Responsive Ad Slot

Sempat di Tolak Karena Belum LPJ, Mantan Pengurus BEM-F Lolos Jadi Capresma

Tidak ada komentar

Kamis, 19 Desember 2013

Unswagati Cirebon, SetaraNewa.com - Pada saat verifikasi partai calon Presma dan Wakil Presma yang dilakukan Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM), ternyata salah satu partai yang mengusungkan Presma dari Fakultas Ekonomi sempat melampirkan Surat Kelakuan baik yang sudah kadaluarsa (tidak Berlaku).

PPUM dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengeluarkan kebijakan akan memberikan waktu kepada partai tersebut  untuk melampirkan surat kelakuan baik terbaru yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unswagati. Sesuai dengan persyaratan pendaftaran Capresma- Cawapresma Unswagati yang wajib melampirkan surat kelakuan baik dari Fakultas.

Presma yang diusungkan oleh partai tersebut surat kelakuan baik-nya sempat ditahan oleh pihak Dekanat Fakultas Ekonomi Unswagati dikarenakan calon yang diusung belum melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ketika menjabat sebagai pengurus BEM-FE Unswagati periode 2012-2013.

Sempat terjadi perbedaan pendapat antara pihak partai pengusung calon Presma dengan pihak Fakultas soal surat kelakuan baik tersebut. Namun, surat itu akhirnya dikeluarkan karena tidak ada peraturan  dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi (DPM-FE) ysng menerangkan sangsi bagi Ormawa yang tidak melaksanakan LPJ.

Kami tidak bisa berbuat banyak, mau melarang bagaimana? Kalau ada peraturan yang jelas dari DPMF kami juga tidak akan mengeluarkan surat -kelakuan baik- tersebut” ujar Teguh Pranowo SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Tiga FE Unswagati

Sementara itu, dari pihak Panwaslu ketika dikonfirmasi mengklaim bahwa pihaknya berusaha bekerja secara profesional tidak mengkaitkan masalah di internal Fakultas dengan posisinya sebagai Panwaslu.

Saya bekerja secara professional, walaupun saya sendiri tahu permasalahan itu. Tapi kalau persyaratan – persyaratannya lengkap , ya kami akan meloloskannya”  ujar salah satu anggota Panwaslu yang tidak mau disebutkan namanya kepada SetaraNews.

 

 

 

Tidak Ada SK, Verifikasi Partai Sempat Skorsing

Tidak ada komentar

Rabu, 18 Desember 2013

Unswagati, Setaranews.com - (17/12) PPUM (Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa) melakukan verifikasi ulang yang dihadiri oleh setiap perwakilan partai yang dimulai siang tadi pukul 14.30 WIB.

PPUM melakukan verifikasi ulang secara terbuka dikarenakan sebelumnya verifikasi dilakukan secara internal satu hari sebelumnya yang meloloskan lima partai yaitu partai SEMAR, Partai PAUD, Partai KITA, Partai Mawar, dan Partai PAHAM, serta satu partai yang tidak lolos yaitu partai GARUDA. Partai yang sudah lolos verifikasi sebelumnya juga harus melengkapi persyaratan yang masih kurang dan mengecek kembali persyaratan yang sudah diperiksa PPUM sebelumnya.

Awalnya verifikasi berjalan dengan lancar, namun saat partai KITA diverifikasi sempat menimbulkan kontroversi, karena salah satu syarat yang mereka kumpulkan yaitu Surat Keputusan (SK) sebagai pengurus di organisasi internal Unswagati, bukanlah Surat keputusan melainkan Surat Keterangan pernah mengikuti kegiatan.

Hal tersebut sempat membuat suasana forum ricuh membahas apakah partai diloloskan atau tidak. Karena tidak ada titik temu, Dr. H.Nurudin Siraj, MA. MSi selaku Wakil Rektor III menengahi dan sempat menskorsing forum beberapa menit untuk membicarakan permasalahan ini bersama para Wakil Dekan tiap Fakultas.

Kemudian setelah membicarakan dengan para Wakil Dekan, ia meminta agar semua yang ada di forum memaklumi dan ingin PPUM melanjutkan tugasnya, “Yang terpenting sekarang adalah terpilihnya Presma, mengenai kesalahan ini ya kita masih proses sama-sama belajar” Ujarnya kepada forum.

Pihak PPUM pun merasa terbebani jika permasalahan ini malah menjadi penghambat proses verifikasi ini. “Kemarin tuh saya sudah melakukan verifikasi secara internal, tetapi banyak yang meminta untuk verifikasi ulang dengan dihadiri perwakilan partai, oke kita laksanakan, tetapi apa yang terjadi? PPUM yang malah dipojokkan dan disalahkan.” Ujar Eko selaku Ketua PPUM dalam forum tersebut.

“Kalau memang ingin memajukan Unswagati tolonglah bantu kami dan Panwaslu agar ada presma.” tambahnya.

Ini Visi & Misi Wakil Rektor III yang Baru

Tidak ada komentar
Unswagati, SetaraNews.com - Pada Senin (16/12) ada suasana baru di meja kerja Wakil Rektor III yang membidangi kemahasiswaan di Universitas Swadaya Gunung Jati.

Suasana baru tersebut adalah adanya resufle yang dilakukan oleh Rektor Unswagati. Wakil Rektor III yang sebelumnya dijabat oleh Amanan, Drs., MSi, kini resmi digantikan oleh Dr. H. Nurudin Siraj, MA., MSi., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan III dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Amanan Drs., MSi., sendiri kini resmi juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV yang membidangi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama.

Ketika SetaraNews mengunjungi ruang kerjanya, beliau membenarkan bahwa sejak hari Senin yang kemarin (16/12) resmi menjabat sebagai Wakil Rektor III Unswagati yang baru. "Mengenai visi saya sebagai WR III yang baru tidak jauh dari tri dharma perguruan tinggi dan meneruskan misi-misi dari WR III yang lama." ujarnya kepada SetaraNews sesaat sebelum membicarakan masalah wacana perubahan ruang dan tata letak  sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa Unswagati 'Setara', Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) Pertanian, Hipmagro, dan Hipmagri.

Ketika ditanya perihal aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, seperti aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Pihaknya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak sebagai warga negara, dan dilindungi oleh undang-undang. "Kalau demonstrasi memang telah diatur di dalam UU, dan demonstrasi adalah jalan terakhir yang dilakukan. Demonstrasi juga dilakukan jika dirasa saluran komunikasi memang telah tersumbat, dan pintu dialog juga tertutup. Misalnya demonstrasi ke kampus." jelasnya.

Lebih lanjut Wakil Rektor III juga menjelaskan bahwa beliau terbuka dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa, dan akan menjamin kebebasan aspirasi mahasiswa tersebut. "Jika mahasiswa menggelar aksi demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah atau ke DPR silahkan saja." lanjut WR III.

Ada Rambu Dilarang Parkir di Tempat Parkir?

Tidak ada komentar
[caption id="attachment_3762" align="aligncenter" width="620"]
Ada rambu dilarang parkir di tempat parkir

[/caption]

Unswagati - SetaraNews.com, Apakah sebenarnya dari fungsi rambu ini?

 

Kelompok fotografer :

  1. Adrian

  2. Agung

  3. Reyva

  4. Dinda

  5. Genta

Kisruh Kecurangan Pemilu Raya Mahasiswa Unswagati

Tidak ada komentar

Selasa, 17 Desember 2013

Unswagati – SetaraNews.com, Pemilihan Umum Mahasiswa Raya yang akan segera diselenggarakan di Universitas Swadaya Gunung Jati diduga diwarnai kecurangan.

Hal ini diketahui ketika proses verifikasi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) yang dilakukan di ruang Wakil Rektor III bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Senin kemarin (16/12), ternyata didapati kartu KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang telah lulus terhimpun dalam satu bundel partai Kita.

Satu kartu KTM tersebut diketahui adalah Morhara Hotlan Tambunan yang ternyata adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang telah lulus. Ketika dikonfirmasi, pihaknya membenarkan bahwa KTM tersebut adalah miliknya. “Iya benar itu adalah fotocopy KTM saya. Namun saya tidak pernah memberikan KTM saya kepada partai Kita.” Ujarnya kepada SetaraNews pada hari ini Selasa (17/12).

"Saya anggap adanya indikasi permainan politik kotor dalam proses pemilu raya ini. Proses verifikasinya tidak berjalan dengan baik, hanya sebatas formalitas." tambahnya.

Dari pantauan setaraNews pada Senin (16/12) saat berada di ruang WR III, disinyalir kartu KTM yang tidak sah akan bertambah lagi. Belum ditambah dengan banyaknya temuan kartu perpustakaan mahasiswa yang dilakukan oleh partai tertentu.

Proses verifikasi KTM sendiri dinilai tidak dilakukan dengan cermat. Dilihat dari tidak adanya pengecekan lebih lanjut ke kantor Pusat Data Unswagati yang secara khusus dapat mengetahui dengan cepat KTM mana saja yang masih aktif dan maupun tidak aktif.

"Seharusnya PPUM berkerjasama dengan pusat data, agar kelihatan mana mahasiswa dan mana mahasiswa non aktif, PPUM pun seharusnya memiliki bukti penerimaan berkas dari partai, ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan melalui KTM. Lalu saya pikir PPUM pun memiliki wewenang untuk mengecek lebih dalam terhadap partai tersebut mengenai masalah ini, bila partai tersebut terbukti melakukan kecurangan, maka batalkan hasil verifikasi partai tersebut. Kita harus mengutamakan proses bukan hasil." tegas pria yang kerap dipanggil Ara ini.

Mengenai hal ini Morhara meminta ketegasan dari pihak PPUM perihal kecurangan pihak dari partai Kita. "Saya minta ketegasan dari pihak PPUM, perihal kecurangan ini." tegasnya saat di ruang forum WR III pada Senin lalu (16/12). PPUM pun mengeluarkan keputusan bahwa partai Kita tetap lolos, dan mengurangi satu kartu yang diketahui bahwa kartu KTM tersebut tidak sah untuk diverifikasi. Sehingga yang semula partai Kita berjumlah 223 KTM dan sekarang menjadi 222 KTM.

Pemilu: Proses yang Harus Diutamakan, Bukan Hasil

Tidak ada komentar
SEKITAR Bulan Januari 2013 lalu sempat di bentuk Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Univesitas (DPM-U), acara sempat berjalan dengan baik  sampai akhirnya pada saat debat kandidat calon Presiden mahasiswa dan wakil mahasiswa datang sekelompok mahasiswa yang ingin membubarkan acara tersebut.

Pihak mahasiswa tersebut menilai bahwa Pembentukan PPUM saat itu tidak berdasarkan peraturan yang jelas dan DPM-U dinilai mandul, dengan alasan tidak bisa membuat regulasi  tentang organisasi kemahasiswaan, dan alasan – alasan yang lainnya serta menuntut PPUM dan DPM-U pada saat itu untuk dibubarkan.

Tuntutan pembubaran itu kemudian dikabulkan atas pertemuan yang diinisiasi oleh Rektor. Pada bulan April 2013, kemudian terbentuklah DPM-U presidum  yang diwakili oleh delegasi dari  Fakultas. Anggota dari DPM-U presidium yang baru tersebut sebagian adalah kelompok mahasiswa yang sebelumnya menuntut pembubaran DPMU.

Saat itu, DPM-U Presidium  terbentuk atas kesepkatan forum mahasiswa melalui SK Rektor bahwa tugas dari DPM-U presidium salah satunya membentuk PPUM dan menyelenggarakan pemilu Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Rektor yang bersifat sementara.

Terbentuknya DPM-U yang baru itu tidak lantas memberikan kinerja yang nyata. Alih-alih mempersiapkan Pemilihan Presiden Mahasiswa, DPMU Justru mengumpulkan fungsionaris struktural Ormawa Unswagati untuk membicarakan soal panitia Mabim. Sempat terjadi perbedaan pendapat dalam forum tersebut, salah satunya mengenai lembar SK DPM-U Presidium itu ternyata definitif (Satu Periode). Sedangkan, pengertian definitif hanya berlaku kepada lembaga yang memang melalui proses pemilihan dan sebagai mandataris mahasiswa. Hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan forum mahasiswa ketika bulan April 2013 lalu yang menyepakati tugas DPMU Presidium adalah sebagai fasilitator Pemilihan Raya, tidak untuk tugas mengubah Peraturan Organisasi Kemahasiswaan, apalagi sebagai pelaksana Mabim Universitas yang sampai hari ini tak jelas Laporan Pertanggung Jawabannya.

Setelah sekian lama Pilpresma molor dan molor selama satu tahun lebih, akhirnya bulan ini DPM-U Presidium membentuk PPUM yang  kesannya tergesa – gesa. Hal itu bisa jadi karena terdapat peraturan baru untuk Akreditasi Universitas, yang salah satu kriteria yaitu harus ada Presiden Mahasiswa di setiap Universitas apabila tidak ada bisa dikenai sangsi.

Sekarang apa bedanya DPM-U yang sekarang dengan DPM-U yang lama, toh sama – sama tidak bisa membuat regulasi, dan PPUM yang sekarang pun mengacu pada peraturan pemilu yang lama, karena tidak ada peraturan pemilu baru yang dibuat oleh DPM-U Presidium. Menyalahkan tetapi mereka sendiri melakukan kesalahan itu, dan  anehnya  lagi setelah membentuk PPUM, ketua DPM-U presidium  itu mengundurkan diri dari jabatannya.

Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa


Dari persiapan yang kurang dan dari peraturan yang minim itu membuat permasalahan – permasalahan baru, mulai dari open reqruitment sampai sekarang masuk ke verifikasi. Hampir setiap pilpresma pasti terdapat permasalahan – permasalahan yang menimbulkan perdebatan - perdebatan. Tidak akan cukup dan menguras waktu jika dijabarkan satu persatu.

Terlalu kompleks permasalahan yang ada saat ini, kebanyakan permasalahan itu ditimbulkan dari kesalahan - kesalahan di masa lalu yang cenderung didiamkan begitu saja, sekecil apapun kesalahan di masa lalu akan menimbulkan efek domino yang saat ini sedang kita rasakan.  Permasalahan yang ada saat ini menurut saya salah satu penyebabnya karena tidak ada peraturan – peraturan yang dibuat oleh DPM-U, karena apabila ada peraturan yang jelas dari DPM-U, dan peraturan itu dibuat untuk menutupi kekurangan yang akan menimbulkan permasalahan – permasalahan saat ini.

Tetapi tidak cukup berhenti disitu  pengawasan yang  ekstra pun  tetap harus dilakukan, tidak sekedar formalitas belaka. Dalam pemilihan presiden mahasiswa sekecil apapun kecurangan – kecurangan itu pasti ada, satu sama lain  saling berpolitik untuk memenangkan Pilpresma itu, apa pun caranya akan dilakukan dari mulai yang terbaik sampai yang terburuk.

Mahasiswa itu belajar berorganisasi bukan berpolitik, apa lagi kalau sampai menerapkan politik praktis yang dicontohkan para elit politik di negeri ini. Dalam pemilu kali ini yang terpenting adalah  prosesnya, selama prosesnya bisa berjalan dengan bersih,baik, jujur, dan adil, maka saya berkeyakinan bisa menghasilkan pemimpin yang baik pula.

Mendiamkan Kesalahan adalah kejahatan (Soe Hok Gie)!

 

Efri F A

Mahasiswa Unswagati

Budidaya Kelinci Jadi Pilihan Alternatif dalam Peluang Bisnis

Tidak ada komentar
Cirebon, SetaraNews.com - Binatang kelinci yang kebanyakan dipelihara sebagai binatang rumahan ternyata mempunyai banyak manfaat baik untuk kesehatan maupun untuk bisnis.

Ada beberapa jenis kelinci yang tersebar di Indonesia, yaitu kelinci jenis lokal, kelinci jenis angora, kelinci jenis dutch dan kelinci fuji love. Khusus untuk kelinci lokal selain bisa untuk dipelihara bisa juga dimanfaatkan untuk olahan pangan maupun kerajinan yang cukup unik.

Kelinci lokal khususnya, dapat diolah menjadi bahan makanan seperti; abon kelinci, sate kelinci dan sop kelinci. Selain rasanya yang nikmat, juga ada beberapa khasiat yang terkandung di dalam daging kelinci yang ternyata melebihi kandungan gizi pada sapi dan kambing.

Banyak khasiat yang terkandung dalam daging kelinci diantaranya; mengandung antiseptik alami, menekan pembiakan bakteri dalam tubuh karena daging kelinci mengandung flaurin yang kadarnya 10-100 kali dari susu sapi, bersifat basa sehingga aman untuk tubuh, protein dan laktasen yang ringan sehingga tidak menyebabkan diare, lemak yang terkandung halus sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, mengatasi masalah impotensi, mempunyai efek anti kanker, menetralisir asam lambung, menyembuhkan reaksi-reaksi pada kulit, menyembuhkan beberapa penyakit seperti paru-paru, TBC, serta infeksi akut pada paru-paru.

Selain daging dan kepala kelinci aman untuk dikonsumsi, juga dapat dibuat kreasi seni seperti; souvenir lukisan dinding dan lain sebagainya sementara untuk bagian dalam kelinci dan darah dapat diolah menjadi pakan ikan. Lalu air seni dan feses dapat dijadikan pupuk organik untuk tanaman.

Fuzi salah satu pengusaha olahan kelinci menyatakan bahwa, "Berbisnis di bidang peternakan khususnya kelinci memang dapat menguntungkan, selain pemeliharaannya yang mudah juga pasar untuk kelinci pun banyak.” ujarnya kepada SetaraNews pada (15/12).

Khusus untuk kota Cirebon kuota kelinci untuk memasok warung makan atau memasok bahan untuk kerajinan masih sangat kurang, sampai saat ini Fuzi masih meminta bahan dari Kabupaten Ciamis.

“Ini peluang sangat bagus untuk mulai berbisnis, apalagi untuk mahasiswa yang sedang belajar berbisnis karena peternak Kelinci di wilayah III Cirebon masih sangat kurang.” tambah Fuzi.

Sisi Lain Dibalik Kesibukan Masyarakat di Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Senin, 16 Desember 2013

[caption id="attachment_3710" align="aligncenter" width="620"]
Seorang pria paruh baya yang diketahui tidak memiliki jari-jari tangan sebelah kirinya ini sedang tertidur pulas di atas bak sampah, suasana sibuk di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo tidak membuatnya terbangun dari tidur siangnya.

 

[/caption]

Cirebon, SetaraNews.com - Pada beberapa hari yang lalu (6/12), SetaraNews mendapati seorang pria paruh baya yang tidak diketahui dari mana asalnya sedang tertidur pulas di atas bak sampah.


Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa di dalam


BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL


Pasal 33
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketika SetaraNews berusaha menghubungi pihak dari Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Cirebon mengenai perihal 'apa program kerja pemberdayaan masyarakat fakir miskin di kota Cirebon' pada hari ini (15/12) melalui alat komunikasi seluler, pihaknya belum menjawab mengenai hal ini.


 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews