Responsive Ad Slot

Opini: Konspirasi Jahat antara Pemerintah dan Penegak Hukum terkait Proyek DAK 96 M!

Tidak ada komentar

Sabtu, 11 Februari 2017

Prolog

Pembangunan merupakan usaha-usaha untuk melakukan perubahan yang bisa dimaknakan memberikan perubahan terhadap kesejahteraan rakyat. Pembangunan baik itu fisik atau non fisik pada dasarnya menitik beratkan kepada kepentingan rakyat. Sehingga dalam realisasinya harus inspiratif dan partisipatif rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Adapun pemerintah yang berwenang, tetap saja dalam membuat kebijakan tidak semata-mata melalukaknya sendiri. Namun, pertimbangan membuat kebijakan harus meibatkan rakyat banyak, agar terpadu dan terintegrasi dengan baik, demi tercapainya pembangunan nasional baik ekonomi, sosial, politik, dan budayanya.

Beberapa tahun kebelakang ini, Cirebon yang di gadang-gadangkan menuju kota metropolis Cirebon Raya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan fisik yang menyerap dana bersumber dari APBD dan APBN. Seperti pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi (pelabuhan, bandara, jalan) semuanya di tujukan untuk kesejahtraan rakyat, yang seharusnya merata tanpa ada kesenjangan sosial.

Namun dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Cirebon bukan berarti tidak mempunyai hambatan yang serius, kenyataanya dalam merealisasikan program-programnya banyak bermunculan persoalan yang justru merugikan rakyat sendiri.

Salah satunya yaitu Pembangunan Infrastrutur Publik (IPD) Daerah dengan anggaran senilai 96 Miliar dari APBN menjadi topik hangat untuk di perbincangkan, pembangunan yang di peruntukan untuk menunjang prioritas program nasional berupa peningkatan akses jalan di daerah menuai berbagai persoalan yang menimbulkan konflik internal dan eksternal.

Polemik DAK di Kota Cirebon

Sebelumnya, dana alokasi khusus tiga dapil (daerah pilihan) Kec. Harjamukti (dapil satu), Kec. Kesambi (dapil dua), Kec. Kejaksan (dapil tiga) dengan jumlah pagu dana 96 Miliar, di peruntukan untuk pekerjaan jalan, jembatan, trotoarisasi, dan drainase. Tiga paket besar tersebut harus selesai pada 21 Desember 2016, kenyataanya pada 21 Desember 2016 pengerjaan masih jauh sekali dari rencana awal. Seperti di Kecamatan Harjamukti dengan kontrak proyek 21 titik dengan pagu dana sebesar Rp. 40,998,183,000,- pengerjaannya baru tercapai 32 %, itupun pekerjaan yang tidak memenuhi spek, sedangkan yang memenuhi spek hanya 20,12 % sampai dengan per 21 Desember 2016.

Harusnya pihak dinas jangan mencairkan pekerjaan tersebut, karena pekerjaan tidak sesuai spek, dikarenakan pihak kontraktor bandel dan tidak mengikuti SOP. Kenyataan dilapangan banyak sekali persoalan teknis yang di temukan terkait pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh dana DAK tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan kajian terdapat beberapa penyimpangan seperti berikut, yang diambil dari proyek DAK di Kec. Harjamukti:

1. Betonisasi jalan
Pembesian yang menggunakan satu lapis, diameter pembesian tidak sesuai spek, jarak antar tulangan. Pembasahan Lapisan Muka Beton dengan Karung Goni tidak dilakukan.

2. Saluran drainase
Dimensi saluran tidak sesuai spek.

3. Jembatan
Tidak sesuai spek, pada pembesiannya, bondek.

4. Trotoarisasi
Tidak sesuai spek, material pasir pasang tidak sesuai spek. Campuran adukan tidak sesuai spek. Bahan material batu sikat dan batu alam yang di gunakan tidak sesuai spek.

5. Jalan aspal hotmix
Ketebalan jalan yang harusnya 3 cm, namun didapat hanya 1,5 – 2 cm padat.

Pembuatan Direksi Keet

Pembangunan insfrastruktur publik daerah seperti yang disebutkan di atas memang menuai berbagai persoalan teknis yang muncul di lapangan. Terutama ada beberapa yang patut jadi perhatian publik, yaitu diduga ada indikasi mark up RAB yang di lakukan oleh perencana dinas terkait. Contohnya seperti di Kec. Harjamukti, pelaksanaan realisasi proyek sangat jelas tidak sesuai dengan RAB, ditambah lagi dalam masa addendum (perpanjangan kontrak) tidak ada tim pengawasan independen. Ada pengawasnya saja masih bisa diakali untuk berbuat curang, apalagi saat ini yang tidak diawasi?

Pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh rakyat, kenyataannya malah meresahkan rakyat Kota Cirebon. Dimana dampak yang muncul seperti kemacetan dan banjir karena mangkraknya pekerjaan yang belum juga rampung. Hal tersebut menghambat jalannya aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan persoalan yang menimbulkan konflik, pemerintah harus bersikap tegas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana DAK 96 Miliar tersebut. Dan mengevaluasi kinerjanya sehingga bisa mengoptimalkan pada sisa waktu yang ada yaitu masa addendum sampai 21 Maret 2017.

Dalam kasus DAK 96 M, banyak pihak yang harus bertanggung jawab diantaranya yaitu Pemerintah Kota, DPRD Kota, Polresta dan Kejaksaan Kota. Pemkot (Wali Kota) bertanggung jawab penuh sebagai eksekutor, DPRD memiliki kewajiban mengontrol sebagai salah satu tufoksinya, dan penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan atas dugaan – dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Oleh karena itu, jika lembaga yang disebutkan tersebut tidak segera melakukan tindakan, masyarakat tentunya akan bertanya – Tanya ada apa? Ada konspirasi Apa? Sehingga penyalahgunaan anggaran yang terlihat oleh mata telanjang sekalipun dibiarkan begitu saja? Apa jangan – jangan uang rakyat sudah dibajak? Dijadikan bahan bancakan oleh kelompok elit untuk merampok uang rakyat tersebut? Kenapa pekerjaan tidak kunjung usai dengan alasan yang sangat klise sekali? Silahkan jawab pertanyaan – pertanyaan tersebut, biar masyarakat Kota Cirebon sendiri yang menilai. Jika tidak ada jawaban, jangan salah kan rakyat jika menggunakan jalur hukum dan gerakan ekstra parlementer (demonstrasi besar – besaran). Karena itu memamng hak rakyat, sebagaimana yang telah menyumbang terhadap dana DAK tersebut!

Penulis
Mumu Sobar Mukhlis
Kordinator Kajian Data Strategis Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon

Mengenal dan Mengenang Bapak Pers Indonesia

Tidak ada komentar

Jumat, 10 Februari 2017

Setaranews.com - Pada hari ini atau tepatnya pada tanggal 9 Februari selalu diperingati Hari Pers Nasional (HPN). Bicara tentang pers nasional, kira-kira siapa tokoh paling berjasa dan berpengaruh di dalam dunia perjurnalistikan Indonesia? Jawabannya tidak lain tidak bukan ialah Bapak Pers Nasional kita, Tirto Adhi Soerjo atau Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo.

Ia adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Tirto lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880, saat arus kekejaman Belanda di tanah air masih menerjang dengan kencang. Lelaki yang namanya sering disingkat T.A.S tersebut lahir dari keluarga bangsawan. Bapaknya adalah Bupati bernama RM Tirtodipuro. Karena darah bangsawannya tersebut, ia pun sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Kedokteran STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) di Batavia. Lalu di tengah jalan, Tirto memutuskan berhenti dan merintis karir di pers.

Tirto belajar Jurnalistik seiring ia melakukan praktik. Media tempat persinggahan pertamanya adalah Chabar Hindia Olanda. Ia kemudian sudah malang melintang di dunia pers Hindia Belanda. Berbekal dengan pengalamannya tersebut, Tirto bertemu dengan Bupati Cianjur yang lalu memberikannya modal sebesar 1000 gulden untuk menerbitkan Soenda Berita di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1903. Surat kabar tersebut adalah surat kabar pertama yang dimiliki dan dikelola oleh seorang pribumi. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pers nasional yang memacu semangat pribumi melawan berbagai persoalan yang menyengsarakan mereka. Artikel-artikel di Soenda Berita sendiri berisi seputar keadaan masyarakat Jawa-Sunda, ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan hingga peran perempuan.

Setelah krisis finansial melanda Soenda Berita, Tirto berkunjung ke beberapa daerah untuk menemui raja-raja di luar Jawa, perjalanan tersebutlah yang menjadi cikal bakal berdirinya Medan Prijaji. Lantas pada tahun 1907, ia menerbitkan Medan Prijaji. Berbeda dengan Soenda Berita, Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama yang memakai bahasa Melayu (Indonesia) dan seluruh pekerjanya adalah pribumi asli. Dengan oplah yang cukup besar yakni 2000, Tirto mampu menarik berbagai kalangan pembaca dari bupati, raja, sultan hingga priyayi. Kala itu, surat kabar tersebut dihargai 1,75 gulden.

Setahun kemudian, Tirto mendirikan Putri Hindia tepatnya pada tahun 1908. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk turut berkiprah di dunia Jurnalistik. Mengingat pada masa itu, ide emansipasi sedang berkembang di Hindia lewat dorongan pers. Tidak tanggung-tanggung, Tirto membiarkan kaum perempuan memimpin Putri Hindia agar bisa memperjuangkan hak-haknya.

Tirto adalah orang pertama yang memakai surat kabar sebagai propoganda dan pembentukan opini publik. Ia sadar betul bahwa kata-kata memiliki kekuatan dan bisa dijadikan senjata. Maka tanpa gentar laki-laki tersebut mengkritik pedas pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan kala itu. Bahkan, Takashi Shiraishi lewat bukunya Zaman Bergerak menyebut Tirto Adhi Soerjo sebagai bumi putra pertama yang menggerakkan bangsanya lewat Medan Prijaji.

Sudarjo Tjokrosisworo dan Ki Hajar Dewantara lewat bukunya masing-masing pun menggambarkan Tirto Adhi Soerjo sebagai Jurnalis yang pemberani dan pelopor dalam lapangan Jurnalistik. Karena sikapnya tersebutlah, ia ditangkap Belanda, diasingkan ke luar Pula Jawa, dan dibuang ke Pulau Bacan dekat Halmahera, Maluku Utara. Setelah masa-masa itu, Tirto kembali ke Batavia dan menghadap Tuhan pada 7 Desember 1918 karena sakit-sakitan di usia yang terbilang muda yakni 38 tahun.

Ia diantarkan ke pemakaman hanya dengan iringan-iringan kecil; disana pun berdiri muridnya, Marco Kartodikromo turut mengantarkan. Tak satupun koran yang mengabarkan kematiannya—ia rupanya telah dilupakan dan mati dalam kesepian. Sejatinya, kematian dan kesengsaraan Tirto tak pernah sia-sia, ia telah turut mengantarkan bangsanya pada kemerdakaan dari penjajah dan pada pergantian duka menuju sukacita atas harapan-harapan baru menata bangsa yang berdaulat.

Pada tahun 1973, pemerintah mendeklarasikan Tirto sebagai Bapak Pers Nasional. Dan pada tahun 2006, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Sosok perintis pers ini pun begitu dikagumi oleh sastrawan besar Indonesia, Pramudya Ananta Toer. Pram—sapaan akrabnya—menghadirkan kembali dan memperkenalkan sosok Tirto dan sepak terjangnya dalam karya Tetralogi Buru dan Sang Pemula. Meski ia tak banyak dikenal oleh keturunan-keturunan bangsanya dan hanya segelintir masyarakat Indonesia yang tahu, semoga Tirto selalu dikenang oleh segelintir tersebut, seiring dan dalam huru hara seremonial bangsanya.

Selamat Hari Pers Nasional! Kenal dan kenanglah Bapakmu, wahai insan pers nasional!

Opini: HPN Jangan Sekedar Seremonial Omong Kosong!

Tidak ada komentar

Kamis, 09 Februari 2017

Opini, Setaranews.com – Setiap tanggal 9 Februari di Indonesia selalu memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang pada tahun ini akan diselenggarakan di Ambon, Maluku. Penetapan HPN ini melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditanda tangani ketika Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Penetapan HPN setiap tanggal 9 Februari ini merujuk pada lahirnya organisasi keprofesian, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 71 tahun silam, yang merupakan organisasi wartawan pertama setelah kemerdekaan Indonesia.

Sejarah pergerakan pers memang bukan hanya terjadi ketika PWI terbentuk, jauh sebelumnya pun sudah terjadi pergerakan pers di Indonesia. Mungkin yang terkenal oleh kalangan jurnalis adalah ketika surat kabar yang diprakarsai oleh RM Tirto Adhi Soerjo, Medan Prijaji terbit pertama kali sekitar tahun 1907 yang dikelola oleh rakyat pribumi.

Memang ketika pada jaman Indonesia masih terkekang oleh imperalisme penjajahan, suratkabar, baik itu Medan Prijaji maupun surat kabar lainnya, menjadi alat untuk menentang kebijakan pemerintahan imperialis yang dianggap menyengsarakan rakyat pribumi. Selain sebagai alat kritik, suratkabar pun memiliki fungsi sebagai media propaganda kerakyat agar tersadarkan bahwa sekali pun itu rakyat pribumi memiliki hak atas kehidupannya sendiri.

Pers memang memiliki peran yang sangat penting ketika turut serta dalam masa-masa dimana Indonesia melawan para imperialis-imperialis dari negeri lain. Terbukti dengan lahirnya Inlandsche Joernalisten Bond (IJB) dan juga Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) yang terkenal itu.

Pergerakan pers masa pra-kemerdekaan sarat akan perjuangannya yang tak kenal takut melawan penjajah, khususnya melalui tulisan-tulisan maupun berita yang membuat kuping para pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang kepanasan. Imbasnya, tak sedikit yang dibekuk oleh petinggi pemerintahan kala itu.

Pasca kemerdekaan pun tak sedikit pergolakan yang terjadi di dunia pers. Sebut saja ketika orde lama berkuasa, pers yang tidak sejalan dengan tujuan demokrasi terpimpin nya Bung Karno dibredel, seperti Indonesia Raya milik Mochtar Lubis dan Pedoman milik Rosihan Anwar.

Orde Baru pun tak jauh berbeda, ketika Soeharto menggantikan Soekarno era 1960 an. Ketika itu pers yang menyinggung keluarga cendana pasti dibredel, terlebih ketika peristiwa Malari terjadi, banyak pers yg dibredel karena melalui pemberitaannya dianggap mengancam stabilitas keamanan kala itu. Tak tanggung-tanggung sebanyak 12 surat kabar dibredel.

Kembali pada soal Hari Pers Nasional, momen ini jangan hanya sebagai perayaan belaka yang tiap tahun diadakan dengan berbeda tempat pula, namun juga mestinya sebagai pengingat para insan pers agar tetap pada hakikat pers itu sendiri, menyebarkan kebenaran. Pers/media seharusnya mengutamakan kepentingan orang banyak (rakyat) tanpa harus ada pengaruh dari pihak lain.

Berkaca pada apa yang digagas oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel yakni elemen jurnalisme, yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa jurnalis harus menjaga independensinya dari penguasa, pemilik media, dan kepentingan iklan. Hal ini yang seharusnya diresapi baik-baik oleh kalangan pers/media.

Dengan tiap tahunnya berkumpulnya para pers/media di seluruh Indonesia dalam Hari Pers Nasional, sepatutnya juga dalam acara itu menjadi ajang koreksi bersama tentang dunia pers Indonesia saat ini, yang kian berkembang ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat pula.

Sedikit kata-kata yang penulis ambil dari Pemimpin Redaksi Indonesia Raya, Mochtar Lubis, yang sekiranya perlu diresapi baik-baik oleh kalangan pers saat ini.

"Bukan tidak ada rasa takut. Saya bergulat terus dengan rasa takut saya itu. Tapi pertahanan saya adalah: kenapa kita harus takut kalau kita yakin bahwa yang akan kita kemukakan itu adalah benar, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa." Sepenggal ungkapan Mochtar Lubis (1922 - 2004) yang direkam dalam buku Mochtar Lubis Wartawan Jihad.

Opini: Perlukah Ujian Nasional Online Dilaksanakan?

Tidak ada komentar

Minggu, 05 Februari 2017

Opini, Setaranews.com - Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari, ujian yang akan diikuti seluruh siswa SD, SMP dan SMA ini pelaksanaannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaan UN kali ini, pemerintah memberlakukan adanya ujian secara online yang dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Indonesia yang memang sudah siap.

Keputusan Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan memang menuai banyak pro dan kontra. Pemerintah dan penyelenggara kebijakan ini tentu akan bersifat pro karena sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu pemerintah akan melakukan hal apa saja untuk membangun cita-cita tersebut.

Namun lain halnya dengan kalangan masyarakat umum, siswa-siswi dan bahkan civitas akademik sekolah, karena mereka berfikir dari sudut pandang mereka sendiri, dimana kebijakan ini terkesan terburu-buru dan tidak terencana, baik dari segi fasilitas bahkan informasi yang diberikan.

Jika ditilik dari kondisi yang ada di lapangan,pelaksanaan UN online ini diprediksi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena seperti kita ketahui bersama, infrastruktur disetiap sekolah tidak menjamin keberhasilan kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  ini. Rencana pelaksanaan UN online  tersebut memang  baik. Namun alangkah lebih baiknya, apabila  pemerintah mempertimbangkan kembali kendala dan permasalahan yang akan dihadapi.

Tidak menutup kemungkinan, Jika pelaksanaan UN ini tetap dipaksakan,  mungkin tidak sedikit sekolah yang akan mengalami kesulitan karena beberapa kendala seperti; akses internet, kekuatan listrik dan infrastruktur penunjang lainnya. Tidak hanya itu, tidak semua civitas sekolah mengerti tentang teknologi dan konektivitas internet.

Apabila ujian online ini tetap harus dilaksanakan, maka siswa terpaksa harus menggunakan komputer secara bergantian dan ini akan menimbulkan tindakan kecurangan saat melakukan ujian. Karena dikhawatirkan  adanya pertukaran informasi antar siswa yang bergantian tersebut. Selain itu juga tenaga pendidik dan siswa di Indonesia tidak semuanya mengerti bagaimana mengoperasikan komputer, ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang tentunya.

Apabila kita melirik dari segi fasilitas, banyak sekali sekolah di Indonesia yang belum mumpuni untuk melaksanakan ujian nasional secara online, seperti pada SD Negeri 2 Jatisawit Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dimana kondisi fasilitas penunjang pembelajaran masih minim, hanya memiliki tujuh ruangan terdiri dari lima ruang kelas, satu kantor dan satu gedung untuk siswa kelas 1 dan 2, mereka harus secara bergantian menggunakan ruang kelas. Tidak ada perpustakaan, tidak ada arena olah raga dan toilet, selain kondisi fisik yang minim, kualitas tenaga pun masih didominasi sarjana kesetaraan.

Lain halnya dengan SD Negeri 1 Ketanggungan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, keadaan infrastruktur yang mumpuni menjadi satu-satunya sekolah di Kecamatan Kersana yang melakukan ujian nasional online. Perbedaan kondisi sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang harus menjadi pertimbangan bagi kemendikbud untuk pelaksanaan ujian nasional secara online.

Namun pelaksanaan ujian nasional online ini jelas akan ada keuntungan bagi pemerintah dan anggaran negara, karena dengan diberlakukannya ujian nasional online ini pemerintah akan menghemat anggaran pengeluaran kertas ujian, ini tentu akan sedikitnya membantu mengubah grafik perekonomian Indonesia di bidang pendidikan. Selain itu, pendistribusian materi akan lebih mudah dan cepat sehingga akan mengefisiensikan waktu dengan ini akan dapat meminimalisir kebocoran soal.

Semestinya jika Pemerintah akan melaksanakan ujian nasional online hendaknya pemerintah melengkapi sarana dan prasaran pendukung kebijakan program yang akan  mereka luncurkan terlebih dahulu. Tidak hanya kebijakan ujian nasional berbasis online, tapi pemerintah harus lebih memikirkan masak-masak kebijakan yang akan dikeluarkan untuk kepentingan negara dan harus menguntungkan rakyat bukan membuntungkan rakyat.

Penulis: Felis

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Resensi Buku: Hidup Berawal Dari Mimpi

Tidak ada komentar
Judul             : Hidup Berawal Dari Mimpi

Penulis          : Fahd Djibran, Bondan Prakoso and Fade 2 Black

Cetakan        : Cetakan Pertama, Juni 2011

Penerbit        : Kurniaesa Publishing

Tebal             : 231 Halaman

Resentator    : Rizal .A.P

 

Resensi, Seteranews.com – Novel ‘Hidup Berawal Dari Mimpi’ merupakan novel fiksi yang sangat unik dan menarik. Di novel ini terdapat beberapa subjudul, yang diambil dari judul-judul lagu Bondan Prakoso and Fade 2 Black seperti Kau Puisi, Sang Juara, Not With Me, Ya Sudahlah! dan masih banyak lagi. Tiap judulnya memiliki cerita dan keunikan masing-masing yang dapat membuat para pembaca ingin membacanya lagi lagi dan lagi.

Misalnya Kau Puisi, dalam judul ini menceritakan seorang remaja kelas 1 SMA yang  pada saat itu sedang mengikuti pelajaran Fisika, Reza namanya. Ia memperhatikan dengan seksama ketika seorang guru menerangkan Hukum I Newton tantang Gaya dan Dinamika. Kala itu kelas terasa sepi dan membosankan. Tiba-tiba di balik pintu muncul lah Wakil Kepala Sekolah dengan membawa seorang gadis bernama Mona. Mona merupakan siswi pindahan dari luar kota. Kehadiran seorang Mona membuat suasana kelas yang tadinya sepi dan membosankan tiba-tiba menjadi tumpah riuh dengan senyuman. Tak lupa Reza, ia memperhatikan Mona mulai dari gesture, suara, mata, dan hidungnya, rupanya Ia jatuh cinta. Mona menjadi “Gaya Total” bagi laju hidupnya.

Hal yang unik dari cerita ini ialah dengan gaya kepenulisannya Fahd Djibran memadukan antara Hukum Newton dengan Percintaan. Tiap kalimat terasa sekali kepuitisannya.

Lain halnya dengan judul cerita Ya Sudahlah!, disini menceritakan tentang dua orang sahabat yang selalu bersama sejak SMA, Yusuf dan Irwan. Singkat cerita, persahabatan mereka diwarnai konflik yang hebat sehingga membuat mereka berdua saling berpaling muka, marah. Namun keduanya memiliki prinsip mengenai persahabatan.

Friendship is giving someone the ability to destroy you – but trusting them not to...”

Itulah prinsip persahabatan mereka. Mereka saling percaya, saling menjaga. Hingga konflik hebat yang terjadi dalam persahabatan mereka seketika mencair dengan sendirinya.

Gaya tulisan yang dikemas di novel ini terbilang simple, ringan dan mudah diserap. Namun dengan pemikirannya Fadh Djibran membuat suasan di novel ini terasa adem dan enak untuk dibaca. Kolaborasi antara seorang penulis Fahd Djibran dengan Bondan Prakoso and Fade 2 Black membuat novel ini begitu banyak diminati masyarakat terutama kaum muda dan menjadi novel best seller kala itu. Kalimat “Hidup Berawal Dari Mimpi” sendiri diambil dari salah satu judul lagu Bondan Prakoso and Fade 2 Black, ya, Hidup Berawal Dari Mimpi.

Masih banyak cerita yang unik dan menarik dari novel “Hidup Berawal Dari Mimpi” ini yang akan membawa para pembaca menuju dimensi yang beranggapan bahwa Ia (pembaca) ada di dalam cerita tersebut.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews