Responsive Ad Slot

Latest

latest

Kampus

kampus

UGJ

UGJ

Pendidikan

pendidikan

Budaya

budaya

Wisata

wisata

VIDEO

Video

News By Picture

mahasiswa

Adakan Diskusi Mahasiswa UGJ Tagih Janji Rektor

Tidak ada komentar



UGJ,Setaranews.id-  Forum Diskusi Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon mengadakan Diskusi mengenai deklarasi Rektor UGJ tentang kampus bebas dari politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 nanti. Acara tersebut diadakan Senin, 8 April 2019 di Gedung (FKIP) Kampus 3 UGJ Cirebon.


Terkait deklarasi Rektor UGJ Cirebon yang tegaskan bahwa kampus bebas dari politik praktis. M. Helmi Nahri  selaku Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UGJ Cirebon memberi tanggapan terkait belum adanya sosialisasi mengenai deklarasi Rektor tersbut kepada Mahasiswa “Kami masih menunggu kejelasan mengenai janji rektor yang akan mensosialiasakan hasil dari deklarasi kepada mahasiswa, satu hari setelah deklarasi tersebut tetapi sampai sekarang masih belum adanya sosisaliasi tersebut.” Katanya.

Lebih lanjut, menurut Helmi, bahwa sebuah kampus itu harus bebas dari politik praktis “Perguruan Tinggi berkewajiban menjalakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat sebagai mimbar akademik yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat teoritis dan ilmiah. Dan dalam UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 ayat 1, yang menjelaskan bahwa. Perguruan Tinggi terbebas dari pengaruh politik praktis”. Tuturnya ketika diskusi berlangsung.

Kemudian  Wisnu Martoyo Mahasiswa dari Fakultas Hukum UGJ Cirebon juga memberikan tanggapan mengenai belum adanya sosialiasi kepada mahasiswa tentang deklarasi Rektor “kami akan coba pertanyakan lagi kepada pihak yang terkait dan kami juga akan mencoba membantu menyebar luaskan kepada mahasiswa lewar media sosial, famplet, sepanduk mengenai daklarasi rektor tersebut” Ujarnya saat berpendapat di forum diskusi.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa mahasiswa yang berbeda Fakultas dan Organisasi yaitu dari Fisip, Fakultas Hukum, FKIP, Pertanian dan LPM SETARA. Yang dipantik oleh M. Helmi Nahri, Wisnu Martoyo dan Jairus Usup W.

Hari Dihisabnya BEM Fakultas Hukum

Tidak ada komentar

UGJ,setaranews.id-  Mendengar kata hisab, mungkin akan terdengar sangat sakral dan ketika dikaitkan dengan good goverment theory , hal tersebut sangatlah wajar bagi seorang pemimpin yang menjalankan organisasi. Asas akuntabilitas harus menjadi prinsip bagi seorang pemimpin, seperti yang dikatakan Mardiasmo, professor lulusan University of Birmingham bahwa “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

            Perlu diketahui bahwa hari hisab yang dimaksud adalah hari transparansi mengenai program kerja hingga transpransi laporan keuangan dihadapan seluruh mahasiswa fakultas hukum UGJ khususnya. Pertanggung jawaban ini harus dipaparkan secara detail, baik program kerja yang sudah terlaksana ataupun yang tidak terlaksana beserta alasannya, juga apakah sudah mengaplikasikan visi misi dan janji janjinya ketika kampanye.

            Apa resiko jika BEM FH tidak dihisab? Bagaimanapun anggaran yang dialokasikan kepada BEM FH adalah uang mahasiswa, sudah sepatutnya seluruh mahasiswa mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran yang sudah diamanahkan tersebut. Ketika hari hisab ini ditiadakan, maka akan ada potensi-potensi kecurangan. 

            Maka pertanggung jawaban ini harus disampaikan secara terbuka dihadapan mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai tindakan preventif terjadinya kecurangan yang dimaksud. Oleh karenanya jika hari hisab ini tidak terselenggara maka telah terjadi kecacatan didalam lingkungan demokrasi organisasi kemahasiswaan.

            Sebagai stake holder , sudah seharusnya kita menjadi sesorang yang dapat mempengaruhi proses demokrasi khususnya di fakultas hukum untuk tetap berada pada proses demokrasi yang baik  bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum UGJ bukan baik bagi satu golongan atau kepentingan satu golongan.  

oleh : Jairus Usup W ( Edo )
© all rights reserved
made with by setaranews