Responsive Ad Slot

Gemsos Minta Soal Mobil Dinas Diusut Polisi dan Kejaksaan

Tidak ada komentar

Sabtu, 20 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Gerakan Mahasiswa Sosisalis Cirebon melalui juru bicaranya Sunan meminta Kejaksaan Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan Kepolisian Reserse Cirebon Kota untuk mengusut persoalan mobil dinas untuk muspida dari pemerintah kota Cirebon pada Jumat kemarin (19/9).

Gemsos Cirebon melakukan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan bus pemkot yang dialihkan untuk mobdin muspida.

Sunan mengungkapkan pihaknya mendatangi Polresta Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mengadukan hal tersebut ke pihak yang berwenang.

"Maksud kedatangan kita ke Polresta dan Kejaksaan hanya untuk mengadukan saja." katanya kepada SetaraNews kemarin.

"Kami lampirkan berkas-berkas dari media masa dan pernyataan beberapa orang mengenai adanya dugaan pos mata anggaran yang dialihkan untuk mobdin." tambahnya.

Lebih lanjut Sunan menambahkan bahwa berkas tersebut masih belum dilengkapi dengan data APBD dan APBD-P 2014 Kota Cirebon. "Kami telah minta data APBD 2014 ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPPKD), namun tidak dapat dari sana. Kami berharap agar kepolisian dan kejaksaan bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut." tegasnya.

Bukan hanya melakukan pengaduan ke Polresta Cirebon dan Kejaksaan Kota, Gemsos Cirebon juga tengah melakukan pengaduan ke Polisi Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar dapat ditindak-lanjuti.

Walikota ke Jakarta, Audiensi dengan PKL Terbengkalai

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL) terus terbengkalai, lantaran Walikota Cirebon Ano Sutrisno sulit ditemui oleh para PKL.

PKL yang menagih janji audiensi dengan Walikota Cirebon Ano Sutrisno, belum juga terlaksana. Karena pada hari Kamis belum juga bertemu dengan Walikota Cirebon. Salah satu perwakilan PKL (yang enggan disebutkan namanya) kepada SetaraNews hari ini mengatakan, "Belum ada hasil (audiensi, red), karena Walikotanya (saat jadwal audiensi, red) sedang ke Jakarta." ujarnya hari ini (19/9).

Ia menambahkan bahwa saat ini PKL sedang mengupayakan untuk audiensi ulang dengan Walikota Cirebon, agar dapat segera menemukan solusi mengenai nasib PKL Kota Cirebon khususnya yang akan terkena dampak di 6 lokasi (Cipto, Siliwangi, Pemuda, Kartini, Sudarsono, dan Wahidin).

"Kami sudah ngasih surat lagi buat Walikota." tandasnya.

Hingga saat ini sebagian PKL sudah berjualan kembali di titik semula, dan beberapa PKL yang lain pindah ke lokasi BAT.

Saat pantauan SetaraNews di malam minggu kemarin (13/9) nampak beberapa pedagang diramaikan dengan pentas musik dan karaoke dari jajaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan beberapa gerombolan geng motor yang stay di kawasan BAT. Namun pada malam senin, selasa dan selanjutnya kawasan relokasi di BAT tersebut nampak sepi, berbeda jauh dengan kondisi saat malam minggu.

Gemsos Pertanyakan Pengalihan Mata Pos Anggaran Mobdin Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Jumat, 19 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Anggota Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon yang tidak  ingin disebutkan namanya pertanyakan pengalihan mata pos anggaran untuk pengadaan mobil dinas untuk Muspida di Kota Cirebon.

"Akhir-akhir ini berita di media mulai dialihkan. Persoalannya bukan mobil dinas yang dikembalikan, bukan hanya itu. Tetapi penyelewengan mata pos anggaran oleh pemerintah kota. Seharusnya penegak hukum sudah mulai bertindak, untuk menyelidiki kasus ini." katanya hari ini (18/9) kepada SetaraNews.

"Kami berharap Cecep dan Riyantoli dapat mempertanggungjawabkan pernyataan yang selama ini dipublish oleh media. Dengan memberikan kutipan Perda mengenai persoalan ini." tambahnya.

"Karena ini sudah gencar di media, bahwa Pemkot telah diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk membelanjakan atau mengalihkan pembelajaan mata pos anggaran yang seharusnya untuk bus pemkot kemudian untuk membeli kendaraan untuk muspida. Ini kan sudah ada indikasi." tegasnya lagi.

Ia juga menyayangkan seharusnya kejaksaan, dan kepolisian sudah tanggap menyikapi kasus ini.

"Seharusnya Kejaksaan dan kepolisian sudah tanggal menyikapi kasus ini." sesalnya.

Ada pun mengenai pernyataan dari Cecep dan Riyantoli mengenai regulasi tentang APBD-P dan Mobil Dinas dalam anggaran untuk kota Cirebon harus segera memberikan kejelasan mengenai hal tersebut.

"Untuk soal Cecep dan Riyantoli harus menjelaskan tentang Perda APBDnya atau tentang aturan yang mengatur hal mobil dinas tersebut." tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sudah menjadi keharusan bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjelaskan secara detail dari mana uang untuk membeli mobil dinas tersebut kepada masyarakat, sebagai implementasi bagian dari informasi publik.

Kembalikan Uang Rakyat Pada Tempatnya!

Tidak ada komentar

Kamis, 18 September 2014

Kembalikan Uang Rakyat Pada Tempatnya!
Oleh: Epri Fahmi Aziz


Ini masalah kuasa, alibimu berharga
Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa
Kamu tak berubah, selalu mencari celah,
Lalu semakin parah, tak ada jalan tengah
(Efek Rumah Kaca – Mosi Tidak Percaya)


Tampaknya potongan lirik lagu di atas sangat pantas untuk kita jadikan “intro” dalam permasalahan yang sekarang menjadi trend di jagad media lokal, sekaligus buah bibir hampir di semua kalangan masyarakat. Bukan karena selebrasi sensasional yang kerap ditebarkan para politisi yang sedang naik daun, juga bukan sebab aksi heroisme para penganut radikalisme yang sedang berunjuk gigi. Melainkan karna kebijakan yang terkesan sembrono, yaitu pengadaan Mobil Dinas kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Mobdin Muspida); Kapolres, Kajari, PN, Dandim.

Dengan sekejap kebijakan tersebut langsung menjadi ‘cemilan’ dan bulan – bulanan di linimasa (koran,portal online, facebook maupun twitter). Pasalnya anggaran yang digelontorkan mencapai 1,6 M, waw itu bukan nominal yang kecil. Kebijakan tersebut jelas menghantam benak rakyat, mencabik – cabik hati rakyat, tidak salah kalau rakyat geram akan kelakuan para wakilnya yang nyleneh dan keras kepala. Padahal jelas - jelas bahwa institusi yang sifatnya vertikal segala sesuatunya dibiayai oleh istitusi pusatnya ( dianggarkan dalam APBN), sosokan baik hati tapi bukan pada tempatnya.


Penulis sempat membaca di media, bahwa pengadaan mobdin muspida yang dilakukan oleh Pemkot hanya sebagai bentuk apresiasi dan untuk membangun kemitraan, lucu. Penulis langsung mengkrenyutkan dahi, tersenyum sinis saat membacanya. Menurut penulis itu alasan yang konyol , tidak rasional. Sudah merupakan keharusan bagi seluruh institusi yang sifatnya vertikal sekalipun untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, tanpa adanya embel – embel tertentu. Emang kemitraan yang baik harus dengan ‘meminjamkan’ mobil?


“Pembahasan APBD-P 2014 tak pernah ada pembahasannya sedikit pun mengenai mobil dinas muspida plus” Ujar Andi Riyanto Lie SE kepada Radar Cirebon (13 september 2014). Pemkot mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas muspida sudah sesuai dengan mekanisme, karena masuk dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA), dengan alibi bahwa peralihan dari Bus Pemkot sudah disampaikan kepada pimpinan dewan dan disepakati. Edi Suripno pun yang waktu itu selaku Wakil Ketua mengakui bahwa hal tersebut berdasarkan kesepakatan, artinya pengadaan mobil dinas untuk muspida tidak dibuat berdasarkan aturan yang jelas dan DPA tidak sesuai APBD-P 2014.


Pemkot dan DPRD Kota mengakui ada perubahan pada mata anggaran untuk Mobdin, sayang sekali itu dilakukan secara sepihak dan tanpa ada dasar hukum yang jelas, artinya ada indikasi kongkalikong di sana. Lagi – lagi, kita mendengar istilah “Pinjam Pakai” – istilah yang membosankan - dengan alibi untuk menjalin kemitraan. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam pasal 23 ayat 1 menjelaskan “Pinjam Pakai barang milik Negara/Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah”.


Janjimu Pelan – Pelan Akan Menelanmu


Lirik lagu yang penulis jadikan subjudul diatas sangat pantas untuk kita teriakan, bahkan menggunakan pengeras suara sekali pun, kita songsongkan kepada mereka yang duduk manis di gedung bekas penjajah itu, mereka yang sedang bertengger melipat kedua tangan di depan dadanya, mirip sekali tingkah laku para pendahulunya. Geram, betapa tidak penulis masih ingat betul janji Wali kota dan Wakilnya yang tidak akan membeli mobil dinas baru, tetapi malah sekarang bagi – bagi mobil dinas, bahkan untuk istitusi yang tidak ada kewajiban sedikit pun. Duite sapa ikuh?


Uang yang ditarik dari keringat dan kerja keras rakyatnya malah dihambur – hamburkan. Tolak ukur kemewahan wakil rakyat ada pada pemikirannya, bukan pada jenis mobilnya?  Seharusnya ‘orang tua’ yang duduk di kursi kekuasaan tersebut lebih paham bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam konteks demokrasi harus bersifat transparan, efektif, dan efisin.


Kenyataannya, publik untuk mengakses informasi saja susahnya minta ampun. Contoh, untuk meminta copyan APBD saja harus pake acara demonstrasi terlebih dahulu, kan aneh padahal itu merupakan hak dan dilindungi UU (UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), ada UU yang mengatur tapi cuman jadi pajangan tidak diimplementasikan.



Dilihat dari segi efisiensi, menurut Paul Samuelson 98, “Fungsi pemerintahan dalam bidang ekonomi (khusunya pengelolaan anggaran) harus bersifat efisien, stabilitas, dan keadilan”. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari efisiensi anggaran kah? Sangat kontras sekali dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon. Jargon RAMAH yang dicetuskan benar – benar hanya jargon, slogan belaka. Kebijakan tersebut menggangu stabilitas, dan tidak adil di mata masyarakat. Akan tetapi masih saja bersi kukuh mempertahankan, watak beton kah?



Anggaran yang digunakan itu kan dari rakyat, seharusnya diperuntukan dan lebih di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Coba tengok, apakah kondisi sosial kota Cirebon entah itu dibidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan pendidikan sudah memadai. Dari segi lingkungan, apakah kota Cirebon sudah memiliki lingkungan yang sehat, bersih dan HIJAU seperti jargonnya ? kalau itu semua belum terjawab, lantas kenapa anggaran dibuang begitu saja. Sekali lagi penulis bertanya, iku duite sapa?
Penulis yakin para pemangku jabatan kekuasaan itu masih mau dibilang manusia, tentunya memiliki hati nurani, tidak anti terhadap otokritik. Seorang pemimpin bagi rakyatnya tentu lebih khatam dengan slogan “Membiasakan Kebenaran bukan Membenarkan Kebiasaan”. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk dari membiasakan kebenaran atau sebaliknya?



Satuhal yang ingin penulis teriakan kepada mereka yang berwatak beton.
KEMBALIKAN UANG RAKYAT PADA TEMPATNYA, bukannya wakil rakyat ada untuk mengelola, memenuhi dan mengutamakan Kepentingan rakyat? Cuci mukalah biar terlihat segar!
Epri Fahmi Aziz
Redaktur Online SetaraNews.com (Unswagati)


Rekor Baru, Opini yang Sama Terbit di 4 Media Cetak

Tidak ada komentar

Rabu, 17 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada fenomena menarik pada hari Senin kemarin (15/9/2014) di 4 media cetak lokal Cirebon. Pasalnya dalam penerbitan koran pada hari tersebut terbit opini yang berjudul "Pilkada yang Tak Langsung, Demokrasi Rakyat atau Parpol" terbit di empat media yang berbeda dalam satu hari.

Opini yang ditulis oleh H. Sutrisno, SE, MSi (Bupati Majalengka) tersebut terbit di Harian Umum Fajar Cirebon, Kabar Cirebon, Radar Cirebon, dan Rakyat Cirebon sontak membuat pengamat media Khoirul Anwar berkomentar.

Saat ditemui oleh SetaraNews, Khoirul Anwar selaku Pengamat Media kemarin di Cirebon ia mengungkapkan bahwa pengiriman masal opini ke sejumlah media cetak dalam satu waktu yang sama dinilai merupakan pelanggaran tertib ilmiah.

"Seharusnya siapa pun itu, jika mengirimkan artikel (yang sama) ke dalam suatu media dalam satu waktu itu tidak boleh. Itu kejahatan." katanya.

Ia menduga ada dua kemungkinan kesalahan dalam penerbitan opini tersebut. Satu karena pihak dari penulisnya yang mengirimkan masal ke sejumlah media cetak, dan yang ke dua adalah dari pihak redaksinya.

Agar menghindari kesalahan tersebut, ia berpesan agar para penulis untuk menunggu pemuatan di media yang satu terlebih dahulu.

"Penulis (seharusnya, red) menunggu agar dimuat di satu media. Jika tidak terbit, baru mengirim ke media yang lain." tandasnya.

 

KOPAK: Walikota dan DPRD Kota Cirebon Harus Jelaskan Soal Mobil Dinas

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Menyoal Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (Perubahan) tahun 2014 yang di dalamnya membahas mobil dinas, Ketua Komunitas Penggiat Awasi Korupsi (Kopak) Indonesia Syarif Hidayat meminta agar Walikota Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera menjelaskan ke publik mengenai hal tersebut.

"Saya berharap sebagai ketua KOPAK agar Walikota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon dapat segera menjelaskan anggaran mobil dinas tersebut kepada publik." katanya malam tadi (15/9) saat ditemui oleh SetaraNews di kediamannya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak dari Pemerintah Kota Cirebon selama ini kurang transparan, terutama saat menyoroti tentang pengalihan anggaran mobil bus pemerintah kota ke dinas muspida.

Berikut cuplikan video SetaraNews saat mewawancarai Syarif Hidayat (Ketua KOPAK Indonesia) menyoal mobil dinas dalam APBD-P 2014 di Kota Cirebon.

Usai Terobos Car Free Day, Walikota Cirebon Minta Maaf

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Menyusul hebohnya pemberitaan mengenai arogannya sang Walikota Cirebon saat acara car free day pada hari Minggu (14/9/2014) kemarin, Ano Sutrisno meminta maaf melalui salah satu media cetak lokal di Cirebon yang terbit hari ini (16/9/2014).

Walikota Cirebon yang baru menjabat satu tahun berjalan ini meminta maaf, lantaran ia terpaksa menerobos kawasan bebas kendaraan di Jalan Siliwangi lantaran ingin ke kamar mandi.

"Saya sengaja memutar arah dari Jalan Kebon Baru bukan dari kantor saya. Kebetulan saya ingin ke kamar kecil karena sudah tak tahan." sesalnya.

Ia menambahkan mengenai aksi terobos jalan tidak perlu dibesar-besarkan.

Namun aksi terobos Walikota Cirebon dinilai oleh paraCitizensebagai bentuk diskriminasi perlakuan penerapan aturan di kawasan bebas kendaraan saatcar free dayMinggu lalu.

Akun twitter Car Free Day @CFDIndonesia berkicau.

“Walikota cirebon.. membuat aturan dan melanggar aturan sendiri.” katanya (15/9).

Senada dengan akun twitter @CFDIndonesia, akun twitter Haidar Izzul @IzzulHaidar pun turut mengomentari hal tersebut.

“Mentang2 walikota jd ga ditilang RT @AboutCirebonID Eh, Ada Mobil Walikota Cirebon di Car Free Day.” sesalnya.

 

Terobos car Free Day, Mobil Walikota Cirebon Dicibir Masyarakat

Tidak ada komentar

Senin, 15 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada kejadian menarik pada acara car free day hari Minggu (14/9/2014) kemarin di Jalan Siliwangi Kota Cirebon. Pasalnya penggagas acara hari bebas kendaraan di kawasan protokol kota Cirebon tersebut yang seharusnya menegakkan aturan, tetapi justru melanggarnya.

Masyarakat yang mengikuti acara car free day yang biasa digelar setiap hari Minggu pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi tersebut terkejut dengan aksi terobos mobil Walikota Cirebon yang masuk ke jalur car free day dan masuk ke rumah dinas Walikota Cirebon yang berada di Jalan Siliwangi.

Mengomentari aksi terobos Mobil Walikota Cirebon, akun twitter Car Free Day @CFDIndonesia berkicau.

"Walikota cirebon.. membuat aturan dan melanggar aturan sendiri." katanya (15/9).

Senada dengan akun twitter @CFDIndonesia, akun twitter Haidar Izzul @IzzulHaidar pun turut mengomentari hal tersebut.

"Mentang2 walikota jd ga ditilang RT @AboutCirebonID Eh, Ada Mobil Walikota Cirebon di Car Free Day." sesalnya.

Sebelumnya Kota Cirebon pada beberapa hari yang lalu meraih piagam penghargaan sebagai Kota yang Tertib dalam Berlalu Lintas (Wahana Tata Nugraha) namun pada hari tersebut, Walikota Cirebon justru menciderainya.

Di Kampus 2 Unswagati, Mahasiswa Keluhkan Fasilitas

Tidak ada komentar
Unswagati - SetaraNews.com, Beberapa mahasiswa baru Universitas Swadaya Gunung Jati yang berada di Kampus II keluhkan penungjang fasilitas dalam pembelajaran.

Kampus II Unswagati yang terletak di jalan Perjuangan nomor 1 Cirebon ini fasilitasnya memang  dirasa kurang nyaman oleh mahasiswa baru. Pasalnya, banyak fasilitas yang kurang bisa dinikmati oleh mahasiswa baru karena ketidaknyamanannya tersebut. Fasilitas itu antara lain ruang kelas, tempat parkiran dan musolah.

Seperti yang telah diketahui, tempat parkir yang berada di Kampus II ini jelas belum layak dinamakan tempat parkir. Karena lahan yang digunakan untuk tempat parkir ini tidak memadai kendaraan-kendaraan mahasiswa yang parkir di tempat parkir tersebut. Selain itu, tempat parkir tersebut mengganggu aktivitas mahasiswa dalam melakukan perkuliahannya. Itulah yang menjadi  faktor ketidaknyamanan mahasiswa baru terhadap salah satu fasilitas kampus yaitu tempat parkir.

Tidak hanya tempat parkir, ruang kelas pun menjadi kendala kenyamanan atas fasilitas kampus. Kurangnya ruang kelas menjadikan mahasiswa baru merasa kurang nyaman. Terang saja, terkadang ruang kelas yang satu dengan ruang kelas yang lainnya digabungkan. Selain kekurangan ruang kelas, keadaan fasilitas lainnya pun yang berada di ruang kelas tersebut tidak maksimal misalnya AC. Tidak sedikit mahasiswa baru mengeluhkan AC yang mati saat kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Karena AC yang mati mengakibatkan mahasiswa baru kurang nyaman berada di ruang kelas.

Hal tersebut diutarakan oleh beberapa mahasiswa baru Unswagati, khususnya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

“Ya, terkadang AC di kelas mati, jelas membuat kami mahasiswa baru merasa kurang nyaman. Apalagi saat kelas digabung.” Ujar salah satu mahasiswa baru Fkip Bahasa Indonesia hari ini (15/9).

Fasilitas yang dirasa kurang nyaman lainnya adalah musolah. Ukuran musolah yang tidak luas merupakan salah satu kurang nyamannya tempat ibadah tersebut. Banyak mahasiswa baru yang buru-buru saat beribadah demi mahasiswa baru lainnya yang ingin beribadah juga.

Harapan mahasiswa baru ke depannya mengenai fasilitas kampus supaya bisa ditingkatkan lagi demi kelangsungan kenyamanan tidak hanya untuk mahasiswa baru namun untuk mahasiswa lainnya.

“Saya berharap fasilitasnya lebih digedein lagi, khususnya untuk kampus II. Karena kan di kampus II ini, mahasiswanya banyak jadi fasilitas menjadi salah satu faktor kenyamanan dalam proses belajar di kampus.” lanjutnya.

Wideshot Metro TV Gelar Pelatihan Citizen Journalism di Cirebon

Tidak ada komentar

Minggu, 14 September 2014

Cirebon, SetaraNews.com –  Wideshot Metro TV mengadakan acara seminar  dan pelatihan Citizen Journalism  di Cirebon.  Acara seminar wideshot ini dilaksanakan pada 13 September 2014 lalu, sedangkan acara pelatihan dilaksanakan hingga 17 september 2014 di Radio Republik Indonesia (RRI) Cirebon.

Acara ini diikuti oleh 150 peserta, yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan kalangan umum. Seminar dan Pelatihan Wideshot bertujuan untuk lebih menyosialisasikan jurnalisme warga kepada masyarakat.

Selain itu wideshot metrotv juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kritik tentang jurnalis. Acara ini dilaksanakan setiap bulan pada dua tempat berturut-turut, para peserta sangat antusias terhadap acara seminar ini.

’’Acara ini bagus, menarik dan terbuka bagi semua kalangan jadi kita bisa tau tentang jurnalis.’’ ujar salah satu peserta seminar saat ditemui SetaraNews (13/9). Proses pelatihan citizen journalism memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari mulai mencantumkan tema, riset dan lain-lain.

Pihak wideshot akan mendampingi selama proses pelatihan tersebut mengenai penentuan kelompok, ditentukan berdasarkan lokasi atau tema. Acara ini akan terus dilangsungkan hingga satu atau dua tahun kedepan sampai masyarakat mempunyai kepedulian sendiri terhadap jurnalisme warga.

‘’Harapan kami dalam acara ini agar nantinya teman-teman ikut mengirimkan kepada wideshot.’’ ujar Arie Barchdar selaku staf produksi Metro TV saat ditemui tim setara.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews