Responsive Ad Slot

Puisi: Surat Untuk Puan

Tidak ada komentar

Jumat, 31 Maret 2017

Puan...
Budaya patriarki di negeri kita memang masih kuat
Perempuan hanya menjadi objek para lelaki berwawasan sempit
Yang dipikirannya hanya soal dada dan selangkangan

Sebab itu kah puan tidak mau menjadi diri sendiri?
Sebab itu kah puan tidak berani teriak dikala dilecehkan?

Ah puan...
Bebaskanlah dirimu dari belenggu stigma orang banyak
Yang katanya itu harus berpenampilan sopan dan tertutup
Dandanlah sesukamu
Pakailah baju yang puan suka
Merdekalah atas dirimu sendiri!

Mahasiswa Tuntut Kejari Serius Menangani Kasus Mega Proyek DAK 96 M

1 komentar
Cirebon, Setaranews.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos) Cirebon kembali melakukan aksi terkait mega proyek DAK 96 M. Aksi tersebut berjalan dengan tertib, meskipun sempat masa aksi melakukan bakar ban di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.

Pada aksi kali ini, GeMSos menuntut pihak Kejari untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai macam dugaan penyimpangan yang terjadi pada mega proyek DAK 96 M.

“Kami Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon, menuntut kepada Kepala Kejari untuk segera menjalankan proses hukum terkait dugaan-dugaan penyimpangan DAK 96 M, pihak Kejari harus melakukan audit secepatnya terhadap mega proyek 96 M serta mendesak Kejari untuk mendorong pemerintah melakukan transparansi sesuai undang-undang keterbukaan publik kepada masyarakat Kota Cirebon,” ujar Haerul selaku Juru Bicara (Jubir) aksi, Kamis (30/3).

Massa aksi pun berharap Ketua Kejari menemui massa di luar untuk memberikan penjelasan terkait proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejari, tetapi aksi hanya ditanggapi oleh Gusti Hamdani selaku Kasi Intel Kejari.

Gusti memaparkan bahwa, pihak Kejari sudah mengeluarkan surat perintah untuk menindaklanjuti adanya indikasi pelanggaran yang berpotensi adanya kerugian negara. “Kejaksaan sudah menindak lanjuti terkait kasus DAK 96 M dan Kepala Kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti adanya indikasi terhadap pelanggaran dan berpotensi adanya kerugian yang dialami oleh negara. Artinya, kalau sudah seperti ini berarti sudah ada suatu tindakan yang mengarah ke proses hukum,” kata Gusti.

Kemudian, aksi dari mahasiswa di depan Kejari ini pun diakhiri dengan penyerahan keranda mayat ke Kasi Intel. Sebagai simbolis bahwa Kejari serius dalam menindak lanjuti kasus DAK 96 M. Apabila proses ini tidak sampai terselesaikan menandakan matinya sistem penegakan hukum di Kota Cirebon. (M. Syahru)

Baca Juga: Kejari Akui Adanya Indikasi Kerugian Uang Negara di Proyek DAK 96 M

Kejari Akui Adanya Indikasi Kerugian Uang Negara di Proyek DAK 96 M

2 komentar
Cirebon, Setaranews.com – Polemik DAK 96 M Kota Cirebon yang masih menjadi perbincangan masyarakat telah menjadi perhatian khusus oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan oleh Gusti Hamdani selaku Kasi Intel Kejaksaan bahwa Kepala Kejari sudah mengeluarkan surat perintah untuk menindaklanjuti adanya indikasi pelanggaran yang berpotensi adanya kerugian negara.

“Kejaksaan sudah menindak lanjuti terkait kasus DAK 96 M dan Kepala Kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti adanya indikasi terhadap pelanggaran dan berpotensi adanya kerugian yang dialami oleh negara. Artinya, kalau sudah seperti ini berarti sudah ada suatu tindakan yang mengarah ke proses hukum,” ujarnya pada Setaranews.com saat ditemui di Kantor Kejari Kota Cirebon, Kamis (30/3).

Tapi saat ditanya bentuk indikasi secara spesifik, pihak Kejari enggan untuk membuka secara umum dengan alasan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan SOP yang ada.

Kejari berharap mahasiswa dan masyarakat berpartisipasi dalam mengawal kasus proyek DAK 96 M. “Kami terbuka, silahkan kepada teman-teman mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan mengawal kasus ini,” tutupnya. (M. Syahru)

Baca Juga: Pemkot Tutup Mata Terkait Hasil Pengerjaan DAK 96 M

Pemkot Tutup Mata Terkait Hasil Pengerjaan DAK 96 M

1 komentar
Cirebon, Setaranews.com – Polemik DAK 96 M Kota Cirebon masih menjadi perbincangan hangat. Pengerjaan proyek yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pembangunan infrastruktur tersebut sempat diramaikan dengan berbagai drama sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Bahkan setelah addendum berakhir pada 21 Maret 2017, deadline addendum pun tetap ditabrak, mengutip dari salah satu media cetak Radar Cirebon. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon selaku pihak yang bertanggung jawab secara penuh melalui Staf Ahli Pembangunan, Dr. H. Wahyo M.Pd melemparkan hal tersebut pada isi dokumen kontrak.

“Masalah menyalahi aturan atau tidak, bisa dilihat di dokumen kontrak, ada tidak klausul yang membahas seperti itu,” ujarnya pada Setaranews.com di Sekretariat Daerah (Setda) sementara Komplek Bima, Rabu 29 Maret 2017.

Ketika disinggung terkait hasil pekerjaan DAK 96 M yang secara kasat mata bisa dilihat tidak sesuai, Wahyo menjawab. “Kita kan tidak tahu, karena kita tidak ditugaskan untuk itu. Harus dilihat dahulu speknya, apakah pekerjaan tersebut sesuai tidak dengan speknya kan begitu,” tutupnya.

Sementara, kasus DAK 96 M sedang masuk tahap audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan pada April mendatang BPK akan melakukan kajian kembali. Lalu, untuk hasil audit BPK sendiri bisa keluar sekitar 50 hari.

Baca Juga: Agus Dimyati Kembali Angkat Bicara Soal Polemik DAK 96 M

Agus Dimyati Kembali Angkat Bicara Soal Polemik DAK 96 M

2 komentar

Rabu, 29 Maret 2017

Unswagati, Setaranews.com - Masa addendum (perpanjangan kontrak) DAK (Dana Alokasi Khusus) 96 M sudah berakhir pada 21 Maret 2017. Tapi polemik DAK 96 M masih menjadi perbincangan. Kasus DAK 96 M yang masuk tahap penyelidikan kembali membuat Agus Dimyati selaku Dosen Hukum Unswagati Cirebon angkat bicara.

Menurutnya, kasus DAK 96 M harus dilihat per tahap, ada pelanggaran atau tidak di dalamnya. "Mulai dari lelang apakah ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jika ini terjadi sebelum pelaksanaan, maka ini harus ditindak pidana. Sama halnya jika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka harus ditindak pidana," ujarnya saat ditemui oleh Setaranews.com di Kampus III Unswagati, Selasa (21/3).

Agus pun membagi persoalan DAK 96 M menjadi dua bagian yaitu addendum dan pelaksanaan. "Ini bukan perpanjangan kontrak, tapi perpanjangan waktu pelaksanaan, maka addendum dikeluarkan. Jika pelaksanaannya tidak sesuai spek sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas melakukan komplain kepada kontraktor bahwa ini ada yang tidak sesuai dengan spek maka proyek harus dibongkar," kata Agus.

Sementara, audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan dikeluarkan setelah perpanjangan waktu 50 hari dari addendum. Maka akan ada pelaporan ke BPK berbentuk elektronik atau pembukuan manual. Setelahnya, akan terlihat siapa yang menari di atas kerugian uang negara. Audit bisa dilakukan dengan dua cara yaitu audit biasa dan audit investigasi.

Agus berharap kali ini akan dilaksanakan audit investigasi karena sudah ada temuan pelanggaran yang dapat dilihat dengan mata telanjang. "Audit ini (investigasi) bisa dilaksanakan juga jika ada dorongan dari masyarakat. Jika BPK dan ULP tidak bersuara lantang maka dapat dipastikan ada konspirasi antara kontraktor dengan mereka (ULP dan BPK)," tambahnya.

Agus menilai Tim Penyidik tidak memerlukan gelar perkara karena berbagai pelanggaran sudah terlihat jelas, hanya tinggal menunggu kepiawaian penyidik dalam mengungkap kasus ini. (Felis)

 

Berita lainnya: DPUPR: Nilai Kontrak Tidak 96 Milyar

Opini: Koperasi Sebagai Jalan Keluar Menuju Kesejahteraan Petani

Tidak ada komentar

Selasa, 28 Maret 2017

Opini, Setaranews.com - Indonesia merupakan Negara agraris. Lebih dari setengah jumlah penduduknya berprofesi sebagai petani. Negara yang kaya akan sumber daya alamnya ini menjadi primadona yang diidam-idamkan dan menjadi pusat perhatian negara-negara di belahan dunia, pasalnya berbagai macam tanaman pangan yang berada di dunia terdapat di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian lebih dominan, perhatian terhadap kesejahteraan petani menjadi sangat strategis.

Hasil Sensus Pertanian 2013, sebanyak 26,14 juta rumah tangga merupakan rumah tangga tani. Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 14,62 juta (sekitar 56%) ialah petani gurem. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, angka kemiskinan di pedesaan jauh lebih tinggi, yakni 14,7% jika dibandingkan dengan perkotaan yang 8,34%. Ironisnya, penduduk miskin di pedesaan mayoritas para petani. Maka tidak heran jika setiap tahunnya jumlah petani di Indonesia semakin menurun karena mereka tidak merasa tersejahterakan dengan profesi mereka.

Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pengguna lahan di Indonesia pada tahun 2013 telah terjadi penurunan sebesar 4.668.316 (15,35%) rumah tangga dalam satu dekade. Artinya, setiap tahun, rata-rata sejumlah 466.800 petani pengguna lahan meninggalkan profesinya. Tidak hanya pada rumah tangga pertanian pengguna lahan saja yang terjadi penurunan, namun juga pada rumah tangga usaha pertanian gurem terjadi penurunan sebesar 4.766.181 (25,07%) rumah tangga.

Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian dalam angka yang tidak kecil tersebut akan berdampak pada terganggunya stabilitas produksi pangan nasional. Atau dalam kata lain Indonesia berpotensi mengalami krisis pangan nasional beberapa tahun mendatang. Salah satu persoalan besar Indonesia di masa depan adalah bagaimana menjamin ketersediaan pangan yang cukup, harganya terjangkau dan dapat diakses oleh semua warga. Menurunnya jumlah petani sebagai produsen pangan, semakin memperburuk kondisi penyediaan pangan. Menurunnya jumlah petani akan berdampak pada ancaman krisis pangan Nasional.

Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah. Krisis pangan pada dasarnya tidak hanya sebagai akibat dari kelangkaan pangan, tetapi juga ketidakmampuan masyarakat mengakses pangan, sehingga ketahanan pangan masyarakat terganggu. Menurut FAO (2006), ketahanan pangan meliputi 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas. Sedangkan ketersediaan pangan ditopang dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan Nasional dan impor apabila dari kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data Konsumsi Statistik Pangan Tahun 2012, pada tahun 2007 hingga 2011, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan Nasional, sehingga dari tahun ke tahun Indonesia harus terus mengimpor bahan pangan.

Penurunan jumlah profesi petani memunculkan pertanyaan besar bagi segenap kalangan, khususnya bidang pertanian, tentang apa faktor penyebab para petani memilih meninggalkan profesinya?

Faktor Yang Menyebabkan Petani Meninggalkan Profesinya

Kali ini penulis mencoba menguraikan mengenai faktor petani yang setiap hari semakin banyak yang meninggalkan profesinya. Menurut penulis hal ini terjadi karena salah satu bentuk perubahan sosial, yang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal (endogenous) dan faktor eksternal (exogenous) dalam kehidupan petani. Faktor internal yang pertama adalah faktor ekonomi dan mindset petani, sedangkan faktor eksternal adalah faktor alam dan konversi lahan.

Faktor lain yang menyebabkan petani banyak yang meninggalkan profesinya juga disebabkan oleh faktor ekonomi, mereka berpendapat bahwa pendapatan dari hasil bertani tidak bisa menopang kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, belum lagi petani harus menanggung resiko ketika mereka harus mengalami gagal panen atau puso sehinnga tidak sedikit petani yang meninggalkan profesinya sebagai petani dan beralih profesi yang minim akan resiko kerugian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 melansir bahwa pendapatan petani dari sektor pertanian kurang lebih Rp 1.034.500/bulan.

Dan juga yang menyebabkan petani beralih profesi adalah mindset petani, bahwa profesi petani di Indonesia diidentikkan dengan kemiskinan, kurang pendidikan dan profesi orang tua. Maka tidak aneh kalau anak muda bahkan lulusan Sarjana Pertanian pun enggan berprofesi sebagai petani setelah mereka lulus dari bangku kuliah, ditambah lagi faktor eksternal yang datang dari luar individu petani, yaitu faktor alam dan faktor konversi lahan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan.

Mengingat profesi bertani sangat bergantung pada alam, bencana alam seperti kekeringan, longsor dan banjir, ditambah lagi ledakan hama yang sering terjadi, mengakibatkan petani mengalami gagal panen bahkan kehilangan lahan garapannya. Di Indramayu, Jawa Barat, akibat dari kekeringan yang melanda pada tahun 1990-2008 menyebabkan penurunan produksi (gagal panen) padi sebesar 24.376,4 ton per tahun. Akibatnya petani mengalami kerugian besar. Di titik itulah petani memilih meninggalkan profesinya.

Faktor terakhir adalah faktor konversi lahan, angka konversi lahan di pulau Jawa, sebagai penyumbang 53% pangan Nasional, terus meningkat, rata-rata tiap tahun 7.923 hektar lahan sawah di Jawa harus dikonversi menjadi bangunan. Ironisnya, konversi lahan yang terjadi adalah dampak dari kebijakan pembangunan. Akibatnya, petani kehilangan lahan garapannya, dan terpaksa harus mencari profesi lainnya. Setidaknya, kebijakan pembangunan yang menggusur lahan tersebut harus bertanggungjawab atas menurunnya jumlah petani di Indonesia.

Koperasi Sebagai Gerakan Mensejahterakan Ekonomi Petani

Koperasi Indonesia adalah salah satu badan usaha yang ada dalam perekonomian Indonesia. Keberadaannya diharapakan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dana kemakmuran rakyat. Runtuhnya negara sosialis dan semakin mengglobalnya sistem ekonomi kapitalis yang menganut sistem pasar bebas semakin memudarkan tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Sebagian besar kaum akademisi Indonesia terkesan semakin mengagumi globalisasi turut berpengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.

Koperasi yang di pandang sebagai sebuah wadah bagi ekonomi kerakyatan yang memiliki prinsip-prinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dalam prakteknya cendrung menjadi perpanjangan tangan politik dan ekonomi rakyat tertentu. Koperasi belum dipandang secara menyeluruh sebagai sebuah gerakan ekonomi kaum tani, buruh dan rakyat kecil lainnya, bahkan sering terjebak pada persoalan teknis-teknis belaka.

Koperasi hanyalah sebuah cita-cita, melainkan dari sebuah sistem koperasi ini dapat memunculkan kebersamaan, gotong royong dan menciptakan kemandirian bagi masyarakat sehingga tidak selalu bergantung pada perusahaan-perusahaan atau pemodal, rentenir dan tengkulak yang selalu mencekik petani. Koperasi merupakan bentuk konkret sistem ekonomi gotong-royong tersebut. Yang dituntut dalam koperasi pemerataan kerja dan pembagian hasil, sehinga tak ada lagi ketimpangan ekonomi. Koperasi wadah dan bagian dari upaya petani dalam memproduksi benih, pupuk, permodalan, pengaturan produksi, alat-alat pertanian dan proses pendistribusiannya. Nilai-nilai kerja sama yang terkandung dalam koperasi sudah di praktekan oleh nenek moyang kita pada proses produksi pada zaman dulu, gotong-royong dalam mengerjakan lahan, pinjam meminjam bibit dan tradisi lumbung merupakan nilai luhur yang di wariskan pendahulu kita.

Koperasi memiliki peran penting dalam membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada penguasaan alat produksi, proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal. Koperasi petani memiliki fungsi dan peran strategis bersama Bulog dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan nasional, dengan keterlibatannya dalam pengaturan produksi dan distribusi pasca produksi untuk menjaga kestabilan harga dan pasar yang di utamakan untuk pemenuhan kebutuhan/kesejahteraan anggota, masyarakat sekitar dan kebutuhan nasional.

Pembangunan koperasi petani tidak sepotong-sepotong hanya pada persoalan bagaimana memasarkan hasil pertanian, mengajarkan petani jadi pedagang dan mencari keuntungan belaka, sehingga tidak terjebak sebagai perpanjangan tangan ekonomi kapitalis. Koperasi petani harus di pandang sebagai alat perjuangan gerakan ekonomi kaum tani dalam mencapai kesejahteraan yang berdasarkan atas keadilan, partisipatif dan kemandirian.

Koperasi petani harus di lihat sebagai kesatuan yang utuh dan tidak terputus dalam hal penguasaan alat produksi, proses produksi dan pasca produksi, dan bagian dari perjuangan kekuatan ekonomi rakyat secara nasional termasuk dalam hal menyikapi kebijakan sistim ekonomi Indonesia yang tidak berpihak. Sebagai wadah perjuangan dan gerakan ekonomi kaum tani yang memiliki nilai dan prinsip ekonomi berbasis kerakyatan, tujuan utama koperasi petani adalah dalam rangka menciptakan kondisi ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan kaum tani. Keberadaannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tani merupakan ujung tombak agar terciptanya peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur.

“Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.” -Bung Hatta-


Penulis:
Muhamad Syahru (Mahasiswa Pertanian Unswagati)

Ini Hasil Konsolidasi Pertama Ilmu Komunikasi se-wilayah III Cirebon

Tidak ada komentar

Senin, 27 Maret 2017

Unswagati, Setaranews.com - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) pertama kalinya menggelar konsolidasi Ilmu Komunikasi (Ilkom) se-wilayah III Cirebon pada Jumat 24 Maret 2017.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unswagati dan dihadiri oleh empat perguruan tinggi yakni, Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Universitas Majalengka (Unma), IAIN Syaikh Nurjati Cirebon dan Unswagati sendiri.

Wildan selaku Ketua Pelaksana (Ketuplak) kegiatan mengungkapkan akan tujuan diadakannya konsolidasi yaitu lebih kepada pengenalan mengenai Ilmu Komunikasi terhadap masyarakat luas yang selama ini telah salah mengartikan.

"Tujuannya sih pengen ngenalin Ilkom ke masyarakat luas. Biasanya kan masyarakat sering mengaitkan Ilkom itu belajarnya tentang komputer, padahal kenyataannya jauh dari itu," ungkapnya saat ditemui setaranews.com

Beberapa program telah dicanangkan sebagai hasil dari konsolidasi tersebut yakni, Rutin mengadakan konsolidasi bergilir yang dilakukan tiap dua bulan sekali, Berpartisipasi di acara Car Free Day (CFD) guna mengenalkan Ilkom pada masyarakat, dan Menggelar acara Festival Film bersama yang juga dilaksanakan tiap dua bulan.

Dari konsolidasi tersebut, Tessa selaku Ketua Umum (Ketum) Himakom berharap agar Himakom se-wilayah III Cirebon dapat bersatu untuk kemajuan Ilmu Komunikasi.

"Semoga himakom lebih erat dan bisa bersinergi membangun Ilkom lebih baik lagi," tutupnya

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews