Sejak Bulan September, Kasus Mobdin Tak Kunjung Pasti

Tidak ada komentar

Selasa, 30 Desember 2014

Cirebon-Setaranews.com Sejak bulan September 2014 kasus penyalahgunaan APBD yang melibatkan Walikota dan Musyawarah Pemerintah Daerah (Muspida)  menyoal pengadaan mobl dinas belum juga menemui titik temu. Gerakan Mahasiswa Sosialis Cirebon (Gemsos Cirebon) menyayangkan hal tersebut.

Dalam refleksi akhir tahunya, Gemsos menyayangkan lambatnya proses pengungkapan kasus yang ditengarai grativikasi tersebut. Sunan salah seorang anggota Gemsos menyampaikanya pada Setaranews.com disela aksi teatrikal akhir tahun didepan kantor Polresta Cirebon.

“Kalo dari Polres katanya sudah penelaahan sedangkan di kejaksaan terakhir dua minggu lalu sudah masuk pengadilan. Tapi, itu juga belum ada kepastian hasilnya masih statis. Itu-itu saja jawabanya” tutur Sunan

Aksi refleksi akhir tahun ini dilakukan di dua titik. Depan Polresta Cirebon dan juga Kodim 0614 Kota Cirebon. Dalam refleksi tersebut masih ujar Sunan, Gemsos coba ingin memberi tahu masyarakat jika ada indikasi Korupsi di Kota berjuluk Kota Wali ini.

“Di akhir tahun ini ingin merefleksikan bahwa di Kota Cirebon ini ada indikasi korupsi. Di tengah-tengah tenang kota cirebon ternyata ada koreng. Sampai saat ini pun Walikota belum juga menemui kami. Audiensipun juga tidak ada” Tandasnya.

Berganti Tahun GemSos Harapkan Cirebon Bersih dari Korupsi

Tidak ada komentar
Cirebon-SetaraNews.com (29/12). Refleksi Akhir Tahun Untuk Kota Cirebon diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Sosialis (GemSos) Cirebon. Refleksi ini digelar serempak di Jalan Pemuda depan Kodim 0614 dan Polresta Kota Cirebon. Refleksi ini dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai matinya lilin. Tujuan refleksi ini adalah untuk penyadaran terhadap masyarakat sekaligus menutup akhir tahun 2014, karena pada tahun 2014 masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah Kota Cirebon.

Keadaan Kota Cirebon yang dianggap aman tetapi menuai banyak permasalahan. Ibarat air yang jernih dan tenang tetapi didalamnya keruh. Penyelewengan birokrasi menjadi kasus yang banyak mendapat perhatian masyarakat, contohnya kasus mobil dinas muspida. Dugaan penyalahgunaan APBD 2014 oleh pemerintah kota, terkait pengadaan mobil dinas untuk muspida merupakan bukti nyata bahwa masih ada permasalahan yang belum jelas.

GemSos menilai penyalahgunaan anggaran APBD tersebut  yang fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi digunakan untuk muspida. Sedangkan muspida itu sendiri anggarannya ada didalam APBN. Menurut aturan hukum Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa “ SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”. Sementara itu dalam APBD 2014 dan KUA/PPAS 2014 tidak menganggarkan pembelian mobil bagi jajaran muspida. Dalam Permendagri nomor 13tahun 2006 juga tercantum bahwa “ pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan”.

Melihat masih banyak kebijakan yang benar-benar tidak berpihak pada rakyat, mereka juga menilai fungsi dari APBD ini pun kurang dapat dirasakan rakyat. Pedagang kaki lima masih tidak jelas nasibnya, orang miskin masih sulit untuk bisa sekolah dan jalan-jalan masih berlubang. Pada tahun 2015 nanti harapan atau pesan untuk Kota Cirebon sendiri adalah menginginkan Kota Cirebon bersih dari Korupsi dan menolak keras segala bentuk tindak pidana Korupsi.

“Betapa semena-menanya pemimpin kita, yang kitapercaya bisa mensejahterakan rakyat Kota Cirebon. Tidak Cuma pemkot (Pemerintah Kota) yang amoral dan inkonstitusioanl tindakannya, jajaran muspida pun sama. Sudah jelas bahwa mereka punya instansi yang lebih tinggi dan anggaran tersendiri yaitu dari APBN, tetapi malah menerima hadiah mobdin dari pemkot. Maka patutlah kita menduga bahwa mobil dinas untuk muspida merupakan gratifikasi dari pemkot untuk jajaran muspida.” tutur Ali selaku perwakilan GemSos.



Resensi : Ada Bom di Masjid

Tidak ada komentar

Senin, 22 Desember 2014

Judul Buku : Ada Bom di Masjid

Penulis        : Hermawan Suci

Penerbit      : Eduvision Publishing

Tebal Buku : 282 halaman

Ada bom di masjid ? pertama saya baca judulnya, maka pikiran saya langsung melayang pada kejadian bom bunuh diri yang pernah terjadi di masjid polres Cirebon. Karena penulisnya berasal dari Cirebon, maka saya pikir dia terinspirasi dengan kejadian itu. Tapi, ternyata buku ini menawarkan pemahaman konsep mengenai manajemen resiko. Mungkin pada awal membacanya, pembaca akan dibuat bingung dengan latar belakang dan pendahuluan yang mungkin menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan judulnya.

Penulis buku mencoba untuk memaparkan mengenai pemahaman manajemen resiko dengan caranya tersendiri. Novel ini memberikan gambaran mengenai manajemen resiko dalam bentuk dialog yang interaktif. Ninu, dan Yuki menjadi tokoh penting dalam novel ini. Ninu merupakan pemuda yang  mengaku sebagai anak kuliahan, dan nge-kost di sebuah desa yang tidak jauh dari pusat kota. Di desa itulah Ninu akhirnya bertemu dengan Yuki yaitu seorang gadis desa yang polos dan cantik, Yuki juga aktif dalam kegiatan masjid. Konflik berawal ketika Ninu mulai menyukai Yuki yang ternyata sudah dijodohkan oleh anak seorang Kyai yang bernama Rohman. Semakin Yuki mengenal Ninu, maka perasaan cinta mulai tumbuh di hati Yuki. Hubungan Ninu dan Yuki ternyata tidak disetujui oleh Ayah Yuki, karena menganggap Ninu merupakan pemuda yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu, sebenarnya siapakah Ninu ? benarkah dia seorang mahasiswa ?  lalu apa hubungannya dengan ‘bom’ ?

Novel yang memberikan sebuah pemahaman teori manajemen resiko, dan dikemas dalam cerita cinta para remaja yang penuh dengan konflik, serta dibumbui dengan cinta segitiga atau mungkin lebih tepatnya cinta segiempat. Novel ini tidak hanya memberikan hiburan dengan lakon para tokohnya, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang manajemen resiko. Karena novel ini lebih menggunakan bahasa yang interaktif (dialog) bukan dengan naratif, maka setiap kalimatnya dapat dipahami dengan mudah. Tapi dari itu semua, ternyata masih banyak pemborosan kata dan pengulangan kata dalam kalimat. Kalimat yang terlalu panjang (tanpa koma) dapat membuat pembaca kesusahan karena tidak tau harus berhenti di mana, padahal jika ingin diperingkas lagi maka akan jauh lebih enak untuk dibacanya. Manusia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya resiko, karena setiap tindakan yang diambil oleh manusia pasti mengandung resiko. Manusia mempunyai pilihan dan cara untuk memilih mana resiko yang paling kecil dari sebuah tindakan yang dilakukannya. Lalu, cara seperti apa untuk mengatur dan mengambil resiko tersebut ? jawabannya ada di buku ini.

Kementerian Keuangan RI Sosialisasikan MEA di Unswagati Cirebon

Tidak ada komentar

Minggu, 21 Desember 2014

Unswagati - SetaraNews.com, Dalam rangka menyambut Asean Economic Community (AEC)  2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengadakan sosialisasi tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN di Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati  Cirebon.

Sosialisasi ini lebih ke arah akuntansi yang turut dihadiri lebih dari 100 peserta dari mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen.  Acara yang bertemakan “Sosialisasi arah regulasi profesi di bidang akuntansi dalam menyongsong asean economic community 2015” ini dimulai dari pukul 09:00 hingga 17:00.

“Acara ini dadakan, soalnya surat dari kementeriannya baru datang 18 desember, jadi kita persiapannya hanya 2 hari.” Ujar Fahmi Saepul selaku ketua panitia saat ditanya mengenai proses persiapannya tentang acara tersebut Sabtu kemarin (20/12).

Meski persiapan acara hanya dua hari, tapi tidak mengurangi antusiasme mahasiswa yang terbukti dari kuota yang disediakan pihak panitia yang seharusnya untuk 100 peserta tapi malah melebihi kuota.

“Buat wawasan nambah pengetahuan karena bentar lagi menghadapi Asean Economic Community.” ujar Wawan mahasiswa manajemen. selaku peserta

 

Prodi Ilmu Komunikasi Unswagati Nantikan Keputusan BAN-PT

Tidak ada komentar

Senin, 15 Desember 2014

Cirebon - SetaraNews.com, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Swadaya Gunung Jati saat ini tengah menunggu keputusan akreditasi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi).

Kelengkapan persyaratan telah diserahkan kepada BAN-PT sejak dua bulan yang lalu (8/10), tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari BAN-PT. Seluruh proses persiapan pergantian akreditasi program studi Ilmu Komunikasi dari status C ke B hampir membutuhkan waktu selama satu tahun.

“Semuanya sudah selesai tinggal nunggu saja, tapi kan kita tidak mungkin mendesak pihak BAN-PT, tetapi kita tetap selalu memantau." ujar Heriyani Agustina selaku Dekan FISIP, saat ditemui oleh SetaraNews kemarin (13/12).

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses akreditasi ini meliputi tenaga pengajar, dengan kriteria minimal telah menyelesaikan program S2, dan harus memiliki dosen yang bergelar doktor. Selain itu, kelayakan infrastruktur juga menjadi hal yang dinilai untuk proses akreditasi tersebut.

“Kita akan lebih meningkatkan dalam SDM, lalu akan bikin laboratorium multimedia.” tambah Heriyani saat ditanya mengenai harapan untuk Program Studi Ilmu Komunikasi.

Proses kreditasi ini melibatkan seluruh staf bagian akademisi FISIP. “Semuanya ikut membantu bahkan dosen-dosen Administrasi  Negara juga, walaupun FISIP punya dua prodi tapi kita tetap satu kesatuan.” tandasnya.

Mapala Gunati Kembali Selenggarakan Diklatsar di Enam Tempat

Tidak ada komentar

Sabtu, 13 Desember 2014

Unswagati, SetaraNews.com - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam Gunung Jati (Mapala Gunati) mengadakan acara pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) bagi calon anggota baru.

Acara tersebut dilaksanakan sejak tanggal 12 hingga 24 Desember 2014. Tema yang diangkat pada tahun ini, "Melahirkan anggota yang cerdas inspiratif dan mempunyai loyalitas terhadap organisasi serta peduli terhadap lingkungan sosial masyarakat dan alam".

Acara yang diikuti lebih dari 37 orang yang terdiri dari 30 panitia dan 7 calon anggota. Kegiatan bakal  dimulai dari kampus utama, Linggasana, Sungai Beber, Situ Patok, Pantai Kejawanan, Keraton Kasepuhan dan yang terakhir di kampus lagi.

“Di sini kita mendidik dari fisik, mental agar menjadi seorang yang mandiri mempunyai daya juang tinggi yang bisa survive ke alam.” ujar Candra Permana selaku ketua pelaksana saat di wawancara sesaat setelah melakukan upacara pelepasan.

Pendidikan dasar adalah acara rutin yang diadakan oleh Mapala Gunati setiap setahun sekali, setelah menerima materi selama kurang lebih dua bulan lamanya, calon anggota terjun langsung ke lapangan untuk mempraktekan materi yang telah didapat.

“Candra Permana selaku ketua pelaksana menginginkan bibit baru supaya roda organisasi Mapala Gunati terus berputar.” tambah Candra.

Mapala Gunati: Banyak Sampah di Gunung

Tidak ada komentar

Jumat, 12 Desember 2014

Unswagati - SetaraNews.com, Dalam memperingati hari gunung internasional yang jatuh hari ini 11 Desember 2014, Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Swadaya Gunung Jati (Mapala Gunati) mengajak masyarakat agar peduli dengan kondisi gunung yang ada di Indonesia.

Gali Sinaga Sasak selaku ketua umum Mapala Gunati yang mengungkapkan bahwa, "Gunung di Indonesia saat ini hanya menyisakan sampah-sampah yang berserakan." katanya.

Senada dengan Gali, Ryan Gunawan selaku mahasiswa Cirebon menganggap gunung sudah seperti sahabat, tempat bermain, dan tafakur yang tidak hanya bisa dinikmati oleh mata dari jauh, tapi dirasakan pula di dalamnya.

Ryan menjelaskan hingga saat ini kondisi gunung di Indonesia sangat memperihatinkan, mulai dari sampah, air kencing yang diberserakan di botol kemasan, penebangan pohon, hingga pengrusakan bunga edelweis di puncak gunung.

"Aku mah maunya alam lestari, tidak ada kepentingan untuk eksploitasi yang merusak. Kita harus bersama-sama menjaga flora atau pun fauna yang ada di gunung." ujarnya hari ini (11/12/2014).

Monster Bansos

Tidak ada komentar

Kita semua tahu bahwa korupsi adalah penyebabkan tertundanya keadilan sosial. Dan korupsi ialah bentuk perampokan yang membuat kemiskinan terus gagal di selesaikan. Inilah mengapa koruptor disebut sebagai perusak peradabaan.


Tetapi, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga pemerintahaan telah di periksa oleh penegak hukum terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di kabupeten Cirebon. Sekarang ada dugaan bahwa koruptor bisa bercokol dimana saja. Betapa kini tangan-tangan yang mengatasnamakan rakyat itu juga monster perusak peradaban. Inilah paras wajah kabupaten Cirebon yang di sodorkan media massa, yang tak kunjung selesai pemberitaanya.

Ini adalah problem serius, karena cideranya keadaban publik bukan saja telah di pertontonkan oleh pemerintahan, namun juga oleh aktivis dan LSM.

Timbunan permasalahan  itu terus memuncak drastis, karena darurat kepercayaan itu bukan saja tertuju pada lembaga pemerintahan, namun juga pada pihak yang kerap turun ke jalan, seperti aktivis dan LSM, yang justru tindakannya selalu mengatasnamakan  rakyat. Ini sunggguh telah mengancam konsensus, lantaran kita sulit menemukan alasan  untuk hidup bersama, karena semua intitusi telah korup. Kini korupsi telah menjadi sistem sosial masyarakat.

Ini menandakan bahwa, Jatuh-bangunnya pemerintahan tidak serta merta mereformasi institusi. Dan jika dimensi institusi struktural-nonstruktural tidak lagi bekerja, maka masyarakat akan hidup secara predatori.

Kasus bansos menjadi gambaran bahwa ada operasi yang sistematis, untuk menjarah uang negara secara bersama-sama. Belum terang benar apa motifnya, tetapi jika dugaan bahwa aktivis dan LSM itu benar menerima uang bansos tersebut, maka kala itu telah terjadi transaksi luar biasa antar aktivis, LSM dan juga pemerintahan masa itu.

Transaksi itu tentu demi kepentingan politik dan kekuasaaan. Bahwa, dana bansos bisa jadikan sebagai alat tukar-tambah kepentingan politik-kekuasaannya. Kita tahu, urusan kekuasaan  ialah mengelola kepentingan publik, dan salah satu energi untuk mengelola kepentingan publik adalah uang. Dan uang yang mestinya beredar untuk kepentingan publik, telah dicegat oleh segelintir pemegang kekuasaan untuk menumpuk kekayaannya.

Aktivis dan LSM adalah pihak yang kerap di percaya publik untuk menditeksi penyimpangan kebijakan publik. oleh karenanya, agar operasi penyimpaangan itu berjalan secara baik perlulah menciptakan alat anti diteksi publik itu, yaitu dana bansos sebagai alat transaksi . Inilah operasi kekuasaan yang di support oleh aktivis dan LSM, begitu sistematis dan masive.

Karena korupsi kini  melembaga atau menjadi sistem sosial, maka sangat masuk akal untuk memastikan bahwa ada gunung es korupsi di institusi-institusi struktural-nonstruktural di kabupaten Cirebon. Jadi, teori bahwa para koruptor hanyalah oknum tidak dapat lagi terus-menerus disodorkan sebagai apologi oleh para penegak hukum, media, aktivis, LSM maupun pemerintahan mereka dalam institusi- institusi struktural -nonstruktural itu. Kita tidak harus menunggu seluruh gunung es itu tersembul untuk mengubah jalan pikiran kita tentang korupsi dari praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah.

Dengan kondisi semacam ini, operasi kekuasaan yang menjarah uang negara untuk  menumpuk kekayaan pribadi, yang di support oleh aktivis dan LSM tidak cukup lagi diselesaikan pada rana hukum. Tetapi dengan berpikir radikal bahwa  semua adalah koruptor, sampai nanti dibuktikan secara terbalik. Dengan kata lain, kita harus melihat  problem  ini sebagai keadaan “darurat sistem sosial”, yaitu keperluan untuk membongkar sistem yang menopang institusi korup itu.

Keterkejutan kita mungkin bukan pada rana pembuktian di pengadilan nanti. Tetapi pada fakta banyaknya pihak-pihak yang telah diperiksa. Yang notabennya adalah penyanggah kadilan dan pengeras suara penderitaan rakyat, yaitu aktivis dan LSM.

Fakta di atas telah menunjukan  hancurnya institusi nonstruktural. Keterlibatan korupsi aktivis dan LSM tidak memiliki dasar pembenaran apapun, karena mereka selama ini telah memproklamirkan diri sebagai perawat keadaban publik. Maka, sanksi sosial harus di dengungkan, bahwa saat ini telah terjadi darurat sistem sosial.

Urusan korupsi selalu menyangkut urusan politik, oleh sebabnya agar operasi untuk memberantas korupsi itu maksimal, dibutuhkan kekuatan politik dari seorang pemimpin di kabupaten Ciebon. Dengan otoritas kepemimpinannya dan melalui intuisi itulah, dengan dasar bahwa ia sedang memimpin daerah yang korup. Bisa melalui regulasi atau progaram-program yang progresif demi daerah yang bersih dari korupsi, untuk menghindari masyarakat yang predator.

Inilah pentingnya seorang pemimpin untuk mengerasakan tekad bahwa kita mesti berhenti hidup dengan cara yang tak terhormat. Dan merayakan perpisahan dari sebuah sikap hidup yang tak mengenal rasa malu, yaitu korupsi. Karena kekinian  korupsi sudah sungguh-sungguh menjadi soal teknis,  bisa dilakukan atau tidak, bukan lagi soal etis, malu atau tidak!

 

Oleh: Kris Herwandi

Mahasiswa Fisip Unswagati

Aktivis BASIS  &  Ketua komunitas Dialog

Email: herwandikris@yahoo.com

 

 

 

 

Perlukah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ?

Tidak ada komentar

Kamis, 11 Desember 2014

Bisakah kita katakan korupsi adalah sebuah bentuk kebudayaan bagi masyarakat Indonesia ? Korupsi adalah perilaku yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas dan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, atau dalam kata lain korupsi adalah merampas hak yang seharusnya menjadi milik orang lain. Tindakan yang merugikan sebuah Negara itu dinamakan korupsi. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Korupsi ada akibat pola perilaku manusia yang serakah, dan pola perilaku merupakan bentuk perwujudan dari kebudayaan. Jadi, bisakah saya katakan jika korupsi sudah menjelma menjadi bentuk kebudayaan ?


Menurut sejarah, pada tanggal 9 Desember 2003 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan sebuah konvensi anti korupsi yang dilaksanakan di Meksiko. Konvensi ini bertujuan untuk memerangi tindak korupsi yang sudah merajalela. Maka dari itu, setiap tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari antikorupsi sedunia. Korupsi sudah menjadi musuh besar bagi sebuah Negara baik Negara berkembang maupun Negara maju. Korupsi dianggap sebagai tindak kejahatan yang mampu mengganggu dan merusak sistem sebuah Negara, oleh sebab itu PBB sampai menetapkan adanya peringatan hari anti korupsi sedunia, yang dimana seluruh Negara wajib untuk memperingatinya.

Seberapa pentingkah peringatan hari anti korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember tersebut, dalam kalender terdapat 12 bulan, dengan jumlah hari sekitar 365 dalam 1 tahun, lalu kenapa dari sekian ratus hari dalam 1 tahun hanya ada 1 hari untuk memperingati hari antikorupsi. Para narapidana kasus korupsi sebenarnya tidak salah kalau begitu karena mereka melakukan tindakan korupsi bukan di tanggal 9 Desember, mereka bebas melakukan korupsi karena bukan pada peringatan antikorupsi sedunia.

Berpengaruhkah dengan ditetapkannya tanggal 9 Desember sebagai hari antikorupsi sedunia terhadap para koruptor. Tikus-tikus kantor ketika melakukan tindakan korupsi tidak mungkin melihat kalender terlebih dahulu untuk melihat tanggal berapa sekarang. Koruptor tidak mungkin membatalkan rencana korupsinya hanya karena tahu tanggal 9 Desember itu diperingati sebagai hari antikorupsi sedunia.  Para koruptor melakukan aksinya tanpa peduli hal apapun, bahkan berpikir tentang masuk penjara pun tidak terlintas dibenak mereka. Apakah dengan adanya peringatan hari anti korupsi sedunia mampu menurunkan tingkat kasus korupsi di sebuah negara, tepatnya pada setiap tanggal 9 Desember terjadi penurunan kasus korupsi. Lalu, sebenarnya peringatan hari antikorupsi sedunia ini ditujukan untuk siapa ? Peringatan ini hanya sebagai simbolisasikah atau ini memang salah satu langkah yang dilakukan untuk memerangi korupsi.

Perilaku korupsi terjadi karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukannya, jadi hal yang paling utama untuk menghentikan perilaku korupsi tersebut adalah adanya dorongan juga untuk mencoba menghentikannya. Pendidikan menjadi faktor penting yang mampu membentuk pola perilaku manusia, baik pendidikan formal dalam lingkup sekolah maupun pendidikan informal yang ada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Aspek inilah yang mampu membentuk pola pikir dan tindakan seseorang dalam melakukan segala sesuatu. Tindak korupsi itu dimulai dari diri sendiri, jadi yang bisa menghilangkannya juga dari diri sendiri. Perlukah kementrian pendidikan menerapkan mata pelajaran wajib anti korupsi bagi para muridnya, agar dari pendidikan bangku dasar pun para penerus bangsa bisa memahami seberapa jahatnya korupsi.

 

Oleh : Tuti Andriyani

mahasiswa fakultas FISIP Unswagati

Mahasiswa Unswagati Kritisi Hari Anti Korupsi

Tidak ada komentar

Rabu, 10 Desember 2014

Unswagati, Setaranews.com – Seperti yang telah kita tahu bahwa 9 Desember merupakan tanggal dimana diperingati sebagai “Hari Anti Korupsi Internasional” atau HAKI. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan HAKI sejak tahun 2003. Fokus HAKI sendiri yaitu mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi dan memberi informasi tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasi korupsi.

“Hari anti korupsi bagus sekali, mengingatkan kita pada bahaya korupsi. Sebenarnya korupsi itu nggak selalu pejabat yang mengambil uang rakyat. Korupsi itu cakupannya luas. Misalnya kita sebagai mahasiswa mengambil jajan lebih dari orang tua itu juga termasuk tindakan korupsi. Korupsi tidak hanya uang tapi juga waktu, kita sering sebel sama dosen yang tidak datang tepat waktu, secara tidak langsung dosen juga mengambil hak belajar mahasiswa.” Ujar Nur Arofah salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang ditemui SetaraNews pagi tadi.

Nur juga menilai hukuman para pelaku korupsi harus lebih tegas lagi agar korupsi tidak terulang lagi “Hukuman yang cocok bagi pelaku korupsi terutama untuk wakil rakyat yang sudah dipercaya namun melalaikan tugasnya. Jadi untuk para pejabat itu lebih dipertegas lagi undang-undangnya misalnya dihukum mati. Biar memberi efek jera untuk pejabat lainnya juga.” Tutup Nur Arofah.

Selain Nur Arofah tadi ada juga mahasiswa Unswagati lainnya yang memberikan tanggapannya, terutama pada kinerja KPK selaku pemberantas koruptor ditingkat pemerintahan.

“Sejauh ini secara pribadi cukup puas ya dengan kinerja KPK yang terus mengungkap kasus-kasus korupsi pejabat, wakil rakyat kita sehingga uang negara yang sudah dikorupsi itu dikembalikan dan para pelaku jera” Tutur Nisa sebagai mahasiswa FISIP, saat ditemui di kampus tiga.

“Korupsi itu juga bukan soal penggelapan uang tapi soal moral juga, kecewa dengan wakil rakyat namun mengkorupsi uang kita. Moral mereka juga tamak dengan mementingkan diri mereka sendiri, tidak cukup puas, tidak ada keinginan mensejahterakan rakyat”

“Sanksi tegas untuk pelaku korupsi katakanlah seperti di China korupsi itu mereka harus turun dari jabatannya, atau mereka potong tangan. Tapi itukan terlalu ngeri ya. Gaji untuk wakil rakyat itu sebaiknya diberikan ke pembangunan masyarakat untuk mensejahterakan rakyat.” Tambahnya.

Para mahasiswa berharap tidak hanya sekadar seremonial namun hari anti korupsi ini harus diperingati setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari anti korupsi sekarang harapannya apapun peringatannya bisa mengurangi korupsi yang terjadi disegala lapisan baik pemerintahan lapisan atas sampai birokrasi lapisan bawah. Pelan-pelan budaya korupsi itu hilang mulai dari masyarakat itu sendiri.” Tegas Nisa dalam penuturannya.

Alangkah baiknya jika mulai saat ini kita mulai berbenah diri untuk mencegah perilaku korupsi yang terlanjur membudaya.

Sempat Terhambat, DPM FISIP Segera Selenggarakan Mubes

Tidak ada komentar
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (DPM Fisip) tengah bersiap melangsungkan musyawarah bersama (Mubes) sebagai agenda wajib diakhir setiap kepengurusan. Naila, ketua DPMF Fisip menuturkan pada setaranews.com bahwa DPMF yang ia pimpin kemungkinan akan melaksanakan Mubes Sabtu ini.

“Insya Allah sih Sabtu ini. tempatnya di gedung serba guna Fisip” ujarnya saat ditemui di kampus tiga Unswagati.

Selain Mubes, DPM Fisip juga telah menyiapkan Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) yang nantinya mulai bekerja setelah DPM Fisip melaksanakan Mubes. Hal ini disampaikan Insan salah seorang anggota DPM Fisip Kemarin.

“Jika PPUM sih udah siap, nanti kita Mubes dulu baru mereka bekerja setelah itu, buat pemilihan ketua BEM Fisip” kata mahasiswa tingkat tiga tersebut.

Masa kerja Gubernur BEM dan DPMF Fisip sebetulnya sudah habis saat Oktober, namun karena terkendala beberapa kendala, DPMF Fisip baru hendak melangsungkan Mubes Desember ini.

Korupsi Racun Penghancur Negara

Tidak ada komentar

Selasa, 09 Desember 2014

Setaranews.com- Hari ini tanggal 9 Desember seperti yang kita ketahui merupakan hari anti korupsi sedunia. Ini menjadi sebuah tamparan keras bagi bangsa kita, Indonesia!. Cukup memalukan memang,di negeri serba kaya ini masih terikat oleh belenggu korupsi. Entah apa yang ada dibenak para koruptor di negeri ini,hingga mereka tega menghancurkan bangsa mereka sendiri demi kesenangan pribadi, merekalah racun – racun penyebab keroposnya kemakmuran negeri ini.

Korupsi sendiri artinya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi negara. Inilah racun penghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara manapun, kemiskinan menyebar, sistem ekonomi di masyarakat kacau, sehingga menendang jauh – jauh masyarakat dari kemakmuran dan kesejahteraan.

Di tanah air kita Indonesia, korupsi seperti sudah melekat kental dangan bangsa kita, dari mulai elemen para pejabat daerah, kota, provinsi, bahkan sampai lembaga seperti MK (Mahkamah Konstitusi) melakukan korupsi. Ini benar – benar memalukan, dan ini terjadi hampir di seluruh daerah yang dengan tega menghisap hak – hak masyarakat di daerahnya masing –masing.

Lalu bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia saat ini ? Kita sering melihat di media – media para koruptor silih berganti menghiasi pemberitaan dengan mimik wajah mereka yang tak kenal malu. Dari tahun ketahun Indonesia rajin memberikan prestasi sebagai jajaran elite negara – negara korup, memang dalam beberapa kesempatan Indonesia sempat mengalami peningkatan dalam survei mengenai korupsi, namun hal tersebut tidak bisa bilang sebuah peningkatan besar di kala para negeri tetangga semakin jauh meninggalkan kita dalam wabah korupsi ini. Hal ini tercermin pada IPK ( Indeks Persepsi Korupsi ) Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai skor 30 – 32 dari nilai maksimal 100. Sedangkan data terbaru tahun ini yang dikeluarkan Lembaga Transparency International atau Transparansi Internasional merilis Indeks Korupsi Dunia 2014 dimana Indonesia mendapat skor 34 dan menduduki posisi ke -107 negara paling bersih, sedangkan tetangga kita yaitu Singapura menjadi negara Asia yang paling bersih dengan menduduki peringkat ke-7 dengan skor 84.

Khususnya Di Cirebon kasus korupsi juga masih terjadi, tentu kita masih ingat beberapa bulan yang lalu rektor IAIN cirebon tersandung kasus korupsi, dan saat ini pun masih banyak dugaan – dugaan korupsi di kota udang ini.seperti kasus pengadaan mobil dinas beberapa bulan terakhir. Itu artinya mental kita untuk melawan korupsi masih bergerak stagnan dan walaupun berjalan itupun sangat lamban dalam membebaskan diri dari korupsi. Ibarat penyakit semakin lama dipelihara maka suatu waktu dapat membunuh bangsa ini. Tentu hal ini menuntut para pemimpin bangsa dan kita semua menemukan obat yang tepat sebelum terlambat Tentu kita dapat belajar dari beberapa negara yang dinilai bersih dari korupsi seperti Denmark contohnya, negara ini menduduki peringkat pertama sebagai negara terbersih pada tahun 2013 dan 2014. Dalam memberantas korupsi mereka mendirikan lembaga yang independen dan penegakan yang adil serta tidak diskriminatif, biasa di sebut lembaga Ombudsman. Lalu beberapa hal lain yang membuat mereka sukses adalah mereka sangat terbuka mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, selain itu mereka juga terkenal dengan birokrasi yang efisien dan memiliki komitmen untuk membangun kepercayaan publik.

Tentu pengalaman – pengalaman negara yang sukses memerangi korupsi bisa kita jadikan resep untuk membenahi penyakit akut ini, kita harus optimis di tengah pesimisme bangsa ini bahwa kita siap melawan korupsi di manapun dan bagaimanapun keadaannya demi cita – cita kita semua yaitu masyarakat yang hidup makmur dan sejahtera serta memiliki integritas sebagai bangsa Indonesia.

“ SELAMAT HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA, 9 DESEMBER, LAWAN KORUPSI SAMPAI HABIS!!!”

Oleh Hari Saptarengga

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unswagati

Awas Serangan Hacker Kembali Datang Mengintai Perusahaan Besar

Tidak ada komentar

Kamis, 04 Desember 2014

Technology - SetaraNews.com, Beberapa perusahaan publik telah merilis tentang adanya serangan Spionase Cyber yang berusaha mencuri data perusahaan dan rahasia saham di bursa Amerika. Para peneliti mencari tahu dan menduga mereka (hacker) mungkin telah dilatih di beberapa perusahaan khusus cyber.

Peneliti keamanan mengatakan mereka telah menemukan sebuah jaringan spionase cyber yang berfokus mencuri rahasia perusahaan untuk tujuan permainan pasar saham dalam sebuah operasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Perusahaan Cybersecurity FireEye, mengungkapkan bahwa sejak pertengahan tahun lalu kelompok tersebut telah menyerang account email di lebih dari 100 perusahaan. Sebagian besar dari mereka perusahaan farmasi dan kesehatan. Korban termasuk perusahaan-perusahaan di sektor lain, serta penasihat perusahaan termasuk bankir investasi, pengacara dan perusahaan hubungan investor.

"Mereka mengejar informasi sensitif yang akan memberi mereka wawasan istimewa ke dinamika pasar saham," kata Weedon juru bicara Cybersecurity FireEye seperti yang dilansir dari The Guardian beberapa waktu yang lalu.

Para hacker tidak menginfeksi PC korban mereka. Sebaliknya mereka mencuri password email account, kemudian menggunakannya untuk mengakses akun tersebut melalui internet, menurut FireEye. Mereka memperluas jaringan mereka dengan menyamar sebagai pengguna akun anonymous, mengirim email phishing untuk mereka, kata Weedon.

 

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by setaranews