Responsive Ad Slot

DPUPR Siap Lakukan Transparansi Polemik DAK

Tidak ada komentar

Jumat, 21 April 2017

Cirebon, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) kembali gelar aksi, kali ini untuk menagih janji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR ) terkait ketidaksesuaian  pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari DAK 96 Miliar. Aksi dimulai dari Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung jati ( Unswagati ) menuju kantor DPUPR, pada Kamis (20/4).

AMC membuat MoU (Memorendum of Understanding ) untuk tahu sejauh mana keseriusan DPUPR menanggapi kasus DAK 96 M. Selain itu juga AMC tekan DPUPR untuk transparansi melalui media elektronik maupun diskusi publik  terkait proses hukum kasus mega kota Cirebon tersebut.  Saat ditanya  untuk melakukan transparansi terkait proses hukum polemik DAK 96 Miliar, Yudi Wahono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Sekretaris DPUPR dengan tegas menyatakan kesiapannya,

“kalo hanya untuk kesepakatan sih okelah, tapi untuk tandatangan MoU kami kan instansi, kami punya partai integritas yang harus ditandatangani sesuai dengan perpres,kalau pernyataan lisan sih kan saya sudah ngomong kalau tertulis sih tidak bisa kan ada atasan-atasan saya di dalam instansi” ujarnya kepada massa aksi.

DPUPR pun tegaskan tidak akan membayar kontraktor karena masa addendum yang sudah habis sedangkan kualitasnnya tidak sesuai spesifikasi. Namun, AMC tidak mempermasalahkan terkait pembayaran tetapi mempertanyakan Polemik DAK 96 Miliar yang tidak sesuai spesifikasi. “ya berarti itu kontraktornya yang salah,sudah dikontrol tapi kalo memang masih gitu ya berarti kemampuannya sampai disitu nantinya saya tidak akan bayar.” Tambahnya. (Felis)

Lomba Menulis Opini Gemilang Kreasi Setara

Tidak ada komentar

Kamis, 20 April 2017

Syarat dan Ketentuan Lomba Menulis Opini dalam rangkaian kegiatan “Gemilang Kreasi Setara” untuk memeringati berdirinya LPM Setara ke tujuh tahun:

Syarat dan Ketentuan:
1. Peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya terbaiknya
2. Karya yang dikirimkan merupakan asli buatan peserta dan belum pernah dipublikasikan dimanapun
3. Isi opini tidak mengandung SARA, Pornografi dan Kekerasan
4. Dikirim ke email lpm.setara@gmail.com dengan subjek LombaOpini_Nama_Asal_Institusi/Sekolah/Universitas
5. Tulisan minimal 1000 kata lalu dikirim dalam bentuk Ms. Word dengan ketentuan Kertas A4, Margin Normal, Format Paragraf Justify, Font Times New Roman, Font Size 12 dan Space 1,5
6. Peserta melampirkan biodata diri (Nama Lengkap, TTL, Alamat, Institusi/Sekolah/Universitas, Email dan No. Hp yang bisa dihubungi)
7. Opini yang diikut sertakan menjadi hak milik panitia (tapi tetap menjadi hak cipta peserta) untuk dipublikasikan di www.setaranews.com
8. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)

Tema Opini:
Pembangunan Kota Cirebon Saat Ini

Hadiah:
Juara 1 Uang tunai Rp 300.000 + Sertifikat + Aksesoris
Juara 2 Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris

Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017

Lomba Fotografi Gemilang Kreasi Setara

Tidak ada komentar
Syarat dan Ketentuan Lomba Fotografi Jurnalistik dalam rangkaian kegiatan "Gemilang Kreasi Setara" untuk memeringati berdirinya LPM Setara ke tujuh tahun:

Syarat dan Ketentuan Peserta:
1. Mengikuti akun LPM Setara di berbagai media sosial:
• Facebook (SETARANEWS.com)
• Twitter (@lpm_setara)
• Instagram (@lpm.setara)
2. Unggah foto jurnalistik terbaikmu di instagram dengan tema yang telah ditentukan berikut dengan captionnya.
3. Menandai akun @lpm.setara dalam foto unggahannya dengan tagar #LPMSetara #GemilangKreasiSetara7 #FotografiSetara #SisiLainPembangunanKotaCirebon
4. Peserta wajib mengirimkan foto yang diikutsertakan dalam lomba, data diri pribadi beserta kontak yang dapat dihubungi, ke email LPM Setara (lpm.setara@gmail.com)
5. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karyanya.
6. Pemenang akan dihubungi oleh panitia acara pada 19 Mei 2017
7. Foto pemenang akan menjadi hak milik LPM Setara

Tema Fotografi:
Sisi Lain Pembangunan Kota Cirebon

Ketentuan Penilaian:
Kesesuaian dengan tema lomba, teknik pengambilan gambar, nilai artistik dan jurnalistik, caption yang berkaitan dengan foto. Akan ada dua kategori pemenang, yaitu:
1. Berdasarkan penilaian juri
2. Berdasarkan jumlah likes terbanyak di foto yang diunggah di akun instagram peserta

Hadiah:
Pemenang lomba Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris
Peraih likes terbanyak Uang tunai Rp 250.000 + Sertifikat + Aksesoris

Batas Waktu:
Pendaftaran 20 April – 17 Mei 2017
Penjurian 18 Mei 2017
Pengumuman Pemenang 19 Mei 2017

Unswagati Tuan Rumah Rakernas BEM SI ke-10

1 komentar
Unswagati, Setaranews.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (BEM Unswagati) Cirebon menjadi tuan rumah dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan diselenggarakan di Hotel Zamrud pada Kamis, 21 April-Senin, 22 April 2017.

Rakernas ke sepuluh ini diselenggarakan dengan mengusung tema "Optimalisasi Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa" adapun pembahasan dalam Rakernas nanti ialah program-program kerja selama satu periode kedepan dalam kepengurusan yang baru.

"Kita akan bahas agenda kita selama satu tahun ke depan, apa yang menjadi fokus kita di BEM SI nanti kita akan omongin besok," ungkap Muhammad Iqbal Anan selaku Ketua Panitia Rakernas pada Setaranews.com, Selasa (18/4).

Selama dua hari, kegiatan tidak hanya diisi dengan rapat kerja melainkan ada beberapa acara lainnya. Pada tanggal 21 April 2017 ada diskusi publik dengan tema "Prospek dan Masa Depan Industri Strategis Nasional" dengan menghadirkan Rizkan Chandra, Deputi BUMN, dan Dr. H. Herman Kaheron sebagai pembicara.

Selain diskusi publik, pada hari yang sama pun diselenggarakan seminar nasional dengan tema "Nasional Ekonomi dan Ekonomi Rakyat" dengan Prof. Dr. Sri Edi Swasono sebagai pemateri.

"Kita gak cuma sekedar rapat doang, tapi kita dapat ilmunya. Maka dari itu kita coba mengundang pemateri yang luar biasa. Seminar dan diskusi ini untuk umum," ujar Iqbal.

Dikatakan Iqbal, BEM Unswagati sebagai tuan rumah Rakernas kesepuluh ini, bertujuan agar BEM SI dapat dikenal di kalangan Unswagati dan juga bisa memperkenalkan Unswagati dan Cirebon kepada anggota BEM SI yang hadir.

"Kita mengajukan mengadakan Rakernas di Unswagati, ini juga gebrakan awal dari BEM U dengan proker skala nasional. Kita Unswagati bisa berkontribusi di skala nasional ini langkah awalnya," kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Unswagati tersebut.

Sementara, universitas yang akan hadir pada Rakernas ini ialah universitas di seleruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

PPK Akui DAK 96 M Tidak Sesuai Spek, PPHP Diminta Jangan Macam-Macam

Tidak ada komentar

Rabu, 19 April 2017

Cirebon, setaranews.com – Pembangunan Infrastruktur Publik Daerah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M menjadi sorotan publik dan penegak hukum di Kota Cirebon. Pasalnya, tidak sedikit pelaksanaan pengerjaan berjalan asal-asalan dan juga tidak memenuhi standar kualifikasi dan spesifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang Jasa Kontruksi. Adanya fakta tersebut, diakui oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Hal itu disebutkan oleh Yudi Wahono yang juga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek DAK 96 M. Menurut Dia, pengerjaan yang tidak sesuai spek paling banyak pada pembangunan trotoarisi, drainase dan jembatan.

“Misalnya seperti pembangunan trotoarisasi Batu Sikatnya tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya kepada setaranews.com saat ditemui diruangannya, Selasa (18/01).

Namun ketika ditanya letak pasti titik-titik mana saja yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, Yudi menyebutkan ada tiga titik lokasi trotroar yang tidak sesuai spek yaitu di Jl. Cipto, Jl. Siliwangi dan Jl. Kartini. Ia juga mengklaim pembangunan jalan, aspal serta betonisasi sudah sesuai spek.

“Memang yang tidak sesuai itu ada dibeberapa titik diantaranya di cipto, siliwangi dan kartini. Bisa kita lihat di depan rumah makan sederhana itu udah mulai rusak.  Yang jelas untuk betonisisasi, jalan dan aspal udah sesuai spek dan ada uji labnya,” katanya.

Dilain pihak, Jubir dari Aliansi Mahasiswa Cirebon, Arif mengungkapkan bahwa dalam laporan Konsultan Pengawas jelas sekali disebutkan dimana saja dan apa saja yang tidak sesuai spek.

“Trotoar soal batu sikat, campuran adukan, Aspal ketebalan, jenis aspal, sedangkan betonisasi dilihat dari pembesian dan lain-lain. Rakyat tidak bodoh, janganlah melakukan pembohongan publik,” pungkasnya kepada setaranews.com.

Ia pun menegaskan kepada DPUPR selaku dinas teknis yang melaksanakan proyek tersebut untuk berhati-hati, karena sedang disoroti oleh masyarakat dan juga para penegak hukum mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan juga KPK.

“Jangan macam-macam, apalagi ketika PPHP menerima hasil pekerjaan proyek tersebut. Siap-siap untuk masuk jeruji besi. Ketika ada aturan yang ditabrak, maka mulai dari PPHP, PPK, PA yang semuanya ada di DPUPR menjadi tumbal paling awal oleh penegakan hukum. Kita lihat saja, rakyat berhat mengintervensi itu,” tandasnya.

AMC: PPHP Itu Artinya Panitia Pemberi Hasil Palsu

1 komentar

Selasa, 18 April 2017

Cirebon, setaranews.com – Terkait polemik dugaan Korupsi dalam mega proyek DAK 96 M yang memasuki tahapan penilaian hasil pengerjaan, menurut Aliansi Mahasiswa Cirebon, penilaian yang bakal dibuat dinas teknis diartirkan akan dibuat – buat (palsu). Maka dari itu, AMC mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penilaian serta mengawal proses hukum yang sedang bergulir di Kejari Kota Cirebon.
Jubir AMC, Arif menjelaskan bahwa dalam pelaksananaan pengerjaan mega proyek DAK 96 M tersebut diindikasikan adanya laporan fiktif yang dibuat baik oleh Kontraktor maupun Dinas teknis dalam hal DPUPR.
“Kontraktor mengklaim sudah memenuhi progress 100 %, ini patut diduga adanya laporan fiktif, disini kerugian keuangan negara bisa dilihat. Membandingkan RAB, Gambar dan pelaksanaan dilapangan, gampng,” ujarnya kepada setaranews, Selasa (18/04).
Maka dari itu menurut dia, saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk DPUPR yang betugas menilai atau meninjau kembali hasil pekerjaan harus juga diawasi. Pasalnya, sedari awal saja sudah diduga fiktif, hasil dari PPHP juga tidak menutup kemungkinan akan dibuat – buat pula.
“Laporannya saja diawal diduga fiktif, saat peninjauan hasil juga bisa jadi sama, palsu. Logika sederhananya seperti itu. Jadi PPHP itu singkatannya Panitia Pemberi Hasil Palsu kalau terjadi serah terima proyek, siap – siap saja. Karena bukan sesuai atau tidak, tapi kenapa bisa terjadi polemik? Ini yang jadi sorotan penegak hukum, penyimpangnnya kasat mata” pungkasnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yudi Wahono yang juga sebagai sekretaris DPUPR mengklaim bahwa ada pekerjaan yang sesuai spesifikasi. Ia menuturkan hanya trotoarisasi dan jembatan yang tidak sesuai spek.
“Yang lainnya sudah sesua spesifikasi. PPHP jangan takut, ketika tidak sesuai spek ya jangan ditandatangan,” ucapnya saat ditemui diruangannya, Selasa (18/04)..

Forjakon: Penegakan Hukum Dugaan Korupsi DAK 96 M Mutlak Harus Dilakukan

Tidak ada komentar

Senin, 17 April 2017

Cirebon, SetaraNews.com – Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cirebon kembali menggelar Demonstrasi terkait dugaan korupsi mega Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M.  Carut marutnya proyek tersebut, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota dituding turut bertanggung jawab karena adanya oknum yang turut terlibat dalam pelaksanaannya.

Dalam berbagai orasinya, massa sangat menyayangkan sikap DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai controlling atas pelaksanaan Pemerintahan, termasuk dalam Proyek DAK 96 M seolah – olah menutup mata dan telinga. Berbagai penyimpangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan cenderung dibiarkan begitu saja tanpa sikap yang mencerminkan sebagai wakil rakyat.

“Hasil pekerjaan proyek DAK 96 M jauh dari kata layak, ditambah lagi pelaksanaan pengerjaan proyek itu di Sub Kontrak. Alias dikerjakan oleh tangan yang bukan sebagai pemenang tender,” ujar Iwan Malik, Juru Bicara aksi kepada Setaranews, Senin (17/04) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon.

Mulanya massa berkumpul di sekitaran area British American Tobacco (BAT), kemudian langsung menuju DPRD untuk menemui pimpinan DPRD dengan tujuan mempertanyakan sikap DPRD, dan langkah apa yang akan dilakukan ketika sudah terjadi penyimpangan seperti yang sekarang menjadi sorotan publik di Kota Cirebon.

Sementara itu, Cepa Ardiansah, salah satu perwakilan massa aksi dari Dewan Perwakilan Cabang XTC Kota Cirebon menyatakan bahwa seharusnya tidak terjadi kasus carut marut jika sedari awal peranan DPRD, Walikota dan lembaga penegak hukum (Kejari dan Kepolisian) digunakan dengan baik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Kalau dari awal segera dicegah jika dicurigai adanya potensi pelanggaran hukum,  harusnya segera ambil sikap agar kondisi tidak menjadi lebih parah. Berbeda dengan fakta yang ada, tidak salah jika ada opini bahwa DPRD , Walikota dan lainnya melakukan kongsi jahat untuk memperkaya diri dan kelompoknya,” pungkaswnya.

Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) tersebut mengatakan, jika pelaksanaan proyek DAK benar – benar mematuhi dan berjalan sesuai dengan peraturan serta mekanisme peraturan perundang – undangan, Ia sangat yakin polemik dugaan korupsi yang berimbas kepada hasil pengerjaan proyek tidak bakal terjadi.

“Kalau sudah begini sispa yang akan dirugikan? Pastinya rakyat yang sangat dirugikan, karena fasilitas infrastruktur Kota carut marut. Penegakan atas proses hukum mutlak harus dilaksanakan atas dugaan Korupsi mega Proyek DAK 96 M, dan beberapa Proyek lain seperti Gedung Setda ,”  tandasnya.

 

 

Ini Dia Indikasi Permufakatan Jahat Atas Carut Marut Proyek DAK 96 M

Tidak ada komentar

Cirebon, Setaranews.com -  Dugaan adanya Konspirasi atau permufakatan jahat terkait proses pelaksanaan pengerjaan Mega Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M sehingga menyebabkan dugaan kerugian atas keuangan negara ini diungkapkan oleh Aliansi Forum Ormas saat menggelar Demonstrasi. Proses pelaksanaan  pengerjaan Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 M untuk pembangunan infrastruktur publik seperti Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase.


Menurut Reno, saat berdialog dengan perwakilan dari DPRD, Ia mengatakan DPUPR mengakui sendiri bahwa beberapa titik pengerjaan proyek tersebut sudah menjadi ‘titipian’ walikota dan juga anggota DPRD.


“DPUPR saat kita temui mengakui dan membenarkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang tersebut. Rakyat berhak untuk menggugat,” ucapnya, Kamis (17/04) di depan Kantor DPRD Kota Cirebon.


Sementara itu, Jafarudin, anggota DPRD fraksi Hanura yang menemui masa mengucapkan permintaan maaf karena DPRD belum melaksanakan aspirasi rakyat. Selain itu, DPRD sedang menggelar rapat Paripurna, sehingga pimpinan DPRD yang dituju tidak bisa menemui massa yang menggelar Demonstrasi.


“Kami mohon maaf, didalam sedang ada Rapat Paripurna. Aspirasi ini nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.


Selain itu, Watid Syahriar, Ketua Komisi B yang menaungi soal DAK 96 M mengatakan bahwa Ia memang pernah mendengar adanya permainan mafia proyek di lembaga perwakilan rakyet tersebut. Selain itu, Ia pun mengklaim bahwa DPRD Kota Cirebon sudah melaksanakan Tupoksinya sesuai prosedur yang berlaku.


‘Saya memang pernah mendengar itu. Sedangkan untuk pelaksanaan peranan DPRD soal proyek DAK kami sudah melaksanakannya sesuai prosedur,” ujarnya.


Sementara itu, Iwan Malik yang merupakan Jubir dari Forum Ormas mengatakan bahwa polemik berbagai macam pelaksanaan proyek, termasuk soal DAK 96 M yang sedang panas harus dikawal, terutama tentang proses penegakan hukum.


“ Berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan proyek tersebut bisa dilihat secara kasat mata. Tidak ada alasan untuk tidak menegakan proses hukum, dan mereka yang terlibat didalamnya harus mau proaktif dalam proses hukumnya, “ tandasnya.

Wisuda XLVII, Unswagati Pinjam Lahan Parkir

Tidak ada komentar

Minggu, 16 April 2017

Unswagati, Setaranews.com – Wisuda XLVII (47) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) yang digelar pada Sabtu 15 April 2017 terbagi dalam dua sesi pagi dan sore, menyisakan sedikit kendala disektor lahan parkir.

Pihak keamanan kampus sempat tidak dapat menampung tamu undangan wisudawan yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda empat ke kampus dikarenakan banyaknya tamu undangan yang hadir.

Kurangnya lahan parkir, membuat pihak keamanan kampus harus bekerjasama dengan beberapa pihak untuk meminjam lahan parkir seperti lapangan bola Komando Distrik Militer (Kodim), Jalan Pemuda dan Karang Jalak.

Pihak keamanan kampus juga menjalin kerjasama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), Polresta Cirebon, Polsek Utara Selatan, Kodim, Dinas Perhubungan serta security kampus kerahkan 33 personil untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Membludaknya tamu undangan ini, dikarenakan oleh para tamu undangan yang mendapat jadwal di sesi siang hari, datang pada waktu sesi pagi hari. "Karena acara wisuda kali ini dibagi menjadi 2 sesi, jadi para tamu yang harusnya hadir di sesi kedua karena mungkin rumahnya jauh atau beberapa alasan lain mereka malah datang di sesi pertama (pagi hari, red)," kata Rusnaedi Koordinator Security Unswagati, Sabtu (15/4).

Hingga akhir acara, tidak ada laporan kehilaangan kepada pihak keamanan di area kampus atau di luar kampus. Sedangkan untuk lalu lintas jalan terpantau oleh setaranews.com ramai lancar karena diberlakukannya sistem buka tutup jalan. (Felisa)

 

Berita lainnya: Wisuda Dilaksanakan Satu Hari, Ini Kata Rektor

Wisuda Dilaksanakan Satu Hari, Ini Kata Rektor

1 komentar
Unswagati, Setaranews.com – Wisuda Universitas Swadaya Gunung Jati yang ke-XLVII (47) yang dilaksanakan di Ruang Audiotorium Unswagati, pada Sabtu (15/4) ini berbeda dengan wisuda sebelumnya. Pasalnya, wisuda kali ini dilaksanakan dalam satu hari dan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 07.30-11.00 WIB dan sesi kedua dimulai pukul 13.00-16.30 WIB.

Pada wisuda sebelumnya, dilakukan selama dua hari berturut-turut. Rochanda Wiradinata selaku Rektor Unswagati pun menjelaskan alasan wisuda dilakukan dalam satu hari ini, menurutnya hal ini dilakukan agar tidak menganggu kegiatan masyarakat pengguna lalu lintas dan juga pada wisuda kali ini dihadiri oleh pejabat dari pemerintah pusat.

“Ini bisa mengefisiensi dan efektifitas. Soalnya kalau dua hari banyak menganggu kegiatan masyarakat sekitarnya, terutama pengguna lalu lintas. Kita juga koordinasi dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan dan kepolisian. Disamping itu juga banyak pejabat luar yang hadir, jadi kalau dua hari nanti beliau (pejabat) terkendala oleh waktu. Kita juga memperhatikan perguruan tinggi besar, seperti Unpad itu dilakukan dua sesi dan kita mencoba itu, mudah-mudahan lancar,” ujarnya pada saat konferensi pers di ruang rapat rektor usai sidang terbuka sesi pertama.

Dalam wisuda kali ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Intan Ahmad Ph.D  yang mewakili Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Selain itu, dihadiri pula oleh anggota dari Komisi X DPR RI dan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ, Dadang Sukandar yang baru saja dilantik pada 21 Maret 2017 lalu.

 

Berita lainnya: Inilah 4 Kategori Lulusan Wisuda Unswagati Ke-XLVII
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews