Menyoal Kuliah Online, Mahasiswa Pertanyakan Pengalokasian Dana DPP

Sumber: @pendidikan.ugj Cirebon, UGJ , setaranews.com - Surat Edaran Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Nomor:077/Rektor/III/2020...

Sumber: @pendidikan.ugj

Cirebon, UGJ, setaranews.com - Surat Edaran Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Nomor:077/Rektor/III/2020 terkait Pengaturan Teknis Penyelenggaraan WFH dan SFH yang ditujukkan untuk Lembaga, Para Jajaran Rektorat, Dekanat, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati menuai protes keras dari mayoritas para mahasiswa. Protesan  tersebut ditujukkan untuk isi surat edaran point 4 yang menyatakan "Karena ada keterbatasan kuota internet mahasiswa, maka dekan fakultas dan direktur pascasarjana dimungkinkan untuk menyurati orangtua/wali mahasiswa agar mendukung putra putrinya dalam belajar dengan mengalihkan uang jajan dan uang transport untuk pembelian kuota internet yang lebih dari biasanya". Mahasiswa merasa keberatan dengan hal tersebut, karena di semester genap sekarang ini mereka melakukan kuliah online dan mengingat kuliah online dua minggu sebelumnya mahasiswa tidak merasakan secara efektif "kuliah" karena dosen-dosen hanya memberikan tugas  tanpa menerangkan dengan jelas meteri perkuliahan yang diajarkannya dan juga mahasiswa tidak merasakan fasilitas kampus sebagaimana mestinya. Mereka (Mahasiswa) merasa bahwa uang kuliah yang dibayarkan semester sekarang mubadzir.

Anisa Putri Setiyani selaku mahasiswa ilmu komunikasi tingkat dua mengatakan bahwa ia berharap kampus bisa memberikan subsidi kuota internet kepada para mahasiswanya sebagai wujud lain dari realisasi biaya Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)  yang sudah dibayarkan, karena dalam situasi saat ini mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus dengan maksimal. "saya berharap  kampus  harus bisa memberikan fasilitas pengganti bagi mahasiswa-mahasiswanya dengan memberikan subsidi kuota internet sebagai wujud dari pengalokasian pembayaran DPP, karena memang dalam situasi saat ini mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus seperti representatif ruang kelas dan fasilitas lainnya". katanya saat ditanya setaranews.com via pesan singkat whatsaap messenger, Minggu (29/03). 

Lebih lanjut, Anisa juga mengatakan bahwa pihaknya telah menghubungi rektor via pesan singkat whatsaap messenger untuk menyampaikan aspirasi aspirasi akan hal tersebut. Dan pihak rektor menyatakan bahwa kuliah tetap berjalan secara online. Artinya dosen tetap melakukan tupoksinya dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dosen juga bukan hanya mengajar online tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Dosen tetap digaji dan kampus tidak shutdown hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terkait perpanjang belajar dari rumah sampai dengan bulan mei itu hanya estimasi dan akan di evaluasi setiap dua minggu mengikuti anjuran pemerintah. Jika keadaan sudah aman, maka akan diadakan kuliah tatap muka secara langsung seperti biasanya lagi.

Selain itu, Rektor juga menjelaskan terkait poin 4 yang terdapat pada surat edaran bahwa surat itu  merupakan arahan rektor. Kalau untuk masalah menyurati itu akan dilimpahkan pada dekan masing-masing fakultas. Itupun jika diperlukan. Dan terkait pelimpahan uang kuota rektor menjelaskan bahwa beliau mendapat masukan dari beberapa mahasiswa bahwa uang jajan dan uang transportasi mereka di stop. Maka dri itu, karena kuliahnya online orang tua dapat mengalihkannya untuk mendukung lancarnya sang anak melakukan perkuliahan secara online. 

Namun, Anisa merasa tidak puas dengan tanggapan rektor tersebut karena pihaknya merasa bahwa orangtuanya akan terbebani dua kali dan ia pun mempertanyakan kemana anggaran dari mahasiswa terkait DPP dialokasikan. "Tapi saya tidak puas dengan tanggapan pak rektor itu, saya merasa bahwa orang tua kami terbebani dua kali, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus tapi mahasiswa tetap membayar uang kuliah secara full, mengingat tidak semua orang tua mahasiswa mampu, ada orang tua mahasiswa yang tetap bekerja keluar rumah di tengah maraknya pandemi covid 19 ini demi menafkahi keluarganya, juga semakin sulit mencari uang akibat sosial distancing. Apa sulitnya jika uang DPP untuk fasilitas belajar kami di kampus dialihkan menjadi subsidi kuota internet sebagai fasilitas kami belajar secara online? Kalau fasilitas kampus tidak dipakai, lalu anggarannya kemana? Buat apa? Kan kami sebagai mahasiwa tidak tau, selama ini juga kampus tidak terbuka perihal keuangan kampus" lanjutnya kepada setaranews.com.

Menanggapi hal tersebut, Gilang Gemahesa selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) UGJ sendiri mengatakan bahwasanya pihak BEM-U sedang mengkaji hal ini dan sudah berkoordinasi dengan pihak kemahasiswaan  untuk selanjutnya akan melakukan tindak lanjut kembali. "Perihal ini BEM-U sedang mengkaji dan akan di tindak lanjuti kembali. Dan saya sudah berkordinasi denga bidang 3 terkait hal ini." Jelasnya kepada setaranews.com. 

Sementara, itu Ida Rosnidah selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi sendiri mengatakan bahwa informasi terkait point 4 pada surat edaran tersebut dianulir atau dihapuskan. "Berdasarkan informasi yang saya terima dari wakil rektor dua, point 4 tersebut dihapus (dianulir)". Jelasnya saat diwawancarai oleh kami via pesan singkat whatsaap messenger. 

Terkait penghapusan point 4 pada surat edaran tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya, mengingat hingga saat ini Rektor UGJ belum mengeluarkan surat edaran baru perihal penghapusan point pada surat edaran sebelumnya. 

Reporter : Dasa Pelita