UKM Seni Budaya Pecat Beberapa Anggota PSM

Tidak ada komentar

Selasa, 30 September 2014

Unswagati, SetaraNews.com – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon memecat beberapa anggota Paduan Suara Mahasiswa.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum UKM Seni Budaya Nomor : SKEP/001/UKM_SB/IX/2014 Tentang Pemberhentian Anggota UKM Seni dan Budaya Unswagati. Isi dari surat tersebut mengenai diberhentikannya status keanggotaan secara tidak hormat kepada anggota PSM (Paduan Suara Mahasiswa) sejumlah sembilan belas orang.

Tindakan ini dilakukan dengan alasan anggota yang dipecat telah melanggar AD/ART UKM Seni dan Budaya Unswagati Cirebon. Adapun salah satu poin menyebutkan bahwa mereka telah mencemarkan nama baik UKM Seni dan Budaya Unswagati Cirebon dengan memblow up persoalan internal UKM Seni dan Budaya Unswagati Cirebon kepada pihak eksteral. Pada akhirnya persoalan tersebut menjadi konsumsi publik di lingkungan Kampus Unswagati Cirebon.

“Saya sudah mengajak anggota, ayo kita mulai awal lagi tanpa melihat masalah yang dulu.” Ujar Khory Alfarizi selaku Ketua Umum UKM Seni dan Budaya kepada SetaraNews hari ini (29/9).

Dalam SK tersebut juga menyebutkan telah ada perencanaan tindakan melepaskan bidang PSM (Paduan Suara Mahasiswa) dari UKM Seni dan Budaya yang telah empat belas tahun menjadi bagian/bidang dari UKM Seni dan Budaya tanpa ada pembicaraan di tingkat internal UKM Seni dan Budaya Unswagati Cirebon.

“Usaha saya akan membentuk PSM dari nol lagi. Saya sudah siapkan pelatihnya. Masih ada kesempatan bagi anggota yang dipecat untuk melakukan pembelaan.” Tambah Khory.

Sampai saat berita ini diturunkan masih belum ada penyelesaian yang berlanjut. Belum ada respon dari anggota-anggota yang dipecat tadi.

Sementara itu pihak Rektorat ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini, tidak ada yang mau turut campur dalam masalah tersebut.

PLTU Kanci Cirebon Meledak

Tidak ada komentar

Jumat, 26 September 2014

pltuCirebon-Setaranews.com Beberapa saat lalu terdengar suara gemuruh yang terdengar hampir diseantero Cirebon. Hal ini sudah pasti menyita perhatian warga Cirebon terkait sumber dari suara mirip ledakan tersebut.

Diketahui bahwa ledakan yang sempat meresahkan warga itu berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroprasi di daerah Kanci Kabupaten Cirebon.

Beberapa warga menuliskan kesaksianya terhadap suara gemuruh itu di media sosial seperti Twitter dan Facebook.

“PLTU Kanci Cirebon meledak terdengar suara gemuruh berkepanjangan” ujar pemilik akun twitter @tatangnurlano49.

“Ada kerusakan pipa PLTU Kanci dan menyebabkan bunyi yang begitu bergemuruh.” tulis akun Imam Ghozali di laman Facebooknya.

Belum diketahui pasti penyebab dari ledakan yang terjadi di PLTU yang diresmikan 2012 lalu. Namun, tersiar kabar penyebab PLTU meledak akibat salah satu turbin meledak saat diuji coba. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut

 

Di Koran, Walikota Cirebon Minta Media Stop Pemberitaan Tentang Mobdin

Tidak ada komentar

Minggu, 21 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Melalui awak media di salah satu koran lokal di kota Cirebon, Walikota Cirebon Ano Sutrisno meminta agar media berhenti memberitakan tentang persoalan pengadaan mobil dinas untuk muspida, yang saat ini tengah santer diberitakan sejak awal bulan September 2014 lalu.

Dalam sebuah cuplikan di headline media cetak lokal yang terbit hari ini (20/9) tersebut Ano meminta agar media berhenti untuk memberitakan soal mobil dinas.

"Sudahlah, mobil untuk muspida itu tidak ada persoalan." katanya.

"Semuanya telah dilakukan sesuai aturan dan prosedur."tambahnya lagi.

"Sumber anggarannya tidak serta merta dialihkan dari peruntukan lain. Jadi, tidak usah dibesar-besarkan dan berhenti memberitakannya." pungkasnya.

 

 

Gemsos Minta Soal Mobil Dinas Diusut Polisi dan Kejaksaan

Tidak ada komentar

Sabtu, 20 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Gerakan Mahasiswa Sosisalis Cirebon melalui juru bicaranya Sunan meminta Kejaksaan Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan Kepolisian Reserse Cirebon Kota untuk mengusut persoalan mobil dinas untuk muspida dari pemerintah kota Cirebon pada Jumat kemarin (19/9).

Gemsos Cirebon melakukan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan bus pemkot yang dialihkan untuk mobdin muspida.

Sunan mengungkapkan pihaknya mendatangi Polresta Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mengadukan hal tersebut ke pihak yang berwenang.

"Maksud kedatangan kita ke Polresta dan Kejaksaan hanya untuk mengadukan saja." katanya kepada SetaraNews kemarin.

"Kami lampirkan berkas-berkas dari media masa dan pernyataan beberapa orang mengenai adanya dugaan pos mata anggaran yang dialihkan untuk mobdin." tambahnya.

Lebih lanjut Sunan menambahkan bahwa berkas tersebut masih belum dilengkapi dengan data APBD dan APBD-P 2014 Kota Cirebon. "Kami telah minta data APBD 2014 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPPKD), namun tidak dapat dari sana. Kami berharap agar kepolisian dan kejaksaan bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut." tegasnya.

Bukan hanya melakukan pengaduan ke Polresta Cirebon dan Kejaksaan Kota, Gemsos Cirebon juga tengah melakukan pengaduan ke Polisi Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar dapat ditindak-lanjuti.

Walikota ke Jakarta, Audiensi dengan PKL Terbengkalai

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL) terus terbengkalai, lantaran Walikota Cirebon Ano Sutrisno sulit ditemui oleh para PKL.

PKL yang menagih janji audiensi dengan Walikota Cirebon Ano Sutrisno, belum juga terlaksana. Karena pada hari Kamis belum juga bertemu dengan Walikota Cirebon. Salah satu perwakilan PKL (yang enggan disebutkan namanya) kepada SetaraNews hari ini mengatakan, "Belum ada hasil (audiensi, red), karena Walikotanya (saat jadwal audiensi, red) sedang ke Jakarta." ujarnya hari ini (19/9).

Ia menambahkan bahwa saat ini PKL sedang mengupayakan untuk audiensi ulang dengan Walikota Cirebon, agar dapat segera menemukan solusi mengenai nasib PKL Kota Cirebon khususnya yang akan terkena dampak di 6 lokasi (Cipto, Siliwangi, Pemuda, Kartini, Sudarsono, dan Wahidin).

"Kami sudah ngasih surat lagi buat Walikota." tandasnya.

Hingga saat ini sebagian PKL sudah berjualan kembali di titik semula, dan beberapa PKL yang lain pindah ke lokasi BAT.

Saat pantauan SetaraNews di malam minggu kemarin (13/9) nampak beberapa pedagang diramaikan dengan pentas musik dan karaoke dari jajaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan beberapa gerombolan geng motor yang stay di kawasan BAT. Namun pada malam senin, selasa dan selanjutnya kawasan relokasi di BAT tersebut nampak sepi, berbeda jauh dengan kondisi saat malam minggu.

Gemsos Pertanyakan Pengalihan Mata Pos Anggaran Mobdin Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Jumat, 19 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon yang tidak  ingin disebutkan namanya pertanyakan pengalihan mata pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas untuk Muspida di Kota Cirebon.

"Akhir-akhir ini berita di media mulai dialihkan. Persoalannya bukan mobil dinas yang dikembalikan, bukan hanya itu. Tetapi penyelewengan mata pos anggaran oleh pemerintah kota. Seharusnya penegak hukum sudah mulai bertindak, untuk menyelidiki kasus ini." katanya hari ini (18/9) kepada SetaraNews.

"Kami berharap Cecep dan Riyantoli dapat mempertanggungjawabkan pernyataan yang selama ini dipublish oleh media. Dengan memberikan kutipan Perda mengenai persoalan ini." tambahnya.

"Karena ini sudah gencar di media, bahwa Pemkot telah diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk membelanjakan atau mengalihkan pembelajaan mata pos anggaran yang seharusnya untuk bus pemkot kemudian untuk membeli kendaraan untuk muspida. Ini kan sudah ada indikasi." tegasnya lagi.

Ia juga menyayangkan seharusnya kejaksaan, dan kepolisian sudah tanggap menyikapi kasus ini.

"Seharusnya Kejaksaan dan kepolisian sudah tanggal menyikapi kasus ini." sesalnya.

Ada pun mengenai pernyataan dari Cecep dan Riyantoli mengenai regulasi tentang APBD-P dan Mobil Dinas dalam anggaran untuk kota Cirebon harus segera memberikan kejelasan mengenai hal tersebut.

"Untuk soal Cecep dan Riyantoli harus menjelaskan tentang Perda APBDnya atau tentang aturan yang mengatur hal mobil dinas tersebut." tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sudah menjadi keharusan bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjelaskan secara detail dari mana uang untuk membeli mobil dinas tersebut kepada masyarakat, sebagai implementasi bagian dari informasi publik.

Kembalikan Uang Rakyat Pada Tempatnya!

Tidak ada komentar

Kamis, 18 September 2014

Kembalikan Uang Rakyat Pada Tempatnya!
Oleh: Epri Fahmi Aziz


Ini masalah kuasa, alibimu berharga
Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa
Kamu tak berubah, selalu mencari celah,
Lalu semakin parah, tak ada jalan tengah
(Efek Rumah Kaca – Mosi Tidak Percaya)


Tampaknya potongan lirik lagu di atas sangat pantas untuk kita jadikan “intro” dalam permasalahan yang sekarang menjadi trend di jagad media lokal, sekaligus buah bibir hampir di semua kalangan masyarakat. Bukan karena selebrasi sensasional yang kerap ditebarkan para politisi yang sedang naik daun, juga bukan sebab aksi heroisme para penganut radikalisme yang sedang berunjuk gigi. Melainkan karna kebijakan yang terkesan sembrono, yaitu pengadaan Mobil Dinas kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Mobdin Muspida); Kapolres, Kajari, PN, Dandim.

Dengan sekejap kebijakan tersebut langsung menjadi ‘cemilan’ dan bulan – bulanan di linimasa (koran,portal online, facebook maupun twitter). Pasalnya anggaran yang digelontorkan mencapai 1,6 M, waw itu bukan nominal yang kecil. Kebijakan tersebut jelas menghantam benak rakyat, mencabik – cabik hati rakyat, tidak salah kalau rakyat geram akan kelakuan para wakilnya yang nyleneh dan keras kepala. Padahal jelas - jelas bahwa institusi yang sifatnya vertikal segala sesuatunya dibiayai oleh istitusi pusatnya ( dianggarkan dalam APBN), sosokan baik hati tapi bukan pada tempatnya.


Penulis sempat membaca di media, bahwa pengadaan mobdin muspida yang dilakukan oleh Pemkot hanya sebagai bentuk apresiasi dan untuk membangun kemitraan, lucu. Penulis langsung mengkrenyutkan dahi, tersenyum sinis saat membacanya. Menurut penulis itu alasan yang konyol , tidak rasional. Sudah merupakan keharusan bagi seluruh institusi yang sifatnya vertikal sekalipun untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, tanpa adanya embel – embel tertentu. Emang kemitraan yang baik harus dengan ‘meminjamkan’ mobil?


“Pembahasan APBD-P 2014 tak pernah ada pembahasannya sedikit pun mengenai mobil dinas muspida plus” Ujar Andi Riyanto Lie SE kepada Radar Cirebon (13 september 2014). Pemkot mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas muspida sudah sesuai dengan mekanisme, karena masuk dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA), dengan alibi bahwa peralihan dari Bus Pemkot sudah disampaikan kepada pimpinan dewan dan disepakati. Edi Suripno pun yang waktu itu selaku Wakil Ketua mengakui bahwa hal tersebut berdasarkan kesepakatan, artinya pengadaan mobil dinas untuk muspida tidak dibuat berdasarkan aturan yang jelas dan DPA tidak sesuai APBD-P 2014.


Pemkot dan DPRD Kota mengakui ada perubahan pada mata anggaran untuk Mobdin, sayang sekali itu dilakukan secara sepihak dan tanpa ada dasar hukum yang jelas, artinya ada indikasi kongkalikong di sana. Lagi – lagi, kita mendengar istilah “Pinjam Pakai” – istilah yang membosankan - dengan alibi untuk menjalin kemitraan. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam pasal 23 ayat 1 menjelaskan “Pinjam Pakai barang milik Negara/Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah”.


Janjimu Pelan – Pelan Akan Menelanmu


Lirik lagu yang penulis jadikan subjudul diatas sangat pantas untuk kita teriakan, bahkan menggunakan pengeras suara sekali pun, kita songsongkan kepada mereka yang duduk manis di gedung bekas penjajah itu, mereka yang sedang bertengger melipat kedua tangan di depan dadanya, mirip sekali tingkah laku para pendahulunya. Geram, betapa tidak penulis masih ingat betul janji Wali kota dan Wakilnya yang tidak akan membeli mobil dinas baru, tetapi malah sekarang bagi – bagi mobil dinas, bahkan untuk istitusi yang tidak ada kewajiban sedikit pun. Duite sapa ikuh?


Uang yang ditarik dari keringat dan kerja keras rakyatnya malah dihambur – hamburkan. Tolak ukur kemewahan wakil rakyat ada pada pemikirannya, bukan pada jenis mobilnya?  Seharusnya ‘orang tua’ yang duduk di kursi kekuasaan tersebut lebih paham bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam konteks demokrasi harus bersifat transparan, efektif, dan efisin.


Kenyataannya, publik untuk mengakses informasi saja susahnya minta ampun. Contoh, untuk meminta copyan APBD saja harus pake acara demonstrasi terlebih dahulu, kan aneh padahal itu merupakan hak dan dilindungi UU (UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), ada UU yang mengatur tapi cuman jadi pajangan tidak diimplementasikan.



Dilihat dari segi efisiensi, menurut Paul Samuelson 98, “Fungsi pemerintahan dalam bidang ekonomi (khusunya pengelolaan anggaran) harus bersifat efisien, stabilitas, dan keadilan”. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari efisiensi anggaran kah? Sangat kontras sekali dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon. Jargon RAMAH yang dicetuskan benar – benar hanya jargon, slogan belaka. Kebijakan tersebut menggangu stabilitas, dan tidak adil di mata masyarakat. Akan tetapi masih saja bersi kukuh mempertahankan, watak beton kah?



Anggaran yang digunakan itu kan dari rakyat, seharusnya diperuntukan dan lebih di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Coba tengok, apakah kondisi sosial kota Cirebon entah itu dibidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan pendidikan sudah memadai. Dari segi lingkungan, apakah kota Cirebon sudah memiliki lingkungan yang sehat, bersih dan HIJAU seperti jargonnya ? kalau itu semua belum terjawab, lantas kenapa anggaran dibuang begitu saja. Sekali lagi penulis bertanya, iku duite sapa?
Penulis yakin para pemangku jabatan kekuasaan itu masih mau dibilang manusia, tentunya memiliki hati nurani, tidak anti terhadap otokritik. Seorang pemimpin bagi rakyatnya tentu lebih khatam dengan slogan “Membiasakan Kebenaran bukan Membenarkan Kebiasaan”. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk dari membiasakan kebenaran atau sebaliknya?



Satuhal yang ingin penulis teriakan kepada mereka yang berwatak beton.
KEMBALIKAN UANG RAKYAT PADA TEMPATNYA, bukannya wakil rakyat ada untuk mengelola, memenuhi dan mengutamakan Kepentingan rakyat? Cuci mukalah biar terlihat segar!
Epri Fahmi Aziz
Redaktur Online SetaraNews.com (Unswagati)


Rekor Baru, Opini yang Sama Terbit di 4 Media Cetak

Tidak ada komentar

Rabu, 17 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada fenomena menarik pada hari Senin kemarin (15/9/2014) di 4 media cetak lokal Cirebon. Pasalnya dalam penerbitan koran pada hari tersebut terbit opini yang berjudul "Pilkada yang Tak Langsung, Demokrasi Rakyat atau Parpol" terbit di empat media yang berbeda dalam satu hari.

Opini yang ditulis oleh H. Sutrisno, SE, MSi (Bupati Majalengka) tersebut terbit di Harian Umum Fajar Cirebon, Kabar Cirebon, Radar Cirebon, dan Rakyat Cirebon sontak membuat pengamat media Khoirul Anwar berkomentar.

Saat ditemui oleh SetaraNews, Khoirul Anwar selaku Pengamat Media kemarin di Cirebon ia mengungkapkan bahwa pengiriman masal opini ke sejumlah media cetak dalam satu waktu yang sama dinilai merupakan pelanggaran tertib ilmiah.

"Seharusnya siapa pun itu, jika mengirimkan artikel (yang sama) ke dalam suatu media dalam satu waktu itu tidak boleh. Itu kejahatan." katanya.

Ia menduga ada dua kemungkinan kesalahan dalam penerbitan opini tersebut. Satu karena pihak dari penulisnya yang mengirimkan masal ke sejumlah media cetak, dan yang ke dua adalah dari pihak redaksinya.

Agar menghindari kesalahan tersebut, ia berpesan agar para penulis untuk menunggu pemuatan di media yang satu terlebih dahulu.

"Penulis (seharusnya, red) menunggu agar dimuat di satu media. Jika tidak terbit, baru mengirim ke media yang lain." tandasnya.

 

KOPAK: Walikota dan DPRD Kota Cirebon Harus Jelaskan Soal Mobil Dinas

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Menyoal Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (Perubahan) tahun 2014 yang di dalamnya membahas mobil dinas, Ketua Komunitas Penggiat Awasi Korupsi (Kopak) Indonesia Syarif Hidayat meminta agar Walikota Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera menjelaskan ke publik mengenai hal tersebut.

"Saya berharap sebagai ketua KOPAK agar Walikota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon dapat segera menjelaskan anggaran mobil dinas tersebut kepada publik." katanya malam tadi (15/9) saat ditemui oleh SetaraNews di kediamannya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak dari Pemerintah Kota Cirebon selama ini kurang transparan, terutama saat menyoroti tentang pengalihan anggaran mobil bus pemerintah kota ke dinas muspida.

Berikut cuplikan video SetaraNews saat mewawancarai Syarif Hidayat (Ketua KOPAK Indonesia) menyoal mobil dinas dalam APBD-P 2014 di Kota Cirebon.

Usai Terobos Car Free Day, Walikota Cirebon Minta Maaf

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Menyusul hebohnya pemberitaan mengenai arogannya sang Walikota Cirebon saat acara car free day pada hari Minggu (14/9/2014) kemarin, Ano Sutrisno meminta maaf melalui salah satu media cetak lokal di Cirebon yang terbit hari ini (16/9/2014).

Walikota Cirebon yang baru menjabat satu tahun berjalan ini meminta maaf, lantaran ia terpaksa menerobos kawasan bebas kendaraan di Jalan Siliwangi lantaran ingin ke kamar mandi.

"Saya sengaja memutar arah dari Jalan Kebon Baru bukan dari kantor saya. Kebetulan saya ingin ke kamar kecil karena sudah tak tahan." sesalnya.

Ia menambahkan mengenai aksi terobos jalan tidak perlu dibesar-besarkan.

Namun aksi terobos Walikota Cirebon dinilai oleh paraCitizensebagai bentuk diskriminasi perlakuan penerapan aturan di kawasan bebas kendaraan saatcar free dayMinggu lalu.

Akun twitter Car Free Day @CFDIndonesia berkicau.

“Walikota cirebon.. membuat aturan dan melanggar aturan sendiri.” katanya (15/9).

Senada dengan akun twitter @CFDIndonesia, akun twitter Haidar Izzul @IzzulHaidar pun turut mengomentari hal tersebut.

“Mentang2 walikota jd ga ditilang RT @AboutCirebonID Eh, Ada Mobil Walikota Cirebon di Car Free Day.” sesalnya.

 

Terobos car Free Day, Mobil Walikota Cirebon Dicibir Masyarakat

Tidak ada komentar

Senin, 15 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada kejadian menarik pada acara car free day hari Minggu (14/9/2014) kemarin di Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Pasalnya penggagas acara hari bebas kendaraan di kawasan protokol kota Cirebon tersebut yang seharusnya menegakkan aturan, tetapi justru melanggarnya.

Masyarakat yang mengikuti acara car free day yang biasa digelar setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi tersebut terkejut dengan aksi terobos mobil Walikota Cirebon yang masuk ke jalur car free day dan masuk ke rumah dinas Walikota Cirebon yang berada di Jalan Siliwangi.

Mengomentari aksi terobos Mobil Walikota Cirebon, akun twitter Car Free Day @CFDIndonesia berkicau.

"Walikota cirebon.. membuat aturan dan melanggar aturan sendiri." katanya (15/9).

Senada dengan akun twitter @CFDIndonesia, akun twitter Haidar Izzul @IzzulHaidar pun turut mengomentari hal tersebut.

"Mentang2 walikota jd ga ditilang RT @AboutCirebonID Eh, Ada Mobil Walikota Cirebon di Car Free Day." sesalnya.

Sebelumnya Kota Cirebon pada beberapa hari yang lalu meraih piagam penghargaan sebagai Kota yang Tertib dalam Berlalu Lintas (Wahana Tata Nugraha) namun pada hari tersebut, Walikota Cirebon justru menciderainya.

Di Kampus 2 Unswagati, Mahasiswa Keluhkan Fasilitas

Tidak ada komentar
Unswagati - SetaraNews.com, Beberapa mahasiswa baru Universitas Swadaya Gunung Jati yang berada di Kampus II keluhkan penungjang fasilitas dalam pembelajaran.

Kampus II Unswagati yang terletak di jalan Perjuangan nomor 1 Cirebon ini fasilitasnya memang  dirasa kurang nyaman oleh mahasiswa baru. Pasalnya, banyak fasilitas yang kurang bisa dinikmati oleh mahasiswa baru karena ketidaknyamanannya tersebut. Fasilitas itu antara lain ruang kelas, tempat parkiran dan musolah.

Seperti yang telah diketahui, tempat parkir yang berada di Kampus II ini jelas belum layak dinamakan tempat parkir. Karena lahan yang digunakan untuk tempat parkir ini tidak memadai kendaraan-kendaraan mahasiswa yang parkir di tempat parkir tersebut. Selain itu, tempat parkir tersebut mengganggu aktivitas mahasiswa dalam melakukan perkuliahannya. Itulah yang menjadi  faktor ketidaknyamanan mahasiswa baru terhadap salah satu fasilitas kampus yaitu tempat parkir.

Tidak hanya tempat parkir, ruang kelas pun menjadi kendala kenyamanan atas fasilitas kampus. Kurangnya ruang kelas menjadikan mahasiswa baru merasa kurang nyaman. Terang saja, terkadang ruang kelas yang satu dengan ruang kelas yang lainnya digabungkan. Selain kekurangan ruang kelas, keadaan fasilitas lainnya pun yang berada di ruang kelas tersebut tidak maksimal misalnya AC. Tidak sedikit mahasiswa baru mengeluhkan AC yang mati saat kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Karena AC yang mati mengakibatkan mahasiswa baru kurang nyaman berada di ruang kelas.

Hal tersebut diutarakan oleh beberapa mahasiswa baru Unswagati, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

“Ya, terkadang AC di kelas mati, jelas membuat kami mahasiswa baru merasa kurang nyaman. Apalagi saat kelas digabung.” Ujar salah satu mahasiswa baru Fkip Bahasa Indonesia hari ini (15/9).

Fasilitas yang dirasa kurang nyaman lainnya adalah musolah. Ukuran musolah yang tidak luas merupakan salah satu kurang nyamannya tempat ibadah tersebut. Banyak mahasiswa baru yang buru-buru saat beribadah demi mahasiswa baru lainnya yang ingin beribadah juga.

Harapan mahasiswa baru ke depannya mengenai fasilitas kampus supaya bisa ditingkatkan lagi demi kelangsungan kenyamanan tidak hanya untuk mahasiswa baru namun untuk mahasiswa lainnya.

“Saya berharap fasilitasnya lebih digedein lagi, khususnya untuk kampus II. Karena kan di kampus II ini, mahasiswanya banyak jadi fasilitas menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam proses belajar di kampus.” lanjutnya.

Wideshot Metro TV Gelar Pelatihan Citizen Journalism di Cirebon

Tidak ada komentar

Minggu, 14 September 2014

Cirebon, SetaraNews.com –  Wideshot Metro TV mengadakan acara seminar  dan pelatihan Citizen Journalism  di Cirebon.  Acara seminar wideshot ini dilaksanakan pada 13 September 2014 lalu, sedangkan acara pelatihan dilaksanakan hingga 17 september 2014 di Radio Republik Indonesia (RRI) Cirebon.

Acara ini diikuti oleh 150 peserta, yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan kalangan umum. Seminar dan Pelatihan Wideshot bertujuan untuk lebih menyosialisasikan jurnalisme warga kepada masyarakat.

Selain itu wideshot metrotv juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kritik tentang jurnalis. Acara ini dilaksanakan setiap bulan pada dua tempat berturut-turut, para peserta sangat antusias terhadap acara seminar ini.

’’Acara ini bagus, menarik dan terbuka bagi semua kalangan jadi kita bisa tau tentang jurnalis.’’ ujar salah satu peserta seminar saat ditemui SetaraNews (13/9). Proses pelatihan citizen journalism memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari mulai mencantumkan tema, riset dan lain-lain.

Pihak wideshot akan mendampingi selama proses pelatihan tersebut mengenai penentuan kelompok, ditentukan berdasarkan lokasi atau tema. Acara ini akan terus dilangsungkan hingga satu atau dua tahun kedepan sampai masyarakat mempunyai kepedulian sendiri terhadap jurnalisme warga.

‘’Harapan kami dalam acara ini agar nantinya teman-teman ikut mengirimkan kepada wideshot.’’ ujar Arie Barchdar selaku staf produksi Metro TV saat ditemui tim setara.

Walikota Cirebon: Berharap Ada Perusahaan & Investor yang Mau Memberdayakan PKL

Tidak ada komentar

Sabtu, 13 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Berlarut-larutnya proses penyelesaian nasib para pedagang kaki lima di kota Cirebon yang terkena dampak Perwali No.27 tahun 2014, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno masih menunggu bantuan dari perusahaan dan investor untuk memberdayakan usaha para PKL di kota Cirebon.

Hal ini disampaikan saat ditemui oleh awak media seusai sapa warga di Perum pada beberapa hari yang lalu.

“Saya berharap ada perusahaan dan investor yang mau berperan dalam pemberdayaan dan penataan PKL di Kota Cirebon ini, dan Pemkot sedang mengupayakan itu.” ujarnya.

Ano pemilik program RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau) ini menjelaskan bahwa Perwali Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Cirebon saat ini sedang dilakukan. Ia menegaskan berdasarkan undang-undang PKL tidak boleh berjualan di atas trotoar, di pinggiran kali, atau di tempat-tempat yang dilarang oleh undang-undang.

Lebih lanjut ia juga tengah melakukan pendataan dan penataan sementara agar PKL tidak lagi berjualan di Jalan Kartini dan Siliwangi. Karena ruas jalan protokol di Kota Cirebon sudah ditetapkan sebagai KTL oleh Pemprov Jabar. Kebijakan tersebut menurutnya kota harus tetap terjaga keindahan dan kenyamanannya.

“Kebijakan itu tujuannya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keindahan Kota Cirebon, bukan membenci apalagi untuk mengusir PKL.” tambah Ano.

Sementara itu para PKL Kota Cirebon menilai relokasi sementara di kawasan BAT melanggar aturan, karena tidak menempatkan pada lokasi yang benar. Justru ditempatkan di badan jalan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Baca ulasannya

Kapolres Cirebon Dimutasi ke Tanggerang Polda Metro Jaya

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Kepala Polisi Reserse Kabupaten Cirebon mengalami mutasi ke daerah Tanggerang Polisi Daerah Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan isi dari Surat Telegram Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor : ST/1468/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Irman Sugema, Jabatan lama Kapolres Cirebon Polda Jabar dengan jabatan baru Wakapolresta Tangerang Polda Metro Jaya, Chiko Ardwiatto jabatan lama Kapolres Subang Polda Jabar kini jabatan baru Kapolres Cirebon Polda Jabar.

Sedangkan Harry Kurniawan, jabatan lama Kapolres Kuningan Polda Jabar dengan Jabatan baru Kapolres Subang.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/7151/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tentang perubahan mutasi jabatan di lingkungan Polri, Joni Iskandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Dit Lantas Polda Jabar diangkat menjadi Kapolres Kuningan Polda Jabar.

Serah terima jabatan akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 15 September 2014 di Sasana Riung Mungpulung Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung dengan Inspektur Upacara Kapolda Jabar Mochamad Iriawan.

Mahasiswa Baru Unswagati Keluhkan Fasilitas Kampus

Tidak ada komentar
Unswagati - SetaraNews.com, Awal perkuliahan di Universitas Swadaya Gunung Jati atau yang lebih di kenal dengan nama Unswagati sudah di laksanakan sejak 08 September 2014 lalu.

Para Mahasiswa baru (MABA) pun menemui beberapa kendala, salah satunya pembagian ruang kelas masih menjadi pekerjaan rumah bagi petinggi Unswagati saat ini, karena ada kelas yang di gabung jadi satu, hal tersebut lantas  membuat mahasiswa baru kurang nyaman dalam menjalani perkuliahan.

“Kan liat di website itu sekelas 25 orang, aku kan kelas A terus digabungin sama kelas B, jadinya kaya agak gerah gitu.” tutur salah satu mahasiswi baru FKIP Indonesia saat di SetaraNews kemarin (11/09).

Semestinya para petinggi Unswagati memberikan kenyamanan terhadap semua mahasiswa lagi karena itu adalah hak mahasiswa untuk memudahkan perkuliahan yang berlangsung.

“Kelasnya bersih cuma penataan kursinya berantakan, terus ada kursi yang rusak, tempat ibadah kekecilan dan di gabung harusnya kan ada jarak antara perempuan sama laki-laki itu mah enggak ada.” ujar beberapa MABA Fakultas Hukum saat ditemui SetaraNews.

Tidak hanya ruang kelas dan tempat ibadah yang membuat MABA tak nyaman, kamar mandi pun sangat tidak nyaman, apalagi kebersihan kamar mandi Fakultas Hukum lantai tiga yang kurang terjaga.

“WC di lantai tiga mah kotor, jadi mau ke kamar mandi juga ada sisa rokok-lah, ada yang enggak disiramlah jadi enggak nyaman gitu kalau mau ke kamar mandi.” tambahnya.

Alasan Keamanan, PKL Tak Mau Pindah Ke BAT

Tidak ada komentar

Jumat, 12 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Tempat relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan BAT dinilai tidak nyaman dan aman. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu PKL (tidak ingin disebutkan namanya) kepada SetaraNews kemarin (11/9), yang menilai bahwa di BAT banyak preman yang sering meminta-minta uang kepada para PKL Kota Cirebon saat sedang berdagang.

"Kalau berjualan di BAT itu gak aman. Banyak preman yang suka minta ini itu. Lagian mereka bukan ditempatkan ke tempat yang aman jauh dari trotoar. Malah sekarang di tengah jalan." sesalnya (12/9).

Ia pun menjelaskan bahwa bangkrutnya tempat wisata Ade Irma karena masalah keamanan.

"Kalau kata warga di sana, Ade Irma tempat wisata itu bangkrut gara-gara banyak preman. Makanya tutup, karena pengunjung di sana merasa tidak nyaman." tambahnya.

Pedagang Kaki Lima yang ditemui oleh SetaraNews berharap agar Walikota Cirebon mau untuk diajak bicara dan tidak menutup diri dengan masyarakat. Karena persoalan ketertiban umum ini berkaitan juga dengan nasib para PKL yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di pinggir jalan.

Pemkot Cirebon Diduga Selewengkan Anggaran Mobil Dinas

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon (GemSos) pada siang kemarin (11/9) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Cirebon dan dilanjutkan di depan gedung DPRD kota Cirebon.

Aksi ini menuntut kejelasan atas pengadaan dana anggaran yang diduga disalahgunakan untuk pembelian mobil dinas Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Pemerintah Kota Cirebon juga diduga menyalahgunakan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil bus Pemkot Cirebon.

“Kami menginginkan dewan atau anggota legislatif untuk melakukan fungsi controlling mengenai kasus ini, karena pembelian mobil dinas ini tidak termasuk ke dalam anggaran.” tutur Wahyu Erlangga selaku juru bicara demonstran saat berada di depan gedung DPRD Kota Cirebon.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pasal 54 disebutkan bahwa dalam ayat;

  1. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

  2. Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Muspida itu instansi vertikal, di mana anggarannya sudah di atur oleh pusat. Jadi, jika pemerintah kota memberikan mobil dinas tersebut maka sudah terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran.” ujarnya lagi di sela jam istirahat.

Massa yang terlibat dalam aksi demonstran ini berjumlah 23 orang. Seluruhnya berasal dari Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon, antara lain dari Unswagati, IAIN, dan CIC (Cirebon Islamic Center).

Kelebihan Kuota, Jadwal Kelas di FE Unswagati Sering Bentrok

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com –  Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati tahun ajaran 2014/2015 mencapai 1.072 mahasiswa ternyata menimbulkan masalah baru. Angkatan mahasiswa dari Jurusan Manajemen - Fakultas Ekonomi Unswagati yang mencapai hingga kelas O sering mengalami jadwal yang bentrok dengan kelas lain.

Menurut Wakil Dekan FE Unswagati M. Yudi Mahadianto, SE. MM bahwa, "Jumlah mahasiswa tersebut masih memadai dengan jumlah kelas yang ada di Fakultas Ekonomi Unswagati, ujarnya kemarin (11/9) kepada SetaraNews.

Ditanya mengenai solusi jika ada kelas yang bentrok beliau menyarankan agar segera dikonsultasikan dengan dosen dan menindaklanjutinya ke bagian akademis untuk mengubah jadwal.

"Apabila ada kelas yang jadwalnya bentrok dengan kelas lain, bisa melapor kepada dosen  yang bersangkutan agar dosen tersebut melaporkan ke bagian akademis untuk merubah jadwal." katanya.

“Wajar saja hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya mahasiswa sehingga terjadi kesalahan input data.” tambah Yudi.

 

Reporter Magang: Ekky

Editor: Santosa

Tidak Menemui Kejelasan di Disperindagko, PKL Kembali ke DPRD Kota Cirebon

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Puluhan pedagang kaki lima berunjuk rasa kemarin (11/9) pagi tadi di depan kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah terkait penertiban pedagang kaki lima yang akan diterapkan dalam Perwali no. 27 tahun 2014 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Unjuk rasa dimulai pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, dan para pedagang kaki lima ini meminta penjelasan terkait program penertiban PKL tersebut. Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membawa keranda yang menurut mereka pihak pemerintah sudah mati karena sudah tidak mempedulikan lagi kelangsungan hidup para PKL.

Para pengunjuk rasa sempat memaksa masuk kedalam kantor Dinas karena menunggu terlalu lama kepala dinas yang tak kunjung keluar, namun setelah polisi mencoba memediasi akhirnya para pendemo kembali keluar dan kepala dinas keluar menemui para pedagang kaki lima.

“Kami akan sampaikan semua masukan ke Walikota, dan ibu – ibu dan bapak –bapak harap sabar.” kata kepala DP2K Yati Rohayati ke hadapan para demonstran.

Namun mendengar jawaban tersebut para pedagang PKL tersebut tidak puas dengan jawaban tersebut.

“Kami mau menunggu sampai kapan, pokoknya kami ingin sebelum relokasi kami ingin tetap berjualan seperti biasa!” tegas salah satu orator PKL.

Setelah mendapat penjelasan dari Yati Rohayati, beberapa perwakilan pedagang akhirnya pergi ke DPRD Kota Cirebon untuk melakukan audiensi kembali terkait masalah ini.

Debat Menyoal Mobil Dinas dengan Gemsos, DPRD Kota Cirebon Emosi

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com – Aksi demontransi yang dilakukan oleh Mahasiswa Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) atas dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Cirebon dalam menjalankan fungsi legislatif. Berlangsung di depan kantor DPRD Kota Cirebon pada hari ini (11/9). Dalam aksi tersebut mahasiswa demonstran menuntut atas beberapa hal yakni :

  1. DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak angket atau hak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang eksekutif dalam hal pembelajaran mobil dinas untuk muspida (musyawarah pimpinan daerah) dalam APDB maupun APBD-P 2014

  2. DPRD harus melakukan hak interpelasi terhadap pemerintah Kota Cirebon

  3. Transparansi terhadap APBD Kota Cirebon


“Dalam pembahasan APBD perubahan bahwa pemerintah daerah walikota mengajukan anggaran pengadaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kota Cirebon.” ujar Ketua DPRD Cirebon Edi Suripno saat menemui demonstran.

Pada saat demo berlangsung sempat terjadi kericuhan antara ketua DPRD dengan mahasiswa demonstran karena Ketua DPRD sempat emosi, karena para demonstran sempat memotong penjelasan yang diungkapkan ketua DPRD.

“Mau kepala dingin mau keras saya siap.” pungkas Ketua DPRD  Cirebon dengan nada arogan.

Namun kekacauan tersebut dapat teratasi. Aksi demonstrasi mahasiswa berakhir hingga pukul 14.00, lantas Ketua DPRD beserta staf dan kepolisian pun bubar.

Menyoal Mobil Dinas, Gemsos Cirebon Tuntut 3 Hal ke DPRD

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Mahasiswa Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon, melakukan aksi di depan gedung Walikota juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cirebon terkait pengadaan mobil dinas yang diduga diperuntukan juga untuk Muspida Plus pada hari ini (11/9).

Aksi yang diawali dengan Long Marc dari Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) hingga depan Balai Kota Cirebon tersebut mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD Kota Cirebon, berikut isi tuntutan tersebut :

  1. DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan (controling) melalui hak angket atau hak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang eksklusif dalam hal pembelajaran mobil dinas  untuk muspida dalam APBD maupun APBD-P 2014.

  2. DPRD harus melaksanakan hak interpletasi (mosi tidak percaya) terhadap pemerintah kota Cirebon.

  3. Transparansi terhadap APBD Kota Cirebon.


Tiga tuntutan tadi di lontarkan juru bicara Gemsos Erlangga kepada ketua DPRD Kota Cirebon juga selebaran yang disebar mahasiswa. Sempat terjadi ketegangan antar mahasiswa dengan pihak DPRD. Beruntung, ketegangan dapat diredakan.

Ahok Mundur dari Gerindra, Jokowi Mundur dari Gubernur

Tidak ada komentar

Kamis, 11 September 2014

Jakarta - SetaraNews.com, Basuki Cahya Purnama (Ahok) dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari anggota kader Partai Gerindra lantaran perbedaan pandangan mengenai RUU Pilkada pada kemarin (11/9) ke DPP Partai Gerindra. Sementara itu Joko Widodo juga dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Jakarta sejak satu minggu yang lalu.

Ketika Jokowi ditanya mengenai Ahok, Jokowi tak mau ikut campur dalam masalah pribadinya tersebut.

"Nanti, saya mau tanya dululah kepada Pak Ahok langsung. Saya juga belum mengerti betul masalahnya seperti apa. Lagi pula, itu kan urusan pribadi," ujar Jokowi kemarin seperti yang dikutip dalam BeritaSatu.

Hingga saat ini Ahok tinggal menunggu surat balasan dari Partai Gerindra perihal surat pengunduran dirinya tersebut.

"Sudah resmi mundur, terhitung sejak saya kirimkan surat pengunduran diri pada hari ini (kemarin). Jadi, saya bukan orang partai politik lagi," ucap Ahok.

 

Mahasiswa Cirebon Menangkan Juara 1 Lomba Esai Relawan Jokowi

Tidak ada komentar

Selasa, 09 September 2014

Jakarta - SetaraNews.com, Mahasiswa asal Cirebon M. Khoirul Anwar KH memenangkan juara 1 lomba menulis esai kisah relawan Jokowi seperti yang dirilis oleh seknasjokowi.or.id pada Jumat (5/9/2014) yang lalu.


Mahasiswa asal Institut Studi Islam Fahmina – Cirebon ini meraih juara 1 dengan judul “Melawan” Kyai, Merawat Nurani". Esai tersebut berhasil mengalahkan esai mahasiswa dari Auckland University, kampus terbaik di Selandia Baru dan mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas di seluruh Nusantara.

Adapun keputusan dewan juri mengenai lomba menulis esai kisah relawan Jokowi ini terdiri dari: AS Laksana (sastrawan), Dr. Hilmar Farid Setiadi (sejarawan), Linda Christanty (sastrawan), Mardiyah Chamim (jurnalis senior Tempo), dan Seno Gumira Adjidarma (novelis). Keputusan ini diambil dalam rapat dewan juri pada Kamis, 4 September 2014.

Menurut Khoirul Anwar kepada SetaraNews hari ini (9/9/2014) ketika ditanya mengenai apa pesan yang ingin ia sampaikan dalam tulisannya tersebut, ia mengungkapkan bahwa "pada dasarnya (tulisan tersebut, red) adalah seruan untuk para santri agar mempunyai sikap politik yang otonom dan independen. Sebab yang lazim  saat ini umumnya santri menganggap bahwa fatwa kyai layaknya sabda Nabi. Padahal tidak demikian." ujarnya.

"Di setiap fatwa pasti terdapat cela yang bisa kita kritisi. Apakah fatwa itu nantinya relevan dengan kondisi dan kemaslahatan masyarakat? Atau justru kontraproduktif terhadap realitas sosial. Itulah inti yang ingin saya sampaikan dalam tulisan yang berjudul Melawan Kyai, Merawat Nurani itu." tandasnya.

Atas kemenangan tersebut, peserta berhak atas hadiah yang sudah disediakan oleh panitia dengan total senilai Rp. 57 juta. Untuk teknis pengambilan hadiah dan piagam, panitia akan mengkonfirmasi setiap peserta yang berhasil menjadi juara.

Konon tulisan tersebut akan dipublikasikan secara massif dalam bentuk sebuah antologi karya untuk pembelajaran para relawan lainnya. Seperti yang dikutip dalam laman facebook resmi Ir. H. Joko Widodo pada 16 Agustus 2014(16/8/2014).

"Kisah-kisah itu akan dibukukan sebagai bahan pembelajaran bersama." ucap Presiden Terpilih tersebut.

 

Ditanya Bagaimana Mengenai Tuntutan PKL, Walikota Cirebon "Diam"

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Awak redaksi SetaraNews mencoba menanyakan tanggapan mengenai tuntutan para pedagang kaki lima di Kota Cirebon yang meminta agar tetap berjualan di lokasi semula, kepada Walikota Cirebon Ano Sutrisno yang memiliki program RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau) ini melalui pesan seluler pada kemarin sore sekitar pukul 19:03 WIB (8/9/2014).

Redaksi menanyakan mengenai tanggapannya soal tuntutan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon yang menginginkan tetap berdagang di lokasi semula yang telah digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejak 20 hari yang lalu.

Namun hingga berita ini ditulis sekitar pukul: 00.21 dini hari (9/9/2014) Walikota Cirebon belum merespon.

Sementara itu kebijakan mengenai relokasi para pedagang kaki lima di Kota Cirebon di kawasan BAT dinilai akan  memunculkan masalah perekonomian baru bagi para wirausaha kecil ini, akibat terbitnya Perwali Cirebon nomor 27 tahun 2014. Dari tidak adanya pemasukan, hingga sepinya pembelian dagangan mereka di lokasi relokasi kawasan BAT.

Hal ini diutarakan oleh, salah satu pedagang kaki lima yang tidak ingin disebutkan namanya kepada SetaraNews kemarin (8/9/2014).

"Kalau kita disuruh pindah ke BAT. Itu di sana kita berjualan di tengah jalan dan lagi-lagi berjualan di trotoar jalan juga. Di sana juga Gedung BAT sudah dimiliki pengusaha. Kalau dia (pengusaha) itu buka, maka otomatis kita juga (Para PKL, red) bakal diusir kembali." ujarnya.

"Intinya kita dari sini (lokasi semula, red) di gusur, lantas diusir ke sana. Kemudian kita tinggal tunggu waktu bakal di usir kembali. Pak Walikota tidak serius memberdayakan kita (para PKL)." tambahnya.

 

PKL Menilai Relokasi di BAT Melanggar Aturan

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Koordinator Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon menilai relokasi di BAT Cirebon melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan usai aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon hari ini (8/9).

Kepada awak media yang meliput, Yunus menjelaskan bahwa tempat relokasi untuk para PKL yang terkena dampak dalam regulasi Perwali No 27 tahun 2014 melanggar aturan.

"Tempat relokasi di BAT, para PKL ditempatkan di badan jalan. Ini justru melanggar aturan." ujarnya.

Lebih lanjut para PKL menuntut kepada pihak legislatif agar membentuk pansus PKL, dan kepada pihak eksekutif mereka menuntut untuk mencabut sementara Perwali dan membolehkan mereka tetap berjualan di lokasi semula hingga ada kesepakatan yang baik antara para PKL dengan Walikota Cirebon.

"Kita menuntut kepada pihak legislatif untuk membentuk pansus (Panitia Khusus) tentang PKL." tambahnya.

"Kita juga meminta kepada Walikota untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2014, red) sementara, dan memperbolehkan mereka agar tetap berjualan di tempat semula hingga ada kesepakatan antara pihak PKL dengan Walikota (Cirebon, red)." tandasnya.

 

Ratusan PKL Kota Cirebon Minta Diskusi Bareng Ano

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Ratusan pedagang kaki lima di Kota Cirebon meminta diskusi langsung dalam rangka menyelesaikan persoalan larangan berjualan di lokasi Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini Cirebon sejak 20 hari yang lalu.

Larangan berjualan di kedua lokasi tersebut dinilai telah mematikan usaha mereka yang berakibat pada berhentinya pemasukan ekonomi mereka. Adapun mengenai tempat relokasi di BAT Cirebon, dinilai tidak menyelesaikan persoalan mereka. Mengingat tempat tersebut berada di badan jalan yang justru akan mengganggu kelancaran lalu lintas di sana dan juga di sana sangat sepi dari pembeli dibandingkan di lokasi semula.

Hal ini diutarakan oleh para orator saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Cirebon pagi tadi (8/9/2014).

"Kami sudah 20 hari tidak berjualan, namun belum mendapatkan kejelasan solusi dari pak Ano." ujar Asep.

Senada dengan Asep, Yunus kordinator lapangan juga mengatakan hal yang sama bahwa peraturan wali kota Nomor 27 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan untuk Pedagang Kaki Lima Cirebon yang melarang pedagang berjualan di Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini, yang tidak melibatkan mereka.

"Kami bukan tidak mau taat kepada aturan, namun aturan itu sangat merugikan kami." tegasnya.

Lebih lanjut ia meminta agar segera dapat melakukan audiensi dengan pihak antara Walikota Cirebon bersama dengan DPRD Kota Cirebon untuk segera menemukan solusi nasib mereka yang selama ini masih terkatung-katung.

Sementara itu saat masa aksi berada di depan kantor Balai Kota Cirebon, mereka merasa kecewa. Sebab Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Cirebon tidak berada di tempat.

Perwali Cirebon: 6 Lokasi Akan Bebas Pedagang Kaki Lima

Tidak ada komentar

Senin, 08 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada tujuh lokasi perdagangan para pedagang kaki lima kota Cirebon yang akan dilarang berjualan.

Seperti yang dijelaskan dalam Perwali Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 tersebut di dalamnya menyebutkan pada kawasan bebas PKL disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 3, bahwa; Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada jalur kawasan tertib lalu lintas yaitu;

  1. Jalan Siliwangi,

  2. Jalan RA Kartini,

  3. Jalan DR Wahidin Sudirohusodo,

  4. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo,

  5. Jalan Pemuda, dan

  6. Jalan Sudarsono.


Sedangkan yang baru dilakukan eksekusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon baru di wilayah Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini, Kota Cirebon.

Sementara itu para PKL Kota Cirebon belum juga berjualan di lokasi semula, karena mereka tidak mau direlokasi tempat sementara ke lokasi PKL. Mengingat tempat tersebut tidak ramai potensi pembeli yang sedianya sudah memiliki pelanggan di tempat semula.

Regulasi tersebut disayangkan oleh salah satu pedagang kaki lima kota Cirebon, kepada SetaraNews hari ini (7/9/2014).

“Kami hanya ingin berjualan di tempat semula, karena tempat relokasi semula di BAT sangat sepi, dan belum siap. Sedangkan jualan di lokasi bebas PKL cukup ramai. Hingga hari ini kami masih dilarang berjualan di sini (Siliwangi dan Kartini, red), sedangkan kami harus tetap membiayai kehidupan keluarga.” keluhnya.

 

PKL Kota Cirebon Dibongkar, Mereka Inginkan Berdagang di Tempat Semula

Tidak ada komentar

Minggu, 07 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Pembongkaran tempat berdagang para pedagang kaki lima yang berada di sekitar Jalan Siliwangi dan Jalan Kartini Kota Cirebon, menuai problematika ekonomi berkepanjangan.

Hal ini diutarakan oleh satu satu (tidak ingin disebutkan namanya) pedagang kaki lima dari kawasan Jalan Kartini hari ini (7/9/2014) kepada SetaraNews di Cirebon.

"Kami hanya ingin berjualan di tempat semula, karena tempat relokasi semula di BAT sangat sepi, dan belum siap. Sedangkan jualan di lokasi bebas PKL cukup ramai. Hingga hari ini kami masih dilarang berjualan di sini (Siliwangi dan Kartini, red), sedangkan kami harus tetap membiayai kehidupan keluarga." sesalnya.

Lebih lanjut ia sangat menyayangkan sikap Walikota Cirebon yang tetap ngotot akan merelokasi para pedagang kaki lima ke kawasan BAT Kota Cirebon.

"Kemarin kita melakukan aksi demonstrasi ke Balai Kota Cirebon, ada 10 perwakilan dari kita yang ke sana. Namun tetap ujung-ujungnya direlokasi ke BAT." tambahnya.

Sementara itu ia menegaskan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27, tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Cirebon tanpa pembicaraan dengan pihak pedagang kaki lima cirebon. Tetapi justru yang ada eksekusi pembongkaran dan tidak ada solusi yang baik untuk mereka.

"Kita sebelumnya belum ada diskusi dengan pihak Walikota Cirebon mengenai regulasi (Perwali Nomor 27, tahun 2014. Red) tersebut." tegasnya.

Mereka berharap agar Walikota Cirebon berlaku bijak kepada para pedagang kaki lima cirebon, untuk tetap dapat berjualan. Adapun waktu berjualan yang efektif bagi mereka yakni di sore hingga malam hari dan siap membongkar pasang dagangan mereka serta menjaga kebersihan di tempat lokasi PKL mereka.

Dalam Perwali Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 tersebut di dalamnya menyebutkan pada kawasan bebas PKL disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 3, bahwa; Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada jalur kawasan tertib lalu lintas yaitu; Jalan Siliwangi, Jalan RA Kartini, Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Cipto MAngunkusumo, Jalan Pemuda, dan Jalan Sudarsono.

Inilah Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Cirebon download.

 

Dibuka Pendaftaran untuk Wartawan yang Mau Meliput Sidang di MPR RI

Tidak ada komentar

Sabtu, 06 September 2014

Jakarta - SetaraNews.com, Ada pembukaan untuk para pewarta dari seluruh Indonesia yang ingin melakukan peliputan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Adapun kegiatan atau agendanya sebagai berikut:

  1. Sidang Paripurna MPR RI Periode 2014-2019 pada 1 hingga 3 Oktober 2014 dan

  2. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti di Jakarta.


Pendaftarannya sendiri akan dibuka pada 8 hingga 24 September 2014, melalui berkas ke alamat Bagian Pemberitaan Dan Hubungan Antar Lembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Gedung Nusantara III, Lantai 5, Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan download PDF ini.

Lambang Organisasi HMI Muncul Saat Acara Mabim FH Unswagati

Tidak ada komentar

Jumat, 05 September 2014

Unswagati - SetaraNews.com, Hari pertama (4/9/2014) mabim (masa bimbingan) fakultas di Unswagati, salah satu fakultas yaitu Fakultas Hukum sempat terjadi indisipliner di mana terdapat panitia dari divisi kedisiplinan yang mengenakan seragam organisasi eksternal kampus yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Hal tersebut sempat menjadi perdebatan setelah  salah satu mahasiswa fakultas hukum Zulvi, melihat panitia yang menggunakan seragam HMI tersebut melewatinya di salah satu ruangan di fakultas hukum sekitar pukul 13.00 WIB.

Menurut Zulvi itu merupakan pelanggaran keras di mana seharusnya tidak boleh ada atribut atau lambang organisasi yang bukan berasal dari kampus memasuki wilayah akademik dalam bentuk apa pun, apalagi dalam acara masa bimbingan seperti ini.

“Masa organisasi setingkat nasional seperti ini bisa masuk kampus, ini jelas perlu di beri sangsi tegas dan ini ga bisa dibiarkan.” ujar Zulvi saat perdebatan mengenai masalah ini (4/9).

Selama perdebatan berlangsung Presiden Mahasiswa Unswagati Tumpas dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum hadir, dan mereka juga mengaku tidak mengetahui bahwa sampai ada lambang organisasi HMI yang masuk ke acara mabim fakultas hukum.

Terkait masalah tersebut ketua pelaksana Egi Indra Nugraha tidak mengetahui masalah tersebut karena banyak yang dia urus.

“Saya tidak tahu kalau ada panitia yang menggunakan baju tersebut, tadi pagi setahu saya tidak ada bahkan saya punya foto-fotonya.” ujar nya saat ditanya SetaraNews di gedung Fakultas Hukum.

Sementara itu Wakil Dekan III Agus Diniyat sangat menyayangkan kejadian tersebut.

“Ya saya sangat menyesalkan hal ini kita kan keluarga di fakultas hukum, saya akan bicarakan masalah ini dengan dekan sebagai evaluasi sore ini.” tegasnya.

Saat berita ini ditulis, anggota panitia Mabim Fakultas Hukum yang menggunakan atribut HMI tersebut,  meminta maaf tetapi beberapa mahasiswa yang hadir di tempat tersebut tetap berpendapat harus ada sangsi tegas kepada yang melanggar indisipliner.

Panitia Mabim FKIP Coba Tingkatkan Maba Agar Lebih Kritis & Transformatif

Tidak ada komentar

Kamis, 04 September 2014

Unswagati - SetaraNews.com, Masa Bimbingan (Mabim) Mahasiswa Baru (Maba) tingkat fakultas akhirnya dimulai pada hari ini (4/9/2014) di setiap fakultas masing-masing.

Kali ini panitia Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mencoba membangun jiwa kritis dan transformatif kepada Maba.

Seperti yang diutarakan oleh ketua pelaksana Mabim FKIP, Muhammad Adib dari jurusan Pendidikan Inggris kepada SetaraNews siang tadi (4/9).

"Bisa berperan aktif, entah itu masuk organisasi. Kita ingin peserta mabim lebih kritis tetapi transformatif. Mereka kritis tidak cuma mengkritik tetapi juga memberikan solusi." ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Mabim Fakultas pada tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya, karena pada hari ke dua rencananya akan menampilkan musik khas dari Jawa Barat yakni Karinding.

Acara mabim fakultas ini setidaknya diikuti sekitar 800 mahasiswa baru dari berbagai jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Swadaya Gunung Jati.

 

Mabim di Gronggong, Panitia Mabim Univ Hemat Biaya Tempat

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Acara masa bimbingan untuk mahasiswa baru tingkat  Universitas yang diselenggarakan sejak tanggal 1 September hingga 3 September 2014, panitia Mabim Univ dapat menghemat biaya sewa tempat hingga sekitar 16 juta.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara Mabim Univ Unswagati kepada SetaraNews kemarin (3/9/2014) di sela-sela kegiatan.

“Untuk dua hari 44 juta di sini. Kalau di kota itu 30 juta baru satu hari.” ungkapnya.

Mengenai dipilihnya tempat Mabim Univ di gedung The Radiant, pihaknya mempertimbangkan akses fasilitas tempat ibadah untuk maba Unswagati.

“Tadinya ada dua gedung yang sempat hampir dijadikan gedum Mabim Univ, tapi ga jadi soalnya letaknya ga strategis soalnya pas di pusat kota, udah gitu jauh dari tempat ibadah.” jelasnya.

 

Kabel Laptop Rawan Terbakar, Perusahaan HP Akan Tarik Secara Masal

Tidak ada komentar
Teknologi - SetaraNews.com, Perusahaan yang memproduksi laptop dan alat eketronik HP dan Compaq dikabarkan akan menarik secara massal, terkait dugaan kabel adaptor yang rawan terbakar.

Kabel adaptor laptop dengan jenis kode LS-15 yang dipasarkan sejak bulan September 2010 hingga Juni 2012 ke seluruh penjuru dunia ini diduga memiliki cacat, setelah adanya 29 laporan tentang kebakaran yang diduga diakibatkan oleh kabel tersebut.

Sudah 6 juta kabel adaptor laptop ditarik dari peredaran seluruh negara ekspor. Selain laptop, kabel ini turut dibundel bersama komputer netbook dan docking station buatan HP dan Compaq.

"Sejak 26 Agustus 2014 lalu, HP mengumumkan penarikan produk secara global dan program penggantian melalui kerjasama dengan pemerintah." tulis HP dalam peryataan resmi di situsnya.

Para pelanggan yang memiliki kabel tipe ini disarankan agar  berhenti menggunakannya dan segera memesan pengganti yang disediakan secara cuma-cuma  dari situs HP.

Ini Komentar Maba Mengenai Konsumsi dan Persyaratan Mabim Univ Unswagati

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com -  Masa Awal Bimbingan Mahasiswa Baru (MABIM) Universitas Swadaya Gunung Jati, tingkat Universitas yang dimulai tanggal 1 September 2014 kemarin, dan berakhir pada hari ini (3/9).

Berbagai pendapat dari Mahasiswa Baru mewarnai kegiatan mabim tahun. Mulai dari persyaratan dan masalah konsumsi.

“Kalau masalah konsumsi tidak enaknya di nasi, karena nasinya kering dan keras, dan aku tidak suka ayam.” tutur Puput mahasiswa baru dari Fakultas Teknik hari ini (3/9).

Persyaratan yang diajukan pihak panitia ada yang diambil lagi seperti, minuman bersoda, roti, kopi, dan buah.

“Bawa coklat batang per-gugus disuruh ngumpulin 3, dan patungannya Rp2.000,-” ujar Randi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi.

 

Editor: Dinda Ayu Lestari

Soal Tempat Mabim Univ Unswagati, Ini Kata Ketua Pelaksana

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Soal pemilihan Gedung The Radiant yang dijadikan tempat mahasiswa baru (Maba) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) yang terletak di daerah Gronggong - Kabupaten Cirebon, Ketua Pelaksana masa bimbingan mahasiswa (Mabim) Bambang angkat suara.

Tempat yang belum 100% rampung itu dipilih sebab harga sewanya paling terjangkau. Bambang menyatakan sebelumnya ada dua gambaran tempat di daerah kota Cirebon yang tadinya siap dipakai. Namun, karena sedikit kendala, tempat pun dipindah ke gedung yang terletak di Kecamatan Beber tersebut.

“Tadinya ada dua gedung yang sempat hampir dijadikan gedum Mabim Univ, tapi ga jadi soalnya letaknya ga strategis soalnya pas di pusat kota, udah gitu jauh dari tempat ibadah.” Sebut Bambang hari ini (3/9).

Mengenai harga sewa gedung, Bambang juga blak-blakan menyebut angka sewa the Radiant.

“Untuk dua hari 44 juta di sini. Kalau di kota itu 30 juta baru satu hari.” Tambah Bambang.

Sebelumnya banyak maba yang menyayangkan pemilihan tempat mabim Universitas yang terlampau jauh dari kampus utama Unswagati. Seperti halnya Ahmad Fikri. Mahasiswa baru fakultas Hukum ini menyayangkan dipilihnya The Radiant sebagai tempat Mabim Universitas.

“Menurut saya tempatnya jauh, (namun) luas. Tetapi tidak ada penghijauannya. Jadi terasa panas, itu yang membuat kurang nyaman.” Ujar Fikri kemarin (2/9) kepada SetaraNews.

Inilah Setara News Paper Terbitan Edisi Khusus Mabim 2014

Tidak ada komentar

Rabu, 03 September 2014

Unswagati - SetaraNews.com, Kali ini Lembaga Pers Mahasiswa (Setara) Semua Tentang Rakyat menerbitkan koran edisi khusus Masa Bimbingan Mahasiswa Baru Universitas Swadaya Gunung Jati sebanyak 500 ekslempar yang akan dibagikan kepada 2560 maba Unswagati pada esok pagi (3/9/2014).

Koran yang memiliki 4 halaman ini akan mengupas tiga berita fenomenal hasil peliputan dari awak redaksi LPM Setara selama satu tahun. Dari tiga berita tersebut, ada berita yang paling terheboh yakni mengangkat isu Chveron. Beberapa yang menjadi isu hangat sepanjang tahun lainnya seperti isu proses penegerian Unswagati yang masih panjang.

Ada beberapa tulisan menarik lainnya, yakni mengupas tentang sejarah proklamasi Indonesia di kota Cirebon yang didengungkan pada tanggal 15 Agustus 1945 lalu, dan saksi bisu tugu yang biasa kita lewati.

Ada juga beberapa paragraf yang mengupas tentang manfaat berorganisasi di kampus, seperti soft skill, wawasan, networking, dan masih banyak lainnya.

Penasaran seperti apa Setara News Paper edisi khusus Mabim kita? Download disini.

Maba: Tempat Acara Mabimnya Jauh

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Masa awal bimbingan (Mabim) mahasiswa baru  (Maba) Universitas Swadaya Gunung Jati tahun ajaran 2014-2015, pada tanggal 2-3 September 2014 yang diselenggarakan di Gedung Radiant, kawasan Gronggong, kecamatan Beber, kabupaten Cirebon dirasakan cukup jauh bagi maba.

"Menurut saya tempatnya jauh, (namun) luas. Tetapi tidak ada penghijauannya. Jadi terasa panas, itu yang membuat kurang nyaman." ujar Ahmad Fikri Maba dari Fakultas Hukum kepada SetaraNews hari ini (2/9).

Sebagian dari mereka mengeluhkan mengenai transportasi yang sulit diakses. Dalam mengatasi hal tersebut, para peserta mabim mengaku secara berkelompok menyewa angkutan kota (angkot) untuk sampai ke lokasi.

"Kami harus nyarter angkot untuk sampai ke sini (Red: Gedung The Radiant)." tambahnya.

Reporter: Tuty Andriyani

Editor: Dian Aviyanti

Mabim Unswagati, 1 Maba Dibawa ke RS dan 50 Maba Sakit

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Masa bimbingan awal yang diadakan pada hari ini (2/9/2014) di Gedung The Radiant kawasan Gronggong, kecamatan Beber, kabupaten Cirebon banyak yang mengalami sakit.

Tercatat sebanyak 50 mahasiswa baru yang sakit dan telah mengalami penanganan khusus dari tim Korps Suka Rela dan Mahasiswa Pecinta Alam Unswagati, bahkan satu orang maba terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit.

Menurut anggota KSR yang di sela-sela penanganan medis kepada SetaraNews mengatakan bahwa, "Hari ini banyak yang sakit, bahkan dari pagi hari kita sudah berkali-kali pindah tempat (mengurus maba yang sakit)." ujarnya hari ini (2/9).

Dari pantauan SetaraNews saat berada di lokasi, nampak beberapa maba yang jatuh sakit dan dengan dibantu tim dari KSR dan Mapala segera dibawa ke ruang unit medis untuk penanganan yang lebih lanjut.

Reporter: Dian Aviyanti

Fotografer: Tuty Andriyani

Editor: Reyva Noviyanti

Peserta Mabim Dikenakan Biaya, Lalu Apa Kata Maba?

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Mahasiswa Baru yang mengikuti bimbingan mahasiswa baru Universitas Swadaya Gunung Jati tahun 2014 yang diselenggarakan di Gedung The Radiant, Gronggong, kecamatan Beber, kabupaten Cirebon pada hari ini (2/9/2014) dikenakan iuran kepada mahasiswa baru.

Menurut panitia koordinator seksi kedisiplinan Rena, kepada SetaraNews hari ini (2/9) mengatakan bahwa, "Peserta diminta Rp50.000,- buat makan Rp20.000,- dan Rp30.000,- buat persyaratan dari pihak sponsorship." ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya menambahkan bahwa mendapatkan informasi terbaru, bahwa peserta dikenakan Rp56.000,-. Ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut.

Sementara itu beberapa mahasiswa baru Unswagati kepada SetaraNews mengaku bahwa ia dikenakan biaya sebesar Rp60.000,-, dana tersebut diperuntukkan untuk pembekalan dan makan untuk para peserta mabim. Beberapa diantaranya dialokasikan untuk makan peserta dua hari dikenakan biaya Rp20.000,- untuk dua hari, sedangkan Rp36.000,- (dalam dua hari) untuk pembekalan peserta.

 

 

Mabim Univ Diwarnai Kericuhan Antar Peserta dengan Sekdis

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Acara Masa Bimbingan Mahasiswa baru tahun 2014 yang diselenggarakan di gedung The Radiant  hari ini (2/9/2014) yang berada di kawasan Gronggrong, kecamatan Beber, kabupaten Cirebon berlangsung semrawut.

Acara yang diikuti oleh maba sebanyak 2560, dari berbagai fakultas se-Universitas Swadaya Gunung Jati ini sempat terjadi kericuhan antara anggota seksi kedisiplinan dari panitia penyelenggara dengan peserta mabim pada siang tadi.

Kericuhan yang terjadi sesaat setelah jam istirahat tersebut diduga timbul akibat ada anggota sekdis yang mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Rizal dari peserta Mabim Fakultas Pertanian yang terlibat dalam kericuhan mengaku bahwa, "Salah satu panitia ada yang mengatakan goblok, ke peserta mabim cewek." ujarnya.

Ryan dari maba Fakultas Ekonomi pun membenarkan hal tersebut, "Ada yang digoblok-goblokin kami di sini." ungkapnya.

Dari pantauan SetaraNews saat berada di lokasi, beruntung kedua belah pihak berhasil direlai dan didamaikan.

 

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews