Responsive Ad Slot

Puisi: Seperti Burung Kecil yang Murung

Tidak ada komentar

Sabtu, 13 Mei 2017

Kau seperti langit
Menyerahkan diri untuk dinikmati tapi menolak untuk dimiliki
Aku seperti burung kecil yang murung
Bersusah payah merangsak sangkar
Membebaskan diri dari kesunyian

Kau ialah satu kesatuan utuh yang pernah patah
Merekat lama untuk kuat dan tak terbantah
Aku ialah kesatuan utuh yang nyaris patah
Merawat sedemikian rupa untuk kuat dan tak terbantah

Dosa dan doa berjalan beriringan
Sementara lengan pendek manusia terus menjangkau keinginan yang panjang
Dihitam matamu ku membaca riku
Dihitam mataku tidak kah kau menerka risau?
Senja pun tak pernah ragu menunjukkan romansa mesra pada semesta

Kita diseret-seret waktu
Berjalan terus melewati landai atau terjal
Tak pernah tahu kemana ujung
Mengkokohkan keluh
Menggenapkan resah
Bersama tembok yang usang
Bersama perasaan yang tak kunjung menjelma ucapan

Soal Pengunduran Diri Pejabat DPUPR, Ini Kata Walikota Cirebon

1 komentar

Jumat, 12 Mei 2017

Cirebon, Setaranews.com – Kota Cirebon yang kini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan melalui dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Namun, yang mengejutkan sejumlah pejabat eselon III di DPUPR mengundurkan diri.

Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis angkat bicara mengenai hal tersebut. Dirinya mendapat kabar bahwa pejabat eselon III yang mengundurkan diri merupakan Kepala Bidang (Kabid).

Azis mengatakan, pejabat eselon III tersebut mengundurkan diri dikarenakan masalah kesehatan. Oleh karena itu, pejabat tersebut sudah tidak dapat menjalankan pekerjaan yang berat, sehingga mengundurkan diri dari jabatan Kabid.

“Kalau memang iya tidak bisa mengerjakan pekerjaan di DPUPR maka kita akan pindahkan ketempat yang paling ringan, yang cuma nulis-nulis doang,” kata Azis seperti yang dikutip radarcirebon.com, Selasa (9/5/2017).

Azis mengungkapkan, dirinya tidak ingin alasan pengunduran diri ini dilakukan bukan karena menghindari pekerjaan yang sedang dilakukan oleh DPUPR. “Jangan sampai pas kita menghadapai resiko, kita jadi enggan menjalankannya. Dan semoga mereka tidak berpikir seperti itu,” pungkas Azis.

Pedati Pustaka, Perpustakaan Keliling di Kabupaten Cirebon

Tidak ada komentar
Cirebon, Setaranews.com – Berawal dari kesenangannya membaca, Robianto atau kerap disapa Robi, warga Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon membuat gerobak yang menyatu dengan sepeda motor. Gerobak tersebut terbuat dari rangka kayu dan atap rumbia yang berisi 150 buku bacaan. Ia pun menamainya Pedati Pustaka.

Robi berkeliling di beberapa titik Desa Bayalangu Lor, serupa perpustakaan keliling. Mendatangi pusat-pusat keramaian anak-anak untuk menawarkan buku-bukunya agar dibaca.

"Koleksi saya memang baru 150 buku, hasil donasi dari beberapa teman dan pihak lain yang sebelumnya tak saya kenal. Saya sendiri memang hobi baca," ungkapnya yang biasa melakukan kegiatan dengan Pedati Pustaka hingga malam hari, dikutip dari daerah.sindonews.com

Robi berharap koleksi bukunya bisa bertambah, maka ia terus berusaha mengumpulkan buku-buku. Menurutnya, masyarakat bisa menambah wawasan dengan koleksi yang banyak dan beragam.

Kegiatan yang dilakukan Robi dilatarbelakangi oleh keprihatinan melihat anak-anak yang menyingkirkan buku dan lebih senang berkutat dengan gadget.

Lewat Pedati Pustaka, sedikit demi sedikit minat baca anak-anak mulai tergugah. Meski terkadang untuk memancing anak-anak membaca, Robi harus menggunakan aneka permainan kegemaran mereka.

"Misalnya saya pancing dulu dengan kegiatan mewarnai. Lama-lama saya sodorkan buku untuk dibaca dan akhirnya mereka mau membaca," katanya.

Robi berkisah pengalamannya bertemu seorang anak kelas 4 SD yang ia suruh menuliskan namanya sendiri diselembar kertas, yang mengejutkan anak tersebut tidak bisa melakukannya.

Selain untuk melawan kebodohan dengan membaca, berangkat dari kisah tersebut Robi berinisiatif membuka kelas berhitung, membaca dan lainnya. Serta menyediakan aneka permainan tradisional, seperti congklak, dan lainnya. Dengan harapan anak-anak bisa bermain sewajarnya.

Sebagai Bukti Pertanggung-Jawaban, AMC minta PPHP Transparansikan Hasil Penilaian

Tidak ada komentar

Selasa, 09 Mei 2017

Cirebon, setaranews.com – Panitia Penerima Hasil Pekerajaan (PPHP)  sudah selesai melakukan penilaian di semua Daerah Pilihan (Dapil) proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 miliar. Perihal tersebut langsung diutarakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Budi Raharjo.

Mega proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 96 M diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur publik daerah seperti Jalan raya, Betonisiasi, Drainase, dan trotoarisasi menjadi polemik, dikarena dalam pelaksanaannya diduga adanya perbuatan melawan hukum yang diindikasikan berakibat pada kerugian keuangan Negara.

Adanya fakta tersebut diakui oleh sejumlah lembaga pemerintahan , dalam hal ini DPRD, Pemkot, Kejaksaan dan Pihak Pelaksana teknis yaitu DPUPR.  Salah satu bentuk penyimpangannya yaitu pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang disepakati bersama dan juga tercantum dalam peraturan perundang – undangan.

“Makanya yang tidak sesuai ya tidak dibayar, hasil penilaian dari tim PPHP akan menjadi rujukan dalam pembayaran proyek termasuk audit dari Badan Pembuat Komitmen (BPK), “ ujar Yudi selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  dan juga sekretaris DPUPR kepada setaranews ketika ditemui diruangannya.

Sedangkan tanggapan lainnyapun diungkapkan oleh Kepala DPUPR sebagai kuasa anggaran yaitu Budi Raharjo. Ia mengatakan bahwa tim PPHP sudah menyelesaikan seluruh proses penilaian di tiga Dapil dalam pembangunan infrastruktur jalan menggunakan anggaran DAK 96 M.

“PPHP sudah selesai melakukan penilaian, untuk bisa atau tidaknya dipublikasi ke publik silahkan tanya langsung ke PPHP” katanya kepada setaranews diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.

Sementara  itu Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) mengatakan bahwa hasil dari penilain tim PPHP wajib untuk dipublikasikan kepada masyarakat Kota Cirebon.  Jubir AMC, Arif  mengatakan bahwa transparansi mutlak dilakukan oleh penyelanggara pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Apalagi ini anggaran yang  bersumber dari uang rakyat. Makannya  harus ditranparansikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat.  Pasalnya dengan anggaran sebesar itu tidak signifikan memberi manfaat langsung kepada masyarakat Kota Cirebon” tukasnya.

Lebih lanjut Aarif menyebutkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan perkara dibayar atau tidaknya. Tetapi yang lebih subtansial dan esensi yaitu kenapa pengerjaannya bisa tidak sesuai dengan kontrak awal.

“ Kenapa bisa tidak sesuai spesifikasi dan juga dokumen kontrak yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah, kontraktor dan pengawas. Ini yang jadi akar persoalannya, maka dari itu,  untuk mengetahui letak kesalahannya, penegak hukum harus segera bertindak untuk membongkar praktik yang diduga korup tersebut,” pungkasnya.

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews