Responsive Ad Slot

Universitas VS Yayasan, Siapa yang Menang?

Tidak ada komentar

Rabu, 18 Oktober 2017

Sekapur Sirih

Akhir – akhir ini, dinamika di Universitas Swadaya Gunung Djati (Unswagati) dan Yayasan Pendidikan Sunan Gunung Djati (YPSG) mulai memanas. Terlebih setelah aksi unjuk rasa (Demonstrasi) yang dilakukan para pegawai, staf dan karyawan Unswagati. Tiga tuntutan pun dilemparkan kepada pihak Yayasan; Copot Suheri, Juju, Ayu, revisi Statuta terbaru kembali ke tahun 2015 – 2016, dan kembalikan tata kelola keuangan kepada Universitas. Memang setelah keuangan dikeola Yayasan berdasarkan Statuta terbaru, polemik bermunculan yang berimbas pada civitas akademik, terutama mahasiswa yang paling dikorbankan atas berlakunya peraturan tersebut.

Bagaimana tidak, dengan semakin melesatnya biaya perkuliahan di Unswagati, sayangnya kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa. Organisasi kesulitan mengadakan kegiatan, lantaran sokongan dana dari kampus sulit sekali didapatkan, dengan alasan minim anggaran. Kedua, sarana – prasarana juga sama, minim. Belum lagi soal kesejahteraan civitas akademik, ini pun sama, memprihatinkan. Siapa yang patut bertanggung jawab dalam persoalan ini? Mari kita bedah, dengan sudut pandang objektif yang dilihat dari keadaan ril – atau dengan kata lain berdasarkan fakta – fakta yang ada -.

Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu berbagai hal prinsipil ketika berbicara soal Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi dan Yayasan sebagai lembaga nirlaba. Persoalan pendidikan sudah jelas tercatat dalam konstitusi merupakan hak semua warga Negara untuk mencapai cita – cita bersama yaitu mercerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya tidak hanya Negara yang memikul bebannya, lembaga pendidikan pun – sebagai salah satu komponennya - harus turut serta memikul tanggung jawab tersebut. Disiniah peranan regulasi sebagai sebuah sistem mutlak diperlukan.

Undang – Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Tinggi, dan Undang – Undang Yayasan dan beberapa regulasi lainnya menjadi payung utama untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan. Dalam peraturan tersebut diatas disebutkan pokok pikiran (prinsip) bahwa biaya perkuliahan di setiap universitas harus terjangkau (hal ini diatur juga mengenai standar biaya kuliah di Indonesia) transparan dan akuntabel. Kemudian Yayasan sebagai payungnya secara prinsip tegas disebutkan sebagai organisasi nirlaba. Artinya bukan organisasi profit yang memperjual – belikan pendidikan. Bukan bicara soal untung atau rugi! Harusnya mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Itulah prinsip – prinsip yang harus kita jadikan pedoman, pondasi dasar.

Akar Persoalan Konflik di Unswagati

Baiklah kita kembali kepada persoalan,. Kali ini mari kita kaji bersama akar – akar persoalan yang membelit sehingga timbul berbagai konflik. Menurut penulis ada tiga aspek yang perlu dicermati bersama yaitu aspek hukum (regulasi), aspek politis , dan aspek ekonomi. Pertama, jika kita lihat dari sisi regulasi atau aturan, sumber persoalan utamanya terdapat di Statuta sebagai payung hukum utama dalam hal menjalankan dan pengeloaan. Statuta tersebut di susun oleh Senat Universitas yang diantaranya terdiri dari jajaran Rektorat, Dekanat dan Yayasan. Dalam Statuta terbaru muncul pasal yang menyebutkan bahwa setiap uang yang ditarik dari mahasiswa harus masuk kedalam rekening Yayasan. Pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh Yayasan untuk mengeola Keuangan.

Dampak dari regulasi tersebut jangan ditanya lagi, intinya mahasiswa yang paling dirugikan! Kedua, yaitu aspek politis. Menurut penulis wajar saja jika ada anggapan persoalan yang muncul ada hubungannya dengan perhelatan pemilihan rektor yang akan dilaksanakan Januari mendatang. Menurut informasi yang beredar, beberapa orang yang memiliki pengaruh di Yayasan dan Universitas bakal bertarung di Pilrek tersebut. Seperti pertarungan digelanggang dunia perpolitikan dengan berbagai celah yang ada akan digunakan sebagai senjata utama dalam berperang. Kemudian saling jegal – menjegal!
Terakhir dari aspek ekonomi, tidak dipungkiri dari peraturan yang ada berimbas kepada kesejahteraan civitas akademik. Hal ini penulis sepakat, selama tidak dalam memperkaya diri sendiri ataupun golongan. Cilakanya, siapa yang berkuasa, maka dia yang akan menguasai sumber daya ekonomi. Tidak dipungkiri pula bahwa hal ini bakal terjadi, pertarungan ini pun bisa dimanfaatkan untuk menguasai sumber daya dan kekayaan aset Unswagati itu sendiri. Ini pun yang harus dikawal, kekayaan yang ada harus dioptimakan untuk kemasahatan bersama!

Sikap Sebagai Mahasswa Unswagati

Mahasiswa sebagai Stakeholder utama dalam persoaan ini pun harus ambil sikap dan ambil peran. Tentunya, jangan sampai terjebak dalam pertarungan (konflik interes) dua kelompok yang sedang baku hantam. Kita semua harus cakap dalam mengambil keputusan, berbagai kemungkinan, kondisi, data dan fakta harus tetap di cermati. Dalam hal ini pula independensi mahasiswa diperlukan, sebagai jawaban atas persoalan yang ada, intinya sebagai solusi. Independensi tersebut bukan dalam artian netral atau tidak berpihak. Mahasiswapun punya kepentingan dan keberpihakan yang nyata, yaitu kesejahteraan umum seluruh civitas akademik, tanpa terkecuali.

Siapapun yang berkuasa, siapapun yang menduduki jabatan strategis, mahasiswa tidak ada urusan. Apakah ada yang bisa menjamin jika mereka yang bakal berkuasa bisa amanah dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa? Tidak! Maka dari itu yang dilawan oleh mahasiswa yaitu mereka – mereka yang tiran, haus jabatan dan rakus dalam menimbun kekayaan, dan tidak berpihak tehadap kepentingan umum, kemudian menciderai nilai – niai kemanusiaan dan keadilan. Disinilah mahasiswa ambil bagian dalam berjuang. Yang mengaku atau merasa bagian dari almamater Unswagati, mari kita bersama mengembalikan Unswagati kepada fitrahnya, back to basic; pengabdian terhadap masyarakat! Bukannya begitu, wahai saudaraku?

Epri Fahmi Al- Aziz Penulis adalah Mahasiswa Fakutas Ekonomi Sekaligus Anggota Luar Biasa Lembaga Pers Mahasiswa Semua Tentang Rakyat (Alubi LPM SETARA).

Green Building solusi untuk Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Senin, 16 Oktober 2017

Unswagati, Setaranews.com – Himpunan Mahasiswa Sipil (HMS)  Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon mengadakan acara Seminar Nasional di Aula Kampus Utama Unswagati Cirebon. Senin (16/10).

Kegiatan yang bertemakan “Save The Earth By Green Building” yang merupakan rangkaian acara dari Civil Festival 2017 HMS Unswagati berjalan dengan lancar dan banyak di hadiri dari berbagai civitas akademika, dan peserta dari berbagai kalangan. Pembicara dalam seminar tersebut terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon yaitu Ir. Budi Raharjo,MBA. dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon yaitu Drs. H. RM., Abdullah Syukur. Ms.i .

Hal yang menarik dalam Seminar tersebut membahas tentang Green Building yang dirasa menjadi solusi bagi masyarakat universal sebagai keseimbangan menyikapi permasalahan lingkungan. Kemudian keselarasan pemerintah Kota Cirebon dengan gagasan green building, hal tersebut kata Budi pemerintah harus mengawalinya dimana sudah di gambarkan dalam visi Kota Cirebon yaitu RAMAH (Religi, Aman, Maju, aspiratif, Hijau).

“Untuk mencapai hal ini kita sudah ada beberapa hal yang untuk mengarah ke situ salah satunya adalah green building itu tidak hanya bangunan, green building merupakan konsep bangunan yang ada unsur hijaunya.” Kata Budi dalam pidatonya

Lebih lanjut budi menjelaskan, di Kota Cirebon berdasarkan regulasi yang ada dimana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 20% dari luas lahan kota dan 10 % dari partisipasi swasta. Dengan keterbatasan lahan, menurut Abdullah Syukur green building bisa menjadi solusi dimana di Kota Cirebon sendiri lahannnya sangat terbatas untuk pengembangan taman.

Salah satu peserta menanyakan, selama ia menjadi warga Kota Cirebon ada perubahan yang sangat jauh berbeda jika di bandingkan dengan kondisi pada masa dulu, seperti jalan Ciptomangunkusumo Kota Cirebon yang dulu rindang dan banyak pepohonan menjadi tergantikan dengan di tumbuhi bangunan-bangunan. “Untuk membangun green building sepertinya kebijakannya juga harus green. Apakah kebijakan-kebijakan pembangunan di cirebon itu sudah green atau belum, diharapkan perda untuk green building?” kemudian dijawab dengan pemaparan arah DPUPR dan DLH kota Cirebon.

“Peruntukan RT/RW, perencanaan tataruang  wilayah kota itu dulu masuk dalam somasi dalam perumahan dan pemukiman di 2017 berubah menjadi perdagangan dan jasa, karna itu termasuk dalam KSK (kawasan strateis kota) dimana perkembangannya harus kita dorong, akibatnya seperti ini ( cipto sekarang) tapi kami akan tetap menjaga kaidah-kaidah dari yang ada di situ.”

Budi menambahkan, bahkan pihaknya sudah mengimbau juga melakukan pembangunan yang ramah lingkungan tetapi sampai saat ini yang sudah mereka laksanakan adalah baru Gapura Candi Petak dimana itu juga masih terbatas pada bangunan berpetak / perkantoran tapi untuk swasta kami belum mempunyai dasar yang kuat.

Selain itu, menurut budi, impian DLH sebagai Dinas terkait juga sebenarnya merencankan bangunan hijau yang horizontal tetapi juga vertikal untuk mengejar penghijauan 20% , untuk Perda akan melibatkan semua unsur untuk meminta masukan dan sarannya. (Obi Robiansyah)
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews