UGJ,Setaranews.id- Forum Diskusi Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon mengadakan Diskusi mengenai deklarasi Rektor UGJ tentang kampus bebas dari politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 nanti. Acara tersebut diadakan Senin, 8 April 2019 di Gedung (FKIP) Kampus 3 UGJ Cirebon.
Terkait
deklarasi Rektor UGJ Cirebon yang tegaskan bahwa kampus bebas dari politik
praktis. M. Helmi Nahri selaku Wakil
Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(FISIP) UGJ Cirebon memberi tanggapan terkait belum adanya sosialisasi mengenai
deklarasi Rektor tersbut kepada Mahasiswa “Kami masih menunggu kejelasan
mengenai janji rektor yang akan mensosialiasakan hasil dari deklarasi kepada
mahasiswa, satu hari setelah deklarasi tersebut tetapi sampai sekarang masih belum adanya sosisaliasi tersebut.” Katanya.
Lebih
lanjut, menurut Helmi, bahwa sebuah kampus itu harus bebas dari politik praktis
“Perguruan Tinggi berkewajiban menjalakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian masyarakat sebagai mimbar akademik yang
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat teoritis dan ilmiah. Dan
dalam UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 ayat 1, yang
menjelaskan bahwa. Perguruan Tinggi terbebas dari pengaruh politik praktis”.
Tuturnya ketika diskusi berlangsung.
Kemudian Wisnu Martoyo Mahasiswa dari Fakultas Hukum
UGJ Cirebon juga memberikan tanggapan mengenai belum adanya sosialiasi kepada
mahasiswa tentang deklarasi Rektor “kami akan coba pertanyakan lagi kepada
pihak yang terkait dan kami juga akan mencoba membantu menyebar luaskan kepada
mahasiswa lewar media sosial, famplet, sepanduk mengenai daklarasi rektor
tersebut” Ujarnya saat berpendapat di forum diskusi.
Acara
tersebut dihadiri oleh beberapa mahasiswa yang berbeda Fakultas dan Organisasi
yaitu dari Fisip, Fakultas Hukum, FKIP, Pertanian dan LPM SETARA. Yang dipantik
oleh M. Helmi Nahri, Wisnu Martoyo dan Jairus Usup W.