Responsive Ad Slot

Walikota Cirebon: Berharap Ada Perusahaan & Investor yang Mau Memberdayakan PKL

Tidak ada komentar

Sabtu, 13 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Berlarut-larutnya proses penyelesaian nasib para pedagang kaki lima di kota Cirebon yang terkena dampak Perwali No.27 tahun 2014, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno masih menunggu bantuan dari perusahaan dan investor untuk memberdayakan usaha para PKL di kota Cirebon.

Hal ini disampaikan saat ditemui oleh awak media seusai sapa warga di Perum pada beberapa hari yang lalu.

“Saya berharap ada perusahaan dan investor yang mau berperan dalam pemberdayaan dan penataan PKL di Kota Cirebon ini, dan Pemkot sedang mengupayakan itu.” ujarnya.

Ano pemilik program RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau) ini menjelaskan bahwa Perwali Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Cirebon saat ini sedang dilakukan. Ia menegaskan berdasarkan undang-undang PKL tidak boleh berjualan di atas trotoar, di pinggiran kali, atau di tempat-tempat yang dilarang oleh undang-undang.

Lebih lanjut ia juga tengah melakukan pendataan dan penataan sementara agar PKL tidak lagi berjualan di Jalan Kartini dan Siliwangi. Karena ruas jalan protokol di Kota Cirebon sudah ditetapkan sebagai KTL oleh Pemprov Jabar. Kebijakan tersebut menurutnya kota harus tetap terjaga keindahan dan kenyamanannya.

“Kebijakan itu tujuannya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan keindahan Kota Cirebon, bukan membenci apalagi untuk mengusir PKL.” tambah Ano.

Sementara itu para PKL Kota Cirebon menilai relokasi sementara di kawasan BAT melanggar aturan, karena tidak menempatkan pada lokasi yang benar. Justru ditempatkan di badan jalan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Baca ulasannya

Kapolres Cirebon Dimutasi ke Tanggerang Polda Metro Jaya

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Kepala Polisi Reserse Kabupaten Cirebon mengalami mutasi ke daerah Tanggerang Polisi Daerah Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan isi dari Surat Telegram Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor : ST/1468/VIII/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Irman Sugema, Jabatan lama Kapolres Cirebon Polda Jabar dengan jabatan baru Wakapolresta Tangerang Polda Metro Jaya, Chiko Ardwiatto jabatan lama Kapolres Subang Polda Jabar kini jabatan baru Kapolres Cirebon Polda Jabar.

Sedangkan Harry Kurniawan, jabatan lama Kapolres Kuningan Polda Jabar dengan Jabatan baru Kapolres Subang.

Sementara itu berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/7151/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tentang perubahan mutasi jabatan di lingkungan Polri, Joni Iskandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Dit Lantas Polda Jabar diangkat menjadi Kapolres Kuningan Polda Jabar.

Serah terima jabatan akan dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 15 September 2014 di Sasana Riung Mungpulung Mapolda Jabar Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung dengan Inspektur Upacara Kapolda Jabar Mochamad Iriawan.

Mahasiswa Baru Unswagati Keluhkan Fasilitas Kampus

Tidak ada komentar
Unswagati - SetaraNews.com, Awal perkuliahan di Universitas Swadaya Gunung Jati atau yang lebih di kenal dengan nama Unswagati sudah di laksanakan sejak 08 September 2014 lalu.

Para Mahasiswa baru (MABA) pun menemui beberapa kendala, salah satunya pembagian ruang kelas masih menjadi pekerjaan rumah bagi petinggi Unswagati saat ini, karena ada kelas yang di gabung jadi satu, hal tersebut lantas  membuat mahasiswa baru kurang nyaman dalam menjalani perkuliahan.

“Kan liat di website itu sekelas 25 orang, aku kan kelas A terus digabungin sama kelas B, jadinya kaya agak gerah gitu.” tutur salah satu mahasiswi baru FKIP Indonesia saat di SetaraNews kemarin (11/09).

Semestinya para petinggi Unswagati memberikan kenyamanan terhadap semua mahasiswa lagi karena itu adalah hak mahasiswa untuk memudahkan perkuliahan yang berlangsung.

“Kelasnya bersih cuma penataan kursinya berantakan, terus ada kursi yang rusak, tempat ibadah kekecilan dan di gabung harusnya kan ada jarak antara perempuan sama laki-laki itu mah enggak ada.” ujar beberapa MABA Fakultas Hukum saat ditemui SetaraNews.

Tidak hanya ruang kelas dan tempat ibadah yang membuat MABA tak nyaman, kamar mandi pun sangat tidak nyaman, apalagi kebersihan kamar mandi Fakultas Hukum lantai tiga yang kurang terjaga.

“WC di lantai tiga mah kotor, jadi mau ke kamar mandi juga ada sisa rokok-lah, ada yang enggak disiramlah jadi enggak nyaman gitu kalau mau ke kamar mandi.” tambahnya.

Alasan Keamanan, PKL Tak Mau Pindah Ke BAT

Tidak ada komentar

Jumat, 12 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Tempat relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan BAT dinilai tidak nyaman dan aman. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu PKL (tidak ingin disebutkan namanya) kepada SetaraNews kemarin (11/9), yang menilai bahwa di BAT banyak preman yang sering meminta-minta uang kepada para PKL Kota Cirebon saat sedang berdagang.

"Kalau berjualan di BAT itu gak aman. Banyak preman yang suka minta ini itu. Lagian mereka bukan ditempatkan ke tempat yang aman jauh dari trotoar. Malah sekarang di tengah jalan." sesalnya (12/9).

Ia pun menjelaskan bahwa bangkrutnya tempat wisata Ade Irma karena masalah keamanan.

"Kalau kata warga di sana, Ade Irma tempat wisata itu bangkrut gara-gara banyak preman. Makanya tutup, karena pengunjung di sana merasa tidak nyaman." tambahnya.

Pedagang Kaki Lima yang ditemui oleh SetaraNews berharap agar Walikota Cirebon mau untuk diajak bicara dan tidak menutup diri dengan masyarakat. Karena persoalan ketertiban umum ini berkaitan juga dengan nasib para PKL yang sudah bertahun-tahun mencari nafkah di pinggir jalan.

Pemkot Cirebon Diduga Selewengkan Anggaran Mobil Dinas

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon (GemSos) pada siang kemarin (11/9) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Cirebon dan dilanjutkan di depan gedung DPRD kota Cirebon.

Aksi ini menuntut kejelasan atas pengadaan dana anggaran yang diduga disalahgunakan untuk pembelian mobil dinas Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Pemerintah Kota Cirebon juga diduga menyalahgunakan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil bus Pemkot Cirebon.

“Kami menginginkan dewan atau anggota legislatif untuk melakukan fungsi controlling mengenai kasus ini, karena pembelian mobil dinas ini tidak termasuk ke dalam anggaran.” tutur Wahyu Erlangga selaku juru bicara demonstran saat berada di depan gedung DPRD Kota Cirebon.

Di dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Pasal 54 disebutkan bahwa dalam ayat;

  1. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

  2. Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


“Muspida itu instansi vertikal, di mana anggarannya sudah di atur oleh pusat. Jadi, jika pemerintah kota memberikan mobil dinas tersebut maka sudah terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran.” ujarnya lagi di sela jam istirahat.

Massa yang terlibat dalam aksi demonstran ini berjumlah 23 orang. Seluruhnya berasal dari Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon, antara lain dari Unswagati, IAIN, dan CIC (Cirebon Islamic Center).

Kelebihan Kuota, Jadwal Kelas di FE Unswagati Sering Bentrok

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com –  Jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati tahun ajaran 2014/2015 mencapai 1.072 mahasiswa ternyata menimbulkan masalah baru. Angkatan mahasiswa dari Jurusan Manajemen - Fakultas Ekonomi Unswagati yang mencapai hingga kelas O sering mengalami jadwal yang bentrok dengan kelas lain.

Menurut Wakil Dekan FE Unswagati M. Yudi Mahadianto, SE. MM bahwa, "Jumlah mahasiswa tersebut masih memadai dengan jumlah kelas yang ada di Fakultas Ekonomi Unswagati, ujarnya kemarin (11/9) kepada SetaraNews.

Ditanya mengenai solusi jika ada kelas yang bentrok beliau menyarankan agar segera dikonsultasikan dengan dosen dan menindaklanjutinya ke bagian akademis untuk mengubah jadwal.

"Apabila ada kelas yang jadwalnya bentrok dengan kelas lain, bisa melapor kepada dosen  yang bersangkutan agar dosen tersebut melaporkan ke bagian akademis untuk merubah jadwal." katanya.

“Wajar saja hal tersebut bisa terjadi karena banyaknya mahasiswa sehingga terjadi kesalahan input data.” tambah Yudi.

 

Reporter Magang: Ekky

Editor: Santosa

Tidak Menemui Kejelasan di Disperindagko, PKL Kembali ke DPRD Kota Cirebon

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Puluhan pedagang kaki lima berunjuk rasa kemarin (11/9) pagi tadi di depan kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah terkait penertiban pedagang kaki lima yang akan diterapkan dalam Perwali no. 27 tahun 2014 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Unjuk rasa dimulai pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, dan para pedagang kaki lima ini meminta penjelasan terkait program penertiban PKL tersebut. Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membawa keranda yang menurut mereka pihak pemerintah sudah mati karena sudah tidak mempedulikan lagi kelangsungan hidup para PKL.

Para pengunjuk rasa sempat memaksa masuk kedalam kantor Dinas karena menunggu terlalu lama kepala dinas yang tak kunjung keluar, namun setelah polisi mencoba memediasi akhirnya para pendemo kembali keluar dan kepala dinas keluar menemui para pedagang kaki lima.

“Kami akan sampaikan semua masukan ke Walikota, dan ibu – ibu dan bapak –bapak harap sabar.” kata kepala DP2K Yati Rohayati ke hadapan para demonstran.

Namun mendengar jawaban tersebut para pedagang PKL tersebut tidak puas dengan jawaban tersebut.

“Kami mau menunggu sampai kapan, pokoknya kami ingin sebelum relokasi kami ingin tetap berjualan seperti biasa!” tegas salah satu orator PKL.

Setelah mendapat penjelasan dari Yati Rohayati, beberapa perwakilan pedagang akhirnya pergi ke DPRD Kota Cirebon untuk melakukan audiensi kembali terkait masalah ini.

Debat Menyoal Mobil Dinas dengan Gemsos, DPRD Kota Cirebon Emosi

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com – Aksi demontransi yang dilakukan oleh Mahasiswa Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) atas dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Cirebon dalam menjalankan fungsi legislatif. Berlangsung di depan kantor DPRD Kota Cirebon pada hari ini (11/9). Dalam aksi tersebut mahasiswa demonstran menuntut atas beberapa hal yakni :

  1. DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak angket atau hak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang eksekutif dalam hal pembelajaran mobil dinas untuk muspida (musyawarah pimpinan daerah) dalam APDB maupun APBD-P 2014

  2. DPRD harus melakukan hak interpelasi terhadap pemerintah Kota Cirebon

  3. Transparansi terhadap APBD Kota Cirebon


“Dalam pembahasan APBD perubahan bahwa pemerintah daerah walikota mengajukan anggaran pengadaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kota Cirebon.” ujar Ketua DPRD Cirebon Edi Suripno saat menemui demonstran.

Pada saat demo berlangsung sempat terjadi kericuhan antara ketua DPRD dengan mahasiswa demonstran karena Ketua DPRD sempat emosi, karena para demonstran sempat memotong penjelasan yang diungkapkan ketua DPRD.

“Mau kepala dingin mau keras saya siap.” pungkas Ketua DPRD  Cirebon dengan nada arogan.

Namun kekacauan tersebut dapat teratasi. Aksi demonstrasi mahasiswa berakhir hingga pukul 14.00, lantas Ketua DPRD beserta staf dan kepolisian pun bubar.

Menyoal Mobil Dinas, Gemsos Cirebon Tuntut 3 Hal ke DPRD

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Mahasiswa Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon, melakukan aksi di depan gedung Walikota juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cirebon terkait pengadaan mobil dinas yang diduga diperuntukan juga untuk Muspida Plus pada hari ini (11/9).

Aksi yang diawali dengan Long Marc dari Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) hingga depan Balai Kota Cirebon tersebut mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD Kota Cirebon, berikut isi tuntutan tersebut :

  1. DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan (controling) melalui hak angket atau hak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang eksklusif dalam hal pembelajaran mobil dinas  untuk muspida dalam APBD maupun APBD-P 2014.

  2. DPRD harus melaksanakan hak interpletasi (mosi tidak percaya) terhadap pemerintah kota Cirebon.

  3. Transparansi terhadap APBD Kota Cirebon.


Tiga tuntutan tadi di lontarkan juru bicara Gemsos Erlangga kepada ketua DPRD Kota Cirebon juga selebaran yang disebar mahasiswa. Sempat terjadi ketegangan antar mahasiswa dengan pihak DPRD. Beruntung, ketegangan dapat diredakan.

Ahok Mundur dari Gerindra, Jokowi Mundur dari Gubernur

Tidak ada komentar

Kamis, 11 September 2014

Jakarta - SetaraNews.com, Basuki Cahya Purnama (Ahok) dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri dari anggota kader Partai Gerindra lantaran perbedaan pandangan mengenai RUU Pilkada pada kemarin (11/9) ke DPP Partai Gerindra. Sementara itu Joko Widodo juga dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Jakarta sejak satu minggu yang lalu.

Ketika Jokowi ditanya mengenai Ahok, Jokowi tak mau ikut campur dalam masalah pribadinya tersebut.

"Nanti, saya mau tanya dululah kepada Pak Ahok langsung. Saya juga belum mengerti betul masalahnya seperti apa. Lagi pula, itu kan urusan pribadi," ujar Jokowi kemarin seperti yang dikutip dalam BeritaSatu.

Hingga saat ini Ahok tinggal menunggu surat balasan dari Partai Gerindra perihal surat pengunduran dirinya tersebut.

"Sudah resmi mundur, terhitung sejak saya kirimkan surat pengunduran diri pada hari ini (kemarin). Jadi, saya bukan orang partai politik lagi," ucap Ahok.

 

Mahasiswa Cirebon Menangkan Juara 1 Lomba Esai Relawan Jokowi

Tidak ada komentar

Selasa, 09 September 2014

Jakarta - SetaraNews.com, Mahasiswa asal Cirebon M. Khoirul Anwar KH memenangkan juara 1 lomba menulis esai kisah relawan Jokowi seperti yang dirilis oleh seknasjokowi.or.id pada Jumat (5/9/2014) yang lalu.


Mahasiswa asal Institut Studi Islam Fahmina – Cirebon ini meraih juara 1 dengan judul “Melawan” Kyai, Merawat Nurani". Esai tersebut berhasil mengalahkan esai mahasiswa dari Auckland University, kampus terbaik di Selandia Baru dan mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas di seluruh Nusantara.

Adapun keputusan dewan juri mengenai lomba menulis esai kisah relawan Jokowi ini terdiri dari: AS Laksana (sastrawan), Dr. Hilmar Farid Setiadi (sejarawan), Linda Christanty (sastrawan), Mardiyah Chamim (jurnalis senior Tempo), dan Seno Gumira Adjidarma (novelis). Keputusan ini diambil dalam rapat dewan juri pada Kamis, 4 September 2014.

Menurut Khoirul Anwar kepada SetaraNews hari ini (9/9/2014) ketika ditanya mengenai apa pesan yang ingin ia sampaikan dalam tulisannya tersebut, ia mengungkapkan bahwa "pada dasarnya (tulisan tersebut, red) adalah seruan untuk para santri agar mempunyai sikap politik yang otonom dan independen. Sebab yang lazim  saat ini umumnya santri menganggap bahwa fatwa kyai layaknya sabda Nabi. Padahal tidak demikian." ujarnya.

"Di setiap fatwa pasti terdapat cela yang bisa kita kritisi. Apakah fatwa itu nantinya relevan dengan kondisi dan kemaslahatan masyarakat? Atau justru kontraproduktif terhadap realitas sosial. Itulah inti yang ingin saya sampaikan dalam tulisan yang berjudul Melawan Kyai, Merawat Nurani itu." tandasnya.

Atas kemenangan tersebut, peserta berhak atas hadiah yang sudah disediakan oleh panitia dengan total senilai Rp. 57 juta. Untuk teknis pengambilan hadiah dan piagam, panitia akan mengkonfirmasi setiap peserta yang berhasil menjadi juara.

Konon tulisan tersebut akan dipublikasikan secara massif dalam bentuk sebuah antologi karya untuk pembelajaran para relawan lainnya. Seperti yang dikutip dalam laman facebook resmi Ir. H. Joko Widodo pada 16 Agustus 2014(16/8/2014).

"Kisah-kisah itu akan dibukukan sebagai bahan pembelajaran bersama." ucap Presiden Terpilih tersebut.

 

Ditanya Bagaimana Mengenai Tuntutan PKL, Walikota Cirebon "Diam"

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Awak redaksi SetaraNews mencoba menanyakan tanggapan mengenai tuntutan para pedagang kaki lima di Kota Cirebon yang meminta agar tetap berjualan di lokasi semula, kepada Walikota Cirebon Ano Sutrisno yang memiliki program RAMAH (Religius, Aman, Maju, Aspiratif, dan Hijau) ini melalui pesan seluler pada kemarin sore sekitar pukul 19:03 WIB (8/9/2014).

Redaksi menanyakan mengenai tanggapannya soal tuntutan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon yang menginginkan tetap berdagang di lokasi semula yang telah digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejak 20 hari yang lalu.

Namun hingga berita ini ditulis sekitar pukul: 00.21 dini hari (9/9/2014) Walikota Cirebon belum merespon.

Sementara itu kebijakan mengenai relokasi para pedagang kaki lima di Kota Cirebon di kawasan BAT dinilai akan  memunculkan masalah perekonomian baru bagi para wirausaha kecil ini, akibat terbitnya Perwali Cirebon nomor 27 tahun 2014. Dari tidak adanya pemasukan, hingga sepinya pembelian dagangan mereka di lokasi relokasi kawasan BAT.

Hal ini diutarakan oleh, salah satu pedagang kaki lima yang tidak ingin disebutkan namanya kepada SetaraNews kemarin (8/9/2014).

"Kalau kita disuruh pindah ke BAT. Itu di sana kita berjualan di tengah jalan dan lagi-lagi berjualan di trotoar jalan juga. Di sana juga Gedung BAT sudah dimiliki pengusaha. Kalau dia (pengusaha) itu buka, maka otomatis kita juga (Para PKL, red) bakal diusir kembali." ujarnya.

"Intinya kita dari sini (lokasi semula, red) di gusur, lantas diusir ke sana. Kemudian kita tinggal tunggu waktu bakal di usir kembali. Pak Walikota tidak serius memberdayakan kita (para PKL)." tambahnya.

 

PKL Menilai Relokasi di BAT Melanggar Aturan

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Koordinator Pedagang Kaki Lima Kota Cirebon menilai relokasi di BAT Cirebon melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan usai aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon hari ini (8/9).

Kepada awak media yang meliput, Yunus menjelaskan bahwa tempat relokasi untuk para PKL yang terkena dampak dalam regulasi Perwali No 27 tahun 2014 melanggar aturan.

"Tempat relokasi di BAT, para PKL ditempatkan di badan jalan. Ini justru melanggar aturan." ujarnya.

Lebih lanjut para PKL menuntut kepada pihak legislatif agar membentuk pansus PKL, dan kepada pihak eksekutif mereka menuntut untuk mencabut sementara Perwali dan membolehkan mereka tetap berjualan di lokasi semula hingga ada kesepakatan yang baik antara para PKL dengan Walikota Cirebon.

"Kita menuntut kepada pihak legislatif untuk membentuk pansus (Panitia Khusus) tentang PKL." tambahnya.

"Kita juga meminta kepada Walikota untuk mencabut Perwali (Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2014, red) sementara, dan memperbolehkan mereka agar tetap berjualan di tempat semula hingga ada kesepakatan antara pihak PKL dengan Walikota (Cirebon, red)." tandasnya.

 

Ratusan PKL Kota Cirebon Minta Diskusi Bareng Ano

Tidak ada komentar
Cirebon - SetaraNews.com, Ratusan pedagang kaki lima di Kota Cirebon meminta diskusi langsung dalam rangka menyelesaikan persoalan larangan berjualan di lokasi Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini Cirebon sejak 20 hari yang lalu.

Larangan berjualan di kedua lokasi tersebut dinilai telah mematikan usaha mereka yang berakibat pada berhentinya pemasukan ekonomi mereka. Adapun mengenai tempat relokasi di BAT Cirebon, dinilai tidak menyelesaikan persoalan mereka. Mengingat tempat tersebut berada di badan jalan yang justru akan mengganggu kelancaran lalu lintas di sana dan juga di sana sangat sepi dari pembeli dibandingkan di lokasi semula.

Hal ini diutarakan oleh para orator saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Cirebon pagi tadi (8/9/2014).

"Kami sudah 20 hari tidak berjualan, namun belum mendapatkan kejelasan solusi dari pak Ano." ujar Asep.

Senada dengan Asep, Yunus kordinator lapangan juga mengatakan hal yang sama bahwa peraturan wali kota Nomor 27 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan untuk Pedagang Kaki Lima Cirebon yang melarang pedagang berjualan di Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini, yang tidak melibatkan mereka.

"Kami bukan tidak mau taat kepada aturan, namun aturan itu sangat merugikan kami." tegasnya.

Lebih lanjut ia meminta agar segera dapat melakukan audiensi dengan pihak antara Walikota Cirebon bersama dengan DPRD Kota Cirebon untuk segera menemukan solusi nasib mereka yang selama ini masih terkatung-katung.

Sementara itu saat masa aksi berada di depan kantor Balai Kota Cirebon, mereka merasa kecewa. Sebab Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Cirebon tidak berada di tempat.

Perwali Cirebon: 6 Lokasi Akan Bebas Pedagang Kaki Lima

Tidak ada komentar

Senin, 08 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Ada tujuh lokasi perdagangan para pedagang kaki lima kota Cirebon yang akan dilarang berjualan.

Seperti yang dijelaskan dalam Perwali Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 tersebut di dalamnya menyebutkan pada kawasan bebas PKL disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 3, bahwa; Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada jalur kawasan tertib lalu lintas yaitu;

  1. Jalan Siliwangi,

  2. Jalan RA Kartini,

  3. Jalan DR Wahidin Sudirohusodo,

  4. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo,

  5. Jalan Pemuda, dan

  6. Jalan Sudarsono.


Sedangkan yang baru dilakukan eksekusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon baru di wilayah Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini, Kota Cirebon.

Sementara itu para PKL Kota Cirebon belum juga berjualan di lokasi semula, karena mereka tidak mau direlokasi tempat sementara ke lokasi PKL. Mengingat tempat tersebut tidak ramai potensi pembeli yang sedianya sudah memiliki pelanggan di tempat semula.

Regulasi tersebut disayangkan oleh salah satu pedagang kaki lima kota Cirebon, kepada SetaraNews hari ini (7/9/2014).

“Kami hanya ingin berjualan di tempat semula, karena tempat relokasi semula di BAT sangat sepi, dan belum siap. Sedangkan jualan di lokasi bebas PKL cukup ramai. Hingga hari ini kami masih dilarang berjualan di sini (Siliwangi dan Kartini, red), sedangkan kami harus tetap membiayai kehidupan keluarga.” keluhnya.

 

PKL Kota Cirebon Dibongkar, Mereka Inginkan Berdagang di Tempat Semula

Tidak ada komentar

Minggu, 07 September 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Pembongkaran tempat berdagang para pedagang kaki lima yang berada di sekitar Jalan Siliwangi dan Jalan Kartini Kota Cirebon, menuai problematika ekonomi berkepanjangan.

Hal ini diutarakan oleh satu satu (tidak ingin disebutkan namanya) pedagang kaki lima dari kawasan Jalan Kartini hari ini (7/9/2014) kepada SetaraNews di Cirebon.

"Kami hanya ingin berjualan di tempat semula, karena tempat relokasi semula di BAT sangat sepi, dan belum siap. Sedangkan jualan di lokasi bebas PKL cukup ramai. Hingga hari ini kami masih dilarang berjualan di sini (Siliwangi dan Kartini, red), sedangkan kami harus tetap membiayai kehidupan keluarga." sesalnya.

Lebih lanjut ia sangat menyayangkan sikap Walikota Cirebon yang tetap ngotot akan merelokasi para pedagang kaki lima ke kawasan BAT Kota Cirebon.

"Kemarin kita melakukan aksi demonstrasi ke Balai Kota Cirebon, ada 10 perwakilan dari kita yang ke sana. Namun tetap ujung-ujungnya direlokasi ke BAT." tambahnya.

Sementara itu ia menegaskan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27, tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Cirebon tanpa pembicaraan dengan pihak pedagang kaki lima cirebon. Tetapi justru yang ada eksekusi pembongkaran dan tidak ada solusi yang baik untuk mereka.

"Kita sebelumnya belum ada diskusi dengan pihak Walikota Cirebon mengenai regulasi (Perwali Nomor 27, tahun 2014. Red) tersebut." tegasnya.

Mereka berharap agar Walikota Cirebon berlaku bijak kepada para pedagang kaki lima cirebon, untuk tetap dapat berjualan. Adapun waktu berjualan yang efektif bagi mereka yakni di sore hingga malam hari dan siap membongkar pasang dagangan mereka serta menjaga kebersihan di tempat lokasi PKL mereka.

Dalam Perwali Cirebon Nomor 27 Tahun 2014 tersebut di dalamnya menyebutkan pada kawasan bebas PKL disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 3, bahwa; Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada jalur kawasan tertib lalu lintas yaitu; Jalan Siliwangi, Jalan RA Kartini, Jalan DR Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Cipto MAngunkusumo, Jalan Pemuda, dan Jalan Sudarsono.

Inilah Peraturan Walikota Cirebon Nomor 27 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima di Kota Cirebon download.

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews