Responsive Ad Slot

Di Depan Balkot Cirebon, GeMSos Kembali Gelar Aksi Pantomim

Tidak ada komentar

Kamis, 01 Januari 2015

Cirebon-SetaraNews.com (31/12) Di penghujung tahun, Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos) Cirebon kembali menggelar aksi Refleksi Akhir Tahun Kota Cirebon, jika sebelumnya berlokasi di Polres Cirebon Kota, Kodim 0614 Cirebon dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kali ini Teatrikal bertempat di depan Balai Kota Cirebon.

Aksi yang digelar pukul 15.30 WIB ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar dengan penampilan menarik, yakni gaya ala para Pantomim yang diperagakan oleh sekurangnya 10 orang. Dalam hal ini Gemsos kembali menegaskan bahwa di Kota Cirebon masih banyak permasalahan khususnya ditahun 2014.

Putra selaku perwakilan GeMSos menyatakan bahwa di Kota Cirebon masih banyak Tindakan pelanggaran korupsi seperti pengadaan Mobil Dinas untuk Muspida. "Aksi ini sebagai bentuk penyadaran terhadap masyarakat, agar mengetahui keadaan kota cirebon sebenarnya".Ujarnya kepada SetaraNews.

Hal itu diperkuat lewat Statmen GeMSos menyoal pemberian Mobdin ke Muspida dengan aturan hukum Permendragi nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa "SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".

Kemudian APBD 2014 dan KUA/PPAS 2014 tidak menganggarkan pembelian mobil bagi jajaran muspida, diatur pula dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Selang beberapa menit GeMSos sempat mengunjungi kantor DPRD, namun setelah diminta untuk bertemu dengan salah satu pejabat terkait, pihak keamanan menyatakan bahwa para instansi DPRD sudah pulang.

Selain kantor DPRD, GeMsos juga sempat ke gedung kantor balai kota dengan berjalan mengitari seluruh gedung dan dilanjutkan ke lampu merah kejaksaan tepatnya di Tugu Proklamasi.

 

Era Pertelevisian Modern, Ide atau Rating?

Tidak ada komentar
Setaranews.com - Ada sebuah adigium mengatakan "seorang yang mampu mengendalikan media, maka ia dapat mengendalikan pikiran orang lain". Ketika Anda menyaksikan acara televisi pada saat ini apa yang ada dipikran Anda? Bagaimana pendapat Anda mengenai media layar kaca sekaligus frekuensi publik tersebut? Apakah tindakan Anda selanjutnya setelah melihat tayangan-tayangan yang ditampilkan?

Ketika anda berpikir bahwa seluruh program acara yang ditampilkan ditelevisi itu benar-benar nyata sesuai dengan kehidupan sehari-hari maka secara tak langsung pikiran anda telah terpengaruh oleh perkembangan media massa salah satunya televisi. Itulah yang dinamakan dengan teknik teori kultivasi. Fungsi pokok dari media massa sendiri yakni sebagai informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan kebudayaan.

Menurut ilmu teori agenda setting menjelaskan bahwa media tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikirkan, tetapi media benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Secara singkat media selalu mengarahkan kita pada apa yang harus dilakukan. Media memberi agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. (Pengantar Komunikasi Massa, 195:2014).

Pada hakikatnya tayangan televisi berawal atas dasar ide-ide cemerlang seorang pengarah program acara. Berbicara mengenai fungsi televisi sendiri sebagai frekuensi publik seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali para penguasa serta pemilik modal yang memanfaatkan media yang seharusnya milik publik ini sebagai alat kepentingan politik dan ekonomi. Pada era modern kini televisi yang seharusnya menjadi suatu panutan yang positif kini hanya menjadi sebuah tayangan tak bermutu kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Bahkan boleh jadi ditiru, sehingga menjadi sebuah budaya baru.

Selain itu hal yang menjadi faktor ialah adanya Rating. Rating sendiri dibuat sebagai data statistik sebuah program televisi untuk melihat bagaimana seberapa besar minat dari masyarakat akan tayangan program televisi tersebut. Rating sering dianggap sebagai ‘dewa’ nya media massa kini. Semakin tinggi angka Rating tersebut maka semakin banyak minat masyarakatnya. Dengan begitu banyak sponsor iklan bermunculan. Untuk itu Rating sering dimanfaatkan oleh sejumlah pemilik modal sebagai kepentingan ekonomi dan politik dengan menggunakan media sebagai alat. Jadi pertelevisian ini adalah pertarungan ide atau rating ?

Dalam hal ini ide dan gagasan sebuah program televisi tidak lagi menjadi elemen utama, namun hanya melihat bagaimana sebuah program diminati serta ‘laku’ dipasaran. Banyak sekali saluran televisi yang tidak lagi memperhatikan bagaimana tayangan tersebut akan dipandang dan sebagai tuntunan oleh masyarakat. Seperti tayangan sinteron yang menampilkan adegan tidak pantas, program acara gosip yang didalamnya membicarakan aib seseorang, program berita yang informasinya tidak objektif serta memihak pada salah satu politisi, kegiatan yang seharusnya menjadi agenda pribadi seperti resepsi pernikahan seorang artis justru menjadi konsumsi publik,  juga acara hiburan yang menampilkan kekerasan sebagai bahan lawakan.

Sungguh miris rasanya bila frekuensi publik ini hanya dijadikan sebagai alat kepentingan pemilik modal dan masyarakat dibuat terkesan bodoh dengan tayangan kurang layak, karena mayoritas masyarakat kita juga masih awam. Untuk itu alangkah bijaknya jika KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) lebih menyeleksi ketat program apa saja yang patut ditayangkan. Serta media massa kini terutama televisi lebih menonjolkan program acara mendidik, informatif juga rekreatif serta inspiratif. Tidak membuat masyarakat bingung. Jadikan isi televisi ini selain menjadi ‘tontonan’ juga sebagai ‘tuntunan’. Selain itu kita sebagai khalayak lebih cerdas dalam menangkap seluruh informasi yang disajikan oleh televisi.

 

Oleh : Reiva Novianti

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unswagati.

Sejak Bulan September, Kasus Mobdin Tak Kunjung Pasti

Tidak ada komentar

Selasa, 30 Desember 2014

Cirebon-Setaranews.com Sejak bulan September 2014 kasus penyalahgunaan APBD yang melibatkan Walikota dan Musyawarah Pemerintah Daerah (Muspida)  menyoal pengadaan mobl dinas belum juga menemui titik temu. Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon (Gemsos Cirebon) menyayangkan hal tersebut.

Dalam refleksi akhir tahunya, Gemsos menyayangkan lambatnya proses pengungkapan kasus yang ditengarai grativikasi tersebut. Sunan salah seorang anggota Gemsos menyampaikanya pada Setaranews.com disela aksi teatrikal akhir tahun didepan kantor Polresta Cirebon.

“Kalo dari Polres katanya sudah penelaahan sedangkan di kejaksaan terakhir dua minggu lalu sudah masuk pengadilan. Tapi, itu juga belum ada kepastian hasilnya masih statis. Itu-itu saja jawabanya” tutur Sunan

Aksi refleksi akhir tahun ini dilakukan di dua titik. Depan Polresta Cirebon dan juga Kodim 0614 Kota Cirebon. Dalam refleksi tersebut masih ujar Sunan, Gemsos coba ingin memberi tahu masyarakat jika ada indikasi Korupsi di Kota berjuluk Kota Wali ini.

“Di akhir tahun ini ingin merefleksikan bahwa di Kota Cirebon ini ada indikasi korupsi. Di tengah-tengah tenang kota cirebon ternyata ada koreng. Sampai saat ini pun Walikota belum juga menemui kami. Audiensipun juga tidak ada” Tandasnya.

Berganti Tahun GemSos Harapkan Cirebon Bersih dari Korupsi

Tidak ada komentar
Cirebon-SetaraNews.com (29/12). Refleksi Akhir Tahun Untuk Kota Cirebon diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Sosialis (GemSos) Cirebon. Refleksi ini digelar serempak di Jalan Pemuda depan Kodim 0614 dan Polresta Kota Cirebon. Refleksi ini dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai matinya lilin. Tujuan refleksi ini adalah untuk penyadaran terhadap masyarakat sekaligus menutup akhir tahun 2014, karena pada tahun 2014 masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah Kota Cirebon.

Keadaan Kota Cirebon yang dianggap aman tetapi menuai banyak permasalahan. Ibarat air yang jernih dan tenang tetapi didalamnya keruh. Penyelewengan birokrasi menjadi kasus yang banyak mendapat perhatian masyarakat, contohnya kasus mobil dinas muspida. Dugaan penyalahgunaan APBD 2014 oleh pemerintah kota, terkait pengadaan mobil dinas untuk muspida merupakan bukti nyata bahwa masih ada permasalahan yang belum jelas.

GemSos menilai penyalahgunaan anggaran APBD tersebut  yang fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi digunakan untuk muspida. Sedangkan muspida itu sendiri anggarannya ada didalam APBN. Menurut aturan hukum Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa “ SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”. Sementara itu dalam APBD 2014 dan KUA/PPAS 2014 tidak menganggarkan pembelian mobil bagi jajaran muspida. Dalam Permendagri nomor 13tahun 2006 juga tercantum bahwa “ pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan”.

Melihat masih banyak kebijakan yang benar-benar tidak berpihak pada rakyat, mereka juga menilai fungsi dari APBD ini pun kurang dapat dirasakan rakyat. Pedagang kaki lima masih tidak jelas nasibnya, orang miskin masih sulit untuk bisa sekolah dan jalan-jalan masih berlubang. Pada tahun 2015 nanti harapan atau pesan untuk Kota Cirebon sendiri adalah menginginkan Kota Cirebon bersih dari Korupsi dan menolak keras segala bentuk tindak pidana Korupsi.

“Betapa semena-menanya pemimpin kita, yang kitapercaya bisa mensejahterakan rakyat Kota Cirebon. Tidak Cuma pemkot (Pemerintah Kota) yang amoral dan inkonstitusioanl tindakannya, jajaran muspida pun sama. Sudah jelas bahwa mereka punya instansi yang lebih tinggi dan anggaran tersendiri yaitu dari APBN, tetapi malah menerima hadiah mobdin dari pemkot. Maka patutlah kita menduga bahwa mobil dinas untuk muspida merupakan gratifikasi dari pemkot untuk jajaran muspida.” tutur Ali selaku perwakilan GemSos.



Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews