Responsive Ad Slot

Ini Tanggapan Agus Dimyati Terkait Polemik DAK

Tidak ada komentar

Sabtu, 11 Maret 2017

Cirebon, Setaranews.com – Polemik Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M yang diduga telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya mengundang tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Agus Dimyati selaku akademisi dari Bidang Hukum yang menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon.

Agus menuturkan penyimpangan DAK harus didasarkan pada adanya fakta-fakta, jikalau fakta-fakta tersebut memperlihatkan hasil pengerjaan yang memang dianggap adanya penyimpangan, maka instansi terkait harus melakukan tindakan terhadap polemik tersebut.

Agus pun menganggap jika Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terlalu terburu-buru dalam menyerahkan proyek pembangunan infrastruktur kepada kontraktor bangunan. "Dinas PU dinilai terlalu gegabah dalam memberikan proyek pembangunan infrastruktur kota kepada kontraktor bangunan,” ujarnya pada Setaranews.com di Kampus III, Gedung Fakultas Hukum, Rabu (8/3).

Sebab, lanhut Agus, dalam sebuah proyek pasti ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai pengawas jalannya proyek tersebut. Dalam hal anggaran, DPPKAD dianggap lemah dalam mengawasi berjalannya pembangunan.

Dalam pengerjaan, DPPKAD dianggap lemah dalam mengawasi jalannya pembangunan kota karena pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, Agus menduga ada dua kemungkinan terkait kucuran dana 96 M yang bersumber dari APBN tersebut. Pertama, pemerintah kota Cirebon memberikan dana kepada kontraktor secara bertahap sehingga pembangunan proyek tidak sesuai spesifikasi. Kedua, dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kontraktor, tetapi kontraktor tidak melaksanakan proyek sesuai SPK (Surat Perintah Kerja). Dia juga tidak sependapat, jika pembangunan proyek molor dikarenakan alasan cuaca.

''Jika alasan kontraktor menunda proyek karena cuaca itu sangat tidak masuk akal. Karena logikanya gini, di Bandung aja yang intensitas cuacanya lebih tinggi, semua pelaksanan pembangunan berjalan baik. Kenapa cirebon tidak bisa? Tapi jika dikerjakan sesuai dengan undang-undang saya yakin semua proyek pembangunan infrastruktur kota pasti akan berjalan dengan baik. Jika memang pemerintah tidak mampu melakukan tugasnya kita harus ganti ketua dinasnya. Pengawasan yang dilakukan harus by system, jika sudah terlihat adanya penyimpangan langsung lakukan pemanggilan kepada instansi terkait," kata Agus.

Proyek yang tidak selesai pada waktu yang disepakati yakni 21 Desember 2016 justru diperpanjang (addendum) hingga 21 Maret 2017. Namun lagi-lagi, pengerjaaan proyek belum selesai pada waktu yang telah ditentukan pada addendum.

Meski ada undang-undang yang mengatur tentang addendum, tetapi persoalannya bukan pada perpanjangan lama waktunya melainkan hasil bangunannya. Addendum dilakukan bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

''Jika tidak ada perbaikan maka pemkot melalui PU harus mencabut SPK guna menghindari kerugian anggaran dana, kejaksaan harus cepat bertindak. Hasil audit wajib dipublikasikan demi kepentingan banyak orang. Penandatanganan SPK juga sebenernya itu harus disaksikan oleh KPK jika tidak ini akan memungkinkan terjadinya kebocoran dana,'' jelas Agus.

Untuk meninjau sejauh mana keberhasilan pelaksanaan proyek DAK, pasti adanya evaluasi pelaporan pada SPK yang sudah disepakati, evaluasi dilakukan di per-triwulan sekali. (Felis)

 

Berita lainnya: Pembangunan Infrastruktur Mangkrak, Mahasiswa Pertanyakan Kontrol DPRD Kota Cirebon

LPM Setara Gaet Pemerintah Cirebon dalam Diskusi Publik

Tidak ada komentar

Kamis, 09 Maret 2017

Cirebon, Setaranews.com – Guna menuju ke arah Kota Cirebon Metropolitan Raya, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan yang digadang-gadang akan terealisasi pada tahun 2025. Tetapi dibalik pembangunan yang sedang gencar-gencarnya tersebut, terjadi beberapa indikasi kebobrokan di dalamnya.

Menyikapi hal demikian, Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (LPM Setara) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon berinisiatif mengadakan Diskusi Publik terkait pembangunan Kota Cirebon. Sebagai organisasi mahasiswa (ormawa) yang bergelut di bidang Jurnalistik, LPM Setara memang kerap menyoroti isu-isu lokal maupun nasional yang sedang berkembang.

Berbagai pihak sudah diundang dan akan menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Dimulai dari Walikota Cirebon, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.

Muhammad Syahru selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) berharap dengan adanya Diskusi Publik ini untuk menjembatani sejumlah pihak terkait untuk berdialog dan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat agar menghasilkan solusi-solusi terbaik bagi Kota Cirebon.

“Kami sendiri sudah memberikan ruang agar mahasiswa dan masyarakat sendiri bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan di Kota Cirebon. Diharapkan sih akan ada solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk pembangunan Kota Cirebon ini.” Tutur mahasiswa Fakultas Pertanian Unswagati tersebut, Kamis (9/3).

Mahasiswa Minta Kejari Tegak Kawal Kasus DAK 96 Miliar

Tidak ada komentar

Selasa, 07 Maret 2017

Cirebon, Setaranews.com - Terkait dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 Miliar yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur publik daerah, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali menggelar aksi. Kali ini aksi dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, yang sebelumnya juga telah melakukan aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wali Kota Cirebon.

(Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Mangkrak, Mahasiswa Pertanyakan Kontrol DPRD Kota Cirebon)

Massa aksi  mempertanyakan langkah-langkah Kejari terkait pengawalan kasus DAK 96 M dan meminta kejari untuk tegak dalam mengawal penegakan hukum. "Sejauh mana langkah-langkah kejari kota cirebon dalam mengawal kasus ini, dan kami juga meminta kepada kejari untuk tegak dan tegas dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan hukum. Karena dua lembaga tersebut yang menjadi harapan masyarakat ketika dua lembaga tersebut tidak dipercayai lagi oleh masyarakat, maka patut dibilang kota cirebon memang benar-benar bobrok", ungkap Mumu Sobar Mukhlis, Juru Bicara (Jubir) Gemsos Cirebon, Senin (6/3).

Menanggapi hal tersebut, Fajar Gurindro, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) mewakili Kejari Kota Cirebon untuk menemui massa aksi. "Sebetulnya ini bukan dalam kompetensi saya, tapi saya mewakili wujud baik kejari untuk menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan untuk aspirasi kalian kami tampung dan akan melengkapi aspirasi-aspirasi mahasiswa yang terdahulu, intinya ini memang bukan kompetensi saya," ujarnya kepada massa aksi.

 

Berita lainnya: Pembangunan Infrastruktur, Ini Kata Pemkot Cirebon

Akademisi Unswagati Beri Komentar Soal DAK

Tidak ada komentar
Cirebon, Setaranews.com – Persiapan menuju Kota Cirebon Metropolitan yang digadang-gadang akan terlaksana pada tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di tahun 2016 hingga 2017. Untuk pembangunan infrastruktur tersebut, Pemkot Cirebon mendapat kucuran biaya yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) senilai 96 M.

Namun dalam pengerjaannya, proyek tersebut menuai banyak polemik dan yang seharusnya selesai pada 21 Desember 2016 pun molor hingga 21 Maret 2017, setelah disepakati adanya addendum (perpanjangan kontrak).

Menyikapi hal tersebut, Dudung Hidayat selaku Wakil Rektor III Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) dan akademisi dari bidang Hukum menyimpulkan bahwa Pemkot Cirebon sebenarnya mempunyai usaha dan upaya untuk memajukan daerah, tapi dalam pelaksanaanya pemerintah setempat tampak seperti tidak konsisten. Pemakaian DAK senilai 96 M tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkot Cirebon. "Yah dapat kita lihat secara real, dengan dana 96 M ternyata pengerjaannya asal-asalan. Keliatannya sing penting jadi," ujarnya pada Setaranews.com di Kampus Utama Unswagati, Sabtu 4 Maret 2017

Pengawasan terhadap pemakaian DAK 96 M pun dirasakan masih kurang, sebab masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu termasuk kontraktor yang secara langsung mengerjakan pembangunan infrastruktur tersebut. "Kalau bener-benar diawasi 'kan hasil produknya bagus, pengerjaannya juga bisa tepat waktu," kata Dudung.

Dilansir dari radarcirebon.com, perpanjangan kontrak proyek 90 hari tersebut, kini hanya tersisa kurang lebih 2 pekan menjelang berakhirnya kontrak. Banyak pekerjaan terbengkalai. Bahkan, proyek box culvert di dekat Lampu Merah Gunungsari, mangkrak.

Menyoal proyek DAK di empat kecamatan lainnya selain Harjamukti, diantaranya trotoarisasi Jalan Siliwangi belum dikerjakan termasuk perbaikan saluran di jalan protokol tersebut belum ada pekerjaan.

Pengerjaan trotoarisasi belum disentuh sama sekali di jalan Kartini. Begitu pun Jalan Pantai Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, belum ada urugan samping beton yang telah dibuat. Kerusakan yang terjadi, juga belum diperbaiki.

Selain itu, di kecamatan Lemahwungkuk dan Pekalipan, pada jalan Petratean masih dalam pembuatan trotoarisasi. Sedangkan, pembangunan box culvert yang sempat terhenti karena terkendala bahan.

"Kalau regulasi kontraktor bisa menyelesaikan proyek tersebut yah silahkan dilanjutkan, tapi kalau ngga bisa yah jangan dipaksa dibisa-bisain karena bisa jadi temuan-temuan yang akan menjadi masalah. Semua kan udah diatur oleh perundang-undangan yang jelas dan perjanjian terdahulunya, jika ga bisa yah diadakan lelang kembali atau pembaruan kontrak. Bukannya menyelesaikan masalah malah membuat masalah," jelas Dudung soal pembangunan yang molor.

 

Berita lainnya: Proyek DAK 96 M, KNPI Netral

Pembangunan Infrastruktur Mangkrak, Mahasiswa Pertanyakan Kontrol DPRD Kota Cirebon

Tidak ada komentar
Cirebon, Setaranews.com - Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon kembali melakukan aksi terkait dugaan indikasi korupsi proyek pembangunan infrastruktur publik daerah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 96 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kali ini, massa aksi menuntut akan komitmen  DPRD Kota Cirebon dalam menjalankan peran dan fungsi kontrolnya.

Massa aksi yang berkumpul di jalan Pemuda langsung menuju DPRD Kota Cirebon. Sesampainya di lokasi, massa aksi langsung berbaris dan berorasi menuntut agar DPRD bisa menemui massa aksi.

"Kami ingin menagih komitmen sebagai wakil rakyat dalam menjalankan controling terhadap kasus-kasus yang sudah pasti merugikan rakyat secara langsung, salah satunya soal DAK 96 M yang pengerjaannya mangkrak sampai saat ini dan selalu diberikan addendum. Kalau ditinjau secara nalar, DAK di tahun ini sudah keluar anggaran baru dan itu sudah kelar pengerjaannya. Nah ini anggaran tahun lalu belum juga kelar," ungkap Mumu Sobar Muklis, Jubir Gemsos dalam aksinya di depan kantor DPRD, Senin 6 Maret 2017 .

Tapi, ketika massa aksi berorasi, tidak ada satu pun anggota DPRD Kota Cirebon yang berada di kantor. Massa aksi merasa kesal dan kecewa atas fakta di lapangan, akhirnya DPRD pun menjadi bahan bulan-bulanan.

"Tak ada satu orang pun di Kantor DPRD, katanya sedang Sidak. Mending saja kalau setelah sidak membuahkan hasil, wong biasanya hanya seremonial belaka, sama halnya seperti soal DAK saat ini. Hasilnya sama saja hanya mengeluarkan rekomendasi, terus kelar begitu saja tanggung jawabnya. Sungguh dangkal sekali pemikirannya," ujar Mumu.

Tak sampai di situ saja, massa aksi  langsung menyambangi gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) sambil berorasi. Akhirnya, ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon yang secara kebetulan baru datang.

"Soal DAK masih dikaji oleh komisi B. Kami belum menerima hasil atau laporan dari komisi B. Dan kami akan bertindak setelah ada hasil dari BPK atau  setelah masa addendum itu selesai," ungkap Lili Eliyah menjelaskan kepada massa aksi.

 

Berita lainnya: Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Angkat Bicara Soal Proyek DAK

DAK 96 Milyar Sudah Habis Awal Maret

Tidak ada komentar

Minggu, 05 Maret 2017

Cirebon, Setaranews.com – Pemerintah kota Cirebon kini tengah melakukan perbaikan infrastruktur jalan di lima kecamatan, yakni Harjamukti, Lemahwungkuk, Kejaksan, Pekalipan, dan Kesambi. Perbaikan ini bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan nilai sebesar 96 Milyar. DAK bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK 96 Milyar diajukan pada 2014 dan cair pada akhir 2015, dengan melalui pengajuan proposal oleh Walikota ke pemerintah pusat. DAK diperuntukan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan trotoar.

“DAK itu khusus, namanya juga khusus. Jadi tidak boleh dipakai untuk yang lain, untuk bangun gedung, atau lapangan. Khusus untuk jalan aja, dan ini sudah masuk ke kas daerah kita. Ini sudah diberikan ke daerah jadi tidak bisa dibalikan lagi ke Jakarta,” ujar Yudi Wahono selaku Sekertaris Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Cirebon saat ditemui setaranews.com di ruangannya, Jumat (3/2).

Pada awal Maret ini, Yudi mengatakan jika proses pengerjaan jalan di lima kecamatan hampir seratus persen dan sudah menghabiskan dana 96 Milyar tersebut. “Sudah selesai, hampir seratus persen. Dan dana juga sudah habis. Hasilnya juga sudah bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, Walikota melakukan addendum (perpanjangan kontrak) dikarenakan proses pengerjaan yang belum selesai. Pada kontrak berakhir 21 Desember 2016, namun kini diperpenjang sampai 21 Maret 2017 dengan pertimbangan agar pengerjaan jalan yang belum selesai ini tidak memperparah kondisi.

“Saya punya pemikiran, jika ini dihentikan nanti akan mangkrak, pekerjaan yang belum selesai nanti justru akan memperparah keadaan sehingga kami memberikan kesimpulan jika ini diperpanjang, namun dengan beberapa sanksi yang harus mereka terima,” ungkapnya.

Yudi pun menjelaskan jika keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca, tenaga kerja, dan ketersediaan bahan yaitu batu alam yang menjadi rebutan. Sanksi yang diberikan kepada kontraktor asal Jakarta terkait molornya pengerjaan berupa denda keterlembatan, yaitu per-seribu mil dikali jumlah hari, lalu dikali jumlah kontrak yang harus diselesaikan.

Pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah kota berkaitan dengan wacana menuju Cirebon metropolitan, menjadikan Cirebon sebagai kota tujuan.

 

Berita lainnya: Proyek DAK 96 M, KNPI Netral
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews