Menolak lupa G30S-PKI

Tidak ada komentar

Senin, 30 September 2019


Foto by Syamsul

UGJ, Setaranews.com - BEM UGJ (Universitas Swadaya Gunung Jati) dari kementrian politik hukum dan HAM mengadakan aksi refleksi untuk memperingati G30S-PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia) sebagai agenda tahunannya untuk mengenang para pahlawan revolusi yang telah mempertahankan ideologi pancasila , bertempat di depan gerbang kampus utama UGJ Hari ini tanggal 30 September 2019 pada pukul 16:00. 

Ikbal Rizali sebagai coordinator lapangan pada aksi tersebut menanggapi bagaimana keadaan ideologi Pancasila sekarang bahwasannya “Pancasila saat ini telah di kebiri, di dalam Pancasila ada Persatuan, tetapi yang ada kita sekarang sedang di pecah belah, dan satu lagi yang paling penting yaitu dalam demokrasi, didalam pancasila itu ada demokrasi yang mana demokrasi kita telah di ciderai oleh sebab itu kita bukan hanya mengenang tapi ini suatu bentuk peringatan”. Ujarnya 

Aksi tersebut selain memperingati dan mengenang serta juga sebagai bentuk ada hal-hal yang di amanatkan oleh para pahlawan tujuh revolusi kita yang mana disaat itu merupakan tumpah darah untuk mempertahankan Pancasila.



Reporter : Dasa Pelita

Dokumentasi PKKMB Fakultas tahun 2019

Tidak ada komentar

Jumat, 27 September 2019

Fakultas Ekonomi (FE)





Fakultas Pertanian (FP)





Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)








Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)





Fakultas Hukum (FH)




Fakultas Teknik (FT)







UGJ Turut Berduka Atas Gugurnya Mahasiswa di Kendari

Tidak ada komentar




Suara Rakyat, Setaranews.com - Salah satu mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randi (21 tahun) meninggal dunia terkena tembakan polisi di bagian dada. Mahasiswa perikanan ini meninggal dunia usai terlibat bentrok dengan polisi ketika sedang melakukan Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Utara pada Kamis 26 September 2019. (Dikutip dari inilahsutra.com)

Menyikapi hal tersebut mahasiswa Cirebon melakukan aksi solidaritas pada tanggal 26 September 2019 di depan Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), pukul 21:00. Aksi tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk Randi. Ginanjar salah satu peserta aksi menyesalkan atas tindakan aparat negara dalam kejadian yang menimpa Randi, “ Soal kemanusiaan ini sangat disayangkan, kenapa negara tidak serius dalam menegakkan keadilan dan demokrasi  padahal itu adalah pilar-pilar yang dapat mensejahterakan orang banyak di Indonesia.” ungkapnya saat diwawancarai setaranews.com

Khaerul Anwar salah satu peserta aksi memberikan harapannya agar kedepannya negara tidak melakukan tindakan yang tidak manusiawi. “Negara tidak melakukan tindak represifitas apalagi dengan menghilangkan nyawa seseorang karna kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang.” pungkasnya.

Kegiatan aksi tersebut diisi dengan sholat ghaib, doa bersama,pembacaan puisi dan penampilan teaterikal oleh peserta aksi.
                                                                                                                     

Jagakali Art Festival 8 Dibuka dengan Jagakalian

Tidak ada komentar



Cirebon, Setaranews.com - Jagakalian merupakan salah satu rangkaian acara sekaligus kegiatan pembuka dari Jagakali Art Festival 2019 (26/09/2019). Sungai Benda Kerep menjadi lokasi bersih-bersih, berada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai komunitas di Cirebon dan volunteer Jagakali Art Festival itu sendiri.

Jagakali Art Festival tahun ini adalah event yang ke 8 kalinya, Zaenal Abidin selaku Ketua Pelaksana mengungkapkan "Motivasi yang membuat kita terus bergerak yaitu ketika alam sudah memanggil, ketika alam sudah menunjukkan amarahnya kita harus bertindak pada posisi yang tepat yaitu menjaga alam itu sendiri."

Jagakalian ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat juga dari Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air yaitu Nety Widiyati, "Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk perbaikan lingkungan" ujarnya. Beliau juga menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga alam dan sadar akan kebersihan lingkungan.

Acara puncak Jagakali Art Festival ini akan digelar pada 25-27 Oktober 2019 bertempat di Cadas Ngampar - Kopi Luhur, Kota Cirebon yang akan diikuti oleh 174 komunitas dari berbagai bidang.

Pemerintah Kota Cirebon Siap Memperjuangkan Aspirasi Mahasiswa

Tidak ada komentar

Kamis, 26 September 2019


Suara Rakyat, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Ciayumajakuning kembali turun ke jalan pada Kamis, 26 September 2019 untuk menagih janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon terkait penolakan terhadap RUU KUHP, RUU PKS, RUU KPK, tindak represifitas aparat kepolisian, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah, aksi tersebut dimulai pada pukul 09:00 wib yang diawali longmarch dari kampus 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon menuju gedung DPRD Kota Cirebon.

Nazrudin azis sebagai Walikota Kota Cirebon mengatakan para peunjuk rasa hari telah menunjukan kepeduliannya yang sangat luar biasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
" Para mahasiswa dan pelajar se-ciayumajakuning hari ini, menunjukan kepedulian yang sangat luar biasa,bahwa negara republik Indonesia ini masih membutuhkan peran para mahasiswa dan kawan-kawan semuanya, kalian telah membuktikan kepedulian kalian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara" ucapnya.

Nazrudin azis juga menegaskan bahwa pihaknya setuju dan siap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa saat ini. "Apa yang disampaikan oleh para mahasiswa pada 23 September 2019 lalu pada hakekatnya kami para penyelenggara pemerintahan se-ciayumajakuning setuju dengan perjuangan para mahasiswa oleh karenanya kalian mahasiswa jangan khawatir karena akan kami sampaikan dan perjuangankan sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" tegas pria yang lahir 20 Oktober 1965 itu.

Pihak DPRD Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon juga berjanji bahwa penyampaian aspirasi ini tidak melalui surat namun secara langsung datang ke gedung DPR-RI.

Pemerintah Kota Cirebon dengan kompak mengatakan 'kami siap untuk membantu kalian dalam menegakkan kebenaran di Indonesia'.

Nazrudin azis merasa sangat bangga walaupun pada hari ini seluruh rakyat Indonesia berkumpul, ribuan mahasiswa juga ikut turun namun mampu bertindak tertib dan damai.Untuk itu pihaknya benar-benar bersedia memperjuangkan apa yang telah menjadi aspirasi mahasiswa dan rakyat semuanya.

Reporter : Felisa Dwi

Tak hanya mahasiswa, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun menolak RUU KUHP.

Tidak ada komentar



Suara Rakyat, Setaranews.com - Aliansi jurnalis Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka,dan Kuningan) menyatakan sikap menolak RUU KUHP yang direstui dikarenakan akan mengancam kebebasan pers dan kekerasan terhadap jurnalis pada Kamis, 26 September 2019 di depan gedung DPRD Kota Cirebon pukul 09:00 pagi tadi.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menuai banyak kontroversi, Terhitung 13 pasal ditengarai berpotensi mengekang kebebasan pers, selain itu pasal-pasal dalam RUU KUHP ini dinilai akan mencederai hak-hak jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik.

13 pasal yang kontroversial tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang selama ini menjadi pedoman para jurnalis. 

Berikut adalah 13 pasal yang dinilai mampu melumpuhkan kebebasan pers di Indonesia. Diantaranya adalah pasal 217, 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440 dan 444.

Juru bicara Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning, Aray mengatakan pihaknya telah mengkaji 13 pasal tersebut yang dinilai berpotensi melumpuhkan kebebasan pers dan kritik masyarakat terhadap pemerintah, penguasa dan pemegang kebijakan lainnya. "Kami sudah mengkaji RUU KUHP, dan isinya ternyata berpotensi mengancam kebebasan pers. Di dalam 13 pasal itu betul-betul tegas mengatakan bahwa menghina, mencaci, mengkritisi melalui tulisan maupun lisan serta menyebarluaskannya akan dipidanakan, artinya tidak hanya pers yang akan terancam namun seluruh rakyat Indonesia akan dipenjarakan oleh Undang-undang ini." Katanya saat diwawancarai oleh tim setaranews.com

Aray juga menegaskan bahwa ada 4 (empat) point sikap yang dinyatakan oleh Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning yaitu ;
1. Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers.
2. Kembali menegakan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.
3. Hentikan dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.
4. Kapolri Tito karnavian menindak tegas oknum polisi yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap 3 jurnalis di Makassar.

Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP ini bukan tanpa sebab. Aray menyebutkan jangankan RUU KUHP, keberadaan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 yang dengan jelas menjadi pedoman bagi para jurnalis pada nyatanya kerapkali diabaikan. " Jangankan RUU KUHP, undang-undang pers saja dalam nyatanya sering kali diabaikan, pemerintah dan aparatur negara kerap kali lupa dan mengenyahkan fungsi dari pada undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 sehingga masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh para junalis dilapangan saat meliput sebuah peristiwa" tegasnya.

Pengesahan RUU KUHP ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi ditanah air, sebab kemerdekaan pers adalah syarat mutlak yang harus ditegakkan dan dijamin oleh undang-undang.


Reporter : Felisa Dwi Pujiyanti

PPKMB UGJ 2019 Fokuskan Asas Humanisme

Tidak ada komentar

Rabu, 25 September 2019

UGJ, Setaranews.com - Selasa, 25 September 2019 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) 2019 resmi dibuka oleh Bapak Rektor UGJ Dr. H. Mukarto Siswoyo Drs. M.Si., di Gedung The Radiant, Gronggong, Cirebon. PKKMB hari pertama ini diikuti oleh 2.137 peserta dengan mengusung tema Membangun Integritas dan Meningkatkan Intelektual Mahasiswa Baru dengan Semangat Juang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karto selaku ketua DPM-U mengungkapkan bahwa PKKMB tahun ini lebih ditekankan kepada asas humanis, memaksimalkan teknis dan mengutamakan kenyamanan bagi mahasiswa baru. "Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini kita memaksimalkan peran pendamping gugus dan pemateri dalam memperkenalkan kehidupan kampus dengan komunikasi secara langsung, kami tidak menginstruksikan jenis dan jumlah makanan yang harus dibawa oleh peserta karena setiap orang mempunyai porsinya masing-masing" ujarnya saat diwawancarai oleh tim Setaranews.

Mahasiswa baru juga mengaku bahwa mereka sudah mengenal sedikit-banyaknya sejarah dan kehidupan kampus UGJ, "Acaranya tidak terlalu membosankan karena panitia juga berusaha menghibur kami setelah penyampaian materi" ungkap Faris selaku mahasiswa baru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Sampai saat ini, jumlah mahasiswa baru yang terdaftar mencapai 2.345 orang dan masih terus bertambah sehubungan masih dibukanya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 4.

Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Menggebrak DPRD Kota Cirebon Untuk Menolak RUU KPK dan RKUHP

Tidak ada komentar

Selasa, 24 September 2019



Cirebon, Setaranews.com
- Seruan aksi dilangsungkan oleh Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning 
( Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) tepat didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Senin (23/9). Sebelum menuju gedung DPRD, seluruh peserta aksi yang hadir berkumpul terlebih dahulu di Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung Jati ( UGJ ) Cirebon. Dalam seruan aksi ini, mahasiswa yang hadir menolak mentah-mentah Revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Mahasiswa merasa revisi undang-undang KPK dapat melemahkan kinerja penyidik KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia yang salah satu pasalnya yakni menolak mengenai status kepegawaian KPK yang disamakan oleh aparatur sipil Negara (ASN) lalu RKUHP yang dianggap banyak yang tidak rasional. Rizaldi, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk kekecewan rakyat Indonesia karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah dirasa mahasiswa mendukung Revisi UU KPK dan RKUHP, “ Ini sebagai bentuk kekecewan kita (mahasiswa) terhadap wakil rakyat yang menyetujui hal tersebut dan juga saya pribadi mengganggap banyak isi pasal-pasal yang mencekik rakyat.” Ucapnya saat diwawancarai setaranews.com disela-sela aksi berlangsung. 

Setelah sampai di gedung DPRD Kota Cirebon, mahasiswa berteriak-teriak meminta ketua DPRD Kota Cirebon untuk keluar menemui peserta aksi yang hadir karena mahasiswa ingin mendengar langsung ucapan dari ketua DPRD Kota Cirebon terkait apa yang sudah diaspirasikan oleh mahasiswa. Selang beberapa menit, ketua DPRD pun datang menemui peserta aksi bersama dengan anggota DPRD yang lain. Ibu Affiati AMa selaku ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 menyambut baik kedatangan para mahasiswa dan ia pun siap menjawab apapun aspirasi yang akan disampaikan. Para mahasiswa langsung mengajak berdialog terhadap ketua DPRD Kota Cirebon menanyakan soal sikap wakil rakyat terkait masalah ini dan mahasiswa pun mendesak DPRD Kota Cirebon untuk menolak disahkan-nya RUU KPK dan RKUHP. Lalu Affiati AMa pun menjawab hal tersebut dengan nada lembutnya, ia (Affiati) mengatakan bahwa salah satu tugas DPRD ialah menyampaikan aspirasi rakyat dan ia pun menjawab bahwa DPRD Kota Cirebon bersedia menolak kasus tersebut akan tetapi harus melalui rapat internal terlebih dahulu namun ia (Affiati) juga menyampaikan kebingungannya karena ia pun belum resmi dilantik menjadi ketua DPRD Kota Cirebon, “ Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang hadir telah menyempatkan waktunya untuk main kerumah rakyat hari ini dan saya sebagai ketua DPRD terpilih bersedia menolak RUU KPK dan RKUHP tetapi yang kawan-kawan perlu diketahui saya dan anggota DPRD terpilih belum secara resmi dilantik jadi kami belum bisa mengesahkan secara hukum.” Tegasnya saat diwawancarai setaranews.com bersama awak media lain. 

Namun mahasiswa kurang puas atas jawaban tersebut karena dianggap belum bisa menentukan sikap atas kasus ini. Para mahasiswa bernegosiasi meminta agar seluruh peserta aksi yang hadir masuk kedalam halaman gedung DPRD, tetapi negosiasi tersebut berjalan alot dengan anggota kepolisian yang berjaga karena pihak kepolisian mempertanyakan kondusifitas jalannya kegiatan aksi tersebut. Lalu akhirnya para mahasiswa bersama-sama sepakat menjaga kondusifitas jalannya aksi tersebut dan anggota DPRD bersama pihak kepolisian menyetujui untuk peserta aksi memasuki halaman gedung untuk duduk bersama anggota DPRD sembari berdiskusi bersama. Dalam hasil diskusi tersebut, menghasilkan beberapa point penting diantaranya yang pertama DPRD Kota Cirebon menolak dan membatalkan RUU KPK, Kedua menolak RKUHP, Ketiga menolak RUU Pertanahan, Keempat menolak RUU Minerba, Kelima menolak RUU PKS, dan Keenam Tangkap dan adili koruptor di Indonesia. Keputusan tersebut ditulis diselembar kertas diatas materai dan ditandatangi oleh ketua DPRD Kota Cirebon dan seluruh anggota DPRD yang hadir dalam aksi tersebut. Namun Agus Suripno selaku anggota DPRD terpilih kembali menegaskan bahwasannya DPRD belum bisa mengesahkan secara hukum keputusan tersebut mengingat belum dilantiknya DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024, “ Kita (DPRD) sudah menentukan sikap bahwa kita siap menolak RUU KPK, RKUHP dan lain sebagainya tetapi sekali lagi kawan-kawan yang perlu diketahui ialah kami (DPRD) belum resmi secara hukum untuk menentukan keputusan.” Ungkapnya. Tetapi menyikapi masalah teknis tersebut ia (Agus) bersama DPRD Kota Cirebon menjamin konsistensi sikap terkait masalah ini dan mengapresiasi penuh terhadap kawan-kawan mahasiswa. 

Aksi ini dihadiri kurang lebih 300-500 mahasiswa dan dikawal oleh aparat gabungan dari POLRI, TNI, dan SATPOL PP yang berjumlah 180 personil. Aksi ini berjalan kondusif dan para peserta aksi membubarkan diri dengan damai. Seluruh mahasiswa bersama-sama memegang komitmen dari DPRD Kota Cirebon atas sikapnya yang sudah disepakati bersama dan siap mengawal kasus ini sampai tuntas demi rakyat Indonesia.

Reporter : Arjun

Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Gelar Aksi di Gedung DPRD Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Senin, 23 September 2019


Foto by Irfan

Masa Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning melakukan Aksi di Jl Siliwangi, tepatnya di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (23/9/2019). Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Aksi ini merupakan bentuk penolakan para mahasiswa terhadap revisi UU KPK dan tolak RKUHP yang tidak berpihak dan menderitakan rakyat. 

Masa menuntut beberapa hal dan meminta agar pihak DPRD Kota Cirebon menyetujui. Adapun tuntutan dan kesepakatan tersebut sebagai berikut 

DPRD Kota Cirebon Bersama Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Bersepakat : 

1. Tolak dan batalkan RUU KPK 

2. Tolak RKUHP 

3. Tolak RUU pertahanan 

4. Tolak RUU MINERBA 

5. Sahkan RUU PKS 

6. Tangkap dan adili koruptor di Indonesia 

Adapun jawaban dari pihak DPRD Kota Cirebon menyetujui dan menyatakan jika pihaknya menolak RUU KPK dan RKUHP. “ Tidak Ada satupun yang Kami setujui, jika rakyat menderita” celetuk juru bicara DPRD Kota Cirebon. Sedangkan Ibu Affiati selaku ketua DPRD terpilih bersedia menandatangani tuntutan dari para Mahasiswa namun belum bisa memberikan stempel, pasalnya dirinya belum diangkat secara definitive



Sedangkan menurut Rizaldi yang merupakan perwakilan salah satu Mahasiswa mengungkapkan bahwa menurutnya kasus ini seperti kemarin – kemarin. Presiden Jokowi yang menunda peraturan RUU KUHP, sedangkan rakyat disini masih menunggu kepastian dari DPRD Kota Cirebon. 

Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa akan terus konsisten dalam mengawal kemajuan dari kasus Revisi UU KPK dan penolakan terhadap RKUHP ini.


Reporter : Dasa Pelita

RIP KPK. DPR dipihak siapa?

Tidak ada komentar

Sabtu, 21 September 2019

 

Sumber Gambar : Google / cnbcindonesia.com

Opini, Setaranews.com - Telah disahkannya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 17 September 2019 membuat banyak elemen masyarakat yang menggelengkan kepala. Pasalnya banyak kejanggalan yang dialami, mulai dari pengesahaan yang dianggap buru-buru (hanya 13 hari), tak banyak wakil rakyat yang duduk di ruang Rapat Paripurna bahkan berdasarkan hitung kepala (headcount) hanya 80 anggota DPR yang hadir ketika pembukaan Sidang, jumlah ini masih jauh dari kuorum (jumlah anggota DPR 560 anggota), serta tidak dilibatkannya KPK dalam perumusan UU tersebut. 

RUU KPK bukannya menguatkan KPK justru melemahkan KPK. Dalam RUU tersebut terdapat poin dibentuknya Dewan Pengawas KPK, hal ini membuat KPK tidak lagi independen dalam pengambilan keputusan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas yang justru Dewan Pengawas tersebut di bentuk oleh Presiden. Dengan demikian Presiden dengan sangat mudahnya mengintervensi KPK dalam pemberantasan Korupsi. 

Ironi nya, DPR yang selaku wakil rakyat tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, musisi, pegiat anti korupsi, dll. Hanya menjadi tontonan bagi wakil rakyat yang justru memilih menutup telinga. Aspirasi-aspirasi rakyat seolah-olah hanya bualan anak kecil yang tak penting untuk dipertimbangkan, sangat berbanding terbalik dengan sistem Demokrasi. Melihat realita Indonesia hari ini, masih pantaskah sistem demokrasi ditetapkan di ibu pertiwi?


Oleh : Nanang AF

“AMANAT RAKYAT, AMANAT TUHAN” JANGAN TIDUR WAKTU SIDANG SOAL RAKYAT

Tidak ada komentar

Senin, 16 September 2019


Foto by Google

Opini, Setaranews.com - Catatan Sejarah menorehkan bahwa, bangsa Indonesia merdeka pada tahun 45. Sehingga demokrasi yang telah terjadi hari ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu bangsa dan negara tentang apa yang mereka di cita-citakannya. Hal tersebut termaktub dalam Pancasila aline ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin Oleh Khikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” artinya, Kekuasan terbesar yaitu tetap berada ditangan rakyat. Namun demikian. Pengaplikasian nilai Pancasila dalam Sila Ke-4 tersebut menjadikan indonesia dalam sistem Votting, bukan Musyawarah mufakat. Tidak hanya itu, wakil rakyat yang telah duduk dibangku megahnya seolah tidak ada beban terhadap para kontsituennya, sehingga rakyat banyak penyesalan atas apa yang telah mereka pilih. 

Konstitusi Negara menyebutkan pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat, bahwa diadakannya pemilu setiap lima tahunan ini bahkan diserentakkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak. Seperti warga negara yang menantikan agar terjadinya suatu perubahan, dan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya warga negara yang menantikan pemilu lima tahunan tersebut. Wakil rakyat yang sedang asyik pada saat itupun menaruh harapan kembali agar kontrak mereka dengan rakyat dapat diperpanjang lagi. 

Pemilu yang telah berakhir dibulan April tahun ini. Mereka baik incumbent maupun kandidat baru telah bertarung dalam menjual wibawa, reputasi, sampai popularitasnya terhadap masyarakat. Terlebih para incumbent yang seolah bagaimana caranya mereka agar tetap terpilih kembali, untuk kedua atau ketiga kalinya. Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pesta lima tahunan kemarin. Baik tingkat Pusat, Provinsi, sampai tingkat daerah. Mereka berjuang seolah paling benar, paling hebat, dan paling solutif ketika didepan para konstituennya. Dan seolah partai mereka adalah perahu paling kuat diantara perahu yang lainnya. Yang pada akhirnya pesta demokrasi lima tahunan ini banyak terjadi hal yang menyimpang dari aturaan perundang-undangan. Banyak sekali kasus sengketa pemilihan yang telah diselesaikan Mahkamah Konstitusi. Mulai money politic, Kecurangan dalam DPT, dan bahkan mash banyak perosalan pemilu kemarin yang selesai diranah Mahkamah Konstitusi. 

Sebanyak 50 Caleg terpilih/legislator periode 2019-2024 resmi mengucapkan sumpah atau janji mereka sebagai wakil rakyat kemarin itu. Mereka bersumpah kepada masing-masing Tuhan-Nya dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi kepentingan bangsa dan negaranya. Rakyat yang sampai saat ini menjadi aktor utama dalam memilih para wakilnya tersebut, tentu kita sebagai rakyat berharap dan sangat menaruh harapan kepada para wakil rakyat yang baru saja dilantik ini jangan sampai mengkhianati dan melukai hati kami. 

Selain itu para wakil rakyat ini tentu harus selalu ingat dengan sumpah dan janji yang mereka ucapkan. Sumpah dan janji ini bukan baru kali ini saja dilakukan tetapi sudah pernah dilakukannya ketika periode sebelumnya bagi para Incumbent. “Dalam sumpah dan janjinya, mereka akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mereka juga akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Kemudian akan memperjuangkan aspirasi rakyat /daerah pilihannya yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Katanya, 

Jika dilihat dan ditelaah lebih dalam sumpah dan janji tersebut sangat-sangat berat untuk dipikul, karena mereka wajib untuk berlaku adil, bekerja bersungguh-sungguh demi kepentingan bangsa bukan demi kepentingan pribadi, golongan maupun partai politiknya. Yang pada akhirnya balas budi yang menjadi alat politik masa kini. Seolah perjuangan kemenangan kemarin adalah perjuangan yang harus dibayar oleh jagoannya yang terpilih itu, sehingga pada akhirnya wakli rakyat yang terpilih mengutamakan golongannya mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan yang terjadi yaitu sebuah deal proyek dan akses para golongannya dipermudan demi kepentingan golongan. 

Gambaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Hampir seluruh dari wakil rakyat gagal dalam mengemban amanah tersebut, mengapa demikian? Banyak persoalan dan permasalahan yang belum terselesaikan dengan tuntas. Kota dan kabupaten saya kira sama saja terkait kinerja. Semuanya hanya omong kosong belaka. Apalagi yang terjadi pada wakil rakyat periode sebelumnya. Terjadi hal yang benar-benar sangat konyol pada wakil rakyat Kabupaten Cirebon yaitu dengan tertangkapnya para wakil rakyat yang ketika itu sedang asyik bermain judi. Tidak hanya itu. Kota cirebon juga masih banyak PR yang harus diselesaikan, baik persoalan Tanah Cipto, DAK, mapun yang lainnya. 

Disini saya merasa prihatin atas perlakuan yang mereka perbuat selama itu. Padahal amanah yang mereka emban adalah mempunyai tanggung jawab dengan dua garis yang berbeda. Ungkapan kekesalan yang terjadi pada saat itu juga pernah hadir dalam sebuah lirik lagu musisi yang sangat melegenda ini. Ya, “Wakil Rakyat”. Sebuah lirik atau Lagu Cipt. Iwan Fals tersebut menggambarkan fakta yang terjadi di kota maupun kabupaten Cirebon pada saat ini. Dengan rentetan buruk kinerja anggota dewan periode sebelumnya rakyat tentu berharap lebih kepada pada wakil rakyat yang baru saja dilantik ini. Bukan malah berdampak semakin buruk akan kemajuan Cirebon. Sungguh menyakitkan hati rakyat ini, dimana para wakilnya sibuk dan ramai-ramai mencuri uang rakyatnya sendiri. Sementara pembangunan menuju kesejahteraan rakyat banyak selama ini tidak pernah terwujud. Yang terjadi Rakyat hanya dijadian sapi perah setiap lima tahunan sekali. 

Terlebih jangan sampai paradigma masyarakat itu berubah tentaNg singkatan DPRD, yang seharunya mempunyai makna wakil daripada rakyatnya. Dengan satu kesalahan dan kecerobohannya sehingga rakyat mengartikan bahwa DPRD yaitu “Dewan Poyek Rebutan Duit” mengapa demikian, karena dari tahun ke tahun sudah tak asing, bahwa wakil rakyat malah beralih fungsi dengan bermain proyek. Entah mega proyek, maupun persoalan perizinan proyek para investor. Hal tersebut terjadi pada periode sebelumnya. Dan berharap agar wakill rakyat diperiode saat ini benar-benar mengemban tugas dan bertanggung jawabnya kepada rakyat. Soal Tuhan biarkan itu urusan mereka. 

Dan lagi agar Wakil Rakyat Itu Seharusnya Benar-Benar Merakyat, Jangan Tidur Waktu Sidang Soal Rakyat. Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara, Yang Hanya Tau Nyanyian Lagu Setuju.

Oleh : Kiki Riski. SN (Mahasiswa Tingkat Akhir UGJ Cirebon)

33 Orang Pengurus Baru UKM TKU Resmi Dilantik

Tidak ada komentar

Senin, 02 September 2019


UGJ, Setaranews.com - (02/09/2019) UKM Tutorial Keislaman Universitas Swadaya Gunung Jati (TKU) melaksanakan Pelantikan dan Musyawarah Kerja yang bertempat di Aula kampus 1 UGJ dengan tema Memperkokoh Semangat Perjuangan Guna Membentuk Moralitas Kader yang Amanah dan Bertanggung Jawab. 

Acara Pelantikan ini dihadiri oleh Agus Dimiyati sebagai Perwakilan dari jajaran Rektorat UGJ, Drs.H.Komarudin.M.Pd. sebagai Pembina Teknis dan para alumni dari UKM TKU sendiri . 

"Belum ada rencana untuk program kerja baru tetapi kami akan berusaha melaksanakan program kerja yang belum sempat terlaksana di periode kemarin agar lebih maksimal" pungkas Hendri selaku Ketua Umum UKM TKU yang baru saja dilantik .

Agus Dimiyati juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa beliau yakin TKU akan menjunjung tinggi islam yang Rahmatan Lil Alamin dan menjadi salah satu motto bagaimana gema keislaman ini bisa dilahirkan di dunia pendidikan khususnya di kampus kita .

"Semoga kedepannya UKM TKU bisa lebih baik lagi dan program kerja yang dilaksanakan bisa berdampak luas bukan hanya di lingkungan kampus tapi diluar kampus juga" ujar Indra Tamara selaku Ketua Umum Periode 2018-2019. 33 orang pengurus baru resmi dilantik, walaupun sebagian anggota berhalangan hadir namun pelantikan berjalan dengan khidmat. 

Reporter : Anisa Puse
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews