Responsive Ad Slot

Proyek DAK 96 M, KNPI Netral

2 komentar

Kamis, 02 Maret 2017

Cirebon, Setaranews.com – Proyek DAK 96 Milyar banyak menimbulkan pelanggaran seperti yang ditemukan oleh DPRD Kota Cirebon. Pelanggaran yang dimaksudkan berupa ketidaksesuaian dengan spesifikasi, proses pembuatan yang tidak benar hingga keterlambatan waktu penyelesaian. Hal tersebut memicu tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Salah satunya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cirebon.

(Baca Juga: Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Angkat Bicara Soal Proyek DAK)

Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI diharapkan harus mampu menyikapi secara obyektif berbagai problem sosial yang terjadi dan menyikapinya secara kritis, korektif dan konstruktif. Seperti yang ditulis oleh Simanugkalit Rai dalam artikelnya yang dimuat di kompasiana.com dengan judul Meluruskan Kembali Peran dan Fungsi Organisasi Pemuda.

Sejalan dengan hal tersebut, KNPI Kota Cirebon pun memiliki misi untuk menjadikan KNPI sebagai rumah organisasi kepemudaan di Cirebon dan menumbukan semangat bahwa pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah di segala bidang. Misi tersebut disampaikan oleh Firman Nugraha, ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) saat pelantikan pengurus KNPI pada Februari 2016, seperti dilansir fajarnews.com.

Dari perannya tersebut, terkait polemik yang terjadi dalam proyek DAK 96 M ini KNPI menanggapinya dengan sikap netral. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DPD KNPI Kota Cirebon, Anton Sulaiman, kepada SetaraNews.com.

"KNPI pengennya terbaik intinya pemerataan di seluruh kota. Kalau emang salah ya salahkan, kalau benar ya lanjutkan." Ujarnya, Senin (27/2).

Anton pun berpendapat bahwa Proyek DAK 96 M ini pasti sudah dikaji oleh pemerintah sendiri dengan solusi-solusi terbaik yang mereka miliki. "Saya yakin walikota dan beberapa orang-orang terkait punya alternatif terbaik untuk masalah tersebut dan mereka lah yang lebih tau tentang masalah itu baik kesalahan dan kelemahannya." Tandasnya.

 

Berita lainnya: Pembangunan Infrastruktur, Ini Kata Pemkot Cirebon

Pembangunan Infrastruktur, Ini Kata Pemkot Cirebon

2 komentar
Cirebon, Setaranews.com – Menuju Cirebon Metropolitan yang digadang-gadang akan terjadi pada tahun 2025. Untuk menuju ke arah sana, Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dan pihak-pihak terkait sedang melakukan pembangunan besar-besaran di tahun 2016 hingga 2017.

Di tahun 2016, Kota Cirebon memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat fantastis yakni sebesar 96 M hanya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar dan jembatan. Namun, proyek yang seharusnya rampung pada 21 Desember 2016 ini mengalami keterlambatan, sehingga dilakukan perpanjangan kontrak (addendum) hingga 21 Maret 2017.

Menurut Dr. H. Wahyo M.Pd selaku Staf Ahli Pembangunan Kota Cirebon membenarkan bahwasanya ada keterlambatan pengerjaan proyek infrastruktur DAK 96 M. “Kan ini berkesinambungan terus, ini dianggarkan untuk tahun 2016, tapi karena waktu yang mepet sehingga tidak tuntas di tahun 2016, sehingga diadakan addendum, lalu dilanjut hingga Maret 2017,” ungkapnya saat ditemui oleh Setaranews.com di Sekertariat Daerah (Setda) sementara, Komplek Bima, Cirebon, Rabu (1/3).

Menurutnya, progress pembangunan jalan di Kota Cirebon mencapai 80%. “Sudah kelar atau belum pengerjaan yang terjadi, atau nantinya akan dibagaimanakan, yang tahu persisnya adalah dinas terkait, dinas PU (Pekerjaan Umum),” jawab Wahyo.

Dijelaskan Wahyo, Pemerintah Kota Cirebon dalam hal proyek pembangunan infrastruktur DAK 96 M sebagai pemberi kebijakan. “Sebagai pemilik, yang mempunyai kebijakan untuk membangun cirebon,” kata Wahyo.

Kemudian, DAK ini sebenarnya bersifat habis satu tahun anggaran. Tapi berhubung proyek ini tidak bisa dilakukan hanya dalam satu tahun pengerjaan, alias ada keterlambatan, maka pihak-pihak terkait mengajukan ke Kementerian Keuangan agar bisa dilanjutkan.

Baca juga:  DPPKAD: Pengelolaan DAK Wewenang PU

DPPKAD: Pengelolaan DAK Wewenang PU

1 komentar

Minggu, 26 Februari 2017

Cirebon, Setaranews.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M guna proyek Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Publik Daerah (IPD) Kota Cirebon masih menjadi perhatian masyarakat Kota Cirebon. Selain memakan anggaran yang fantastis, realisasi pengerjaannya pun menuai polemik karena diduga tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya.

Di lingkup daerah, pelaksana dari fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah serta pelayanan umum ialah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dana-dana yang digunakan untuk IPD di Kota Cirebon dikucurkan melalui DPPKAD. Saat ingin dimintai keterangan, Kepala DPPKAD sedang tidak ada di tempat, begitupun sekertarisnya yang sedang di luar kota, penggalian informasi mengenai persentase penyerapan DAK datang dari Kepala Bagian Anggaran, Dede Sudarsono.

“Kalau untuk pertanyaan ini yang lebih tepat menjawab itu dari Pimpinan PU karena PU yang mengelola anggaran ini, kalau DPPKAD hanya Administratifnya saja. Penyerapan tidak sampai seratus persen  karena pekerjaannya belum tuntas, maka sisanya dianggarkan ditahun berjalan,“ ujarnya saat ditemui setaranews.com di kantor DPPKAD Kota Cirebon, Jumat (24/2)

DAK 96 M sendiri difokuskan untuk pembangunan jalan, trotoar, dan jembatan. Proyek ini harusnya rampung 21 Desember 2016 namun molor hingga diadakannya addendum (perpanjangan kontrak) hingga 21 Maret 2017.

 

Baca juga: Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Angkat Bicara Soal Proyek DAK
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews