Responsive Ad Slot

Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas Pertanian Adakan Diskusi Terkait UU SBPB

Tidak ada komentar

Kamis, 17 Oktober 2019



UGJ, Setaranews.com - Disahkannya Rancangan undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 2014-2019 pada 24 September 2019 lalu Menjadi undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPB) mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari para pegiat pertanian, masyarakat sipil biasa dan juga tidak terlepas dari kelopok studi Mahasiswa Fakultas Pertanian (kelompok studi MaFPerta) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (UGJ). Yang dimana pada hari rabu, 16 Oktober 2019 pihaknya mengadakan diskusi mengenai UU SBPB di halaman parkir UGJ Cirebon.

Adapun tujuan dilaksanakannya diskusi ini dikarenakan secara substansi UU SBPB membatasi ruang gerak petani kecil, dan dirasa merugikan petani bahkan, berpotensi mengkriminalisasi petani. Galih selaku Mahasiswa Fakultas Pertanian sekaligus ketua pelaksana kegiatan diskusi mengatakan beberapa pasal dalam UU SBPB ini mengdeskreditkan para petani di Indonesia.

“Pasal yang kontroversial diantaranya pasal 21, 23, 29, dan pasal 108. pasal-pasal tersebut dirasa sangat mendeskreditkan para petani terutama petani kecil, yang hanya bisa menghidupi diri nya sendiri juga ada beberapa pasal yang memang berpihak kepada korporat dan para mafia di bidang pertanian, maka dari itu saya selaku mahasiswa fakultas pertanian merasa resah dan geram terhadap UU SBPB ini, dengan diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya UU SBPB ini sangat merugikan para petani”. Tutur galih selaku ketua pelaksana kegiatan diskusi (16/10/2019). 

Sejumlah pasal bermasalah dalam UU SBPB ini mewajibkan para petani kecil untuk melapor atau mengajukan ijin kepada pemerintah daerah yang berwenang, dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik. Dimana pada seharusnya pemerintah bisa lebih bersifat proaktif terhadap petani, dan UU SBPB di duga memberikan karpet merah bagi para korporasi multinasional untuk mengancam merampas sumber daya hayati dan benih-benih lokal. 

Kegiatan diskusi ini berlangsung pukul 19.00 WIB dengan di pantik oleh Bung Bahrul, Bung Wiki, dan Bung Ginanjar. Serta di hadiri oleh masyarakat umum dan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Cirebon.

Tidak hanya diskusi, peserta diskusi pun di manjakan dengan hidangan jagung, umbi-umbian dan kopi lokal secara gratis oleh panitia sebagai bentuk dari hasil kekayaan pertanian bumi Indonesia. 

Acara ini dilakukan dengan media panggung bebas karya, masyarakat yang hadir bisa menyalurkan kritik nya lewat musik dan lukisan.


Reporter : Narayana

HIMAKOM Gelar Malam Puncak Comfestjeh 2019

Tidak ada komentar

Sabtu, 12 Oktober 2019


Penampilan dari Nadin Amizah dimalam puncak Comfestjeh 2019 / Foto by Fajar


Penampilan dari Fiersa Besari dimalam puncak Comfestjeh 2019 / Foto by Fajar

UGJ, Setaranews.com – Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) menggelar malam puncak Communication Festival Jeh (Comfestjeh) ke-3 yang diisi dengan bazzar dan festival music yang kemarin malam (11/10/2019) di Halaman Parkir Utama Kampus 1 UGJ. 

Menurut Mujib selaku ketua pelaksana, beliau menyampaikan bahwa selain karena acara ini merupakan acara tahunan acara ini juga sebagai wadah untuk berkreasinya para Masyarakat dan Mahasiswa di Cirebon terutama Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UGJ. “Acara ini sebagai wadah untuk teman-teman berkreasi di Wilayah Cirebon khususnya bagi para Mahasiswa Ilmu Komunikasi khususnya.” Ujarnya. 

Adapun tanggapan dari Gilang selaku Presiden Mahasiswa UGJ yang mengapresiasi acara ini dan berharap bahwa acara ini dapat lebih ditingkatkan lagi serta mampu memotivasi Ormawa UGJ untuk membuat acara yang menghasilkan output yang bagus. “Alhamdulillah acaranya lancar, meriah juga dan mungkin bisa ditingkatkan lagi kedepannya. Untuk Ormawa yang ada di UGJ juga semoga dapat termotivasi untuk membuat acara yang menghasilkan output bagus seperti ini.” Tuturnya saat diwawancarai oleh tim setaranews.com 

Acara ini sendiri diisi oleh dua pengisi acara utama yakni Fiersa Besari dan Nadin Amizah serta beberapa pengisi acara lain seperti Komunitas BMX, Semenjak Kemarin, MnB, Komunitas Grafkology, Balai Kampus, Alvies Project dan DJ Della. 

Acara ini juga mendapat sambutan yang luar biasa mengingat tiket yang disediakan telah terjual habis pada pukul 16.00 satu jam setelah acara tersebut dimulai dan pengunjung pun mengaku saat puas datang ke acara ini dan menantikan Comfestjeh ke-4 pada tahun 2020.


Reporter : Nabila dan Fajar

Pembangunan Gedung, UGJ Letakkan Batu Pertama

Tidak ada komentar

Rabu, 09 Oktober 2019

Peletakkan Batu oleh Ketua Yayasan UGJ.

UGJ, Setaranews.com - Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) pada hari Rabu 09 Oktober 2019 melaksanakan acara peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan gedung-gedung secara serentak sebagai peningkatan sarana prasarana. Adapun gedung-gedung yang akan di bangun dan diperluas yaitu gedung perpustakaan yang akan menjadi lima lantai dan perluasan gedung auditorium yang akan menampung 3000 orang, serta membangun blok khusus untuk sekretariat organisasi mahasiswa sebagai pusat kegiatan mahasiswa. 

Pembangunan yang akan direalisasikan ini sebagai bukti komitmen pihak Universitas kepada peningkatan sarana prasana untuk kualitas tridarma perguruan tinggi seperti halnya tanggapan dari rektor UGJ, Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si., beliau menanggapi ”bahwa pada akhirnya apa yang selama ini kita usulkan ke yayasan alhamdulilah terwujud dengan dimulainya pembangunan tiga unit bangunan yang merupakan bukti komitmen kita kepada peningkatan sarana prasarana kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi baik bagi dosen maupun mahasiswa, kita tahu kegiatan-kegiatan mahasiswa cukup banyak posistif dan saya bangga akan itu mereka perlu sarana atau prasarana” tuturnya.

Isam selaku anggota BEM Fakultas Hukum mendukung terkait pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pihak Universitas karena dapat meningkartkan mutu pendididikan ”menurut saya itu harus didukung juga karena untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kalau sarana prasarananya lengkap bisa menunjang kedepannya lebih baik lagi”. 
Pembangunan ini diperkirakan rampung antara 6 sampai 10 bulan dan mengeluarkan biaya sampai 20 milyar lebih. 

Aliansi Mahasiswa UGJ Tumpah ke Jalan Demi Solidaritas Mahasiswa Indonesia

Tidak ada komentar
Mahasiswa Menampilkan Teatrikal disela-sela Aksi. (Fotografer : Anisa Puse)

UGJ, Setaranews.com - Rabu, 9 Oktober 2019 Aliansi Mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati  (UGJ) menggelar aksi solidaritas atas tindakan represif aparat negara terhadap demonstran dan rakyat Indonesia yang terjadi diberbagai daerah. Aksi ini dilangsungkan di depan Kantor Polres Cirebon Kota.

Mulanya, masa aksi yang terdiri dari 7 fakultas di UGJ berkumpul di depan kampus utama kemudian langsung menuju titik aksi. Aksi ini menuntut aparat negara untuk tidak melakukan tindakan represif kepada mahasiswa dan rakyat Indonesia juga menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Karto Muhammad Saputra selaku juru bicara aksi menyampaikan bahwa mahasiswa Cirebon harus menjadi pelopor saat ada tindak represifitas kepada mahasiswa dan rakyat Indonesia. "Kami menekankan kepada Kapolresta Cirebon jangan sampai ada mahasiswa yang terintimidasi dari segi apapun." tegasnya.

Kapolresta Cirebon mengapresiasi aksi yang berjalan tertib dan damai sekaligus menyepakati tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa. "Tuntutan tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya kita lakukan sebagai polisi yang profesional dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku." ujarnya. Beliau pun berharap aksi damai ini bisa menjadi contoh untuk yang lainnya agar aspirasi dapat tersampaikan dan dapat diterima dengan baik.

HIMAKOM Adakan CFJ 2k19 Untuk Meningkatkan Eksistensi Ilkom UGJ

Tidak ada komentar

Senin, 07 Oktober 2019



UGJ, Setaranews.com - Senin, 7 Oktober 2019 Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyelenggarakan Seminar dan Talkshow yang mengusung tema How To Be The Profesional Public Relations di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ). Pemateri pada seminar kali ini adalah Asmono Wikon (CEO PR Indonesia), Ricky Coen Arifin (General Manager Ibis Budget Cirebon) dan Farida Nurfalah (Kaprodi Ilmu Komunikasi FISIP UGJ).

Seminar dan Talkshow ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Comunication Festival Jeh 2019 (CFJ 2K19). Rektor UGJ, Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si. sangat mengaspresiasi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HIMAKOM FISIP yang secara konsisten digelar setiap tahun. "Saya harap HIMAKOM bisa menjadi pelopor perubahan di UGJ khususnya di FISIP" ujar Dr. H. Nurudin Siraj, Drs., MA., M.Si. selaku Dekan FISIP.

Peserta seminar tersebut tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UGJ, melainkan mahasiswa dari Universitas lain di Cirebon. Sesuai dengan tujuan CFJ 2019 yang disampaikan oleh Rohdi Biizul Mujib selaku ketua pelaksana yaitu meningkatkan eksistensi Ilmu Komunikasi UGJ di Kota Cirebon dan sekitarnya.

Senada dengan Mujib, Vradnya selaku peserta mengatakan pentingnya ilmu PR dan CSR untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi. "Kita disini mendapatkan ilmu baru tentang Public Relations dan CSR yang merupakan makanan pokok untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi, saya juga jadi mengetahui bagaimana nanti jika saya akan melanjutkan ke bidang PR." ucapnya.
Acara puncak dari CFJ 2019 ini akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2019 yang diisi oleh Live Music, bazar makanan & minuman, dan pameran seni.


Menolak lupa G30S-PKI

Tidak ada komentar

Senin, 30 September 2019


Foto by Syamsul

UGJ, Setaranews.com - BEM UGJ (Universitas Swadaya Gunung Jati) dari kementrian politik hukum dan HAM mengadakan aksi refleksi untuk memperingati G30S-PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia) sebagai agenda tahunannya untuk mengenang para pahlawan revolusi yang telah mempertahankan ideologi pancasila , bertempat di depan gerbang kampus utama UGJ Hari ini tanggal 30 September 2019 pada pukul 16:00. 

Ikbal Rizali sebagai coordinator lapangan pada aksi tersebut menanggapi bagaimana keadaan ideologi Pancasila sekarang bahwasannya “Pancasila saat ini telah di kebiri, di dalam Pancasila ada Persatuan, tetapi yang ada kita sekarang sedang di pecah belah, dan satu lagi yang paling penting yaitu dalam demokrasi, didalam pancasila itu ada demokrasi yang mana demokrasi kita telah di ciderai oleh sebab itu kita bukan hanya mengenang tapi ini suatu bentuk peringatan”. Ujarnya 

Aksi tersebut selain memperingati dan mengenang serta juga sebagai bentuk ada hal-hal yang di amanatkan oleh para pahlawan tujuh revolusi kita yang mana disaat itu merupakan tumpah darah untuk mempertahankan Pancasila.



Reporter : Dasa Pelita

Dokumentasi PKKMB Fakultas tahun 2019

Tidak ada komentar

Jumat, 27 September 2019

Fakultas Ekonomi (FE)





Fakultas Pertanian (FP)





Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)








Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)





Fakultas Hukum (FH)




Fakultas Teknik (FT)







UGJ Turut Berduka Atas Gugurnya Mahasiswa di Kendari

Tidak ada komentar




Suara Rakyat, Setaranews.com - Salah satu mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randi (21 tahun) meninggal dunia terkena tembakan polisi di bagian dada. Mahasiswa perikanan ini meninggal dunia usai terlibat bentrok dengan polisi ketika sedang melakukan Aksi demonstrasi di Gedung DPRD Sulawesi Utara pada Kamis 26 September 2019. (Dikutip dari inilahsutra.com)

Menyikapi hal tersebut mahasiswa Cirebon melakukan aksi solidaritas pada tanggal 26 September 2019 di depan Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), pukul 21:00. Aksi tersebut merupakan bentuk penghormatan terakhir untuk Randi. Ginanjar salah satu peserta aksi menyesalkan atas tindakan aparat negara dalam kejadian yang menimpa Randi, “ Soal kemanusiaan ini sangat disayangkan, kenapa negara tidak serius dalam menegakkan keadilan dan demokrasi  padahal itu adalah pilar-pilar yang dapat mensejahterakan orang banyak di Indonesia.” ungkapnya saat diwawancarai setaranews.com

Khaerul Anwar salah satu peserta aksi memberikan harapannya agar kedepannya negara tidak melakukan tindakan yang tidak manusiawi. “Negara tidak melakukan tindak represifitas apalagi dengan menghilangkan nyawa seseorang karna kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang.” pungkasnya.

Kegiatan aksi tersebut diisi dengan sholat ghaib, doa bersama,pembacaan puisi dan penampilan teaterikal oleh peserta aksi.
                                                                                                                     

Jagakali Art Festival 8 Dibuka dengan Jagakalian

Tidak ada komentar



Cirebon, Setaranews.com - Jagakalian merupakan salah satu rangkaian acara sekaligus kegiatan pembuka dari Jagakali Art Festival 2019 (26/09/2019). Sungai Benda Kerep menjadi lokasi bersih-bersih, berada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai komunitas di Cirebon dan volunteer Jagakali Art Festival itu sendiri.

Jagakali Art Festival tahun ini adalah event yang ke 8 kalinya, Zaenal Abidin selaku Ketua Pelaksana mengungkapkan "Motivasi yang membuat kita terus bergerak yaitu ketika alam sudah memanggil, ketika alam sudah menunjukkan amarahnya kita harus bertindak pada posisi yang tepat yaitu menjaga alam itu sendiri."

Jagakalian ini mendapat respon positif dari masyarakat setempat juga dari Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air yaitu Nety Widiyati, "Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk perbaikan lingkungan" ujarnya. Beliau juga menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat bisa bekerja sama untuk menjaga alam dan sadar akan kebersihan lingkungan.

Acara puncak Jagakali Art Festival ini akan digelar pada 25-27 Oktober 2019 bertempat di Cadas Ngampar - Kopi Luhur, Kota Cirebon yang akan diikuti oleh 174 komunitas dari berbagai bidang.

Pemerintah Kota Cirebon Siap Memperjuangkan Aspirasi Mahasiswa

Tidak ada komentar

Kamis, 26 September 2019


Suara Rakyat, Setaranews.com - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Ciayumajakuning kembali turun ke jalan pada Kamis, 26 September 2019 untuk menagih janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon terkait penolakan terhadap RUU KUHP, RUU PKS, RUU KPK, tindak represifitas aparat kepolisian, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah, aksi tersebut dimulai pada pukul 09:00 wib yang diawali longmarch dari kampus 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon menuju gedung DPRD Kota Cirebon.

Nazrudin azis sebagai Walikota Kota Cirebon mengatakan para peunjuk rasa hari telah menunjukan kepeduliannya yang sangat luar biasa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
" Para mahasiswa dan pelajar se-ciayumajakuning hari ini, menunjukan kepedulian yang sangat luar biasa,bahwa negara republik Indonesia ini masih membutuhkan peran para mahasiswa dan kawan-kawan semuanya, kalian telah membuktikan kepedulian kalian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara" ucapnya.

Nazrudin azis juga menegaskan bahwa pihaknya setuju dan siap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa saat ini. "Apa yang disampaikan oleh para mahasiswa pada 23 September 2019 lalu pada hakekatnya kami para penyelenggara pemerintahan se-ciayumajakuning setuju dengan perjuangan para mahasiswa oleh karenanya kalian mahasiswa jangan khawatir karena akan kami sampaikan dan perjuangankan sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" tegas pria yang lahir 20 Oktober 1965 itu.

Pihak DPRD Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon juga berjanji bahwa penyampaian aspirasi ini tidak melalui surat namun secara langsung datang ke gedung DPR-RI.

Pemerintah Kota Cirebon dengan kompak mengatakan 'kami siap untuk membantu kalian dalam menegakkan kebenaran di Indonesia'.

Nazrudin azis merasa sangat bangga walaupun pada hari ini seluruh rakyat Indonesia berkumpul, ribuan mahasiswa juga ikut turun namun mampu bertindak tertib dan damai.Untuk itu pihaknya benar-benar bersedia memperjuangkan apa yang telah menjadi aspirasi mahasiswa dan rakyat semuanya.

Reporter : Felisa Dwi

Tak hanya mahasiswa, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun menolak RUU KUHP.

Tidak ada komentar



Suara Rakyat, Setaranews.com - Aliansi jurnalis Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka,dan Kuningan) menyatakan sikap menolak RUU KUHP yang direstui dikarenakan akan mengancam kebebasan pers dan kekerasan terhadap jurnalis pada Kamis, 26 September 2019 di depan gedung DPRD Kota Cirebon pukul 09:00 pagi tadi.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menuai banyak kontroversi, Terhitung 13 pasal ditengarai berpotensi mengekang kebebasan pers, selain itu pasal-pasal dalam RUU KUHP ini dinilai akan mencederai hak-hak jurnalis dalam melakukan kerja jurnalistik.

13 pasal yang kontroversial tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang selama ini menjadi pedoman para jurnalis. 

Berikut adalah 13 pasal yang dinilai mampu melumpuhkan kebebasan pers di Indonesia. Diantaranya adalah pasal 217, 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440 dan 444.

Juru bicara Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning, Aray mengatakan pihaknya telah mengkaji 13 pasal tersebut yang dinilai berpotensi melumpuhkan kebebasan pers dan kritik masyarakat terhadap pemerintah, penguasa dan pemegang kebijakan lainnya. "Kami sudah mengkaji RUU KUHP, dan isinya ternyata berpotensi mengancam kebebasan pers. Di dalam 13 pasal itu betul-betul tegas mengatakan bahwa menghina, mencaci, mengkritisi melalui tulisan maupun lisan serta menyebarluaskannya akan dipidanakan, artinya tidak hanya pers yang akan terancam namun seluruh rakyat Indonesia akan dipenjarakan oleh Undang-undang ini." Katanya saat diwawancarai oleh tim setaranews.com

Aray juga menegaskan bahwa ada 4 (empat) point sikap yang dinyatakan oleh Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning yaitu ;
1. Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers.
2. Kembali menegakan Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999.
3. Hentikan dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.
4. Kapolri Tito karnavian menindak tegas oknum polisi yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap 3 jurnalis di Makassar.

Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP ini bukan tanpa sebab. Aray menyebutkan jangankan RUU KUHP, keberadaan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 yang dengan jelas menjadi pedoman bagi para jurnalis pada nyatanya kerapkali diabaikan. " Jangankan RUU KUHP, undang-undang pers saja dalam nyatanya sering kali diabaikan, pemerintah dan aparatur negara kerap kali lupa dan mengenyahkan fungsi dari pada undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 sehingga masih banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh para junalis dilapangan saat meliput sebuah peristiwa" tegasnya.

Pengesahan RUU KUHP ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi ditanah air, sebab kemerdekaan pers adalah syarat mutlak yang harus ditegakkan dan dijamin oleh undang-undang.


Reporter : Felisa Dwi Pujiyanti

PPKMB UGJ 2019 Fokuskan Asas Humanisme

Tidak ada komentar

Rabu, 25 September 2019

UGJ, Setaranews.com - Selasa, 25 September 2019 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) 2019 resmi dibuka oleh Bapak Rektor UGJ Dr. H. Mukarto Siswoyo Drs. M.Si., di Gedung The Radiant, Gronggong, Cirebon. PKKMB hari pertama ini diikuti oleh 2.137 peserta dengan mengusung tema Membangun Integritas dan Meningkatkan Intelektual Mahasiswa Baru dengan Semangat Juang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karto selaku ketua DPM-U mengungkapkan bahwa PKKMB tahun ini lebih ditekankan kepada asas humanis, memaksimalkan teknis dan mengutamakan kenyamanan bagi mahasiswa baru. "Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini kita memaksimalkan peran pendamping gugus dan pemateri dalam memperkenalkan kehidupan kampus dengan komunikasi secara langsung, kami tidak menginstruksikan jenis dan jumlah makanan yang harus dibawa oleh peserta karena setiap orang mempunyai porsinya masing-masing" ujarnya saat diwawancarai oleh tim Setaranews.

Mahasiswa baru juga mengaku bahwa mereka sudah mengenal sedikit-banyaknya sejarah dan kehidupan kampus UGJ, "Acaranya tidak terlalu membosankan karena panitia juga berusaha menghibur kami setelah penyampaian materi" ungkap Faris selaku mahasiswa baru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Sampai saat ini, jumlah mahasiswa baru yang terdaftar mencapai 2.345 orang dan masih terus bertambah sehubungan masih dibukanya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 4.

Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Menggebrak DPRD Kota Cirebon Untuk Menolak RUU KPK dan RKUHP

Tidak ada komentar

Selasa, 24 September 2019



Cirebon, Setaranews.com
- Seruan aksi dilangsungkan oleh Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning 
( Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) tepat didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Senin (23/9). Sebelum menuju gedung DPRD, seluruh peserta aksi yang hadir berkumpul terlebih dahulu di Kampus Utama Universitas Swadaya Gunung Jati ( UGJ ) Cirebon. Dalam seruan aksi ini, mahasiswa yang hadir menolak mentah-mentah Revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ). Mahasiswa merasa revisi undang-undang KPK dapat melemahkan kinerja penyidik KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia yang salah satu pasalnya yakni menolak mengenai status kepegawaian KPK yang disamakan oleh aparatur sipil Negara (ASN) lalu RKUHP yang dianggap banyak yang tidak rasional. Rizaldi, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk kekecewan rakyat Indonesia karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah dirasa mahasiswa mendukung Revisi UU KPK dan RKUHP, “ Ini sebagai bentuk kekecewan kita (mahasiswa) terhadap wakil rakyat yang menyetujui hal tersebut dan juga saya pribadi mengganggap banyak isi pasal-pasal yang mencekik rakyat.” Ucapnya saat diwawancarai setaranews.com disela-sela aksi berlangsung. 

Setelah sampai di gedung DPRD Kota Cirebon, mahasiswa berteriak-teriak meminta ketua DPRD Kota Cirebon untuk keluar menemui peserta aksi yang hadir karena mahasiswa ingin mendengar langsung ucapan dari ketua DPRD Kota Cirebon terkait apa yang sudah diaspirasikan oleh mahasiswa. Selang beberapa menit, ketua DPRD pun datang menemui peserta aksi bersama dengan anggota DPRD yang lain. Ibu Affiati AMa selaku ketua DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024 menyambut baik kedatangan para mahasiswa dan ia pun siap menjawab apapun aspirasi yang akan disampaikan. Para mahasiswa langsung mengajak berdialog terhadap ketua DPRD Kota Cirebon menanyakan soal sikap wakil rakyat terkait masalah ini dan mahasiswa pun mendesak DPRD Kota Cirebon untuk menolak disahkan-nya RUU KPK dan RKUHP. Lalu Affiati AMa pun menjawab hal tersebut dengan nada lembutnya, ia (Affiati) mengatakan bahwa salah satu tugas DPRD ialah menyampaikan aspirasi rakyat dan ia pun menjawab bahwa DPRD Kota Cirebon bersedia menolak kasus tersebut akan tetapi harus melalui rapat internal terlebih dahulu namun ia (Affiati) juga menyampaikan kebingungannya karena ia pun belum resmi dilantik menjadi ketua DPRD Kota Cirebon, “ Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang hadir telah menyempatkan waktunya untuk main kerumah rakyat hari ini dan saya sebagai ketua DPRD terpilih bersedia menolak RUU KPK dan RKUHP tetapi yang kawan-kawan perlu diketahui saya dan anggota DPRD terpilih belum secara resmi dilantik jadi kami belum bisa mengesahkan secara hukum.” Tegasnya saat diwawancarai setaranews.com bersama awak media lain. 

Namun mahasiswa kurang puas atas jawaban tersebut karena dianggap belum bisa menentukan sikap atas kasus ini. Para mahasiswa bernegosiasi meminta agar seluruh peserta aksi yang hadir masuk kedalam halaman gedung DPRD, tetapi negosiasi tersebut berjalan alot dengan anggota kepolisian yang berjaga karena pihak kepolisian mempertanyakan kondusifitas jalannya kegiatan aksi tersebut. Lalu akhirnya para mahasiswa bersama-sama sepakat menjaga kondusifitas jalannya aksi tersebut dan anggota DPRD bersama pihak kepolisian menyetujui untuk peserta aksi memasuki halaman gedung untuk duduk bersama anggota DPRD sembari berdiskusi bersama. Dalam hasil diskusi tersebut, menghasilkan beberapa point penting diantaranya yang pertama DPRD Kota Cirebon menolak dan membatalkan RUU KPK, Kedua menolak RKUHP, Ketiga menolak RUU Pertanahan, Keempat menolak RUU Minerba, Kelima menolak RUU PKS, dan Keenam Tangkap dan adili koruptor di Indonesia. Keputusan tersebut ditulis diselembar kertas diatas materai dan ditandatangi oleh ketua DPRD Kota Cirebon dan seluruh anggota DPRD yang hadir dalam aksi tersebut. Namun Agus Suripno selaku anggota DPRD terpilih kembali menegaskan bahwasannya DPRD belum bisa mengesahkan secara hukum keputusan tersebut mengingat belum dilantiknya DPRD Kota Cirebon periode 2019-2024, “ Kita (DPRD) sudah menentukan sikap bahwa kita siap menolak RUU KPK, RKUHP dan lain sebagainya tetapi sekali lagi kawan-kawan yang perlu diketahui ialah kami (DPRD) belum resmi secara hukum untuk menentukan keputusan.” Ungkapnya. Tetapi menyikapi masalah teknis tersebut ia (Agus) bersama DPRD Kota Cirebon menjamin konsistensi sikap terkait masalah ini dan mengapresiasi penuh terhadap kawan-kawan mahasiswa. 

Aksi ini dihadiri kurang lebih 300-500 mahasiswa dan dikawal oleh aparat gabungan dari POLRI, TNI, dan SATPOL PP yang berjumlah 180 personil. Aksi ini berjalan kondusif dan para peserta aksi membubarkan diri dengan damai. Seluruh mahasiswa bersama-sama memegang komitmen dari DPRD Kota Cirebon atas sikapnya yang sudah disepakati bersama dan siap mengawal kasus ini sampai tuntas demi rakyat Indonesia.

Reporter : Arjun

Tolak Revisi UU KPK dan RKUHP, Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Gelar Aksi di Gedung DPRD Kota Cirebon

Tidak ada komentar

Senin, 23 September 2019


Foto by Irfan

Masa Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning melakukan Aksi di Jl Siliwangi, tepatnya di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (23/9/2019). Aksi tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Aksi ini merupakan bentuk penolakan para mahasiswa terhadap revisi UU KPK dan tolak RKUHP yang tidak berpihak dan menderitakan rakyat. 

Masa menuntut beberapa hal dan meminta agar pihak DPRD Kota Cirebon menyetujui. Adapun tuntutan dan kesepakatan tersebut sebagai berikut 

DPRD Kota Cirebon Bersama Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning Bersepakat : 

1. Tolak dan batalkan RUU KPK 

2. Tolak RKUHP 

3. Tolak RUU pertahanan 

4. Tolak RUU MINERBA 

5. Sahkan RUU PKS 

6. Tangkap dan adili koruptor di Indonesia 

Adapun jawaban dari pihak DPRD Kota Cirebon menyetujui dan menyatakan jika pihaknya menolak RUU KPK dan RKUHP. “ Tidak Ada satupun yang Kami setujui, jika rakyat menderita” celetuk juru bicara DPRD Kota Cirebon. Sedangkan Ibu Affiati selaku ketua DPRD terpilih bersedia menandatangani tuntutan dari para Mahasiswa namun belum bisa memberikan stempel, pasalnya dirinya belum diangkat secara definitive



Sedangkan menurut Rizaldi yang merupakan perwakilan salah satu Mahasiswa mengungkapkan bahwa menurutnya kasus ini seperti kemarin – kemarin. Presiden Jokowi yang menunda peraturan RUU KUHP, sedangkan rakyat disini masih menunggu kepastian dari DPRD Kota Cirebon. 

Selanjutnya, Aliansi Mahasiswa akan terus konsisten dalam mengawal kemajuan dari kasus Revisi UU KPK dan penolakan terhadap RKUHP ini.


Reporter : Dasa Pelita

RIP KPK. DPR dipihak siapa?

Tidak ada komentar

Sabtu, 21 September 2019

 

Sumber Gambar : Google / cnbcindonesia.com

Opini, Setaranews.com - Telah disahkannya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang oleh DPR pada Selasa, 17 September 2019 membuat banyak elemen masyarakat yang menggelengkan kepala. Pasalnya banyak kejanggalan yang dialami, mulai dari pengesahaan yang dianggap buru-buru (hanya 13 hari), tak banyak wakil rakyat yang duduk di ruang Rapat Paripurna bahkan berdasarkan hitung kepala (headcount) hanya 80 anggota DPR yang hadir ketika pembukaan Sidang, jumlah ini masih jauh dari kuorum (jumlah anggota DPR 560 anggota), serta tidak dilibatkannya KPK dalam perumusan UU tersebut. 

RUU KPK bukannya menguatkan KPK justru melemahkan KPK. Dalam RUU tersebut terdapat poin dibentuknya Dewan Pengawas KPK, hal ini membuat KPK tidak lagi independen dalam pengambilan keputusan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas yang justru Dewan Pengawas tersebut di bentuk oleh Presiden. Dengan demikian Presiden dengan sangat mudahnya mengintervensi KPK dalam pemberantasan Korupsi. 

Ironi nya, DPR yang selaku wakil rakyat tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, musisi, pegiat anti korupsi, dll. Hanya menjadi tontonan bagi wakil rakyat yang justru memilih menutup telinga. Aspirasi-aspirasi rakyat seolah-olah hanya bualan anak kecil yang tak penting untuk dipertimbangkan, sangat berbanding terbalik dengan sistem Demokrasi. Melihat realita Indonesia hari ini, masih pantaskah sistem demokrasi ditetapkan di ibu pertiwi?


Oleh : Nanang AF

“AMANAT RAKYAT, AMANAT TUHAN” JANGAN TIDUR WAKTU SIDANG SOAL RAKYAT

Tidak ada komentar

Senin, 16 September 2019


Foto by Google

Opini, Setaranews.com - Catatan Sejarah menorehkan bahwa, bangsa Indonesia merdeka pada tahun 45. Sehingga demokrasi yang telah terjadi hari ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu bangsa dan negara tentang apa yang mereka di cita-citakannya. Hal tersebut termaktub dalam Pancasila aline ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin Oleh Khikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” artinya, Kekuasan terbesar yaitu tetap berada ditangan rakyat. Namun demikian. Pengaplikasian nilai Pancasila dalam Sila Ke-4 tersebut menjadikan indonesia dalam sistem Votting, bukan Musyawarah mufakat. Tidak hanya itu, wakil rakyat yang telah duduk dibangku megahnya seolah tidak ada beban terhadap para kontsituennya, sehingga rakyat banyak penyesalan atas apa yang telah mereka pilih. 

Konstitusi Negara menyebutkan pemilu merupakan manivestasi kedaulatan rakyat, bahwa diadakannya pemilu setiap lima tahunan ini bahkan diserentakkan dan sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak. Seperti warga negara yang menantikan agar terjadinya suatu perubahan, dan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya warga negara yang menantikan pemilu lima tahunan tersebut. Wakil rakyat yang sedang asyik pada saat itupun menaruh harapan kembali agar kontrak mereka dengan rakyat dapat diperpanjang lagi. 

Pemilu yang telah berakhir dibulan April tahun ini. Mereka baik incumbent maupun kandidat baru telah bertarung dalam menjual wibawa, reputasi, sampai popularitasnya terhadap masyarakat. Terlebih para incumbent yang seolah bagaimana caranya mereka agar tetap terpilih kembali, untuk kedua atau ketiga kalinya. Kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pesta lima tahunan kemarin. Baik tingkat Pusat, Provinsi, sampai tingkat daerah. Mereka berjuang seolah paling benar, paling hebat, dan paling solutif ketika didepan para konstituennya. Dan seolah partai mereka adalah perahu paling kuat diantara perahu yang lainnya. Yang pada akhirnya pesta demokrasi lima tahunan ini banyak terjadi hal yang menyimpang dari aturaan perundang-undangan. Banyak sekali kasus sengketa pemilihan yang telah diselesaikan Mahkamah Konstitusi. Mulai money politic, Kecurangan dalam DPT, dan bahkan mash banyak perosalan pemilu kemarin yang selesai diranah Mahkamah Konstitusi. 

Sebanyak 50 Caleg terpilih/legislator periode 2019-2024 resmi mengucapkan sumpah atau janji mereka sebagai wakil rakyat kemarin itu. Mereka bersumpah kepada masing-masing Tuhan-Nya dan akan memperjuangkan kepentingan rakyat demi kepentingan bangsa dan negaranya. Rakyat yang sampai saat ini menjadi aktor utama dalam memilih para wakilnya tersebut, tentu kita sebagai rakyat berharap dan sangat menaruh harapan kepada para wakil rakyat yang baru saja dilantik ini jangan sampai mengkhianati dan melukai hati kami. 

Selain itu para wakil rakyat ini tentu harus selalu ingat dengan sumpah dan janji yang mereka ucapkan. Sumpah dan janji ini bukan baru kali ini saja dilakukan tetapi sudah pernah dilakukannya ketika periode sebelumnya bagi para Incumbent. “Dalam sumpah dan janjinya, mereka akan memenuhi kewajibannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mereka juga akan menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Kemudian akan memperjuangkan aspirasi rakyat /daerah pilihannya yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Katanya, 

Jika dilihat dan ditelaah lebih dalam sumpah dan janji tersebut sangat-sangat berat untuk dipikul, karena mereka wajib untuk berlaku adil, bekerja bersungguh-sungguh demi kepentingan bangsa bukan demi kepentingan pribadi, golongan maupun partai politiknya. Yang pada akhirnya balas budi yang menjadi alat politik masa kini. Seolah perjuangan kemenangan kemarin adalah perjuangan yang harus dibayar oleh jagoannya yang terpilih itu, sehingga pada akhirnya wakli rakyat yang terpilih mengutamakan golongannya mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan yang terjadi yaitu sebuah deal proyek dan akses para golongannya dipermudan demi kepentingan golongan. 

Gambaran yang terjadi pada periode sebelumnya. Hampir seluruh dari wakil rakyat gagal dalam mengemban amanah tersebut, mengapa demikian? Banyak persoalan dan permasalahan yang belum terselesaikan dengan tuntas. Kota dan kabupaten saya kira sama saja terkait kinerja. Semuanya hanya omong kosong belaka. Apalagi yang terjadi pada wakil rakyat periode sebelumnya. Terjadi hal yang benar-benar sangat konyol pada wakil rakyat Kabupaten Cirebon yaitu dengan tertangkapnya para wakil rakyat yang ketika itu sedang asyik bermain judi. Tidak hanya itu. Kota cirebon juga masih banyak PR yang harus diselesaikan, baik persoalan Tanah Cipto, DAK, mapun yang lainnya. 

Disini saya merasa prihatin atas perlakuan yang mereka perbuat selama itu. Padahal amanah yang mereka emban adalah mempunyai tanggung jawab dengan dua garis yang berbeda. Ungkapan kekesalan yang terjadi pada saat itu juga pernah hadir dalam sebuah lirik lagu musisi yang sangat melegenda ini. Ya, “Wakil Rakyat”. Sebuah lirik atau Lagu Cipt. Iwan Fals tersebut menggambarkan fakta yang terjadi di kota maupun kabupaten Cirebon pada saat ini. Dengan rentetan buruk kinerja anggota dewan periode sebelumnya rakyat tentu berharap lebih kepada pada wakil rakyat yang baru saja dilantik ini. Bukan malah berdampak semakin buruk akan kemajuan Cirebon. Sungguh menyakitkan hati rakyat ini, dimana para wakilnya sibuk dan ramai-ramai mencuri uang rakyatnya sendiri. Sementara pembangunan menuju kesejahteraan rakyat banyak selama ini tidak pernah terwujud. Yang terjadi Rakyat hanya dijadian sapi perah setiap lima tahunan sekali. 

Terlebih jangan sampai paradigma masyarakat itu berubah tentaNg singkatan DPRD, yang seharunya mempunyai makna wakil daripada rakyatnya. Dengan satu kesalahan dan kecerobohannya sehingga rakyat mengartikan bahwa DPRD yaitu “Dewan Poyek Rebutan Duit” mengapa demikian, karena dari tahun ke tahun sudah tak asing, bahwa wakil rakyat malah beralih fungsi dengan bermain proyek. Entah mega proyek, maupun persoalan perizinan proyek para investor. Hal tersebut terjadi pada periode sebelumnya. Dan berharap agar wakill rakyat diperiode saat ini benar-benar mengemban tugas dan bertanggung jawabnya kepada rakyat. Soal Tuhan biarkan itu urusan mereka. 

Dan lagi agar Wakil Rakyat Itu Seharusnya Benar-Benar Merakyat, Jangan Tidur Waktu Sidang Soal Rakyat. Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara, Yang Hanya Tau Nyanyian Lagu Setuju.

Oleh : Kiki Riski. SN (Mahasiswa Tingkat Akhir UGJ Cirebon)

33 Orang Pengurus Baru UKM TKU Resmi Dilantik

Tidak ada komentar

Senin, 02 September 2019


UGJ, Setaranews.com - (02/09/2019) UKM Tutorial Keislaman Universitas Swadaya Gunung Jati (TKU) melaksanakan Pelantikan dan Musyawarah Kerja yang bertempat di Aula kampus 1 UGJ dengan tema Memperkokoh Semangat Perjuangan Guna Membentuk Moralitas Kader yang Amanah dan Bertanggung Jawab. 

Acara Pelantikan ini dihadiri oleh Agus Dimiyati sebagai Perwakilan dari jajaran Rektorat UGJ, Drs.H.Komarudin.M.Pd. sebagai Pembina Teknis dan para alumni dari UKM TKU sendiri . 

"Belum ada rencana untuk program kerja baru tetapi kami akan berusaha melaksanakan program kerja yang belum sempat terlaksana di periode kemarin agar lebih maksimal" pungkas Hendri selaku Ketua Umum UKM TKU yang baru saja dilantik .

Agus Dimiyati juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa beliau yakin TKU akan menjunjung tinggi islam yang Rahmatan Lil Alamin dan menjadi salah satu motto bagaimana gema keislaman ini bisa dilahirkan di dunia pendidikan khususnya di kampus kita .

"Semoga kedepannya UKM TKU bisa lebih baik lagi dan program kerja yang dilaksanakan bisa berdampak luas bukan hanya di lingkungan kampus tapi diluar kampus juga" ujar Indra Tamara selaku Ketua Umum Periode 2018-2019. 33 orang pengurus baru resmi dilantik, walaupun sebagian anggota berhalangan hadir namun pelantikan berjalan dengan khidmat. 

Reporter : Anisa Puse

Apakah Seseorang Dengan Masa Lalu Buruk Masih Pantas Untuk Dicintai?

Tidak ada komentar

Sabtu, 31 Agustus 2019




Opini, Setaranews.com - Masa lalu tidak akan pernah terlepas dari perjalanan hidup seseorang. Jika kita mencintai seseorang pun kita harus menerima 'satu paket' dengan masa lalunya. Apakah kamu termasuk seseorang yang mempunyai masa lalu tidak mengenakan kemudian merasa tidak pantas untuk dicintai kembali? Jika iya, kamu harus paham bahwa seburuk apapun kamu di masa lalu, kamu berhak mempunyai masa depan yang bahagia, termasuk diterima dan dicintai dengan tulus.

Terlalu larut dalam kisah masa lalu tidak akan menjadikanmu seseorang yang lebih baik. Hal yang sebaiknya kamu lakukan adalah ikhlas sembari menjadikannya pelajaran untuk kehidupanmu selanjutnya. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi semua orang mempunyai kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. 

Sehingga kamu tak perlu merasa rendah diri, jika ada seseorang yang tak mau bersamamu hanya karena masa lalumu. Dan lagi, dengan menolak menerima masa lalumu tak menjadikannya orang yang lebih baik darimu. Itu justru jadi tanda dia bukan orang yang bisa menerima kamu apa adanya dan ia tidak benar-benar tulus mencintaimu. Tak perlu khawatir, tidak bersama orang seperti ini kamu justru beruntung.

Kelak jika waktunya tiba, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang menerima masa lalumu dengan lapang dada, yang tidak akan peduli seburuk apapun kamu dimasa lalu, dia akan menjadi pasangan yang memberimu motivasi terbesar agar menjalani hidup lebih baik lagi. 

Jangan pernah berpikir kamu tak lagi pantas dicintai. Kamu tak sendiri. Saya, mereka, dia, dan kita semua pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan kami harus bangkit kembali karena masih banyak orang yang peduli dan men-support agar tidak terus-menerus terjabak dimasa lalu. Kamu pun bisa begitu.

-Anisa Puse-

Kecam Rasisme, Aliansi Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi Solidaritas Kemanusiaan

Tidak ada komentar

Kamis, 22 Agustus 2019


Aliansi Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi Solidaritas di Tugu Proklamasi
Foto by / Galih

Cirebon, setaranews.com - Aliansi Mahasiswa Cirebon melakukaan aksi di tugu proklamasi kemarin (21/8/2019) pukul 16.00 WIB. Aksi ini tergerak atas dasar solidaritas kemanusiaan karena beberapa waktu lalu telah terjadi tindak represifitas terhadap sodara sebangsa yang ada di Asrama Papua Surabaya. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi tersebut mengaku ikut terluka karena adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat dan ormas. Perilaku rasial ini dianggap telah gagal melindungi warga Negara dari tindakan rasisme, diskriminasi, dan represif. 

Dalam aksi ini Ginanjar selaku juru bicara Aliansi Mahasiswa Cirebon tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pada Mahasiswa Papua di Surabaya. “Aksi ini Merupakan solidaritas kemanusiaan karena tindakan kekerasan oleh aparat terhadap saudara kami, isunya itu karena perusakan bendera merah putih” tuturnya. 

Aliansi juga menolak segala bentuk penghinaan manusia atas manusia lain, dan menyatakan adili pelaku diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.



Reporter : Galih

MAPALA GUNATI Memperkenalkan Sejarah dan Budaya Cirebon Melalui LLMB 2019

Tidak ada komentar

Minggu, 18 Agustus 2019


Para Peserta LLMB berfoto bersama RR. Alexandra W. sebelum pemberangkatan. 

Cirebon, Setaranews.com - Acara Puncak Diesnatalis Mahasiswa Pecinta Alam Gunung Jati (MAPALA GUNATI) ke-24 dilaksanakan pada Sabtu, 17 Agustus 2019 dengan menyelenggarakan Lomba Lintas Medan dan Budaya (LLMB) Tingkat Pelajar SMA/SMK/MA Se-Pulau Jawa yang memperebutkan Piala tetap dari Rektor UGJ, Walikota Cirebon dan Sultan Sepuh XIV (Keraton Kasepuhan Cirebon). 

Pelepasan peserta LLMB diresmikan oleh Rektor UGJ, Dr. Mukarto Siswoyo,M.Si. saat Upacara Hari Kemerdekaan di kampus utama UGJ dan pelepasan secara simbolis dengan pemotongan pita oleh RR. Alexandra W. di Keraton Kasepuhan Cirebon. Panjang Lintasan LLMB ini sejauh 5 km dengan garis start di Keraton Kasepuhan dan finish di Keraton Kanoman. 

"Alam itu tidak hanya pohon atau tanah, budaya juga merupakan kekayaan alam. Selain untuk berkompetisi, lomba ini juga bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan sejarah Cirebon pada generasi muda" tutur Diki Koswara selaku Koordinator Kegiatan LLMB. Sebelum pemberangkatan, peserta dikenalkan sejarah Patilasan Keraton Dalem Agung Pakungwati oleh Pemandu di Keraton Kasepuhan. 

"Lomba ini sangat bermanfaat sekali, selain menambah pengalaman, punya teman baru, jadi tahu tentang sejarah Cirebon juga karena kebetulan saya dari luar Cirebon" pungkas Dian sebagai peserta lomba dari SMAN 1 Jatiwangi. Acara puncak Diesnatalis MAPALA GUNATI tahun ini juga dimeriahkan Live Music yang mengundang beberapa Band indie sekaligus pengumuman juara LLMB bertempat di halaman parkir kampus utama UGJ. 

Reporter: Anisa Puse

Kemerdekaan Membaca Dirampas di Negeri yang Merdeka

Tidak ada komentar

Selasa, 13 Agustus 2019





Opini, Setaranews.com - Buku merupakan wadah tulisan yang didalamnya memuat berbagai ilmu pengetahuan, dimana ada catatan maka didalamnya ada sebuah sejarah yang tercatat. Lembar catatan yang termuat dalam buku merupakan hasil buah pikiran manusia, sebagaimana kodrat manusia itu memiliki akal dan fikiran.

Buah pemikiran yang tertuang dalam buku menciptakan budaya literasi pada manusia serta berdampak pada kehidupan sehari-hari, budaya tersebut membuat stimulus dalam berfikir dan melatih kemampuan berbicara serta menganalisis masalah dan menjadi solusi untuk permasalahan.

Akan tetapi fenomena yang terjadi hari ini di Indonesia yang penuh dengan masalah dan konflik, kebebasan membaca dibatasi dan hak setiap orang untuk bebas membaca dibatasi.

Karena Undang- undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum, padahal UU ini sudah digugat dan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Sesuai keputusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010. Tidak ada hak apapun Tentara dan Aparatur Negara dan yang lain menyita buku meskipun dianggap terlarang.

Salah satu contohnya 2 orang dari Vespa literasi Purbolinggo digiring ke polsek setempat untuk diintrogasi karena kedapatan sedang melapak dan ada buku yang disinyalir berhaluan kiri, penyitaan yang melibatkan TNI ini termasuk kedalam tindakan melampaui wewenang karena militer bukanlah penegak Hukum, tercantum dalam UU NO. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu telah terjadi pula perampasan buku yang berbau Marxis di toko buku Gramedia yang terletak di makasar oleh sekelompok Ormas, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 melarang penyebaran ajaran atau ideologi komunisme, memang komunisme merupakan idiologi yang dilarang di karena troma G3SPKI yang berdarah darah begitupun tempat asalnya di Rusia dalam Revolusi Bolsevic. Akan tetapi apakah idiologi kiri semua nya berdarah darah sampai menelan korban ? 

Oleh karenanya, Negara seharusnya memahami bahwa Razia Buku adalah tindakan yang tidak di benarkan dan bertentangan dengan UU. Karena itu berhenti merampasan buku, karena buku adalah sumber dari segala ilmu, hentikan Intimidasi terhadap para Pegiat Literasi, karena Pegiat Literasi itu bergerak untuk membantu membangun kemajuan suatu bangsa atau membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sukarela. Wujudkan kemerdekaan membaca menuju kemerdekaan berfikir bagi jiwa masyarakat Indonesia.

By : Galih

Kecam Razia Buku, Pegiat Perpustakaan di Cirebon Gelar Lapak Solidaritas

Tidak ada komentar

Minggu, 11 Agustus 2019


Foto by Dodo

Cirebon, Setaranews.com - Sejumlah Komunitas Pegiat Perpustakaan di Cirebon, menggelar aksi simpatik di Taman PKK Sumber, Kab Cirebon hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019. Dalam kegiatan bertajuk Lapak Baca Solidaritas, mereka menyediakan berbagai buku bacaan seperti buku karya Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, Maxim Gorky, Soe Hok Gie, dan lain-lain di area taman untuk dibaca secara gratis oleh pengunjung. Robby selaku pengelola Perpustakaan Jalanan Cirebon mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas atas tindakan razia buku yang terjadi beberapa waktu terakhir. 

Seperti yang diberitakan, ada dua kejadian razia buku yang baru-baru ini terjadi dan meresahkan para pegiat literasi. Tepatnya pada tanggal 27 Juli lalu, dua pegiat Vespa Literasi diamankan oleh anggota Polsek Kraksaan, Kabupaten Probolinggo karena menggelar lapak baca dengan membawa buku Dipa Nusantara (DN) Aidit, salah satu tokoh komunis Indonesia. Tak berselang lama, pada tanggal 3 Agustus lalu, anggota organisasi masyarakat (ormas) Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan razia buku "kiri" di beberapa toko buku setempat yang menyebabkan semakin banyak orang yang menggolongkan buku dengan istilah buku kanan, dan buku kiri. 

Sementara itu Lutfi pegiat literasi dari Oemah Dolan juga ikut menanggapi bahwa selain bentuk solidaritas lapak ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. “Dengan aksi damai ini kami mengajak masyarakat lebih terbuka dan ikut dalam kegiatan positif ini sebagai gerakan membangun minat baca” ujarnya. 

Dengan diadakannya aksi ini diharapkan agar kegiatan-kegiatan literasi jalanan tidak lagi dibatasi atau bahkan ditakuti. Selain Perpustakaan Jalanan Cirebon dan Oemah Dolan Kedondong, acara ini dihadiri oleh komunitas lain diantaranya Pojok Baca Al-Hikmah Plumbon, serta perwakilan lainnya dari Keluarga Literasi Cirebon.


Reporter : Dodo

UGJ Cirebon Melantik Presiden Mahasiswa Baru

Tidak ada komentar

Jumat, 09 Agustus 2019


Presma, Wapresma, Ketua DPMU dan Jajaran Rektorat berfoto bersama setelah acara pelantikan.

UGJ, Setaranews.com - Pukul 10.00 WIB tanggal 9 Agustus 2019 bertempat di Auditorium UGJ Cirebon tepat diselenggarankannya acara yang sakral sejagat mahasiswa UGJ Cirebon yaitu Pelantikan pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) periode 2019-2020 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dimana BEM U dan DPM U merupakan organisasi tertinggi di lingkungan keorganisasian UGJ Cirebon.

Acara tersebut dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Rektor UGJ Cirebon yang dibacakan oleh Agus Dimiyati selaku Kabiro Kemahasiswaan. Isi surat keputusan rektor tersebut diantaranya menetapkan Karto Muhammad Saputra mahasiswa Fakultas Hukum dari Partai Premium sebagai ketua DPM Universitas periode 2019-2020 lalu Gilang Gemahesa mahasiswa Fakuktas Hukum dari Partai Premium sebagai ketua BEM Universitas dan Kindi Fadhila mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Partai Premium sebagai Wakil Ketua BEM Universitas periode 2019-2020.

Lalu mulai lah peresmian Ketua DPMU, Ketua BEMU dan Wakil Ketua BEMU dengan membacakan sumpah yang dipimpin oleh Dr. Ipik Permana, S. Ip., M. Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Setelah pembacaan sumpah dan peresmian selesai, masing-masing ketua yang telah dipilih menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Karto Muhammad Saputra menyampaikan bahwa, "Kedepan DPMU harus mampu berkontribusi penuh terhadap kampus, mampu memberikan pandangan yang akurat bagi mahasiswa dan anggaplah DPMU sebagai tempat untuk sharing mahasiswa." dikutip langsung oleh tim setaranews.com saat ia menyampaikan sambutan. Lalu, Gilang Gemahesa berkesempatan juga untuk menyampaikan sambutannya yaitu, "Mahasiswa adalah harapan, anak kandung rakyat yang selalu menegakkan keadilan dan BEM U adalah sarana untuk kecerdasaan intelektual mahasiswa, yang paling utama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi harus menjadi dasar bagi seluruh mahasiswa." dikutip langsung oleh tim setaranews.com.

Pemilihan Raya (PEMIRA) tahun ini memang ada berbagai polemik, hal itu diketahui juga oleh Dr. Ipik Permana, S. Ip., M. Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan menurutnya polemik tersebut adalah hal yang wajar sebagai proses pembelajaran dalam berdemokrasi, "Saya kira itu sebuah dinamika di organisasi kemahasiswaan dan saya mengapresiasi kepada ormawa yang mendukung PEMIRA kali ini. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi seluruh elemen mahasiswa." Ujarnya saat diwawancarai setaranews.com. Dia ( Ipik Permana) juga menegaskan bahwa pihak kemahasiswaan berkewajiban untuk memberikan arahan, pembinaan dan lain sebagainya. Dia juga menyampaikan harapan kedepan adalah lebih tertib dan lebih menjaga ikatan antar ormawa yang ada di UGJ Cirebon, " Hal-hal yang menjadi kekurangan maupun kekhilafan harus segera dibenahi agar kedepan tidak terulang kembali. Saya kira itu harapan bersama." Tutupnya.

Acara pelantikan dan peresmian tersebut berlangsung aman, damai dan tertib serta dihadiri juga oleh beberapa Organisasi Kemahasiswaan dan Jajaran Rektorat UGJ Cirebon.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews