat tidak masuk akal. Karena logikanya, di Bandung saja yang intensitas cuacanya lebih tinggi, semua pelaksanan pembangunan berjalan baik. Kenapa cirebon tidak bisa? Tapi jika dikerjakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) saya yakin semua proyek pembangunan infrastruktur kota pasti akan berjalan dengan baik. Jika memang pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya kita harus ganti ketua dinasnya.

"Pengawasan yang dilakukan harus by system, jika sudah terlihat adanya penyimpangan langsung lakukan pemanggilan kepada instansi terkait,” kata Agus.

Dilain pihak, Gaerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon seperti yang dikutip dari portal online lokal Demosmagz.com mengungkapkan Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 38 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Bada Usaha Penyedia Infrastruktur (KBPU), dinyatakan dalam pasal ke - 3 poin (b) disebutkan penyediaan infrastruktur harus memenuhi standar kualitas, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Kualitas yang dimaksud yaitu pembangunan infrastruktur harus berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sesuai dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), kemudian tepat sasaran yaitu bisa dilihat dari studi kelayakan diawal sebelum pelelangan tender. Apabila masih layak jangan dimasukkan, tidak layak ini yang dimaksud adalah tidak efisien.

"Pengerjaan yang ada tentunya berdasarkan skala prioritas agar tepat sasaran. Tepat waktu, ini bisa dilihat dari perencanaan sampai time schedule pengerjaan." Ujar Jubir Gemsos, Mumu Sobar Muklis yang juga mahasiswa Teknik Sipil Unswagati, Kamis 16 Februari 2017.

Lebih lanjut Mumu menuturkan berdasarkan peraturan lainnya, yaitu Perpres nomor 122 tahun 2016 tentang Percepatan  Penyediaan Infrastruktur prioritas (PPIP). DAK yang dialokasikan untuk pembangunan Jalan, Trotoar, Drainase masuk dalam kategori prioritas. Maka dari itu dibentuk Komite  PPIPD, yang salah satunya adalah Kejaksaan.

“Bukan soal dibayar atau tidaknya, tapi mengapa pengerjaan bisa tidak sesuai dengan spesifikasi? Kejaksaan dalam hal ini ikut juga bertanggung jawab, karena masuk dalam komite pengawas, agar pengerjaan lebih dipercepat tanpa menyalahi aturan yang ada. Sayangnya ini tidak optimal, dugaan penyimpangan tetap terjadi. Sampai kontrak selesaipun masih saja ditabrak aturannya” pungkasnya.

Adanya Addendum tersebut menuai polemik diinternal Pemkot Cirebon, dimana pihak DPUPR dalam hal ini Kabid Bina Marga, Sumargo, mengatakan tidak tahu menahu soal adanya Addendum yang dilakukan oleh Pemkot Cirebon. Sebagai lembaga teknis yang melaksanakan pengerjaan sangat aneh tentunya jika pihak dpupr tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan addendum tersebut.

"Tidak ada rapat kordinasi atau informasi kepada kami terkait Addendum tersebut," ujar Sumargo kepada setaranews.

Sementra itu Walikota Cirebon berani pasang badan dimana Ia mengakui sendiri bahwa Addendum tersebut sepenuhnya tanggungjawabnya sebagai pembuat kebijakan tersebut. Atas intruksinya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga selaku Sekretaris Dinas PUPR, Yudi melakukan perpanjang kontrak tersebut. Namun, tanpa pengawasan dari konsultan pengawas atau pengawas independen lainya diluar Pemerintahan.

"Soal Addendum itu tanggung jawab saya," ujar Nasrudin Aziz, Walikota Cirebon kepada awak media.

Untuk lebih rinci mengenai kronologis adanya Addendum agar lebih mudah untuk dipahami oleh publik di Kota Cirebon berikut ini kami lampirkan urutan benang merah Addendum tersebut:

  • Walikota tidak konsisten dengan ucapan tidak akan memperjang kontrak dalam proyek DAK 96 M

  • Atas interuksinya Lalu, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang dalam hal ini merupakan dinas teknis daerah mengeluarkan addendum untuk memperpanjang kontrak hingga 21 Maret 2017.

  • Addendum tersebut menuai kontroversi karena tidak diketahui oleh lembaga teknis dan pejabat teknis. Walikota mengakui addendum tersebut sepenuhnya tanggungjawabnya

  • Addendum Dilakukan bukan untuk memperbaiki pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi melainkan melanjutkan pengerjaan yang tidak sesuai target awal.

  • Tidak ada tim pengawas dalam masa addendum, eksekutif dan legislative mengakui adanya kejanggalan karena ditemukan banyak yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai dokumen kontrak

  • Sampai batas akhir addendum (21 maret 2017) bahkan seminggu setelahnya pengerjaan masih saja belum selesai. Kontraktor mengklaim pengerjaan 100 %

  • Panitia Penerima Hasil Pengerjaan (PPHP) Tidak Sedikit yang mengundurkan diri lantaran takut terkena proses hukum

  • Kejaksaan menyatakan bahwa ada dugaan perbuatan melawan hukum dan indikasi merugikan keuangan negara. Kasus memasuki tahap penyidikan dan sudah ada pejabat yang diperiksa

  • Sampai bulan mei 2017 PPHP tak kunjung usal melakukan penilaian dan serah terima hasil. Kemudian pejabat eseleon III PUPR (KABID) diketahui ada beberapa yang mengundurkan diri alias pensiun dini lantaran beban kerja yang terlalu berat

  • Kasi Intel Kejari Kota Cirebon dan Kasat Intel Polresta Cirebon di Mutasi

  • Pemkot mengagendakan Kunjungan kerja ke batam dan liburan ke Singapore bersama Ketua DPRD, Kapolresta, Kajari, PN, dandim, danrem, arhanud, (FORKOMUSPIDA) dan jajaran pejabat pemkot lainnya seperti Kepala Dinas PUPR, Kabid Anggaran DPPKAD, Direktur PDAM. Agenda ini diduga gratifikasi sekaligus suap dalam kaitanya dengan kasus dugaan korupsi DAK 96 M lantaran tekanan publik tak kunjung usai untuk menegakan proses hukum tersebut.


Selanjutnya Klik Link dibawah Ini:

LAPORAN 1: Lapsus: Pemberantasan Korupsi DAK 96 MANGKRAK, Aparat Diboyong Piknik Ke Singapore

LAPORAN 2: Ini Dia Kronologis Dugaan Korupsi DAK 96 M Sebelum Addendum

LAPORAN 3: Semakin Memanas, Ini Dia Kejanggalan Indikasi Korupsi Proyek DAK 96 M Setelah Addendum yang

LAPORAN 4: Rentetan Peristiwa Unik Dugaan Korupsi DAK 96 M Berujung Indikasi Gratifikasi

lAPORAN 5 : Korupsi Mengubah Niat Mulia Pembangunan Menjadi Ketimpangan Ekonomi, Hukum dan Sosial
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews