Responsive Ad Slot

KLISE Unswagati Adakan Workshop Bertajuk "Wajah Kotaku"

Tidak ada komentar

Sabtu, 18 Maret 2017

Unswagati, Setaranews.com - Kelompok Study Mahasiswa (KSM) Klise Unswagati Cirebon mengadakan Workshop Fotografi yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pameran Fotografi Angkatan 9 Praptama Kaarya . Workshop bertemakan wajah kotaku ini dilaksanakan di Auditorium kampus 1 Unswagati Cirebon, Jumat 17 Maret 2017.


Acara yang digelar pukul 13:30 WIB hingga pukul 14:15 WIB tersebut, diikuti lebih dari 20 peserta. Dihadiri oleh siswa SMA wilayah Cirebon, komunitas fotografer, mahasiswa dari Unswagati, dan perwakilan mahasiswa dari universitas di Jakarta.


Apip Subarkah selaku Ketua Pelaksana acara Workshop Fotografi mengungkapkan, mengambil tema wajah kotaku dikarenakan dari KSM Klise ingin mempublikasikan dan mengenalkan budaya-budaya atau rutinitas yang ada di wilayah Ciayumajakuning.


Acara tersebut diisi dengan materi teknik-teknik mengambil foto secara on the spot, seperti cara mengambil gambar objek dari dekat, mengambil di waktu dan angle yang tepat, dan sebagainya.


"Untuk pembicara workshop itu kita mengundang Yuda Sanjaya, S.Sos. dari Redaktur Radar Cirebon, dikarenakan dia cukup profesional di bidang photographer," katanya pada setaranews disela-sela acara pameran.


Dirinya berharap, dengan adanya acara ini diharapkan peserta mampu mengembangkan karyanya jadi lebik baik, dan untuk masyarakat lebih bisa menjaga kelestarian alam agar lebih banyak lagi foto alam yang dapat dihasilkan dengan bagus.



Berita lainnya: Angkatan ke-9 KLISE Bingkai Wajah Kota Ciayumajakuning dalam Pameran Fotografi

Puisi: Waktu Untukmu

Tidak ada komentar
Kapan kita mengobrol seperti dahulu?
Bercerita tentang hari ini padamu
Mendengarkan keluh kesah tentangmu
Berpuisi tentang cinta hanya untukmu

Sungguh tak ada wanita lain yang membuatku melupakanmu
Kau tetap ku cinta dan ku puja selalu
Sesibuk apapun diri ini, kan kuluangkan waktu hanya untukmu
Menjadi sandarmu adalah bahagia bagiku

Rinduku tak terbendung lagi
Ku ingin kau jadi milikku malam ini
Tak peduli dunia menghujat diri
Ku cinta dirimu wahai bidadari

 

Penulis:
Zqyu White

Resensi Buku: Saksi Kunci; Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group

Tidak ada komentar
Judul                : Saksi Kunci: Kisah Nyata Perburuan Vincent, Pembocor Rahasia Pajak Asian Agri Group

Penulis             : Metta Dharmasaputra

Penerbit           : Tempo

Tahun               : 2013

Halaman          : xliii + 445

Resentator       : Anisa

Resensi, Setaranews.com - Buku ini menceritakan tentang perjalanan Metta Dharmasaputra yang saat itu menjadi wartawan tempo dalam menguak kasus manipulasi pajak Asian Agri Group bersama seorang whistleblower, Vincent. Vincentius Amin Sutanto (Vincent) sendiri merupakan mantan Financial Controller di perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Berawal dari terungkapnya pembobolan uang perusahaan senilai Rp 28 miliar yang dilakukan Vincent bersama teman dan adiknya, Ia kabur ke Singapura. Dalam persembunyiannya, Vincent nekat menghubungi beberapa wartawan yang salah satunya adalah Metta untuk membocorkan kasus kejahatan yang dilakukan perusahaannya tempat dulu Ia bekerja di bidang perpajakan. Kenekatan Vincent tersebut diakui sebagai ungkapan sakit hatinya setelah permohonan ampunnya ditolak oleh perusahaan.

Tidak main-main, kasus penghindaran pajak ini merugikan negara hingga mencapai Rp 1,3 triliun. Angka tersebut menjadikan kasus ini sebagai kasus fenomenal dengan nilai pengemplangan terbesar sepanjang sejarah perpajakan di Indonesia. Dikatakan dalam buku ini, skema biaya yang dibuat meliputi biaya fiktif, transfer pricing dan hedging.

Buku ini berisi liputan investigasi yang dikemas menarik seperti novel dengan sudut pandang Metta sebagai orang pertama. Pemilihan sudut pandang ini berhasil membawa pembaca yang tidak hanya disuguhkan mengenai pengungkapan kasus pajak, namun juga lika-liku dunia jurnalistik. Dalam jurnalisme investigasi, banyak terjadi sandungan dalam pengungkapannya. Apalagi jika kasus yang dibawa memiliki keterkaitan dengan pihak berkuasa. Sama seperti yang diungkapkan dalam buku ini. Digambarkan dengan jelas bagaimana proses penegakan hukum yang berada di Indonesia. Selain itu, diceritakan betul kegamangan seorang jurnalis dalam memilih antara kemanusiaan dan kode etik yang harus dipegangnya.

Buku ini layak dibaca semua kalangan. Dengan menyajikan informasi yang lebih rinci, pembaca akan memahami secara gamblang kasus yang terjadi dibanding hanya membaca berita yang ada di media.

Kuliah Umum LBKH Hadirkan Ridwan Kamil

Tidak ada komentar

Kamis, 16 Maret 2017

Unswagati, Setaranews.com – Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon menyelenggarakan Kuliah Umum mengenai “Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Inovasi” pada Kamis 16 Maret 2017.

Acara yang digelar di Auditorium Kampus Utama Unswagati ini menghadirkan Walikota Bandung, Ridwan Kamil sebagai Keynote Speaker. Bambang Medivit selaku Ketua Pelaksana memaparkan alasannya mengundang Ridwan Kamil sebagai narasumber di acara tersebut.

“Kita melihat capaian bapak Ridwan Kamil dalam mengelola penyelenggaran pemerintah daerah, dan ini dapat menjadi barometer buat daerah-daerah lain,” katanya di akhir acara Kuliah Umum.

Bambang menambahkan, kegiatan Kuliah Umum merupakan program dari LBKH Fakultas Hukum Unswagati itu sendiri sebagai bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“Kami punya kewajiban pencerdasan, pencerdasan dalam hal ini targetnya adalah mahasiswa pada khususnya dengan mengadakan kuliah umum dan nantinya kita juga akan adakan seminar nasional,” katanya.

Rektor Unswagati, Rochanda Wiradinata memaparkan bahwasanya dengan adanya kuliah umum mahasiswa diharapkan dapat memetik pembelajaran dari kuliah umum ini. “Ya saya kira mahasiswa diberi pembelajaran dan pencerahan terkait dengan produk-produk inovatif dalam pemerintahan."

Angkatan ke-9 KLISE Bingkai Wajah Kota Ciayumajakuning dalam Pameran Fotografi

1 komentar
Unswagati, Setaranews.com – Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Klise Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon sedang mengadakan Pameran Fotografi dengan tema “Wajah Kotaku” dalam rangka angkatan baru ke-9 KSM Klise sudah berhasil melalui tahap akhir pendidikan dasar.

Pameran Fotografi yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Utama Unswagati tersebut akan berlangsung sejak tanggal 16-18 Maret 2017. Foto-foto yang dipamerkan merupakan rutinitas masyarakat dari berbagai daerah se-wilayah III Cirebon yakni Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

“Disini kita mengambil rutinitas masyarakat yang mungkin sebagian masyarakat tidak tahu. Semisalnya, kita mencoba mempublikasikan lewat foto bahwa sebenarnya di Cirebon ada pabrik kerupuk, dan beginilah proses pembuatannya,” ujar Apip Subarkah selaku Ketua Pelaksana pada Setaranews.com di tengah-tengah acara, Kamis (16/3).

Untuk besok, pameran fotografi ini pun akan diisi dengan Workshop Fotografi bersama pemateri dari Redaktur Radar Cirebon yakni Yuda Sanjaya dan Lomba Foto. Sementara, untuk hari terakhir akan diisi dengan Sarasehan serta pengumuman pemenang lomba foto.

Meski acara pameran fotografi sempat bentrok dan digabung dengan acara Kuliah Umum dengan pembicara Walikota Bandung Ridwan Kamil, KSM KLISE merasa tidak keberatan dan malah diuntungkan karena seusai Kuliah Umum berlangsung para peserta bisa menikmati karya-karya dari anggota KLISE.

"Sebenarnya bentrok, tapi kita merasa diuntungkan, karena lebih banyak penonton yang bisa menikmati pameran fotografi ini," tutup Apip, yang juga mahasiswa Ilmu Komunikasi tersebut.

Puisi: Engkau Yang Agung

Tidak ada komentar
Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam kemunafikan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian betapa kita dipaksa munafik di dalam perkuliahan?
Dipaksa untuk menyerahkan seluruh ideologi kita demi gelar kehormatan,
Dipaksa menjadi buruh untuk mengisi kekosongan di sebuah perusahaan.

Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam penghargaan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian apa dan untuk siapa ilmu yang kita dapatkan?
Untuk merubah sebuah masyarakat atau untuk memperkaya para kapitalis perusahaan?

Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam keangkuhan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian tugas seorang mahasiswa yang selalu masyarakat dambakan?
Menunggu sumbangsih pemikiran yang kalian hasilkan
Untuk merubah sedikit masalah yang selalu membuat mereka muak akan kehidupan.

Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam kebingungan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian kemana kakimu akan dipijakan?
Kaki yang sangat agung yang telah melangkahkan kakinya demi meluaskan keilmuan
Kaki yang sakral yang selalu dibasuh keringat orang yang mencintai dengan ketulusan

Engkau mahasiswa agung yang hidup dalam penjara keilmuan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian bagaimana keilmuan dapat dimanfaatkan?
Dimanfaatkan untuk dibagikan agar dapat dikembangbiakan
Atau bahkan didiamkan dan digerogoti oleh rayap-rayap kebusukan

Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam kegelapan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian akan apa yang kalian kerjakan?
Atau bahkan kalian kebingungan karena gelapnya jalanan?
Segeralah mencari sesuatu untuk menerangkan jalanan
Atau engkau akan mati di dalam kegelapan.

Engkau mahasiswa yang agung dan hidup dalam keresahan
Tidak terlintaskah dipikiran kalian bahwa kalian adalah orang yang dalam keberuntungan?
Membiarkan berbagai pertanyaan yang selalu menyibukan
Tetapi beruntunglah kalian karena kalian hidup dalam kesadaran.

Engkah yang bukan mahasiswa dan hidup dalam kedamaian
Tidak terlintaskah difikiran kalian betapa indahnya kehidupan tanpa kemunafikan?
Beruntunglah kalian yang terus hidup tanpa ada keresahan
Karena keresahan akan menggerogoti dan terus mendekatkan pada kematian

Aku mahasiswa yang hina dan selalu dalam keresahan
Selalu terlintas dipikiranku akan apa yang harus aku lakukan
Namun biarkanlah waktu dan keegoisan menjawab apa yang aku resahkan,
Bahkan aku siap mati karena digerogoti rayap kematian.

Penulis:
J.A.S

Opini: DAK 96 M dan Lemah Syahwat Aparat yang Tidak Tegak

Tidak ada komentar
Opini, Setaranews.com - Persoalan dugaan adanya penyimpangan anggaran, pelanggaran hukum, sampai kepada titik adanya indikasi kuat dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M. Anggaran yang tidak kecil tersebut dimaksudkan untuk membangun infrastruktur publik daerah seperti jalan, jembatan, trotoar dan drainase semakin memanas. Bisa jadi membuat kuping panas, muka pedas, bagi mereka yang merasa terlibat akibat gempuran sarkas dari publik yang tak sabar ingin memberantas. Lalu akan seperti apa kelanjutan drama mega proyek DAK? Mari kita saksikan bersama-sama alur ceritanya.

Sampai detik ini, memang masih belum ada kepastian kelanjutan ceritanya. Bahkan alurnya cenderung mundur lagi kebelakang, mengulur-ngulur waktu sampai publik lupa, dan akhirnya kasusnya pun lenyap begitu saja. Berhenti dikolong meja, selesai di kantong-kantong mafia. Hal itu tidak menutup kemungkinan ketika polemik mega proyek DAK tidak lagi menjadi perhatian dan sorotan tajam mata masyarakat. Sebaliknya, adanya dorongan perhatian khusus dari masyarakat terhadap kasus ini akan memudahkan membongkar skandal atau konspirasi-konspirasi yang membelit.
Penyimpangan dan pelanggaran apa saja yang menimpa pelaksanaan proyek DAK 96 M? Baiklah mari kita sedikit membahas dan membedahnya. Tujuannya jelas, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu semakin yakin akan adanya indkasi korupsi. Pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui dinas terkait (DPUPR) melakukan bebrapa tahap awal, diantaranya yaitu adanya studi kelayakan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan dalam rangka menguji sekaligus mengetahui mana saja yang harus diperbaiki dan mana saja yang harus dibangun. Hasil dari studi ini akan dibuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan benih dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dimasukan dalam proposal pengajuan DAK kepada Pemerintah Pusat.

Berbagai Pelanggaran Dan Penyimpangan Poyek DAK 96 M!

Pemirsa sekalian, menurut analisis penulis, dari titik awal ini lah bisa dilihat pula adanya indikasi niatan buruk (permufakatan jahat) dari para oknum tertentu yang ingin memperkaya pribadi atau golongan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukan dalam studi kelayakan. Misalnya jalan, trotoar, drainase atau jembatan yang sebetulnya masih tergolong layak, namun kemudian dikategorikan tidak layak. Atau yang sebetulnya cukup diperbaiki, tapi dibangun total dari nol. Jelas ? ini dugaan pertama.

Kedua, dalam proses lelang tender. Setelah proposal dikirimkan dan kemudian anggaran DAK sudah dipastikan cair, langkah selanjutnya yaitu menggelar lelang melalui Unit Layanan Pemerintah (ULP). Kalau tidak salah ingat, lelang awal mega proyek tersebut dibagi kedalam 60 paket lebih. Namun dalam lelang awal ini terjadi beberapa persoalan yang kemudian lelang gagal. Kemudian, dilelang berikutnya mega proyek DAK tersebut dibagi kedalam 3 paket besar yang mencakup 5 kecamatan di Kota Cirebon yang dibagi menjadi 3 Dapil. Dikarenakan kualifikasi dan standar yang terlalu berat maka hasil lelang tender ini dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan asal Jakarta. Kontraktor lokal yang tidak memenuhi kualifikasi gagal mendapatkannya. Dari hasil lelang inilah kemudian persoalan mega proyek DAK 96 M semakin mencuat kepermukaan. Kontraktor lokal merasa adanya permainan politis untuk mengkondisikan agar lelang tersebut ditujukan kepada kontraktor tertentu. Merasa dizalimi, akhirnya terdapat kontraktor yang melaporkan si pemenang tender kepada kepolisan atas berbagai macam tuduhan. Ketiga, adanya dugaan persekongkolan untuk memenangkan tender.

Penulis masih meyakini dalam urusan apapun, bahwa hasil yang akan didapat tergantung proses yang telah dilalui sebelumnya. Keempat, pelaksaan pengerjaan proyek DAK 96 M. Hasil lelang yang dimenangkan oleh 3 perusahaan (konon dalam naungan satu grup yang sama), dalam pengerjaan proyek mengundang persoalan semakin meruncing dan membuat bau tak sedap bagi masyarakat Kota Cirebon. Kegaduhan polistis semakin terasa ketika Tim Pengawas Lapangan Independent menemukan adanya temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor.

Dalam laporan pengawas ke Pejabat Pembuat Komiten (PPK) yang tidak lain merupakan Sekertaris DPUPR, menyebutkan terdapat dibeberapa titik pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai SOP, dan tidak sesuai SNI yang melanggar UU Jasa Kontruksi. Sehingga pengawas merekomendasikan agar pengerjaan diberhetikan terlebih dahulu, agar kontraktor memperbaiki pengerjaan yang tidak sesuai tersebut. Namun, teguran, peringatan, dan laporan konsultan pengawas tersebut tidak diindahkan oleh kontraktor dan juga pemerintah (PPK). Kelima, Melanggar UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah terkait efektifitas, efisiensi dan ketepatan sasaran pengerjaan proyek.

Mencium ada gelagat tak sedap, tidak sedikit pengerjaan proyek DAK tersebut dilakukan oleh pihak ketiga (disub-kan). DPRD mengendus adanya penyimpangan setelah mengetahui laporan dari konsultan pengawas dan hasil progres dari kontraktor yang menjelang kontrak habis tetap saja proyek DAK masih belum mencapai target, bahkan progresnya sangat memprihatinkan. Kemudian DPRD mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkot yang isinya memberhentikan proyek, meminta kontraktor memperbaiki pengerjaan yang tidak sesuai, dan memutus kontrak terhadap kontraktor nakal tersebut, serta meminta agar proyek dilelang ulang.

Lagi-lagi, surat sakti (rekomendasi) dari DPRD sama sekali tidak diindahkan oleh Pemkot, bahkan DPUPR sendiri mangkir dari panggilan. Mengejutkannya, bukannya memberhentikan, justru Pemkot menyetujui adanya perpanjangan kontrak (addendum) bagi kontraktor untuk mengerjakan sampai selesai proyek DAK 96 M tersebut hingga 21 Maret 2017. Disini kemudian ada lagi aturan yang ditabrak, yaitu soal pengelolaan keuangan negara (daerah). Perlu diketahui bahwa sumber dana mega proyek tersebut dari DAK yang merupakan anggaran tahun tunggal. Artinya, anggaran harus habis dalam satu periode (Januari-Desember).

Dalam kasus DAK 96 M, sisa anggaran pengerjaan proyek seharusnya disiapkan terlebih dahulu, kemudian dimasukan dalam APBD, dan proyek pun ditender ulang. Namun, fakta yang ada justru sebaliknya, addendum berjalan begitu saja proyek tetap berjalan dengan kontraktor sama tanpa adanya tim konsultan pengawas lapangan. Keenam, adanya pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana anggaran tahun tunggal disulap menjadi anggaran tahun jamak. Dan lebih memprihatinkan lagi, ketika dimasa addendum belum habis masa kontraknya dan masih banyak pekerjaan proyek yang belum selesai, justru pihak DPUPR mengatakan bahwa anggaran mega proyek DAK 96 M itu sudah habis. Artinya, adanya dugaan kuat bahwa kontraktor yang mengerjakan tidak sesuai spek dan asal-asalan tetap dibayar. Disini kemudian rakyat merasa dibodohi dan dibohongi!

Peran Penegak Hukum

Saat ini, yang menjadi sorotan masyarakat yaitu aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Terutama dalam hal ini yaitu sesuai dengan cita-cita konstitusi dan peran dan fungsi Kejaksaan merupakan lembaga yang menjadi corong utama pemberantasan korupsi. Dimana Kejaksaan memiliki perangka-perangkat yang bisa melakukan pengumpulan data dan informasi, pemanggilan dan lain-lain. Khusus dalam soal pembangunan infrastruktur yang memang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah pusat sampai daerah, maka keluar lah Keputusan Presiden (Kepres) mengenai Tim Pengawas Percepatan Pembangunan Daerah (TP4D), yang anggotanya yaitu Kejaksaan.

Pihak Kejaksaan Kota Cirebon mengakui memang tim tersebut sudah dibentuk, peran dan fungsinya sangat jelas memastikan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang on the track alias tidak menabrak atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, peranan dan fungsi dari tim ini tidaklah terasa gaungnya. Seolah-olah menutup mata dan telinga, yang padahal berbagai peroalan berada tepat di depan mata. Dalam polemik DAK 96 M, Kejaksaan sudah mengawal dari awal perjalanan, hingga sampai kepada mencuatnya berbagai polemik yang diduga melanggar hukum yang harus segera dibawa ke ranah meja hijau.

Seperti biasa, alasan klasik selalu muncul dari mulut-mulut bau para penegak hukum. Ketika masyarakat mengeluhkan dan memberikan informasi adanya indikasi dan patut diduga tindakan melanggar hukum, justru tidak ada langkah tegas dan pasti dari pihak Kejaksaan. Alibinya selalu begitu, bicara soal masih dalam tahap mencari bukti, menggali data, fakta dan informasi. Kejaksaan dalam tugasnya memberantas korupsi bisa bergerak tidak hanya ketika ada hasil dari audit BPK. Dari informasi masyarakat atau atas inisiatif sendiri, perangkat hukum yang dimilikinya bisa bergerak leluasa menggali dan menyelidiki. Korupsi merupakan pidana khusus yang tidak bisa disamakan dengan pidana umum. Perbedaannya jelas, pidana umum ditangkap setelah melakukan, sedangkan pidana khusus dalam tahap perencanaan saja bisa dijadikan alat bukti.

Dalam kasus DAK tugas Kejaksaan jelas yaitu menyelamatkan keuangan negara dan menindak mereka yang diduga melanggar hukum yang masih berlaku. Artinya Kejaksaan harus sigap mencegah praktik korupsi sebelum terjadi. Bukannya menunggu korupsi terlebih dahulu baru ditindak, logika yang sangat konyol, salah kaprah, menghina kehormatan lembaga Kejaksaan itu sendiri. Hasil temuan BPK itu diperlukan ketika ada perkara yang tidak diketahui atau tidak jelas unsur pelanggaran hukumnya atau unsur kerugian negaranya.

Sedangkan dalam kasus DAK 96 M bisa terlihat sangat jelas, mata orang awam pun bisa melihatnya. Apalgi dari kaca mata para penegak hukum? Adanya laporan dari kontraktor, adanya laporan dari pengawas, dan fakta dilapangan lainnya bisa dijadikan alat-alat bukti, sampai kepada keterangan-keterangan saksi pun sebetulnya mudah untuk bisa dianalisis. Tapi, dalam hal ini kenapa Kejaksaan tidak segera bersikap tegas, tidak bersemangat, lemah syahwat kah? Wajar jika ada opini yang beredar jika Kejaksaan itu sendiri menikmati hasil ‘bancakan’ atas mega proyek DAK 96 M tersebut!

Mereka yang terlibat dalam kasus dugaan adanya tindakan korupsi DAK memang sakti mandraguna, kenapa bisa begitu? Ya sangat sakti. Kesaktian yang dimiliki membuatnya bisa memakan besi, memakan beton, menggerogoti jembatan, sampai melahap tortoar. Saking saktinya, membuat mereka oknum-oknum yang menikmati hasil dari perilaku dugaan korumnya kebal atas hukum, tidak tersentuh sedikit pun! Kejaksaan disini seharusnya ambil peran, sebagai paranormal yang bisa mengalahkan kesaktiannya.

Hmm sayangnya, justru Kejaksaan dibuat lemah syahwat! Nafsu birahinya untuk memberantas korupsi sebagaimana yang diembannya tidaklah berjalan dengan sempurna. Masyarakat tidak bodoh, bisa menilai kinerja dari para apparat penegak hukum. Seperti diketahui, Cirebon memang sempat mendapat gelar sebagai KOTA TERKORUP. Tidak heran label seperti itu, karena memang peran dan fungsi penegak hukumnya begitu tumpul! Jarang sekali laporan-laporan dugaan korupsi di Kejaksaan ditindak lanjuti sampai selesai dan menjerat pejabat-pejabat publiknya! Dalam kasus DAK 96 M pun tak jauh berbeda, disini bisa terlihat dengan jelas bahwa Kejaksaan MANDUL! IMPOTEN!

Mengakan hukum saja tak sanggup! Penulis sarankan, copot Lambang Pancasila dan Bendera Merah Putih yang ada di Kantor Kejaksaan! Tidak pantas dan sangat hina jika lambang negara yang penuh keberanian dan kibaran merah putih yang suci berada di gedung yang justru menciderai konstitusi, dan mengubur dalam-dalam cita-cita bangsa sesuai dengan amanat kemerdakaan dan UUD 1945! Segeralah berobat, sebelum penyakit yang menjangkit semakin akut membuatnya mati suri!

Oleh: Epri Fahmi Al-Aziz, Kordinator Dewan Pimpinan Kampus
Gerakan Mahasiswa Sosialis (GEMSOS) Cirebon.

LPM Setara Konsisten Kawal Polemik Pembangunan di Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Selasa, 14 Maret 2017

Unswagati, Setaranews.com - Proyek peningkatan infrastruktur jalan dan Infrastruktur Publik Daerah (IPD) di Kota Cirebon yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 96 miliar saat ini sedang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Kota Cirebon, baik dari instansi pemerintah, akademisi, praktisi dan mahasiswa.

Kali ini Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon menggelar diskusi publik yang membawa tema "Apakabar Pembangunan Kota Cirebon?" pada Senin (13/03) di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon.

Diskusi yang pembahasannya mengerucut kepada DAK 96 M merupakan salah satu komitmen bagi LPM Setara yang senantiasa untuk mengawal isu yang sedang berkembang di Kota Cirebon, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pelaksana (Ketuplak), Muhammad Syahru, "Kami LPM Setara komitmen dan konsisten dalam mengawal kasus-kasus yang yang sedang berkembang di Kota Cirebon salah satunya yaitu terkait pembangunan di Kota Cirebon," katanya saat ditemui setaranews.com, Senin (13/03).

Lebih lanjut, Syahru juga berharap, "Setelah kita berdiskusi dengan instansi-instansi terkait tentang pembangunan Kota Cirebon, kami berharap kepada masyarakat Kota Cirebon untuk senantiasa memperhatikan serta mengontrol keadaan Kota Cirebon, termasuk pembangunan infrastruktur dari DAK 96 M yang saat ini menuai banyak sekali polemik." tutupnya.

DPUPR Keluhkan Kendala Pembangunan, Komisi B DPRD Akui Penyimpangan DAK 96 M

1 komentar
Cirebon, Setaranews.com - Dalam acara diskusi publik "Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (Unswagati) pada Senin 13 Maret 2017 di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon, mengundang pihak-pihak yang kompeten dalam masalah pembangunan di Kota Cirebon.

Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang diwakili oleh Ir. Syarif Arifin, MM, selaku bidang Sumber Daya Alam (SDA), menyatakan akan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

"Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 sudah dilaksanakan khusus pada pembangunan jalan, programnya sudah mencapai 90%, pelaksanaan hotmix masih memiliki PR, kita masih butuh waktu untuk memperbaiki. Drainase juga memiliki kendala yaitu adanya jalan-jalan negara dan saluran sodetan baru dan program Dewan kekotaan akan membenahi drainase selayaknya drainase yang baik. Kemudian genangan, kita sudah mencoba untuk membuat sumber serapan dan akan menjadikan perekonomian Kota Cirebon yang transparan," ungkapnya, Senin (13/3).

Sementara itu, Ir. Watid Shariar Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengakui adanya penyimpangan dalam proyek pembanguan infrastruktur jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 Miliar.

"Kami akui terdapat penyimpangan dalam DAK 96 M, maka dari itu kami keluarkan  rekomendasi pada Badan Pengawas Khusus (BPK) untuk melakukan investigasi terkait DAK 96 M kota cirebon," ujarnya ketika memberikan pernyataan dalam diskusi publik LPM Setara.

 

Berita lainnya: Ini Tanggapan Agus Dimyati Terkait Polemik DAK

LPM Setara Bangun Opini Masyarakat Lewat Diskusi Publik

Tidak ada komentar
Cirebon, Setaranews.com - Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon menggelar diskusi publik dengan tema "Apa Kabar Pembangunan Kota Cirebon?", Senin (13/3) di Auditorium Kampus Utama Unswagati Cirebon.

Dalam diskusi tersebut membahas tentang progres pembangunan Kota Cirebon, lebih khususnya kepada pembahasan pembangunan infrastruktur publik daerah, dan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Cirebon Bidang Pembangunan yakni Wahyo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, dan Polres Kota Cirebon.

Tak ketinggalan, LPM Setara juga menghadirkan Praktisi Hukum Agus Prayoga serta Akademisi yakni Khaerudin Himawan dan Agus Dimyati untuk memberikan pandangan terkait progres pembangunan di Kota Cirebon.

Tujuan digelarnya diskusi publik terkait pembangunan semata-mata untuk membangun opini publik, seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Syahru, selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) diskusi publik LPM Setara. "Tujuannya untuk membangun opini publik terkait perihal pembangunan Kota Cirebon, karena belakangan ini kabar yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Cirebon itu tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 M yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang pelaksanaannya tidak optimal, sehingga pada diskusi ini seluruh elemen, baik dari masyarakat umum, mahasiswa, akademisi dan praktisi bisa berkumpul satu meja untuk berdiskusi agar kedepannya pembangunan di Kota Cirebon menjadi lebih baik," ungkapnya saat ditemui setaranews.com disela-sela acara berlangsung, Senin (13/03).

Di sisi lain, Pimpinan Umum LPM Setara, Haerul Anwar berharap dalam acara tersebut. "Masyarakat berhak tahu proses dan  sejauh mana progres pembangunan di Kota Cirebon, dan melalui diskusi ini diharapkan bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat masyarakat Kota Cirebon untuk sadar akan kewajiban kita untuk mengontrol dan memperhatikan keadaan di Kota Cirebon, termasuk mengawal pembangunan di Kota Cirebon," ujarnya, Senin (13/03).

Acara diskusi publik dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh kisaran 160 peserta.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews