Responsive Ad Slot

Terbaru

latest

Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Menggebrak DPRD Kota Cirebon Untuk Menolak RUU KPK dan RKUHP

Selasa, 24 September 2019

/ by Lembaga Pers Mahasiswa Setara


Cirebon, Setaranews.com
- Seruan aksi dilangsungkan oleh Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning 
( Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) tepat didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Senin (23/9). Sebelum menuju gedung DPRD, seluruh peserta aksi yang hadir berkumpul terlebih dahulu di Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung Jati ( UGJ ) Cirebon. Dalam seruan aksi ini, mahasiswa yang hadir menolak mentah-mentah Revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Mahasiswa merasa revisi undang-undang KPK dapat melemahkan kinerja penyidik KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia yang salah satu pasalnya yakni menolak mengenai status kepegawaian KPK yang disamakan oleh aparatur sipil Negara (ASN) lalu RKUHP yang dianggap banyak yang tidak rasional. Rizaldi, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk kekecewan rakyat Indonesia karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah dirasa mahasiswa mendukung Revisi UU KPK dan RKUHP, “ Ini sebagai bentuk kekecewan kita (mahasiswa) terhadap wakil rakyat yang menyetujui hal tersebut dan juga saya pribadi mengganggap banyak isi pasal-pasal yang mencekik rakyat.” Ucapnya saat diwawancarai setaranews.com disela-sela aksi berlangsung. 

Setelah sampai di gedung DPRD Kota Cirebon, mahasiswa berteriak-teriak meminta ketua DPRD Kota Cirebon untuk keluar menemui peserta aksi yang hadir karena mahasiswa ingin mendengar langsung ucapan dari ketua DPRD Kota Cirebon terkait apa yang sudah diaspirasikan oleh mahasiswa. Selang beberapa menit, ketua DPRD pun datang menemui peserta aksi bersama dengan anggota DPRD yang lain. Ibu Affiati AMa selaku ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 menyambut baik kedatangan para mahasiswa dan ia pun siap menjawab apapun aspirasi yang akan disampaikan. Para mahasiswa langsung mengajak berdialog terhadap ketua DPRD Kota Cirebon menanyakan soal sikap wakil rakyat terkait masalah ini dan mahasiswa pun mendesak DPRD Kota Cirebon untuk menolak disahkan-nya RUU KPK dan RKUHP. Lalu Affiati AMa pun menjawab hal tersebut dengan nada lembutnya, ia (Affiati) mengatakan bahwa salah satu tugas DPRD ialah menyampaikan aspirasi rakyat dan ia pun menjawab bahwa DPRD Kota Cirebon bersedia menolak kasus tersebut akan tetapi harus melalui rapat internal terlebih dahulu namun ia (Affiati) juga menyampaikan kebingungannya karena ia pun belum resmi dilantik menjadi ketua DPRD Kota Cirebon, “ Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang hadir telah menyempatkan waktunya untuk main kerumah rakyat hari ini dan saya sebagai ketua DPRD terpilih bersedia menolak RUU KPK dan RKUHP tetapi yang kawan-kawan perlu diketahui saya dan anggota DPRD terpilih belum secara resmi dilantik jadi kami belum bisa mengesahkan secara hukum.” Tegasnya saat diwawancarai setaranews.com bersama awak media lain. 

Namun mahasiswa kurang puas atas jawaban tersebut karena dianggap belum bisa menentukan sikap atas kasus ini. Para mahasiswa bernegosiasi meminta agar seluruh peserta aksi yang hadir masuk kedalam halaman gedung DPRD, tetapi negosiasi tersebut berjalan alot dengan anggota kepolisian yang berjaga karena pihak kepolisian mempertanyakan kondusifitas jalannya kegiatan aksi tersebut. Lalu akhirnya para mahasiswa bersama-sama sepakat menjaga kondusifitas jalannya aksi tersebut dan anggota DPRD bersama pihak kepolisian menyetujui untuk peserta aksi memasuki halaman gedung untuk duduk bersama anggota DPRD sembari berdiskusi bersama. Dalam hasil diskusi tersebut, menghasilkan beberapa point penting diantaranya yang pertama DPRD Kota Cirebon menolak dan membatalkan RUU KPK, Kedua menolak RKUHP, Ketiga menolak RUU Pertanahan, Keempat menolak RUU Minerba, Kelima menolak RUU PKS, dan Keenam Tangkap dan adili koruptor di Indonesia. Keputusan tersebut ditulis diselembar kertas diatas materai dan ditandatangi oleh ketua DPRD Kota Cirebon dan seluruh anggota DPRD yang hadir dalam aksi tersebut. Namun Agus Suripno selaku anggota DPRD terpilih kembali menegaskan bahwasannya DPRD belum bisa mengesahkan secara hukum keputusan tersebut mengingat belum dilantiknya DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024, “ Kita (DPRD) sudah menentukan sikap bahwa kita siap menolak RUU KPK, RKUHP dan lain sebagainya tetapi sekali lagi kawan-kawan yang perlu diketahui ialah kami (DPRD) belum resmi secara hukum untuk menentukan keputusan.” Ungkapnya. Tetapi menyikapi masalah teknis tersebut ia (Agus) bersama DPRD Kota Cirebon menjamin konsistensi sikap terkait masalah ini dan mengapresiasi penuh terhadap kawan-kawan mahasiswa. 

Aksi ini dihadiri kurang lebih 300-500 mahasiswa dan dikawal oleh aparat gabungan dari POLRI, TNI, dan SATPOL PP yang berjumlah 180 personil. Aksi ini berjalan kondusif dan para peserta aksi membubarkan diri dengan damai. Seluruh mahasiswa bersama-sama memegang komitmen dari DPRD Kota Cirebon atas sikapnya yang sudah disepakati bersama dan siap mengawal kasus ini sampai tuntas demi rakyat Indonesia.

Reporter : Arjun

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews