Responsive Ad Slot

Terbaru

latest

RIP KPK. DPR dipihak siapa?

Sabtu, 21 September 2019

/ by Lembaga Pers Mahasiswa Setara
 

Sumber Gambar : Google / cnbcindonesia.com

Opini, Setaranews.com - Telah disahkannya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 17 September 2019 membuat banyak elemen masyarakat yang menggelengkan kepala. Pasalnya banyak kejanggalan yang dialami, mulai dari pengesahaan yang dianggap buru-buru (hanya 13 hari), tak banyak wakil rakyat yang duduk di ruang Rapat Paripurna bahkan berdasarkan hitung kepala (headcount) hanya 80 anggota DPR yang hadir ketika pembukaan Sidang, jumlah ini masih jauh dari kuorum (jumlah anggota DPR 560 anggota), serta tidak dilibatkannya KPK dalam perumusan UU tersebut. 

RUU KPK bukannya menguatkan KPK justru melemahkan KPK. Dalam RUU tersebut terdapat poin dibentuknya Dewan Pengawas KPK, hal ini membuat KPK tidak lagi independen dalam pengambilan keputusan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas yang justru Dewan Pengawas tersebut di bentuk oleh Presiden. Dengan demikian Presiden dengan sangat mudahnya mengintervensi KPK dalam pemberantasan Korupsi. 

Ironi nya, DPR yang selaku wakil rakyat tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, musisi, pegiat anti korupsi, dll. Hanya menjadi tontonan bagi wakil rakyat yang justru memilih menutup telinga. Aspirasi-aspirasi rakyat seolah-olah hanya bualan anak kecil yang tak penting untuk dipertimbangkan, sangat berbanding terbalik dengan sistem Demokrasi. Melihat realita Indonesia hari ini, masih pantaskah sistem demokrasi ditetapkan di ibu pertiwi?


Oleh : Nanang AF

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews